cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,124 Documents
 82   83   84   85   86 
PELAKSANAAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN PASAL 28A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Natania Djesika Wongkar; Donald A. Rumokoy; Lendy Siar
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan untuk mengetahui kendala saat pelaksanaan hak asasi manusia sesuai konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang bersifat non derogable right, yang diatur dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu dalam perspektif internasional hak untuk hidup telah diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Sedangkan dalam perspektif nasional terdapat adanya aturan hukum yang mengatur mengenai hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia, yakni pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 2. Pelaksanaan hak untuk hidup dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta disusul dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya dalam hal ini telah memperkuat fungsi dari Komnas HAM, serta telah terdapat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia, di Indonesia belum mampu terlaksana dengan baik, karena masih banyak permasalahan pelanggaran HAM, bahkan hingga sekarang belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kata Kunci : Pelaksanaan Hak Untuk Hidup
KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA MEREALISASIKAN RESTRUKTURISASI KREDIT NASABAH BANK YANG TERDAMPAK COVID-19 Anggraina Makatempuge
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil berbagai kebijakan untuk membantu bank dan nasabahnya dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, salah satunya adalah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan memberikan kelonggaran dalam pembayaran angsuran kredit kepada nasabah yang terdampak pandemi COVID-19. OJK telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman untuk merealisasikan restrukturisasi kredit nasabah bank yang terdampak COVID-19, termasuk batasan jumlah kredit yang dapat direstrukturisasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, dan jangka waktu restrukturisasi. Selain itu, OJK juga memberikan insentif kepada bank yang berhasil merealisasikan restrukturisasi kredit dengan baik. Dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh OJK, diharapkan restrukturisasi kredit dapat membantu nasabah bank yang terdampak pandemi COVID-19 untuk tetap bertahan dan memulihkan kondisi keuangan mereka, serta membantu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan, restrukturisasi kredit, nasabah bank, COVID-19,
TINJAUAN HUKUM BANDING ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Yeremia Pierre Rurugala; Said Aneke-R; Audi H. Pondaag
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami tentang hukum acara pada upaya administrasi dalam pada lingkup aparatur sipil negara serta untuk mengetahui dan memahami terkait penyelesaian sengketa pada lingkup aparatur sipil negara lewat proses banding administrasi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum bagi aparatur negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum dapat secara optimal diberikan. Ini dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan yang secara teknis mengatur mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN. Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan Pemerintah yaitu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan yang secara teknis mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN yang kesemuanya itu telah diperbarui oleh PP No 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administrasi dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. 2. Prosedur pengajuan banding administratif oleh Aparatur Sipil Negara diajukan kepada badan pertimbangan kepegawaian, waktu pengajuan hanya 14 (empat belas) hari setelah surat diterima banding administratif dapat diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasan dan bukti sanggahan. Dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dengan waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari. Kata Kunci : Banding Administrasi, ASN
ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN DUMPING DI INDONESIA SESUAI PERSPEKTIF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) Kalvarialva Santa Palandi
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Hukum Pengaturan Dumping di Indonesia dan bagaimana Dampak Hukum Terhadap Pelaku Dumping Sesuai World Trade Organization yang mana metode penelitian hukum yuridis normative disimpulkan: 1. Kebijakan Hukum Pengaturan Dumping di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang di perbaharui oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang di amandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. 2. Dampak Hukum Terhadap Pelaku Dumping Sesuai World Trade Organization yaitu dilihat dari dua sisi yang pertama negara impor dan yang kedua negara ekspor, efeknya terhadap suatu negara adalah pencabutan regulasi, pemutusan hubungan kerja, perusahaan mengalami kebangkrutan, dan kerugian secara materil. Dumping itu tejadi karena unsur yang pasti atau jelas. Kata kunci: Hukum Kebijakan Dumping; wto.
PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Valentino A. Manawan; Anna S. Wahongan; Toar K. R. Palilingan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh pandemi covid-19 terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara serta peran yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam meningkatkan capaian PAD saat pandemi covid-19 sebagai wujud nyata implementasi dari penerapan otonomi daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, disimpulkan: 1.Pandemi Covid-19 berpengaruh besar pada capaian PAD Kabupaten Minahasa Tenggara di tahun 2021 dikarenakan nilai realisasinya jauh menurun dari yang diproyeksikan. 2.Upaya dan peran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengatasi capaian PAD yang menurun pada masa Pandemi Covid-19 dikatakan berhasil karena untuk realiasi PAD tahun 2022 telah melebihi yang diproyeksikan, sehingga disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Minahasa Tenggara berangsur-angsur mulai membaik setelah pandemi Covid-19. Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal
PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL Risky Wahyudi Hebimisa Riyad
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan pengaturan penanaman modal asing di Indonesia serta untuk mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan urgensi bentuk badan hukum Perseroan Terbatas pada penanaman modal asing. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tentang penanaman modal asing di Indonesia ditentukan berdasarkan hukum Indonesia, seperti dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), termasuk usaha patungan (joint venture) menggunakan bentuk badan hukum PT menurut hukum Indonesia. 2. Urgensi penggunaan badan hukum Perseroan Terbatas pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia, tidak lepas dari sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi fungsi di dalam pengawasan terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha tersebut. Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Penanaman Modal
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA Firstpretty Wuwungan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penarikan jaminan fidusia secara paksa merupakan tindakan sah apabila telah memenuhi prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan fidusia, tapi dalam praktiknya banyak menemukan masalah karena tidak ada aturan yang jelas tentang penerima fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Justru yang biasa dialami penerima fidusia adalah penarikan secara paksa oleh debt collector. Atas prestasi angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur dalam hal terjadi penarikan objek jaminan Fidusia secara paksa tidak adanya perlindungan secara hukum yang jelas sehingga menjadi kerugian bagi debitur dalam arti tidak ada imblan atas prestasi debitur namun debitur merasakan manfaat pemakaian barang selama angsuran berlangsung. Kata kunci: Jaminan Fidusia; Penarikan Paksa; Perlindungan Hukum Debitur
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Sergio Kanisius Ridwan; Josepus J. Pinori; Toar Neman Palilingan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses pembentukan desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui penerapan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: Pembentukan peraturan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud desa yang demokratis. Diatur dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni masyarakat desa berhak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa, mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaannya, pembangunan desa, hingga pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan konsideran bagian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni desa memiliki hak asal usul dan tradisional untuk mengurusi kepentingan masyarakat setempat. Artinya peraturan desa harus dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat karena jika tidak, aturan yang dirancang dapat berupa aturan yang tidak memihak kepada masyarakat. Penerapan peraturan desa, sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan kepentingan umum, memiliki asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Implementasi dari penyelenggaraan pemerintahan desa harus menjamin bahwa semua asas-asas tersebut terlaksana dengan sebaik mungkin. Kata Kunci : Pembentukan Peraturan Desa
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH NEGARA (LAHAN KOSONG) YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT Relinawati Simanjuntak; Maarthen Y, Tampanguma; Rudy M. K. Mamangkey
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tanah negara oleh masyarakat dalam undang-undang pertanahan nasional dan untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum atas penguasaan tanah negara oleh masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi. disimpulkan : 1. Pengaturan tentang penguasaan tanah negara (lahan kosong) oleh masyarakat yaitu : Perpu No. 5 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan Peraturan Pemerintah No. 8 tentang penguasaan tanah-tanah negara. 2. Akibat hukum dari penguasaan tanah tanpa izin atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan dincam dengan hukuman pidana.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TENTANG KESALAHAN PENGIRIMAN PESANAN MAKANAN MELALUI APLIKASI GOJEK Kristania Montolalu; Jemmy Sondakh; Boby Pinasang
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum yang mengatur mengenai hak konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen dalam hal menerima produk dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang didapatkan yaitu: Konsumen berhak mendapat perlindungan dan dilayani secara benar dan jujur tanpa adanya diskriminatif. UUPK memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan adanya hak konsumen seperti terdapat dalam Pasal 4 UUPK, konsumen bisa merasa lebih nyaman dalam melakukan segala kegiatan jual beli baik secara online maupun offline. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian seperti dalam Pasal 19 UUPK. Dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi atau ganti rugi apabila produk tidak sesuai perjanjian seperti dalam Pasal 7 Huruf (g) UUPK. Kata kunci: Perlindungan konsumen, tanggung jawab, pelaku usaha

Page 84 of 113 | Total Record : 1124

 82   83   84   85   86 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue