jurnal niara
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 16 No. 1 (2023): Mei"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[Bibliometric Study Of Publication Of Bureaucratic Reform Year 2017-2022 ]]>
<![CDATA[Nurpeni]]>;
<![CDATA[Abdul Mirad]]>;
<![CDATA[Dwi Herlinda]]>;
<![CDATA[Trio Saputra]]>;
<![CDATA[Erinaldi]]>;
<![CDATA[Irawati]]>;
<![CDATA[Ruslihardy]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v16i1.12177
<![CDATA[Reformasi Birokrasi pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Secara bertahap membuat, lembaga pemerintah mulai menerapkan aturan tersebut dan telah banyak berkembang. Hal ini tidak hanya terlihat pada perkembangan unit kelembagaan tetapi juga pada jumlah kajian. Penelitian tentang Reformasi Birokrasi masih rendah. Bibliometrics digunakan untuk menghubungkan perkembangan dengan kepentingan penelitian selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan penelitian Reformasi Birokrasi mulai tahun 2017-2022. Rangkuman ini akan menjadi acuan untuk kajian-kajian selanjutnya tentang Reformasi Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis bibliometrik. Data berupa artikel terakumulasi dari metadata Crossref tahun 2017-2022. Artikel dipilih dengan menggunakan kata kunci “reformasi birokrasi” dan “reformasi birokrasi”; jurnal harus dimasukkan dalam bagian SINTA atau SCOPUS. Studi ini menemukan bahwa dari 82 artikel, hanya delapan yang masuk dalam jurnal SINTA, dan empat masuk dalam jurnal SCOPUS. Potensi penelitian selanjutnya adalah tentang implementasi Reformasi Birokrasi]]>
<![CDATA[Peran Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Pada Era New Normal Di Kelurahan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Nurmasari]]>;
<![CDATA[Eka Komalasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v16i1.12412
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan (1) Peran Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Pada Era New Normal Di Kelurahan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru. (2) Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Pada Era New Normal Di Kelurahan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru. Adapun metode penelitian yang digunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan guna memperoleh data dan informasi yang mendalam mengenai Peran Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Penguatan Ekonomi Keluarga Pada Era New Normal Di Kelurahan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk wawancara dilakukan langsung kepada key informan yaitu Ketua UP2K, Sekretaris UP2K, dan informen dalam penelitian ini Ketua kelompok pelaksana di Kelurahan Tangkerang Pekanbaru yang berjumlah delapan kelompok. Hasil wawancara tersebut di analisis menggunakan teori peran dengan tiga indikator yaitu Fasilitator, Regulator, dan Katalisator yang peran ini berjalan cukup baik dalam penguatan ekonomi keluarga, hambatan ditemukan dilapangan dana program UP2K hanya digulirkan ke satu kelompok untuk kelompok yang lain tidak digulirkan kembali kemasyarakat. Harapan masyarakat penerima program UP2K pihak kecamatan dan kelurahan hendaknya memberikan perhatian yang lebih besar dalam menggalakkan usaha UP2K tersebut.]]>
<![CDATA[Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang ]]>
<![CDATA[viyulia]]>;
<![CDATA[Arenawati]]>;
<![CDATA[Agus Sjafari]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v16i1.12707
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa itu program BSPS serta bagaimana pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten pandeglang. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang pada bidang perumahan permukiman, serta penelitian juga dilakukan dengan mengamati langsung ke lapangan melihat langsung lokasi rumah yang mendapatkan bantuan. informan dalam penelitian ini yaitu pegawai DPKPP bidang perumahan kawasan permukiman sebagai informan kunci, dan informan pendukung nya adalah penerima bantuan BSPS. hasil penelitian ini menunjukan bahwa program BSPS memberikan pengaruh yang baik terhadap penurunan angka kemiskinan di kabupaten pandeglang. program BSPS ini diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dengan sumber pendanaannya dari tiga sumber yaitu APBN, APBD dan DAK. melalui program BSPS ini masyarakat sangat terbantu dalam mewujudkan keinginannya memiliki tempat tinggal yang layak huni.]]>
<![CDATA[Rencana Pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Dilihat Dari Prinsip Equity Theory ]]>
<![CDATA[Fikri, Rijalul]]>;
<![CDATA[Amrillah, Muhammad Faisal]]>;
<![CDATA[Rosyadi, M Irfan]]>;
<![CDATA[Azam, Syahrul]]>;
<![CDATA[Asshiddiqy, Fajar]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v16i1.13238
<![CDATA[Kebijakan pemekaran pada dasarnya merupakan hal yang dilematis, disatu sisi pemerintah dalam melakukan pemekaran wilayah pemerintah daerah harus memikirkan implikasi dari pemakaran tersebut. Seperti implikasi financial yang timbul dari pemekaran, implikasi adminstratif seperti batas wilayah yang memicu perdebatan dan implikasi – implikasi lainnya. Di lain sisi pemekaran juga merupakan hak ihwal masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah yakni mendapatkan pelayanan yang prima. Dengan adanya pemekaran masyarakat akan dapat dengan lebih mudah menjangkau pelayanan karena rentang kendali serta jarak yang jauh lebih dekat. Dilema ini juga diperparah dengan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mengangap kebijakan “given” dari tingkat atas seihngga tidak ada ruang untuk pemenuhan hak masyarkat dalam pemekaran. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana prinsip equty theory dalam rencana program pemekaran Kelurahan Selat Panjang Timur, untuk memastikan pemekaran tidak hanya sebagai komoditas segelintir pihak namun bagi keseluruhan lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Selat Panjang Timur. Penelitian ini menggunakan masuk dalam metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pembuatan dan penetapan kebijakan pemekaran kecamatan/kelurahan di Kelurahan Selatpanjang timur merupakan upaya solutif untuk mengatasi masalah – masalah substantive masyarakat. Persoalan pemerataan pelayanan publik dapat dipecahkan dengan penetapan satu opsi strategi yaitu pemekaran kelurahan.]]>
<![CDATA[Determinant Dalam Meningkatkan Loyalitas Pasien: Peran Dari Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pasien ]]>
<![CDATA[Susniwati]]>;
<![CDATA[Kurniawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v16i1.13263
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu faktor-faktor yang dapat meningkatkan loyalitas pasien pada klinik Pratama Polkes Kesdam III Siliwangi dengan melihat peran dari kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Jenis dari penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan survey explanatory untuk menguji hipotesis yang diajukan. Sampel dalam penelitian ini adalah 97 orang yang dipilih secara random di klinik pratama polkes kesdam III siliwangi. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS 23 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan pasien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pasien. Hasil ini didasarkan pada perolehan nilai pada uji parsial ataupun simultan. Penelitian ini memberikan implikasi manajerial khususnya bagi perusahaan untuk selalu meningkatkan pelayanan yang diberikan, karena dalam industri layanan jasa, faktor pelayanan merupakan indikator dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara ]]>
<![CDATA[Irza Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v16i1.13862
<![CDATA[There are 2,876 couples of childbearing age in North Amuntai sub-district and there are 2,219 active family planning users. The purpose of this study was to find out how community participation is in the family planning program in North Amuntai sub-district, the method uses a qualitative approach with secondary data analysis techniques, book literature and Combined with national journal data on population, couples of childbearing age and active family planning participants in North Amuntai District, it is known that community participation is more inclined to involve using pill and injection contraceptive programs, and only a few use long-term contraceptive methods]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Terhadap Pemilik Warung Remang – Remang Di Kabupaten Rokan Hulu ]]>
<![CDATA[Apri Irsandi]]>;
<![CDATA[Sudi Fahmi]]>;
<![CDATA[Ardiansah]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v16i1.13865
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap pemilik warung remang – remang berdasarkan regulasi tersebut belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 7 warung remang – remang yang masih tetap beroperasional di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 sampai 2022 disertai dengan penerapan sanksi yang belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, yang diberikan hanya sanksi peringatan lisan saja]]>
<![CDATA[Implementasi Pemberhentian PNS Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Rokan Hilir ]]>
<![CDATA[Markoni]]>;
<![CDATA[Ardiansah]]>;
<![CDATA[Bagio Kadaryanto]]>;
<![CDATA[Prihati]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v16i1.13866
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberhentian PNS terpidana kasus korupsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rokan Hilir. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Pertanggungjawaban Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi pemberhentian PNS terpidana kasus korupsi berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya 2 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir terpidana tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru berkekuatan hukum tetap yang belum diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat]]>
<![CDATA[Pengaturan Kepastian Hukum Terhadap Pelaku UMKM Yang Tidak Melaporkan Kinerja Tahunan ]]>
<![CDATA[Yoyok Prasetiyo Heru Laksono Lubis]]>;
<![CDATA[Ardiansah]]>;
<![CDATA[Bagio Kadaryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v16i1.13867
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kepastian hukum terhadap pelaku UMKM yang tidak melaporkan kinerja tahunan menurut hukum positf Indonesia. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Kepatuhan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis data, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: teknik studi dokumenter (studi kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa: Pengaturan kepastian hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak melaporkan kinerja tahunan menurut hukum positif Indonesia belum dapat menciptakan kepastian hukum di masyarakat karena belum adanya sanksi hukum yang mengaturnya terutama di Provinsi Maluku, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Semarang dan Kota Pekanbaru. Imbasnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan hukum pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban laporan kinerja tahunan kepada pemerintah daerah setempat]]>
<![CDATA[Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Silvia Waliddra]]>;
<![CDATA[Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 16 No. 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v16i1.13929
<![CDATA[Early marriage in Indonesia is increasing from year to year. This problem has an impact on the quality of children, family, family harmony and divorce. This is also the reason why children drop out of school. In addition, in Pekanbaru City, early marriage is also rife, even though Law No. 16 of 2019 has been enacted, that the minimum age limit for marriage for both men and women is 19 years. It was from this background that this research was conducted. The purpose of writing a thesis is to find out what is behind the occurrence of early marriage in Pekanbaru City. The theory put forward by Hunger and Wheleen (2003:11) is Environmental Observation, Strategy Formulation, Strategy Implementation, Evaluation and Control. This study used the method documentation, data analysis and interviews. Secondary data obtained from related government agencies, books, journals or data from the internet which contains related theories or research results. The results of this study explain that the strategy of the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection Service has not been successful because the early marriages that occur are motivated by the community environment and family environment. The lack of control of the surrounding community has resulted in changing norms and the emergence of a free culture as well as a lack of cooperation between the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection Service and PATBM]]>
