Jurnal Hukum Keluarga Islam
Jurnal Hukum Keluarga Islam (JHKI), ISSN: 2541-1497 (online); 2541-1489 (cetak), adalah jurnal ilmiah berkala sebagai media desiminasi hasil kerja akademik para peneliti, dosen dan penulis. Jurnal ini memuat artikel-artikel ilmiah konsepsional dan hasil penelitian hukum keluarga Islam. Terbit berkala setiap bulan April dan Oktober. JHKI diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang
Articles
113 Documents
<![CDATA[Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep) ]]>
<![CDATA[Mahmud Huda]]>;
<![CDATA[Anisatus Shalihah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 1 (2017): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Fenomina perkawinan yang tidak tercatat yang biasa disebut “kawin siri” masih terjadi dengan praktik poligami di masyarakat Lenteng, yang mana ada dampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keharmonisan keluarga pana nikah siri dalam praktik poligami di kecamatan Lenteng. Design penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, metode yang dipakai adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu menggambarkan fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti, dan menggunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan informasi bahwa dalam keluarga yang berpoligami dengan cara siri dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila suami dapat menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Perkawinan poligami juga akan berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, adanya izin dari istri.]]>
<![CDATA[Adat Serbo Dalam Walimat al-‘Urs Menurut Hukum Islam Di Kabupaten Bungo Jambi ]]>
<![CDATA[Mahmud Huda]]>;
<![CDATA[Muhammad Ansori Y]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Adat serbo adalah musyawarah ninek mamak suku kampung bersama keluarga yang akan menikah untuk menentukan pesta walimah yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin dan disetujui oleh ketua adat. Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan adanya penentuan pesta walimah, adapun yang menjadi keharusan adalah adanya penyelenggaraan pesta walimah di setiap perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adat serbo dan Hukum Islam adat serbo dalam Walimat al-‘Urs di Desa Babeko Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik adat serbo dalam Walimat al-‘Urs di Desa Babeko Kabupaten Bungo terbagi menjadi tiga: Pertama, adat serbo duo limo. Kedua, adat serbo limo puluh. Ketiga, adat serbo setus. Sedangkan Hukum adat serbo dalam Walimat al-‘Urs boleh dilakukan karena sudah melalui musyawarah, tidak ada paksaan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Petugas KUA atas Wali Nikah Mempelai Hasil Hubungan di Luar Nikah (Studi Kasus di KAU Dander Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Mahmud Huda]]>;
<![CDATA[Fida Sylvia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 2 (2016): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tahun ini semakin marak dengan pergaulan bebas yang pada akibatnya menyebabkan kehamilan sebelum pernikahan. Hal inilah yang terjadi di Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Penolakan petugas KUA tentang keputusan penentuan atas status anak sah berdasarkan akta kelahiran dan surat nikah kedua orangtuanya. identifikasikan masalahnya adalah bagaimana proses pendaftaran pernikahan wanita yang sudah hamil di KUA kecamtan Dander Kabupaten Bojonegoro. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penolakan petugas KUA Dander atas wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, metode yang dipakai adalah observasi, wawancara, dokumentasi dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Hasil penelitian bahwa prosedur pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Dander bahwasannya sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. tetapi, KUA Dander memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan penyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6.000 yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup. Dasar pertimbangan hukum KUA atas penolakan wali nikah mempelai hasil hubungan di luar nikah yaitu berdasarkan mazhab syaf’i: bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan orangtuanya dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari perkawinan orangtuanya maka dnasabkan kepada ibunya.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN ]]>
<![CDATA[Mochamad Samsukadi]]>;
<![CDATA[Sabrianto Sabrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinanmerupakan fitrahmanusiayangdiberikankepadasetiapmanusia untukmelengkapisatusamalain.untukmelaksanakanperkawinanUUNomor1Tuhun 1974menetapkanseorangyangtelahberumur19tahununtukpriadan16untukwanita. Namunadapenyimpangan yangterjadidimasyarakatdandiharuskanmengajukan dispensasikawinkePengadilanAgama.Untukmengizinkan perkawinaninihakim memilikipertimbanganyang menjadiketertarikanpenulisatasalasandikabulkannya dispensasitersebutataspenyimpanganundang-undangNomor1Tahun1974 tersebut. Untukmencaritahudasarpertimbangan itupenulismenggunakanpenelitiankualitatif denganmetodeobservasi,wawancara danpengambilan dokumentasi langsungkelokasi penelitian. Dalampenelitianinipenulismengambil penelitiandiPengadilanAgama Kabupaten MadiunyangpenulisketahuibahwadiPengadilan AgamaKabupaten Madiun adayangmengajukanpermohonandispensasikawin.Denganpertimbangannya hakim mengacupadaduapertimbangan yaitupertimbangan yuridisdannonyuridis.Dandari hasilpenelitianpenulispenyarankan khususnyakepadamasyarakatuntuktaatterhadap undang-undang.]]>
<![CDATA[Kontroversi Basmalah dalam Surah al-Fatihah dalam Perspektif Ulama Fikih (Studi Hadis Tematik) ]]>
<![CDATA[Mochamad Samsukadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 2 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Arkitel ini membahas hadis-hadis tentang Basmalah dalam salat yang sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi di kalangan ulama fikih. Dalam artikel ini, penulis melakukan tahkri>j al-H{adi>th tentang Basmalah kemudian dikelompokkan menjadi dua antara hadis pokok (al-us}u>l) dan hadis kontra (al-khusu>m) untuk dilakukan analisis sanad dan matan hadis. Hasil analisis menunjukkan bahwa hadis-hadis yang digunakan kedua kolompok dapat dijadikan hujjah, karena mempunyai kualitas sahih dan hasan. Oleh kerana itu perlu digunakan metode pengumpulan (al-jam’u) bukan metode tarjih. Dengan motode tersebut diketahui bahwa Basmalah adalah ayat independen sebagai pemisah antar surah al-Qur’n. Bukan inheren dengan al-Fa>tih}ah atau surah lain. Jadi hukum membacanya sunnah baik secara jahr atau sirri.]]>
<![CDATA[Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang ]]>
<![CDATA[Haris Hidayatulloh]]>;
<![CDATA[Laily Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2016): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keluarga yang diharapkan membina sebuah rumah tangga sakinah yang mawaddah wa rahmah, yaitu keluarga yang dilandasi dengan suatu ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah tersebut negara Indonesia, dalam hal ini Kementrian Agama telah sejak lama mendirikan lembaga konsultasi perkawinan dalam upaya melestarikan dan menggapai rumah tangga sakinah, yaitu dikenal dengan Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihian dan Perceraian (BP-4). BP-4 diharapkan mampu berperan aktif dalam mensukseskan program nasional yakni gerakan keluarga sakinah dan juga sebagai tujuan dari agama Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BP-4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan uji analisis data program kerja serta realisasinya dalam bidang BP-4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP-4 tidak berperan secara maksimal. BP-4 hanya sekedar struktur yang ada di tiap Kantor KUA dan tidak mempunyai fungsi yang jelas setelah mediasi dialihkan kewenangannya ke Pengadilan Agama.]]>
<![CDATA[Mahar Nikah dalam Perspektif Ahli Fikih dan Ahli Hadis ]]>
<![CDATA[Mochamad Samsukadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang mahar dalam menurut ahli hadis dan ahli fikih. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dua golongan ulama dalam Islam tersebut, penulis telah mengkaji hadis-hadis seputar mahar dan pendapat ahli hadis dan ahli fikih seputar mahar. Kajian dilakukan dengan cara mengumpulkan hadis-hadis seputar mahar dan pemahaman ulama fikih dan ulama hadis tetang hadis tersebut. Analisi menunjukan para ulama fikih lebih rigit dalam mendifinisikan mahar dan menjelaskan tentang batasan dan kadarnya secara detail, sedangkan ulama hadis lebih melihat mahar sebagai simbol dalam prosesi perkawanan, batasannya tidak terlalu jelas, tetapi hanya menekankan pada aspek pemanfaatanya dibanding nilai materinya. Jadi ulama fikih lebih menganggab mahar sebagai bentuk materi yang bisa dimiliki, sedangkan ahli hadis menganggap mahar sebagi simbol pengikat wanita dalam perkawinan.]]>
