cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
JURNAL MAHKAMAH
Published by Universitas Ma'arif Lampung
ISSN : 27254422     EISSN : 25485679     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahkamah adalah Jurnal Ilmiah Berkala yang memuat artikel hasil penelitian mupun artikel konseptual di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Jurnal Mahkamah diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam NU (IAIM NU) Metro Lampung. Redaksi membuka kesempatan kepada para Kademisi, Dosen, Peneliti, Guru, Mahasiswa dan LSM untuk berpartisipasi dalam mengembangkan wacana Ilmu Hukum dan Hukum Islam yang humanis dengan karyakarya aspiratif, progresif, integratif dan interkonektif.
Arjuna Subject : -
Articles 262 Documents
 17   18   19   20   21 
Legalitas Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Tunggakan Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah: Studi di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi Lestari, Rima; Muttaqin, Zainal; Singadimedja, Holyness N
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.694

Abstract

Abstrak Penelitian yang mengangkat judul ”Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah Melalui Kejaksaan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah” memiliki tujuan untuk membahas dan mengetahui peran kejaksaan dalam metode penyelesaian tunggakan pajak daerah yang pada dasarnya hingga saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengingat hingga saat ini kewenangan pemungutan pajak daerah berada di tangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berupa hukum positif, asas-asas dan teori hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan Hukum Pajak. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kejaksaan memiliki peran sebagai pengacara negara sehingga berhak mewakili negara maupun pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan baik dalam ranah pengadilan maupun dalam ranah luar pengadilan. Namun dalam kerja sama yang meliputi penagihan oleh Kejaksaan Negeri apabila Dinas Pendapatan tidak berhasil mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal melalui penagihan tunggakan pajak daerah belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga yaitu Wajib Pajak sebagai suatu bentuk penyelesaian tunggakan pajak daerah. Kata Kunci: Pajak Daerah; Tunggakan Pajak Daerah; Kejaksaan.
Zakat Tanaman: Konsep, Potensi dan Strategi Peningkatannya di Indonesia Fikri, Ahmad Lutfi; Arsyad, Mufid
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.718

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat terutama zakat tumbuhan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai Negara agraris. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui pengumpulan data sekunder dari berrbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat tumbuhan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun demikian, potensi zakat yang besar ini tidak dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam mengumpulkan dan mengelolanya, terlebih lagi terdapat stigma dalam masyarakat yang megidentikkan bahwa zakat tumbuhan hanya sebatas pada jenis tumbuhan padi saja.
Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang Saliro, Sri Sudono; Akadol, Jamiat; Rachman, Saiful; Setiawan, Agus
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.725

Abstract

The purpose of this study, among others, first, is to analyze the laws and regulations concerning the right to choose illiterates in the 2019 simultaneous elections in the City of Singkawang. Second, for the evaluation of the legal aspects of the Election, specifically talking about the substance of the contents of the laws and regulations concerning providing assistance to illiterate voters. Third, to remind us together that the issue of the right to choose illiterates is an important issue that must be regulated in the election laws and regulations. The focus of the study in this paper is related to how to provide assistance to illiterate voters in the implementation of the 2019 simultaneous elections in Singkawang City. This research is a field research using descriptive qualitative method, meaning that the writer is directly involved with the resource person to reveal the social reality in the community. To obtain data the authors conducted observations and interviews. The findings can be concluded that illiterate voters cannot be provided with assistance when voting on the 2019 simultaneous elections in Singkawang City because there is no legal basis governing the provision of assistance to illiterate voters. So that the impact of the lack of legal basis, illiterate voters who come to polling stations and enter the voting booths, do not vote because of the confusion of the voters themselves.Keywords: Right to Choose, Illiteracy.
Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam Ansori, Ahmad Insya; Ulumuddin, Moh.
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.755

Abstract

Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu institusi ulama yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap keberadaan Islam di Indonesia. Institusi ini mencitrakan dirinya sebagai kumpulan atau wadah yang menghimpun para ulama dari berbagai golongan dengan tujuan mempererat silaturrahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam Indonesia.
Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Remaja Terhadap Balita Isnawan, Fuadi
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.805

Abstract

Adolescence is a period where adolescents look for their identity. The search for his identity will also be influenced by several internal and external factors. This factor will affect the identity of adolescents. Adolescents who get factors that are less supportive in the search for their identity will have a distorted identity and tend to be more wicked in character or who are more subtle. This deviation does not bring the teenager to do some acts that are prohibited by law, can be mild or severe actions. One of the things that made me astonished was the teenagers who carried out sadistic killings and tended to be calm in executing their victims. How can a young teenager have thoughts of killing and he feels satisfied with it. This raises the question, why can such intentions arise? In this article, we will discuss why this can happen, which will be dialysisist in Criminology combined with Legal Psychology. These two analysis blades will help to answer why this happened. From this article we can take it as a joint learning so that we evaluate ourselves and society so that we do not encourage someone to do evil, either consciously or unconsciously. Keywords: Murder, Social Control Theory, Adolescents
Relevansi Qawā’id Fiqhiyyah dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi di Indonesia Perspektif DSN-MUI Hatoli, Hatoli
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.844

Abstract

Menurut jumhur ulama, kaidah-kaidah fikih (qawā’id fiqhiyyah) merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan qawā’id fiqhiyyah semakin tampak jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam dan dengan mudah serta cepat dapat dipecahkan permasalahannya, sehingga tidak menjadi berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Menurut sebagian ulama, kurangnya perhatian terhadap qawā’id fiqhiyyah termasuk salah satu penyebab keterbelakangan fikih. Maka apabila qawā’id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) muncul sebagai argumen dalam suatu ijtihad atau fatwa, seperti fatwa DSN-MUI maka berarti di situ sedang digunakan hujjah maslahah yang berarti pula konsep maqāsid al-Syarī’ah (tujuan syariat) sedang diberdayakan dan dihidupkan di sana. Namun faktanya, dari 66 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI (2008-2019), kaidah-kaidah fikih yang dimuat di dalam fatwa-fatwanya terlalu sedikit bahkan terdapat fatwa yang tidak menggunakan kaidah fikih sama sekali. Hal seperti ini dapat mengandung resiko ketidaktuntasan kajian, sehingga menghasilkan fatwa yang tidak tuntas pula, maka ini berarti tujuan kemaslahatan dari fatwa DSN-MUI tidak akan tercapai secara maksimal bahkan terkesan adanya pemaksaan diri dalam merespons perkembangan baru isu ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang menggambarkan konsep, mekanisme dan relevansi qawā’id fiqhiyyah dalam formulasi fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai dasar dalam menjawab persoalan baru hukum ekonomi di Indonesia. Materi penelitian ini diperdalam dengan cara melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan fatwa serta mencari data-data otentik yang terdapat pada DSN-MUI. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah semata-mata untuk menjawab tantangan zaman, khususnya regulasi tentang sistem perekonomian Islam di Indonesia yang dalam formulasi fatwanya memuat kaida-kaidah fikih. Relevansi kaidah fikih dalam suatu fatwa hanyalah sekedar pelengkap suatu fatwa (mu’ayyidun), bukan hal yang wajib ada dalam suatu fatwa (mustaqillun). Yang pokok adalah Al-Quran dan Hadits. Tetapi untuk memberikan penjelasan secara gamblang, maka kaidah-kaidah yang sifatnya operasional dan implementatif (tatbīqī), maka dicantumkanlah kaidah tersebut dalam suatu fatwa agar memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami suatu persoalan baru.
Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim dan Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Fauzi, Muhammad Yasir
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.902

Abstract

Seorang non Muslim tidaklah mendapatkan warisan dari Muslim atau sebaliknya, begitu juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga melarang adanya waris beda agama, hal itu juga seirama dengan fatwa MUI yang juga mengharamkan adanya waris beda agama, namun di sisi lain muncullah putusan Mahkamah Agung yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan dengan dasar hukum normatif dan hukum positif di Indonesia, yaitu Putusan No. 368K/AG/1995 dan Putusan No. 51K/SG/1999, serta Putusan No. 16 K/AG/2010. Illat putusan hukum tersebut tidak diqiyaskan kepada ahli waris beda agama yang tidak mendapatkan warisan, namun diqiyaskan kepada bentuk sedekah atau hibah dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Yurisprudensinya Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan dengan memberikan hak ahli waris non kusus yaitu menetapkan hukum Islam kontemporer, memakai kaidah hukum apabila orang tua beragama berbeda dengan anak maka dianggap meninggalkan wasiat yang disebut wasiat wajibah. Dan mengambil keputusan dengan memberikan hak ahli waris non Muslim berdasarkan wasiat wajibah.
Legal Protection Against Status Determination of Suspects for Unpleasant Crimes After the Decision of the Constitutional Court Number 1/PUU-XI/2013 Nugraha, Xavier; Setiawan, Peter Jeremiah; Serfiyani, Citi Rahmati
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i2.1111

Abstract

Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code are deemed to be contradicting Article 28D of the 1945 Constitution. Through the Decision of the Constitutional Court Number 1 / PUU-XI / 2013 excluding the phrase "unpleasant actions" because they are considered to cause multiple interpretations and put forward subjectivity. This article is exposed to arbitrary actions by the authorities to criminalize someone. In fact, after the Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-XI / 2013, there are still pre-trial cases of determining suspects based on unpleasant acts. The formulation of Article 335 Paragraph (1) of the Criminal Code, which is used after the decision, requires the fulfillment of 2 (two) elements, namely "using violence" or "threat of violence." Thus, in every indictment that wrote the phrase "unpleasant act" was considered a legal reason. Determination of a suspect because this is considered a formal defect
The Benefit Principles of Istibdāl on Wakaf Objects: (Analysis of Dhawābith al-Mashlahah Sa'īd Ramadhān al-Būthi) Rohman, Moh Mujibur
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 1 June (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i1.1246

Abstract

The concept of waqf in fiqh is Islamic philanthropy in the form of amal Jariyah which requires the eternal characteristics of the object given. However, with the development of the era of waqf objects, it will be reduced mainly in property waqf. So that in order to keep the waqf objects productive, istibdāl is carried out in order to remain productive on the basis of mashlahah. To find the mashlahah principles in istibdāl, the author conducted a research of the boundaries of the mashlahah by al-Būthi. This research would not be far from the formulation of the problem that the author intended to find the answer; 1) what is the concept of istibdāl in fiqh and Indonesian representation? 2) What is the procedure for istibdāl waqf in the context of Indonesian waqf fiqh?; 3) How is the construction of mashlahah principles in istibdāl waqf practice based on dhawābithal-mashlahah al-Būthi? The research conducted was a normative research (doctrina), where the data used were secondary sources (not in the field) in the form of books of fiqh and legislation. From the data obtained, the authors conducted a descriptive analysis. The results showed that the permissibility of istibdāl waqf based on the mashlahah principle that must be fulfilled, that is, it must be in a state of dharurah, for urgent religious purposes, for the general public, there is an inadequacy, through the agreement of wāqif and nazhir, replaced at least with the same, the object of waqf is examined with involving figures and several elements of society as well as following the provisions of the Shari'ah and applicable laws.
The Use of Pirated Software During the Covid-19 Pandemic from Maqashid Shari’ah Perspective Putra, Wahyu Sanjaya; Nurhayati, Nurhayati; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 1 June (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i1.1258

Abstract

The current Covid-19 pandemic has resulted in economic problems, but on the other hand, learning must still be carried out using computer or laptop technology that has software in it. The problem discussed in this article was how the law used pirated software during the Covid-19 pandemic. This research used a qualitative approach by interviewing students at the State Islamic University of North Sumatra. According to the results of the author’s research, it showed that this pandemic condition has changed the learning system from offline to online which had a huge impact on all levels of society. Copyright regulation and software requirements were needs that have reached the dharuri level and were included in the maqashid Sharia which aimed to maintain reason and protect human property so that they were not trapped and were not left in ignorance. Therefore, the result of this research was that the use of pirated software during the COVID-19 pandemic was permissible due to the pandemic period that has greatly changed the economic system of human beings, and will return to the original law, which was haram (forbidden) when this pandemic period ended, and the economy was back on its feet.

Page 19 of 27 | Total Record : 262

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 June (2025) Vol. 9 No. 2 December (2024) Vol. 9 No. 1 June (2024) Vol. 8 No. 2 December (2023) Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 1 June (2023) Vol. 7 No. 2 December (2022) Vol. 7 No. 1 June (2022) Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021) Vol. 6 No. 1 June (2021) Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 December (2020) Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020) Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 December (2019) Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019) Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018) Vol. 3 No. 1 June (2018) Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) Vol. 2 No. 1 June (2017) Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 December (2016) Vol. 1 No. 1 June (2016) Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam More Issue