cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,124 Documents
 81   82   83   84   85 
PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PENAGIHAN PAJAK YANG TERLEWAT MELALUI PENYELESAIAN SECARA HUKUM PERPAJAKAN Norima Riang Paskah Gea; Fonnyke Pongkorung; Frits Marannu Dapu
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dikantor pelayanan pajak, dan untuk bisa memberikan solusa dalam menangani hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak. Kesimpulan yang didapat sebagai berikut:1. Sebagai mana Undang-Undang No.28 Tahun 2007 mengatakan. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dalam hal ini suatu penagihan pajak tidak dapat luput dari suatu hambatan dalam proses penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa. 2. Adapun dalam hal ini hambatan yang diterima memiliki solusi dan jalur penyelesaian yakni pemeriksaan kembali pajak terhutang, melakukan tindakan pendekatan, berdasarkan Pasal 9 UU nomor 19 Tahun 2000 tentang cara menghadapi hambatan diluar kekuasaan pejabat. Kata Kunci : Peran Juru Sita Pajak Dalam Penagihan Pajak yang Terlewat.
FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ATAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH JABUPATEN MINAHASA UTARA) Tesalonika Nevia Tarore; Dani R.Pinasang; Lendy Siar
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pada Peraturan BAWASLU RI. Penelitian ini khususnya menjelaskan fungsi Bawaslu atas pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum Kepala Daerah di Minahasa Utara. Pelanggaran netralitas ASN banyak terjadi dalam pemilihan umum, yaitu berupa kampanye, mendukung pasangan calon secara terang-terangan bahkan membagikan bantuan dalam rangko mencalonkan diri padahal masih berstatus ASN. Untuk itu fungsi Bawaslu sangat penting dalam mencegah berbagai pelanggaran netralitas ASN, mengawasi jalannya pemilihan khususnya terhadap ASN dan menangani kasus pelanggaran netralitas yang ditemukan. Bawaslu dalam menjalankan fungsinya melibatkan berbagai lembaga adhoc yang berkaitan yaitu TNI, POLRI, KASN karena disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang ada yang dapat dilihat melalui temuan pelanggaran yang ada. Selain tu, Bawaslu memberikan kesempatan untuk masyarakat berpatisipasi dalam menjalankan fungsi Bawaslu.
KEDUDUKAN PERTH TREATY DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL SETELAH BERPISAHNYA TIMOR TIMUR DARI INDONESIA Anggie Stellamaris Tumbel; Emma V.T Senewe; Imelda Amelia Tangkere
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Treaty between the Government of the Australia and the Government of the Republic of Indonesia establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries, yang dikenal dengan perjanjian Indonesia-Australia Perth Treaty 1997, yang dilakukan kedua pihak pada Maret 1997 di kota Perth, Australia. Posisi Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki batas maritim dengan negara tetangga mewajibkan Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan maritimnya, agar tidak terjadi tumpang tindih kedaulatan dengan negara tetangga. Setelah terjadi pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 2002, perjanjian ini belum diratifikasi dikarenakan masih mengandung wilayah Timor Timur. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan Perth Treaty dalam peraturan hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur mengenai perjanjian internasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), selanjutnya data dan infomasi yang diperoleh sebagai bahan primer dan sekunder sebagai bahan rujukan bidang hukum kemudian dideskripsikan dan diintegrasikan agar memperoleh informasi yang akurat untuk menjawab permasalahan. Adapun hasil penelitian kedudukan Perth Treaty menurut hukum nasional masih dalam tahap penandatanganan kedua belah pihak, tetapi belum sampai pada tahap pengesahan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional , bahwa perjanjian ini perlu diratifikasi dalam bentuk peraturan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Perth Treaty, Perjanjian Internasional, Ratifikasi
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MYSTERY BOX DI ONLINE SHOP Martquery Herman Lewar; Ronny A. Maramis; Jeany Anita Kermite
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam jual beli mystery box di online shop dalam aspek hukum perdata, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pembeli terkait wanprestasi dan penjual terkait perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli mystery box di online shop. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitan hukum normatif. Sehingga dapat disimpulkan: 1. Transaksi jual beli mystery box di online shop telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. dimana barang yang ditawarkan kepada pembeli tidak mengandur suatu paksaan, kekhilafan, penipuan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, juga memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dimana telah adanya suatu kesepakatan kecakapan dari pihak yang membuat, serta suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 2. Hubungan hukum yang terdapat pada transaksi jual beli mystery box di onlie shop adalah, perjanjian. adapun Akibat hukum pembeli terkait wanprestasi dan penjual terkait perbuatan melawan hukum, merupakan suatu akibat hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli mystery box di online shop. Pihak yang dirugikan dalam hal ini pembeli sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini adalah pembeli . Dalam hal penyelesaianya dapat melalui prosedur tuntutan di pengadilan atau secara mediasi antara pihak yang dirugikan dengan pihak aplikasi toko penjualan yang memperjualkan mystery box. Kata Kunci. : transaksi jual beli mystery box di online shop.
KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TANAH KE PEMERINTAHAN DESA MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Novinna Maria Victorina Jacob
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa hibah masih sering terjadi di Indonesia khususnya hibab tanah. Salah satu kasus sengketa hibah tanah terdapat di Desa Motoling, Kecamatan Motoling. Sengketa ini terjadi antara pihak Gereja GPDI Ekklesia Pusat Motoling dengan Pemerintah di Desa Motoling. Sebidang tanah yang menjadi objek sengketa di ketahui adalah milik Desa Motoling lewat Hibah pada tahun 1930 dan tidak pernah dikuasai oleh pihak manapun. Namun, tanah ini menjadi sengketa setelah dijual oleh salah satu dari pihak keluarga yang memberi hibah (Cucu) dijual kepada pihak Gereja GPDI Ekklesia Pusat Motoling, padahal tanah yang di jual ini sudah di hibahkan. Penjual mengakui saat dijual ke pihak gereja tidak dilengkapi dengan surat-surat. Penjual tanah berani menjual karena dia mengklaim dialah pemilik tanah tersebut. Namun, penjual itu tidak bisa menunjukan bukti sudah melakukan pendaftaran tanah yang dijual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur hibah tanah ke pemerintah desa dan bagaimana penyelesaian sengketa tanah hibah ke pemerintah desa. Penelitian inti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini erlunya pencatatan tanah yang sudah di hibahkan menjadi aset desa merupakan hal yang sangat penting guna tetap mempertahankan kekuatan hukum, bagi pemilik yang sah. Pengukuran, pencatatan, penerbitan sertifikat, bahkan publikasi kepada masyarakat mengenai tanah yang sudah dihibahkan dan menjadi milik desa menjadi faktor yang penting agar nantinya di kemudian hari bisa menekan sekecil-kecilnya tidak terjadi perselisihan atau sengketa yang akan timbul di kehidupan masyarakat dan sengketa pertanahan yang terjadi di suatu Desa apabila tidak bisa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian di luar pengadilan, maka kedua pihak yang bersengketa bisa membawa kasus hukum ini ke ranah pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum bagi pihak yang sedang mencari keadilan. Kata Kunci : Sengketa, Hibah Tanah, Pemerintah Desa, Prosedur, Penyelesaian.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN SERTA SYARAT PENDIDIKAN BAGI CALON KEPALA DESA MENURUT UU NO. 6/2014 Rovaldo Tune Antu; Josepus J. Pinori; Susan Lawotjo
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan masa jabatan kepala desa menurut uu no 6 tahun 2014 dan bagaimana persyaratan Pendidikan bagi calon kepala desa menurut uu no 6 tahun 2014, dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa adalah 1 periode 6 tahun dan dapat menjabat sebanyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Masa jabatan kepala desa dan kepala desa adat juga berbeda, kepala desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan sedangkan masa jabatan kepala desa adat di atur atau menyesuaikan berdasarkan peraturan yang hidup di desa tersebut. 2. Kepala desa yang memiliki kualifikasi pendidikan yang baik juga dapat membawa manfaat yang positif bagi pembangunan desa di tambah dengan kepala desa yang masih muda sehingga dapat menghasilkan inovasi yang progresif bagi keberlangsungan hidup masyarakat desa. Dalam hal ini menyebutkan bahwa kepala desa syarat pendidikan hanya sekolah menengah petama (SMP). kata kunci: kepala desa, masa jabatan, pendidikan
KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH RUMAH IBADAH ATAS KLAIM KEPEMILIKAN OLEH PEMILIK LAMA BERDASARKAN AKTA BAWAH TANGAN Abigail Asafita Sharellin Ratu; Harly Stanly Muaja Muaja; Franky Robert Mewengkang
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum kepemilikan hak atas tanah dan bagaimana Akta Bawah Tangan dapat menjadi alat bukti yang kuat terhadap kepemilikan tanah Rumah Ibadah yang merupakan fasilitas umum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah bagi seseorang ialah dengan disahkannya suatu undang-undang yang mengatur di bidang pertanahan yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang disahkan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Serta diterbitkan atau diberikannya sertifikat hak atas tanah sebagai suatu wujud bukti kepemilikan hak atas tanah. 2. Akta Bawah tangan diakui keberadaan dan kekuatan pembuktiannya sepanjang tidak ada alat bukti lain yang dapat melemahkan kekuatan pembuktian akta bawah tangan tersebut ataupun terdapat alat bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya kekuatan pembuktian dari akta bawah tangan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Akta Bawah Tangan