<![CDATA[Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Mahmud Huda]]>;
<![CDATA[Muhamad Adelan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 1 (2020): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Di Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Bahrul Ulum Jombang dalam acara rojabiyyah selalu melaksanakan Resepsi Pernikahan Massal disetiap tahunnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Nikah Massal tersebut sebagaimana hanya sebatas walimatul `ursy. Hasil penelitian dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa yang dimaksud pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Bahrul Ulum Jombang merupakan Resepsi Pernikahan yang dilakukan secara bersamaan. Perlu diketahui bahwa didalam acara tersebut hanya sebatas resepsi pernikahan atau disebut dengan walimatul `ursy, karena para peserta sudah melakukan ijab qobul secara sah dirumahnya masing-masing sebelum acara bahkan jauh sebelum acara rojabiyyah dilaksanakan. Tinjauan hukum mengenai Pernikahan massal di Majlis ini disimpulkan oleh peneliti bahwa, Resepsi pernikahan hukumnya boleh meskipun dilakukan secara massal, karena pelaksanaanya hanya walimatul „urs, dengan mencari doa para kyai, keberkahan, adat-istiadat dan ulang tahun pondok pesantren, sekaligus pengajian umum.]]>
<![CDATA[Tajdid al-Nikah Sebagai Syarat Rujuk Menurut Pandangan Tokoh Agama di Desa Panggih Trowulan Mojokerto ]]>
<![CDATA[Mochamad Samsukadi]]>;
<![CDATA[Khoirur Roziqin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2, No 1 (2017): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[pernikahan dalam Islam bertujuan menempuh ikatan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, di dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak selamanya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sehingga bila tidak sabar akan timbul keretakan dan perpisahan, tak sedikit hubungan yang awalnya harmonis berakhir dengan tragis. Talak adalah solusi terakhir. Sehubungan dengan hal itu terdapat kasus yang unik di Desa Panggih yakni pelaksanaan tajdid al-nikah sebagai syarat rujuk. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pemahaman tokoh agama, pelaksaaan tajdid al-nikah, relevansi hukum Islam. Jenis penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif kualitatif yang digali melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun teknis analisis data yaitu kualitatif bersifat induktif. Berdasarkan analisis tersebut dalam penelitian diketahui bahwa tajdid al-nikah memperbarui ikatan pernikahan dengan ijab qabul, ini dilaksanakan karena adanya perceraian yang tidak diinginkan proses yang dilakukan sama dengan akad yang pertama dengan tidak mendatangkan Pegawai Pencatat Nikah, tajdid al-nikah tidak diwajibkan dan tidak diharamkan namun lebih baik meninggalkan.]]>
<![CDATA[Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Agus Mahfudin]]>;
<![CDATA[Fitrotunnisa Fitrotunnisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan terkadang menjadi tidak harmonis seperti yang diharapkan dalam rumah tangga, tidak jarang berakhir dengan perceraian. Perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya terhadap pengasuhan anak. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan anak supaya tidak merasa dirugikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan hak asuh anak yang jatuh kepada bapak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan metode penelitian lapangan, dengan mengkaji dan menelaah dokumen putusan Pengadilan Agama Jombang. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data serta informasi, peneliti cenderung menggunakan metode dokumentasi yaitu menggunakan dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Jombang. Dari hasil penelitian, hakim memutuskan anak dalam asuhan bapaknya dengan pertimbangan karena ibu telah meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga ia tidak melakukan kewajibannya dalam mengasuh dan mendidik anak serta selama ini anak tinggal dan diasuh oleh bapaknya dan kehidupannya serta pendidikannya terjamin. Sesungguhnya pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak.]]>
