cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 5   6   7   8   9 
AKIBAT HUKUM BAGI KONSORSIUM YANG DIPUTUS BERSALAH DALAM PERKARA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Pradhana, Wisnu Aji; Pujiyono, '
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40390

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to examine and analyze legal consequences for the Consortium who were found guilty in the case of the KPPU’s decision. This research is a normative or doctrinal with prescriptive and applied properties. The writing uses secondary data as the type of data. The legal material collection technique of this research is by studying documents or library studies conducted by collecting legal materials both primary and secondary, then read, studied and analyzed to answer legal problems as a support for this research. The KPPU’s decision to make the Consortium as one of the reported entities resulted in legal consequences for the consortium. Legal consequences in unfair competition and prohibition of monopoly in Indonesia are not only administrative sanctions and civil sanctions, but there are also criminal sanctions in the form of fines and imprisonment as a substitute for fines.Keywords: Legal Consequences; Konsorsiu; KPPU; Legal SubjectsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisa Akibat Hukum Bagi Konsorsium yang di Putus Bersalah dalam perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Jenis data atau bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Putusan KPPU yang menjadikan Konsorsium sebagai satu entitas terlapor mengakibatkan akibat hukum bagi konsorsium. Akibat Hukum dalam persaingan udaha tidak sehat dan larangan monopoli di Indonesia  tidak hanya sanksi administratif dan sanksi perdata, akan tetapi terdapat pula sanksi pidana berupa denda dan pidana kurungan penganti denda.Kata Kunci: Akibat Hukum;Konsorsium; KPPU; Subyek Hukum
PROSES PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UU No. 30 TAHUN 1999 (Studi Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST) Maretta, Astri; Asrori S, Hudi
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19380

Abstract

AbstractThis  article  aimed  to  describe  the  annulment  of  International Arbitration Award,  especially  between Pertamina and Karaha Bodas Company’s Case, also the legal consequences of the annulment. This study is a prespective normative and empirical law research. The approach is judicial and empirical judicial. The legal substance that is use in this research are the primary and secondary legal materials. The techniques to this research is by doing a research to PT. Pertamina (Persero) through searches of legislation and literature related to this research.. The approach is qualitative and case approach. The results are, first, the annulment of International Arbital Award on the case of Pertamina and Karaha Bodas is not following the applicable arbitration Law No. 30 of 1999. Second, the annulment is not granted by the Supreme Court so Pertamina require to implement the contents of international arbitration award.Keywords: Arbitration, Arbitration Award, Annulment of Arbitration.AbstrakArtikel ini mendeskripsikan mengenai kesesuaian pelaksanaan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional dalam kasus Pertamina dengan Karaha Bodas, serta akibat hukum dari pembatalan sebuah putusan arbitrase internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dengan melakukan penelitian di Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) serta melalui penelusuran peraturan perundang-undangan serta literatur yang berhubungan dengan artikel ini. Hasil dari penelitian ini, Pertama, proses pembatalan putusan arbitrase internasional dalam kasus  Pertamina  dengan  Karaha  Bodas  Company  belum  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  dalam Undang-Undang No. 30 Tahun1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, pembatalan putusan arbitrase yang ditolak adalah kembali pulihnya kekuatan eksekuatur dari putusan arbitrase internasional tersebut dan mengharuskan Pertamina untuk melaksanakan isi dari putusan arbitrase internasional tersebut.Kata Kunci: Arbitrase, Putusan Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BUKAlApAK SEBAGAI MARKETPLACE DENGAN pENJUAl SEBAGAI MERCHANT (Studi di Bukalapak.com) Adhwaisy Meifriday, Jasmine; Pranoto, ,
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48420

Abstract

AbstractThis article aims to determine the legal relationship between Bukalapak as a marketplace with seller  as a merchant in the marketplace Bukalapak and to find out how the legal consequence from the legal relationship between Bukalapak as a marketplace with seller as a merchant in the marketplace Bukalapak. This legal research method used in this legal writing include normative type of research, and source of legal materials used were the primary law and secondary law by way of literature/ documents. The results of this study, it is known that the legal relationship between Bukalapak as a marketplace with seller as a merchant in the marketplace Bukalapak has not met entirely a legality of the transaction pursuant to Article 1320 of the civil code and Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 regarding the information and online transaction. Which is in every legal relationship between the participate there must be a legal consequence.Keywords: Legal Relationship; Marketplace; Legal ConsequenceAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara Bukalapak sebagai marketplace  dengan penjual sebagai merchant di marketplace Bukalapak serta untuk mengetahui akibat hukum dari hubungan hukum antara Bukalapak sebagai marketplace dengan penjual sebagai merchant di marketplace Bukalapak. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dengan cara studi pustaka atau dokumen. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa hubungan hukum antara Bukalapak sebagai marketplace dengan penjual sebagai merchant di marketplace Bukalapak sepenuhnya belum memenuhi syarat dengan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH Perdata Pasal 1320 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang  mana  dalam  setiap  hubungan  hukum  para  pihak  pasti  terjadi  suatu  akibat hukum.Kata Kunci: Hubungan Hukum; Marketplace; Akibat Hukum
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ASUH DI YAYASAN SYAMSU DHUHANA PANTI ASUHAN ADHSA KARTASURA Wicaksono, Ashari Imam; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25578

Abstract

AbstractThis article aims to determine the shape of the protection law done Orphanage Adhsa against the foster care. Research results: 1) form of perlindungn law of Adhsa Orphanage performed against the foster care who done The Asuhan Adhsa: a) the legal protection of the child as recognized by the way: the surrender of foster care to the Orphanage Adhsa done the family, relatives, Chairman of the RT or child living quarters, and the authorities/police, b) responsibility as guardian of foster care that replaces the responsibility of his parents who could no longer take responsibility for the child, It is based on Article 26 of the Act No. 17 Tahun 2017 on the protection of Children, c) legal protection, related to the role of The Asuhanyaitu do prevention against children who do not get the legal protection of a parent or other person against child exploitation.Keywords: protection; law; orphanages; children’s orphanage.AbstrakTujuan  artikel  ini  adalah  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  anak  asuh  yang  dilakukan  Panti Asuhan Adhsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, selanjutnya dianalisis secara deskriptif terkait dengan bentuk perlindungan hokum yang dilakukan di Panti Asuhan Adhsa. Teknik analisis data menggunakan data interaktif yang terdiri dari reduksi data, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: 1) Bentuk perlindungn hukum yang dilakukan Panti Asuhan Adhsa terhadap anak asuh yang dilakukanPanti Asuhan Adhsa ini antara lain: a) Perlindungan hukum diakui sebagai anak dengan cara: penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan Adhsa dilakukan oleh pihak keluarga, sanak saudara, ketua RT tempat tinggal anak tersbut, dan pihak yang berwajib / kepolisian, b) Tanggung jawab sebagai wali dari anak asuh yang menggantikan tanggung jawab orang tuanya yang tidak bisa lagi bertanggung jawab atas anak tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 17 Tahun2017 tentang Perlindungan Anak, c) Perlindungan hukum, terkait dengan peran Panti Asuhan yaitu melakukan pencegahan terhadap anak yang tidak mendapatkan perlindugan hukum dari orang tua maupun orang lain terhadap eksploitasi anak.Kata Kunci: Perlindungan; hukum; panti asuhan; anak asuh.
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DARI PT. GUSHER TARAKAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Wardhani, Rachmalia Rosa; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25612

Abstract

AbstractThis article aims to determine the responsibilites of share holders of PT. Gusher Tarakan in transactions with the third parties and to find out how the dispute settlemt of losses experienced by PT. Gusher Tarakan due to bad credit. This study is a descriptive empirical law research. This research location is in the PT. Gusher Tarakan. The type and source of research data included primary data and secondary data. The technique of collecting data through interviews and literature study. Technique of data analysis is conducted qualitatively. The results of this study, it is known that the shareholder’s liability to Limited Liability Company is in accordance with Article 3 paragraph (1) and Article 3 paragraph (2) letter b of Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 regarding Limited Liabilty Company stating that the company’s shareholders shall not be personally liable for any engagement made on behalf of the Company and shall not be liable for the loss of the Company over its shares. Shareholder is solely responsible for the deposit of all his shares and does not cover his personal property, and does not apply if the Shareholders concerned either directly or indirectly in bad faith utilize for personal benefit.Keywords: Shareholders; Bad Debts; Limited Liability CompanyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab para pemegang saham dari PT. Gusher Tarakan dalam bertransaksi dengan pihak ketiga serta untuk mengetahui. bagaimana penyelesaian sengketa mengenai kerugian yang dialami PT. Gusher Tarakan akibat kredit macet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT. Gusher Tarakan. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertanggung jawaban pemegang saham terhadap Perseroan Terbatas telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, serta tidak berlaku apabila Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.Kata Kunci: Pemegang Saham; Kredit Macet; Perseroan Terbatas
EKSISTENSI KARTU KREDIT DENGAN ADANYA ELECTRONIC MONEY (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH ,, Sekar Salma Salsabila; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30092

Abstract

AbstractThis paper discusses about the existence of credit cards after electronic money (e-money) as a legitimate payment instrument. This method of legal writing using normative legal research methods. Regulation of Bank Indonesia Number 16/8/PBI/2014 about Amendment to Regulation of Bank Indonesia Number 11/12/PBI/2009 about Electronic Money raises non-cash payment instruments in addition to credit cards, debit cards and ATM namely e-money as part of the legitimate payment instrument in Indonesia. This causes the number of credit cards is less than the e-money circulation.Keywords : E-money; credits card; non-cash payment instrumen.AbstrakTulisan ini membahas tentang bagaimana eksistensi kartu kredit setelah munculnya uang elektronik (e-money)  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah.  Metode  penulisan  hukum  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/08/PBI/2014  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  (Electronic  Money) memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu kredit, kartu debit dan ATM yaitu e-money sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah kartu kredit yang beredar menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan peredaran e-money. Kata Kunci : E-money; kartu kredit; alat pembayaran non tunai
PROSES PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BAGI TERTANGGUNG (Studi di Brins General Insurance Cabang Yogyakarta) ,, Atyanta Nanda Dhanistha; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30142

Abstract

AbstractThis article aims to explaining completion of the insurance claim payment motorized vehicles for insured in BRINS General Insurance Branch Yogyakarta. This study examines the problems, firstly how the rejection of motor vehicle insurance claims and settlement of payments for the insured at BRINS General Insurance Branch Yogyakarta. Secondly, does the rejection of claims occurring at BRINS General Insurance Branch Yogyakarta is in accordance with the laws and regulations. This research is an empirical normative legal research that is descriptive. Secondary data types include primary and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature study and interview, then the analysis technique used is qualitative method. The results showed that the call to pay motor vehicle insurance at BRINS Branch Yogyakarta General Insurance is done through the stages, also using Article 31 paragraph (3) of Law Number 40 Year 2014 as a guidance that is handling risk quickly, easily, easily accessed and fair. The settlement of insurance claim payment at BRINS Branch Yogyakarta Public Insurance is based on the existing provisions of Law Number 40 Year 2014 regarding the rules of implementation in the OJK Regulations, the Book of Commercial Law, the Civil Code and the Standard of Motor Vehicle Insurance Indonesia. It can be proved by Article 29 paragraph (2) and paragraph (3) of OJK Regulation No. 69/POJK.05/2016 that the premium payment has been made which resulted in the responsibility of the Insurer.Keywords: Payments; claims; agreements; motor vehiclesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama bagaimana penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor dan penyelesaian pembayarannya bagi tertanggung di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta. Kedua, apakah penolakan klaim yang terjadi di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan dan wawancara, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor di BRINS General Insurance  Cabang Yogyakarta  dilakukan  melalui  tahapan  yang  telah  ditentukan,  serta  menjadikan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagai pedoman yaitu penanganan klaim secara cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Penyelesaian pembayaran klaim asuransi di BRINS General Insurance Cabang Yogyakarta dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan OJK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.Hal ini dapat dibuktikan melalui Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 bahwa apabila pembayaran premi telah dilakukan maka pembayaran klaim asuransi yang timbul merupakan tanggung jawab Penanggung.Kata Kunci : Pembayaran; klaim; perjanjian; kendaraan bermotor
PELAKSANAAN TJSLP PT. SIDOMUNCUL DITINJAU DARI PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 Muhammad NAN, Maulana; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39328

