Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Re-konfigurasi Politik Otonomi Desa melalui Program Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia Rizki Amalia Yanuartha; Putri Hergianasari
PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Kalibra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70716/perseptif.v4i4.939

Abstract

The Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) Program is a national policy initiative aimed at strengthening villages through the establishment, development, and revitalization of cooperatives at the village and urban village (Kelurahan) levels. Through Presidential Instruction No. 9 of 2025, the establishment of KDKMP has been positioned as a cross ministerial and cross agency agenda involving both central and local governments, with a target of establishing 80.000 cooperatives, supported by financing from national, regional, and village budgets. These developments raise questions about how national policy intervention affects the space for village autonomy that has previously been established through the framework of decentralization and the Village Law. The analysis indicates the emergence of new patterns of relations among the central government, local governments, village governments, and local economic institutions through policy standardization, hierarchical coordination, and financing mechanisms that connect state fiscal resources with the development of village economic institutions. PKM No. 15 of 2026 further demonstrates the linkage between KDKMP financing and the General Allocation Fund (DAU)/Revenue Sharing Fund (DBH) as well as the Village Fund (Dana Desa). These conditions suggest that village autonomy is neither simply diminished nor expanded; rather, it is reconfigured through changes in authority, fiscal arrangements, and institutional relations. This study contributes to the literature on decentralization by demonstrating how national economy policy interventions can reshape the space of village autonomy through institutional and fiscal mechanisms.
Politik Akses dan Redistribusi Sumber Daya dalam Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Di Indonesia Rizki Amalia Yanuartha; Putri Hergianasari
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4583

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan pemerintah yang melibatkan pengeluaran publik skala besar dan implementasi yang melibatkan berbagai aktor di luar birokrasi negara. Perkembangan ini menjadikan MBG relevan untuk dianalisis tidak hanya dalam hal penyediaan gizi, tetapi juga dalam hal bagaimana sumber daya publik dialokasikan dan diakses oleh aktor-aktor yang terlibat. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tata kelola MBG membentuk akses terhadap sumber daya dan memengaruhi hubungan antara negara, aktor ekonomi, dan masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen. Data diperoleh dari peraturan pemerintah, dokumen kebijakan, publikasi Badan Gizi Nasional, dokumen anggaran, dan artikel ilmiah yang relevan dengan ekonomi politik kebijakan publik dan teori akses. Analisis ini menggabungkan perspektif Ekonomi Politik Kritis dengan Teori Akses Ribot dan Peluso. Temuan menunjukkan bahwa distribusi sumber daya dalam MBG beroperasi melalui saluran yang saling terkait, termasuk penganggaran, pengembangan SPPG, kemitraan, pengadaan, dan rantai pasokan makanan. Pemerintah mempertahankan otoritas yang substansial atas aturan, standar, pendanaan, dan mekanisme kerja sama. Namun, akses ekonomi tetap tidak merata karena perbedaan kapasitas administrasi, modal, kapasitas produksi, informasi, dan posisi dalam jaringan distribusi. Oleh karena itu, MBG dapat dipahami sebagai kebijakan sosial yang juga menghasilkan redistribusi ekonomi melalui pengeluaran publik.
Freedom Of Navigation Vs Soverignty: Dampak Eskalasi Militer Di Selat Hormuz Terhadap Pasar Energi Global Roberto Octavianus Cornelis Seba; Rizki Amalia Yanuartha
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4633

Abstract

Selat Hormuz merupakan salah satu chokepoint maritim paling strategis dalam sistem perdagangan energi dunia. Persoalan hukumnya terletak pada ketegangan antara kedaulatan negara pantai atas perairan selat dan kebebasan navigasi internasional, khususnya rezim lintas transit (transit passage) dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS). Artikel ini menganalisis kedudukan hukum lintas transit di Selat Hormuz, hubungan antara sovereignty dan freedom of navigation, serta implikasi eskalasi militer terhadap pasar energi global dan ketahanan ekonomi Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan politik-ekonomi internasional. Analisis menunjukkan bahwa status sebagai perairan yang berada di bawah kedaulatan negara pantai tidak dengan sendirinya menghapus rezim khusus lintas transit. Pasal 34, 37, 38, 42, dan terutama Pasal 44 UNCLOS membentuk keseimbangan antara sovereignty negara pantai dan kepentingan navigasi internasional. Persoalan menjadi lebih kompleks karena Iran menandatangani tetapi belum meratifikasi UNCLOS, sehingga dasar keberlakuan rezim transit passage terhadap Iran perlu dianalisis juga melalui hukum kebiasaan internasional dan praktik negara. Secara ekonomi-politik, gangguan di Hormuz berpotensi memengaruhi harga minyak, LNG, biaya pelayaran, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan fiskal negara importir. Bagi Indonesia, konsekuensi tersebut menempatkan ketahanan energi, stabilitas makroekonomi, dan diplomasi maritim sebagai satu rangkaian kebijakan yang saling terkait. Artikel ini menawarkan novelty berupa integrasi analisis hukum laut dengan pendekatan geopolitik energi dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta menempatkan Hormuz sebagai studi mengenai batas kedaulatan dalam tata kelola chokepoint maritim global.