Garuda - Garba Rujukan Digital

Dampak Sistem Komandante Stelsel oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah terhadap Keterpilihan Calon Anggota DPRD Jawa Tengah Alan Bayu Aji
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i3.424

In the 2024 General Election, DPD PDI Perjuangan Central Java implemented the Komandante Stelsel system to win DPRD seats through gotong royong. If a candidate gets the most votes but is not from the designated ampuan area, the candidate must resign and be replaced by another candidate according to this system. This research examines the rules for the election of DPRD candidates in the 2024 elections and the impact of the Komandante Stelsel system implemented by the DPD PDI Perjuangan Central Java. The research method uses empirical approach, case study, and legislation. The results showed that the 2024 Election uses an open proportional system, where the electability of candidates is based on the most votes. However, the Komandante Stelsel system is different because candidates' valid votes can only be obtained from the ampuan region. As a result, many candidates who obtained the most votes failed to become DPRD members because they had to resign in accordance with the provisions of this system.

Inkosistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020. Aji, Alan Bayu
Soedirman Law Review Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.4.16059

Kedudukan Hukum Pemohon dalam perkara konstitusi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan syarat mutlak. Dalam penelitian ini terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan yang berbeda tentang kedudukan hukum pemohon yaitu putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, di mana dari kedua putusan tersebut memiliki permohonan yang serupa tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, namun Mahkamah memberikan putusan kedudukan hukum yang berbeda. Sehingga dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah pertama tentang bagaimana kedudukan pemohon dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, kedua mengenai pandangan Majelis Hakim Mahakamah Konstitusi tentang kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam pemberian kedudukan hukum pemohon oleh Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang tidak memberikan kedudukan hukum kepada pemohon sedangkan terhadap putusan 90/PUU-XXI/2023 memberikan kedudukan kepada pemohon. Hal tersebut menunjukan sikap Inkosistensi Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum pemohon yang permohonannya merupakan kebijakan hukum terbuka yang itu sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi seharusnya menunjukan konsistensi dalam pemberian kedudukan hukum khususnya terkait dengan permohonan yang berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka. Kata Kunci:Inkonsistensi; Kedudukan Hukum; Mahkamah Konstitusi.

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Bayu Aji, Alan
Perwira Journal of Community Development Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : Unperba Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54199/pjcd.v5i1.297

Menjelang Pemilihan Umum terdapat fenomena menarik yaitu dengan didominasinya Pemilih yang berusia muda dengan presentase sebesar 58%, namun masih ada yang merasa belum banyak mengetahui esensi dari pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2024. Berdasarkan hal tersebut menjadi latar belakang untuk melakukan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dalam pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 februari 2024 dengan menghadirkan peserta mahasiswa yang berasal dari beberapa Universitas di wilayah Kabupaten Banyumas. Metode dalam kegiatan ini bagi menjadi dua kegiatan, pertama yaitu melakukan survey dan observasi kepada peserta dengan bertanya secara langsung tentang pemilihan umum tahun 2024, dan kedua, yaitu kegiatan utama yang dikemas dalam bentuk diskusi publik dengan tema Sosialisasi dan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda dalam Pemilihan Umum. Hasil dari kegiatan ini ialah masih minimnya pengetahuan pemilih pemuda terkait esensi dari pemilihan umum. Berikutnya adalah penyamapian materi pertama Peran dan Posisi Pemuda dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Kedua, Pengenalan Peserta Pemilihan umum Tahun 2024 baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislative. Ketiga, Tips dalam memilih calon pemimpin bagi generasi muda. Keempat, Catatan terhadap proses Pemilihan Umum sebagai bahan evaluasi dalam pengimplementasian Demokrasi di Indonesia.

ANALISIS YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAEARAH Aji, Alan Bayu; Randikaparsa, Irawan
J-LEE - Journal of Law, English, and Economics Vol. 2 No. 1 (2020): DESEMBER
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/j-lee.v2i01.590

Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, kebijakan desentralisasi ini berpengaruh pula terhadap proses pembentukan hukum, di mana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah. Selama ini peran masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah masih bersifat parsial dan simbolik. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya basic research (penelitian dasar) yang melandasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah. Sementara dalam tahapan perancangan pembahasan dilakukan oleh unit kerja dinas di pemerintahan atau panitia khusus dari DPRD. Hal tersebut mengakibatkan tidak sedikit Peraturan Daerah yang digugat ke Mahkamah Agung dan dibatalkan oleh pemerintah pusat. Menurut Ibrahim yang dimaksud dengan Perda bermasalah yaitu Perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dianggap tidak mampu mewadahi kepentingan nasional, tidak mampu mewadahi konteks sosial setempat atau nilai kearifan lokal, bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak aspiratif. Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana dasar filosofis dan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif? Dan (2) Bagaimana Konsep Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif?. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Aprroach). Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah dibutuhkan peran serta masyarakat. Terkait partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat empat model partisipasi. Keempat model tersebut adalah pertama, partisipasi murni (pure representative democracy), Kedua, a basic model public partisipation, Ketiga, a realism model of publik partisipat, Keempat, model The Possible Ideal For South Africa. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah tidak hanya untuk kepentingan pembentuk Peraturan daerah semata, tetapi lebih luas lagi terkait dengan keseluruhan program pembangunan daerah. Maka dari itu perlu diperhatikan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Efektivitas Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Dalam Perspektif Asas Keadilan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang Thalita Raissa Latifolia; Alan Bayu Aji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2760

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan proses penyediaan tanah bagi kepentingan umum dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Magelang, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Permasalahan utama yang dikaji meliputi analisis yuridis terhadap penerapan asas-asas tersebut dalam praktik di lapangan serta identifikasi hambatan yang meghambat pelaksanaanya. Hambatan tersebut mencakup keterlambatan proses verifikasi, perbedaan dalam penilaian ganti kerugian, serta keterbatasan sosialisasi kepada pihak yang berhak. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif-empiris, dengan menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan, konsep teoritis, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kantor ATR/BPN Pertanahan Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah secara umum telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih terdapat kendala pada koordinasi antar instansi dan studi tanah sisa yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan percepatan administrasi dan pendokumentasian, peningkatan partisipasi masyarakat melalui musyawarah yang lebih fleksibel dan transparan, serta penyeragaman prosedur penilaian ganti kerugian untuk menjamin keadilan sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbaiki mekanisme pengadaan tanah agar lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan pinsip keadilan dan kepastian hukum.

Training Legislatif sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Legislator Mahasiswa Melalui Pelatihan Legal Drafting pada DPM-KM Universitas Tidar Bayu Aji, Alan; Alawi, Akhmad Roqi
Jurnal Arba - Multidisiplin Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Jurnal Arba - Multidisiplin Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This community service program aims to strengthen the legislative capacity of student parliament members through a Legal Drafting training session held at the Legislative Training 1 (TL 1) event organized by the Student Representative Council (DPM-KM) of Universitas Tidar. The activity took place on Sunday, October 26, 2025, at the RW 7 Hall, Potrobangsan Village, North Magelang. The training focused on enhancing participants’ understanding of legal drafting, hierarchy of norms, formulation of legal provisions, and simulation of legislative sessions. The method used included interactive lectures, discussions, case analyses, and drafting simulations based on the provided legal drafting module. The results showed a significant increase in participants’ conceptual and practical competence in drafting organizational regulations. This activity is expected to improve the governance and quality of regulatory products produced by the student legislative body.

Konstitusionalitas Efisiensi Anggaran Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Dana Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2025 syifaa afelyna suryoputri; Alan Bayu Aji
JURNAL RECHTENS Vol. 15 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The legal issue examined in this study concerns the constitutional limits on using a Presidential Instruction as a policy rule to implement budget efficiency measures when such measures affect Intergovernmental Transfers (TKD) and the Special Fund for the Special Region of Yogyakarta (Dana IS). This study aims to assess the constitutionality of Presidential Instruction No. 1 of 2025 in governing TKD efficiency and its implications for Dana IS. This is a normative legal study. The findings indicate that a Presidential Instruction is justifiable insofar as it regulates the procedures for budget execution without materially altering the TKD configuration stipulated in the State Budget Law. However, implementing the Instruction through subordinate instruments that create a “reserve” scheme may effectively reduce regional fiscal entitlements and function as a concealed budget revision, thereby conflicting with the principle of legality and undermining Parliament’s budgetary authority. Because Dana IS specifically supports asymmetric decentralization, any effective reduction in its funding may also be inconsistent with the constitutional requirement of fair and harmonious central–regional fiscal relations and the statutory commitment to financing Yogyakarta’s special status.

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Alan Bayu Aji
Perwira Journal of Community Development Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : Unperba Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54199/pjcd.v5i1.297

Menjelang Pemilihan Umum terdapat fenomena menarik yaitu dengan didominasinya Pemilih yang berusia muda dengan presentase sebesar 58%, namun masih ada yang merasa belum banyak mengetahui esensi dari pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2024. Berdasarkan hal tersebut menjadi latar belakang untuk melakukan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda dalam pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 februari 2024 dengan menghadirkan peserta mahasiswa yang berasal dari beberapa Universitas di wilayah Kabupaten Banyumas. Metode dalam kegiatan ini bagi menjadi dua kegiatan, pertama yaitu melakukan survey dan observasi kepada peserta dengan bertanya secara langsung tentang pemilihan umum tahun 2024, dan kedua, yaitu kegiatan utama yang dikemas dalam bentuk diskusi publik dengan tema Sosialisasi dan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda dalam Pemilihan Umum. Hasil dari kegiatan ini ialah masih minimnya pengetahuan pemilih pemuda terkait esensi dari pemilihan umum. Berikutnya adalah penyamapian materi pertama Peran dan Posisi Pemuda dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Kedua, Pengenalan Peserta Pemilihan umum Tahun 2024 baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislative. Ketiga, Tips dalam memilih calon pemimpin bagi generasi muda. Keempat, Catatan terhadap proses Pemilihan Umum sebagai bahan evaluasi dalam pengimplementasian Demokrasi di Indonesia.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search