Abstract

AbstractThis legal research aims to find out the configuration of corporate social responsibility (CSR)  PT. Sidomuncul Klepu, sub-district Bergas, municipality Semarang to people around the company as well as thetarget of the CSR program and inhibitions run by the companies in the keeping of consistency and the confidience of the community around the company of the CSR companies and the CSR forum, This writing is a legal research using empirical or non-doctrinal research in order to discover the real circumstances occurred on the research sites. The research uses primary data in the form of observation and interview, as well as secondary data in the form of Act No. 40 of 1997 on limited company, regional legislations No3 of 2013 on CSR the data was collected by library research of legal material relating to the research and data obtained from field observations and interviews to the director of public relations  PT. Sidomuncul. The results show 2 (Two) kinds of conclusions. Firstly,the companies is fully contributing to the CSR forum  and maintaining the consistency of internal CSR performance. Secondly, the existence and performance of the CSR company have been recognized in the center of community, in addition to the implementation of the CSR  PT. Sidomuncul program it has not yet reched the field of education and culture.Keywords: CSR, Implementation, Forum, Society,  PT. Sidomuncul.AbstrakPenulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)  PT. Sidomuncul Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang terhadap masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat sasaran program TJSLP dan hambatan yang di alami oleh perusahaan dalam menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat sekitar perusahaan terhadap program TJSLP perusahaan serta TJSLP forum. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research untuk mengetahui keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara . Pada pembahasan di hasilkan 2 (dua) kesimpulan pertama perusahaan sepenuhnya berkontribusi di dalam forum TJSLP kabupaten dan menjaga konsistensi pelaksanaan TJSLP internal perusahaan, kedua, keberadaan dan hasil pelaksanaan TJSLP perusahaan telah diakui di tengah masyarakat,selain itu  pelaksanaan program TJSLP  PT. Sidomuncul belum merambah di bidang pendidikan dan kebudayaan.Kata kunci : TJSLP, Pelaksanaan, Forum, Masyarakat,  PT. Sidomuncul.
PROBLEMATIKA HUKUM PENGGUNAAN KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) BERLOGO GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) Hariyanto, Agus; Pujiyono, '
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40357

Abstract

AbstractThis article aims to examine the Legal Problems of Automated Teller Machine (ATM) Card Usage with National Payment Gateway (GPN) Logo. The research method used is normative legal research with the nature of prescriptive research. The research approach is the statute approach and conceptual approach. The type of research data used is secondary data. The research data collection technique used is library research with deduction data analysis techniques.The results showed that the National Payment Gateway (GPN) which is a new product in Indonesian banking has several legal problems, that is creating potential fraud in the Automated Teller Machines (ATM) card with National Payment Gateway (GPN) logo and weak legal protection for customers in terms and conditions for making Automated Teller Machines (ATM) card with National Payment Gateway (GPN) logo. besides that the security system used in this interconnection card is unclear, and the potential for trade war.Keyword: Legal Problems; Automated Teller Machines (ATM) card; National Payment Gateway (GPN)AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang problematika hukum penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan teknik analisis data deduksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan produk baru di perbankan Indonesia mempunyai beberapa problematika hukum, yaitu menciptakan potensi fraud dalam transaksi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah dalam syarat dan ketentuan pembuatan kartu kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), selain itu sistem keamanan yang digunakan dalam kartu interkoneksi ini belum jelas, dan yang adanya potensi perang dagang.Kata Kunci: Problematika Hukum; Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM); Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING (Studi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) Devanto, Satrio Pradana; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19252

Abstract

AbstractThis article aims to determine the implementation of legal protection of internet banking customer users in Bank Jatim, and the accountability of banks in transactions conducted using internet banking in Bank Jatim. This Articles is a descriptive  empirical legal research. Implementation of customer protection Internet Banking user service in Bank Jatim is done by security protection of internet banking technology, customer complaint and consumer education. Protection of internet banking technology security in Bank Jatim is done with the principle of confidentiality principle, integrity principle and principle of availability. In accountability to customers, Bank Jatim specifically regulates how Bank Jatim provides its responsibility to customers or third parties in terms and conditions of internet banking services. However, Bank Jatim still has to fulfill the principle of always responsible which regulated in Consumer Protection Act.Keyword: Legal protection; internet banking; customerAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum nasabah pengguna layanan internet banking di Bank Jatim, dan pengaturan pertanggungjawaban bank dalam  transaksi yang dilakukan menggunakan internet banking di Bank Jatim. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskripstif. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna layanan internet Banking di Bank Jatim dilakukan dengan bentuk perlindungan keamanan teknologi internet banking, pengaduan nasabah dan pendidikan konsumen. Perlindungan keamanan teknologi internet banking di Bank Jatim dilakukan dengan pendekatan prinsip kerahasiaan, prinsip integritas dan prinsip ketersediaan. Dalam pertanggungjawaban kepada nasabah, Bank Jatim mengatur secara spesifik bagaimana Bank Jatim memberikan tanggungjawabnya kepada nasabah atau pihak ketiga dalam syarat dan ketentuan layanan internet banking. Namun, Bank Jatim tetap harus memenuhi prinsip selalu bertanggung jawab yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Internet Banking; Nasabah.

Page 7 of 20 | Total Record : 194

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI