Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Analisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Lingkup Pusat Pemerintahan Kabupaten Tngerang (Studi Kasus Penegakan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015) Muchtar, Fadil Ramadhan Saputra; Hilman, Hilman; Rantau, Muhammad Ibrahim
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 5 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10525891

Abstract

Kegiatan Pedagang Kaki Lima memang memberikan peluang kerja baru bagi Masyarakat, namun sayangnya masiih banyak Pedagang Kaki Lima masih menjadi aktivitas liar yang tidak jarang berpengaruh buruk terhadap ketertiban Umum. Seperti halnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang masih banyak Pedagang Kaki Lima yang tidak berjualan pada tempatnya, Untuk itu kegiatan Pedagang Kaki Lima ini di atur dan diberdayakan dalam Perda Kabupaten Tangerang no 8 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan Perda No 8 Tahun 2015 yang dilakukan Satpol PP Kab. Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dihasilkan dari penelitian ini lewat wawancara dan observasi langsung. Hasil dari penelitian ini Satpol PP Kab. Tangerang terus berusaha menegakan peraturan tersebut dan memberdayakan Pedang Kaki Lima di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang untuk menjaga ketertiban umum, kini aktivitas perdagangan sudah cukup berkurang namun Pemerintah Kabupaten Tangerang belum menemukan tempat untuk merelokasi PKL yang berjualan bukan pada tempat yang disediakan.
Evaluasi Kebijakan Moda Transportasi Si Benteng di Kota Tangerang (Studi Kasus PT. Tangerang Nusantara Global) Nuramalia, Siti Zahra; Rantau, Muhammad Ibrahim
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 6 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10653176

Abstract

Sarana transportasi atau transportasi publik merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting dan wajib disediakan. Moda transportasi ini harus merata di seluruh tanah air untuk mempercepat laju pembangunan. Transportasi melalui jalan darat merupakan moda transportasi yang paling dominan jika dibandingkan dengan moda lainnya karena dianggap paling efektif oleh masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Dalam Pengelolaan Angkutan Perkotaan telah menerapkan berbagai bentuk angkutan umum untuk menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang, PT. Tangerang Nusantara Global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana pelayanan angkutan Si Benteng dan mengevaluasi kebijakan moda transportasi Si Benteng. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kebijakan moda transportasi Si Benteng di Kota Tangerang membawa dampak positif terhadap masyarakat karena dapat terciptanya kenyamanan, keselamatan, dan biaya terjangkau. Namun ternyata kebijakan moda transportasi angkutan kota ini belum efektif, ini terlihat kurangnya respon oleh sebagian masyarakat, kurangnya respon oleh pengelola angkutan dan pemilik angkutan untuk melakukan pemeliharaan angkutan.
Tata Kelola Layanan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Online Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Maulana, Muhammad Hafiz; Asmawi, M Rosul; Rantau, Muhammad Ibrahim
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 7 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11183424

Abstract

Land and Building Tax (PBB) is a form of tax that is imposed based on the type of object being taxed. The objects on which PBB is based include land and buildings. This means that in the PBB imposition process, the focus is given to the land and buildings themselves, without considering the situation or identity of the subject or individual being taxed. One form of innovation that has been implemented in the provision of tax payment services, especially land and building tax, is through the PBB online payment system via the Tangerang Live platform. This innovation is regulated in Regional Regulations (Perda) relating to the Land and Building Tax Payment process. The Tangerang City Government, through the Tangerang City Regional Revenue Agency, continuously strives to provide convenience in services to taxpayers who have the obligation to pay taxes on land and buildings in the Tangerang City area. This step was realized with the launch of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) online service in 2018. Through this online PBB-P2 service system, taxpayers are given the convenience of submitting requests for PBB-P2 related services without being limited by location. and time. This service can be accessed easily via the official PBB-P2 Tangerang City service website at pbb.tangerangkota.go.id. The approach taken in this research is qualitative, using data collection methods through in-depth interviews. The aim of this research is to analyze the Governance of online Land and Building Tax Services at the Tangerang City Regional Revenue Agency. In this research, the principles of good governance, as defined by UNDP in Mas'ud (2012), namely transparency, participation and accountability, are used as a guide in assessing and understanding the management of online PBB services in the Tangerang City Bapenda. The management of Online Land and Building Tax (PBB) services at the Tangerang City Bapenda provides convenience and efficiency in the tax administration process for taxpayers. With this service, people can make payments, view information and manage tax data online, reducing dependence on manual processes. The Tangerang City Regional Revenue Agency (Bapenda) has taken a strong commitment to continue to improve and perfect online PBB services. The aim is that this service can provide optimal benefits for the community and at the same time also strengthen regional income.
Implementasi Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Studi Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kusuma, Riyan Wijaya; Wati, Lina; Rantau, Muhammad Ibrahim
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 8 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11080067

Abstract

Fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang adalah publik atau pemohon informasi sering kali sulit mendapatkan akses informasi publik sepeti Data anggaran pembangunan infrastruktur. Selain itu fenomena lain adanya kesenjanggan dalam pemberian informasi akibat daripada adanya perubah-perubahan yang berkaitan dengan SDM. Dapat dilihat penyebab inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa informasi. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Metode penelitiann yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif serta menggunakan teori Edward III terkait implementasi kebijakan. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu terdapat permasalahan yang terjadi pada komunikasi lebih khususnya antara pemerintah kota Tangerang dengan salah satu masyarakat yang membutuhkan informasi bahwa jika ingin meminta informasi terkait anggaran tidak bisa semudah itu perlu dilakukan rapat terlebih dahulu oleh pihak PPID Kota Tangerang dengan dinas yang terkait dan tidak bisa semua terkait anggaran itu ditampilkan secara utuh di publik.
Optimalisasi Pelayanan Air Minum Oleh PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Paradis, Ilham; Syamsudin, Udin; Rantau, Muhammad Ibrahim
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 8 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11107719

Abstract

Air minum merupakan sebuah kebutuhan dan sudah menjadi bagian kehidupan dari para makhluk hidup. Maka dari itu air minum yang layak konsumsi merupakan hasil dari sumber mata air yang sudah dikelola dan sudah melewati beberapa proses yang dilakukan sehingga di dapat air minum yang aman untuk di konsumsi. Instansi yang memiliki wewenang atau yang menangani pengelolaan air ini perlu di perhatikan juga dari mana asal sumber mata air yang akan dikelola dan bagaimana pengelolaan sumber mata air itu sehingga menjadi air minum yang layak di konsumsi. Pada penelitian ini pun akan membahas bagaimana proses pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan air minum yang dikelola oleh pemerintah dalam menjalankan tugas nya sudah efektif atau masih harus dievaluasi serta juga akan membahas apa saja faktor yang menghambat pendistribusian air di wilayah wilayah tertentu apakah benar faktor alam yang menyebabkan susah nya pendistribusian air atau ada faktor lain yang mempengaruhi.