Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.143
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Yustitiabelen Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Sains Riset Jurnal Sosial Humaniora Sigli Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Yuris: Journal of Court and Justice SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Rechtsnormen Journal of Law Anayasa Activa Yuris: Jurnal Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum SASI Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Budiarsih, Budiarsih
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS YURIDIS SISTEM TRANSPORASI MASSAL YANG ADA DI INDONESIA Muzayin, Achmad `; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah transportasi bukan merupakan sebuah persoalan yang biasa dimasyarakat, transportasi sudah menjadi persoalan yang kompleks, pada dasarnya transportasi berguna bagi perpindahan barang maupun orang dalam jarak yang bahkan bisa dikatakan dekat. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sangat berpengaruh pada sistem yang diterapkan. Dalam sistem transportasi yang baik dibutuhkan beberapa subsistem pembentuk sistem tersebut. Subsistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan. Ketiga sistem tersebut harus berjalan bersamaan karena ada keterkaitan antara ketiganya, bukan tidak mungkin jika ketiga sistem tersebut mengalami kendala pada prakteknya, maka akan mengganggu stabilitas sistem yang sudah dibangun. Undang-undang juga menyinggung tentang sistem transportasi walau secara tekstual tidak disebutkan, hanya secara kontekstual hal itu dapat diartikan dalam sistem transportasi yang efisien dan efektif, maka akan banyak menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan sistem transportasi dalam undang-undang.
KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Adam, Harmawan Hatta; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Balai Harta Peninggalan merupakan Intansi Negara yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris untuk Golongan Timur Asing, hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916 No. 517, dalam aturan tersebut meneyebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing, nmaun tidak diatur mengenai apa saja yang diatur dalam surat keterangan waris tersebut, sehingga dalam penerapannya sering kali pembuatannya terkesan suka - suka Balai Harta Peninggalan sebagai yang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris. Terlebih lagi sering kali dalam penerbitan surat keterangan waris untuk golongan timur asing yang beragama islam, Balai Harta Peninggalan tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam penerapan hukumnya, yang mana sebenarnya Balai Harta Peninggalan sering kali tidak berkompeten dalam hukum islam namun Balai Harta Peninggalan menerapkan Hukum Islam sesuai dengan batas kemampuan dan pengetahuannnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Harta Peninggalan memang berwenang dalam penerbitan surat keterangan waris, namun seharusnya ada aturan perundangan yang baru yang mengatur mengenai pelaksaanaan dan peraturan yang mengatur secara detail terkait agama pemohon untuk tunduk dan patuh pada suatu aturan tertentu. Sehingga apabila pemohon surat keterangan waris beragama islam maka harus memakai Kompilasi Hukum Islam.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DALAM PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI BUKAN BENDAHARA Adam, Abraham Amda; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang bersih memaksa Aparatur Sipil Negara untuk bekerja secara professional. Tingginya harapan masyarakat atas akuntabuilitas pengelolaan keuangan negara/daerah memaksa penyelenggara negara untuk bekerja lebih baik dengan melakukan reformasi birokrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisa yuridis atas tugas dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan penyelesaian kerugian negara/daerah. Analisa yuridis yang dilakukan yaitu dengan membandingkan kaidah hukum yang berlaku dalam pengaturan kewenangan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam rangka memberikan penjaminan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
THE AUTHORITY OF THE STATE ADMINISTRATIVE COURT (PTUN) TO ADJUDICATE POSITIVE FICTITIOUS DECISIONS FROM A PERSPECTIVE OF JUSTICE Laksono, Nowo; Nasution, Krisnadi; Budiarsih, Budiarsih
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 3 No. 1 (2025): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v3i1.413

Abstract

The Administrative Court (PTUN) plays an important role in safeguarding the principles of legal certainty, justice, and protection of citizens' rights in Indonesia's administrative legal system. One of the emerging issues is positive fictitious decisions, which stipulate that if an administrative official does not issue a decision within a certain period, the petition is deemed to have been granted. This study aims to explore the authority of the PTUN in adjudicating positive fictitious decisions from a justice perspective. The method used is normative legal research that analyzes relevant regulations and their implementation in practice. The findings reveal that regulatory changes through Law No. 6 of 2023 have created legal uncertainty, reduced the PTUN's authority to adjudicate positive fictitious decisions, and created potential injustices for the public. This study recommends that the PTUN be granted the authority to adjudicate positive fictitious decisions while considering the principle of substantive justice, and the need for clearer regulations regarding oversight mechanisms within the automated administrative system. This study concludes that the removal of the PTUN's authority without clear alternative solutions contradicts the fundamental principles of the rule of law and has the potential to harm the public in accessing administrative justice.
The Problem of Non-Communicable Disease Service Policy During Covid -19 in Indonesia and Malaysia Budiarsih, Budiarsih; Mangesti, Yovita Arie; Chaidar, Muhammad; Che Ngah, Anisah
Al-Risalah Vol 22 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v22i2.1270

Abstract

This research aims to highlight the problem of NCD during the Covid -19 pandemic. In both Indonesia and Malaysia, NCDs are the number one killer that has caused tremendous stress on the healthcare system. Policies that focused on Covid only at that time created new problems for NCD. Restrictions on coming to the hospital made NCD patients not helped or try to treat themselves, this certainly had a negative and positive impact on NCD patients during Covid 19 in Indonesia and Malaysia. The research method used in this study is a socio-legal approach by examining various primary and secondary sources in the form of comparative studies with sources of legislation, books, journals, and online sources as well as interviews conducted at random among NCD patients to measure their response during the pandemic. Covid -19. The findings show that policies and management in Indonesia and Malaysia for NCD patients during COVID -19 have a negative and positive impact. Learning from the pandemic, both countries need to make regulations or laws during a pandemic or epidemic emergency so that people are protected.
Akibat Keterlambatan Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan Terhadap Mutu Pelayanan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru Haryono, Gandi; Budiarsih, Budiarsih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14628

Abstract

Masalah keterlambatan pembayaran klaim BPJS tidak bisa dihindari oleh rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, yang disebabkan oleh berbagai faktor dan berdampak langsung pada manajemen, petugas medis, petugas paramedis, penunjang medis, dan petugas kesehatan lainnya. Peningkatan beban biaya operasional akibat keterlambatan pembayaran ini berdampak pada mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan terhadap mutu pelayanan di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Dengan menggunakan metode studi kualitatif, informasi digali dari tim manajemen dan berbagai petugas terkait melalui pedoman wawancara yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan klaim dipengaruhi oleh pengumpulan berkas kelengkapan administrasi di bagian administrasi pasien, keterlambatan pengkodingan berkas di unit casemix, dan pengumpulan serta pengiriman berkas klaim oleh unit penagihan, dengan keterlambatan berkisar antara 7 hingga 45 hari setelah jatuh tempo. Hal ini mempengaruhi arus kas rumah sakit, sehingga pembayaran tagihan krusial harus diprioritaskan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan. Kesimpulannya, keterlambatan pembayaran klaim BPJS berdampak pada efektivitas, efisiensi, keamanan, optimalisasi, kenyamanan pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan petugas. Untuk mengatasi hal ini, disarankan untuk mengubah alur pengiriman berkas klaim BPJS Kesehatan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit terkait, serta mengoptimalkan manajemen mutu pelayanan dan manajemen piutang rumah sakit.
Transformation of Health Law in Indonesia After Law No. 17 of 2023: A Qualitative Study of the Protection of Patients' Rights and Responsibilities of Medical Personnel Dahlan, Rudiyanto; Budiarsih, Budiarsih
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 6 No. 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v6i2.213

Abstract

This article discusses the implementation of Law No. 17 of 2023 on Health in Indonesia by highlighting aspects of patient rights protection and professional responsibility of medical personnel within the framework of restorative justice. Using a qualitative approach through exploratory case studies, data were obtained from document studies and semi-structured interviews with doctors, nurses, and health officials in three provinces. The results revealed that there was limited understanding of patient rights and the substance of restorative justice, non-uniform implementation of regulations across regions, and weaknesses in internal mediation procedures in many health facilities. In addition, there is unequal access to legal information and blurred lines of responsibility between service providers and financing institutions such as BPJS. This study concludes that the success of health law reform is not only determined by progressive regulations, but also by institutional readiness, central-local policy harmonization, and the participation of professional organizations. The findings provide theoretical contributions in strengthening restorative justice discourse in health law, as well as practical and managerial implications for the government, healthcare institutions, and medical professional actors.
Analisis terhadap Sanksi Korporasi Pelaku Dumping Limbah tanpa Izin Perspektif HAM Ibrohim, Ali; Budiarsih, Budiarsih; Suhartono, Slamet
Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah Vol 4 No 1 (2020): Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat of Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/tapis.v4i1.1958

Abstract

Law Number 23, 2009 concerning Environmental and Management Protection has been running for eleven years. This law still needs a lot of evaluation, especially at the level of implementation or implementation. One of them is related to the sanction for corporations that do environmental damage. There are three types of sanctions that can be given to corporations, namely: civil, criminal and administrative. However, all this time the three did not provide a deterrent effect. As a result, the rights of affected citizens to get a healthy environment are also ignored. For this reason, this paper focused on how is the Analysis of corporate sanctions of perpetrators of waste dumping without permission viewed from a Human Rights perspective? This study uses a juridical normative research method, by analyzing secondary data in the form of laws and regulations related to sanctions for corporations that carry out waste dumping without permission. The results of the study found that the analysis of corporate sanctions for the perpetrators of waste dumping without permission did not represent the protection of human rights for the community. Legal fissures make the corporation can continue its activities and make it possible to do environmental damage again. It is necessary to maximize the application of the highest alternative sanctions by paying attention to human and community rights around the location of waste dumping where the quality of water, air, and soil has deteriorated.
Co-Authors Achmad Taufik Adam, Abraham Amda Adam, Harmawan Hatta Ali Ibrohim, Ali Armandhanto, Taufik Asad Awaluddin, Muhammad Chaidar, Muhammad Che Ngah, Anisah Dahlan, Rudiyanto Fajar Sugianto Fernando, Bella Agatha Hanggoro, Yuristo Ardhi Haryono, Gandi Herlina, Maxima Nevlita Heryawan, Rio Dedy Krisnadi Nasution Laksono, Nowo M, Yovita Arie Made Warka, Made Mangesti, Yovita Arie Masrofin, Muhammad Muhamad Chaidar Muzayin, Achmad ` Pratama, Lutfy Cahya Putri, Eka Fitriani R, Bella Agatha Fernando Rozaq, Nafisa Putri Slamet Suhartono Vera Rimbawani Sushanty Vitrianingsih, Yeni Wardhana, Nabilah Warka, Mare