Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Affila, Affila; Afnila, Afnila; Lubis, Rafiqoh
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia dilakukan melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada. Pemenuhan kebutuhan ekonomi nasional maupun daerah membawa dampak yang tidak diinginkan bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang timbul seperti, pencemaran air sungai dan danau, rentanya perubahan iklim, kebakaran hutan, sampah yang menumpuk menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakan Hukum Lingkungan melalui pemberian sanksi (administratif) yang tepat dan pengawasan yang konsisten menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan mengedepankan lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, bertujuan untuk memastikan penerapan UU No 32 tahun 2009 secara factual pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak pada setiap akiifitas pengelolaan lingkungan hidup.
EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA PASCA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN DELI SERDANG Affila, Affila; Afnila, Afnila
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Situasi pandemi COVID-19, memaksa pemerintah untuk melakukan Pembatasan kegiatan, dan physical distancing. Cara ini dinilai efektif untuk mencegah penularan corona lebih luas. Pembatasan kegiatan memiliki dampak positif dan negatif, berkurangnya kegiatan manusia terhadap eksploitasi lingkungan menyebabkan aktivitas ekonomi berjalan dengan lambat. Positifnya,lingkungan menjadi lebih sehat. Permasalahan yang muncul adalah pandemi menyebabkan timbulan sampah meningkat, sampah rumah tangga, sampah plastik, tisu, masker maupun sampah medis. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebelum dan pasca terjadinya pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengelola sampah. Metode yuridis normatif dipergunakan, untuk mengamati kesesuain data penerapan norma hukum dengan kondisi pengelolaan sampah di lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan timbulan sampah yang terjadi berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pemerintah membuat berbagai kebijakan dan berupaya memfasilitasi ketersediaansarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mengelola sampah.
Politik Hukum Pemerintah Indonesia Bidang Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Sihotang, Nurleli; Leviza, Jelly; Akbar Nasution, Faisal; Afnila
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2115

Abstract

The Indonesian government's legal policy in the environmental sector has been regulated in Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely regarding the right to a good and healthy environment as a human right and the implementation of the national economy based on the principles of sustainable and environmentally sound development. To increase investment and make it easier to obtain environmental approval, the Government made changes to regulations regarding the environment which were previously regulated by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The problems discussed in this study are how the shift in legal politics in the environmental sector after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, how changes in environmental regulations after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, how is the settlement of environmental disputes through filing an administrative lawsuit at the State Administrative Court after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. This research uses normative legal research methods by examining library materials and the type of research used in this research is an inventory of positive law. The results of this study indicate that the government's legal politics in the environmental sector has shifted after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law because of the ease of obtaining environmental approval and increasing investment, not in accordance with the legal politics of environmental management and protection stipulated in Article 28 H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the environmental development agenda which is a national priority agenda in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan.The ease of obtaining environmental approval can be seen from the loss of public participation in the AMDAL document, the change of environmental permits to environmental approval, the withdrawal of the authority of the Regional Government to the authority of the Central Government, the revocation of the provisions of the article regarding absolute liability without the need to prove the element of fault (stict liability), the revocation of the provisions of the article regarding the cancellation of environmental permits through court decisions, the revocation of the provisions of the article regarding the right to administrative lawsuits in environmental disputes in the State Administrative Court, and the change of articles regarding environmental crimes from formal crimes to material crimes. The settlement of environmental disputes through administrative lawsuits at the State Administrative Court after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law is Individuals, business entities incorporated or not incorporated, and / or Environmental Organizations whose interests have been and / or have the potential to be harmed by State Administrative Decisions and / or Government Administrative Actions can file a lawsuit at the State Administrative Court with the legal basis of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 1 of 2023 concerning Guidelines for Adjudicating Environmental Cases.
Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai Manurung, Shelvi; M. Yamin; Zaidar; Afnila
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2145

Abstract

Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan di Indonesia melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan penyediaan TORA di Kabupaten Serdang Bedagai, Gugus Tugas Reforma Agraria menemukan adanya tanah eks HGU PT. Deli Minatirta Karya yang sudah berakhir haknya. Berdasarkan ketentuan pada Perpres 86/2018 maka tanah tersebut dapat dijadikan sebagai objek TORA. Tantangan muncul karena tanah eks HGU tersebut ternyata bersengketa. GTRA harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang ada, kemudian mengidentifikasi tanah eks HGU menjadi objek TORA. Puncak persoalan terjadi saat Kelompok 80 melakukan demo penuntutan tanah eks HGU PT. Deli Minatirta Karya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji peranan GTRA dalam mengatasi sengketa pertanahan, pelakanaan GTRA apakah berhasil mencapai tujuannya dan apa kendala dalam pelaksanaanya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Terkait pengumpulan data dilakukan dengan 4 tahapan yaitu studi dokumen, observasi, wawancara, dan kuisioner yang dianalisis secara kualitatif.Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam penyelesaian sengketa tanah eks HGU PT. Deli Minatirta Karya belum maksimal, padahal pihak perusahaan PT. DMK sudah bersedia mengikuti program GTRA. Masih terdapat tuntutan pengembalian tanah eks HGU PT. DMK oleh Kelompok 80. Capaian tujuan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria kurang maksimal, dimana berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebagian besar masyarakat tidak merasakan manfaat adanya TORA. Kelompok 80 melakukan demo penuntutan pengembalian tanah eks HGU yang sudah menjadi objek TORA Upaya penyelesaian dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria yaitu melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kehutanan atau instansi terkait mengenai pelepasan dari kawasan hutanHasil output identifikasi TORA menjadi tidak efektif karena tidak dilanjutkan dengan legalisasi aset melalui redistribusi tanah.
RENEWAL OF THE AUTHORITY OF THE OMBUDSMAN INSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN SUPERVISING PUBLIC SERVICES IN INDONESIA Lubis, Junaidi Usman; Nasution, Mirza; Afnila, Afnila
NOMOI Law Review Vol 6, No 2 (2025): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v6i2.26952

Abstract

Public services in Indonesia still face various challenges, both at the implementation level and regulatory aspects. One key issue is the weak effectiveness of oversight by the Indonesian Ombudsman regarding maladministration violations. Although Law Number 25 of 2009 concerning Public Services stipulates the Ombudsman's authority to carry out special adjudication as stipulated in Article 50, this provision has not been optimally implemented. As a result, the resolution of maladministration reports still relies on non-binding recommendations , thus creating legal uncertainty and legal disharmony within the public service system. This research uses a normative legal research method with a statutory and comparative legal approach. The study's findings indicate that regulatory weaknesses and the absence of a firm sanction mechanism for public agencies' non-compliance with the Ombudsman's recommendations have hampered the achievement of accountable and equitable public services. Therefore, regulatory reforms are needed to strengthen the Ombudsman's authority, including the implementation of special adjudication, administrative sanctions, social sanctions, and even criminal sanctions to provide legal binding force to recommendations, in order to ensure legal certainty and improve the quality of public service governance in Indonesia.