ANALISIS KASUS TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 33/G/2014/PTUN.MDO) Jacklyn Samantha Kotalino; Maarthen Y, Tampanguma; Marthin L. Lambonan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana adanya putusan pengadilan perihal pembatalan sertifikat hak atas tanah akibat adanya cacat hukum terutama pada kasus ini. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, disimpulkan: 1. Sertipikat yang cacat hukum administrasi dapat dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Cacathukum adminsitrasi terjadi karena adanya kesalahan: prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah; prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti; prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah; kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. 2. Adanya permasalahan terhadap sertifikat perihal cacat hukum administrasi dapat diajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah ke kantor Pertanahan, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Sikap hakim dilarang keras perihal keberpihakan sehingga menghasilkan putusan yang merugikan tanpa melihat sudut pandang dari pihak lainnya terhadap bukti yang di ajukan. Kata kunci: Pembatalan, Sertifikat Hak Atas Tanah, Akibat Cacat Hukum, tata cara hakim.
UPAYA PENGAWAS BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) DALAM MEMBERANTAS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DI KOTA MANADO Romario Christian Falco Kuntag; Toar Neman Palilingan; Dicky J. Paseki
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberantas politik uang (Money politic) Terutama di kota Manado dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) dalam memberantas money politic di kota Manado. Dengan metode penelitian yuridis normatif kesimpulan yang didapat: 1. Pemilihan umum yang berlangsung di kota Manado tidak dapat dipisahkan dengan politik uang (money politic). Bentuk politik uang yang dilakukan yaitu pembagian uang tunai, sembako, dan sumbangan. Praktik ini melibatkan seluruh segmen masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah yang menjadi tujuan utama karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sehingga mudah untuk dipengaruhi. 2. Upaya yang di lakukan Bawaslu khususnya Kota Manado dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik yaitu melakukan pencegahan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi seperti politik uang, melakukan pencegahan dengan membentuk satuan tugas (Satgas) yang tujuannya untuk mengurangi atau mencegah politik uang yang terjadi satu hari sebelum pemilihan umum. Pemilihan umum sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tapi balik lagi kepada masyarakat sebagai oknum utama dalam menentukan pilihan yang dimana masyarakat perlu terlibat langsung dalam penanganan dan juga memberantas politik uang dalam pemilu untuk menentukan pemimpin yang terpilih benar-benar berkualitas bukan pemimpin yang tercipta hasil karena dibayar. Kata Kunci : Bawaslu, Money Politic
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG TERJADI PADA KALANGAN ANAK MUDA SAAT MASA PACARAN DI DESA SINSINGON Strelita Inka Limbat; Herlyanty Bawole; Herry Tuwaidan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kekerasan fisik dan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan kekerasan fisik terhadap anak muda pada masa pacaran di Desa Sinsingon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Perlindungan hukum menjadi dasar utama terhadap korban kekerasan fisik pada anak muda, agar memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan fisik pelaku kekerasan fisik di hukum dengan KUHP pasal 351 tentang penganiayaan. 2. Upaya pencegahan kekerasan fisik terhadap anak muda di desa sinsingon sangat bermanfaat terhadap korban kekerasan fisik dengan melapor kepada pihak berwajib korban sudah terhindar dari perbuatan kekerasan fisik. Kata Kunci : kekerasan fisik, Desa Sinsingon

Page 83 of 113 | Total Record : 1124

 81   82   83   84   85 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue