Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Transaksi Bisnis Online pada Aspek Privasi Data dan Keamanan Konsumen Putri, Merin Ananda; Elviandri, Elviandri; Pratama, Rio Arif
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5439

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam transaksi bisnis online, khususnya terkait privasi data dan keamanan konsumen. AI telah meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan e-commerce, namun juga menimbulkan tantangan hukum, terutama dalam perlindungan data pribadi. Dengan metode yuridis-normatif, studi ini mengkaji regulasi seperti UU ITE, UU PDP, dan PP No. 80 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, masih terdapat kekosongan dan kelemahan hukum dalam penerapan serta pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem bisnis online yang aman dan bertanggung jawab. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kerangka hukum terkait AI serta mendukung perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia.
Peluang dan Tantangan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Bipartit di Provinsi Kalimantan Timur Fitriyani, Fitriyani; Pratama, Rio Arif; Surahman, Surahman
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i2.7633

Abstract

The resolution of industrial relations disputes through bipartite mechanisms in East Kalimantan holds potential to establish harmonious, efficient, and fair labor relations. This study aims to analyze the resolution mechanism, identify its effectiveness, and explore the factors influencing its success. Data indicate that this mechanism faces various obstacles, including power imbalances, lack of regulatory understanding, and limited openness among stakeholders. However, with collaboration and capacity building among all parties, the bipartite mechanism can be optimized to resolve industrial relations disputes. This study provides recommendations to enhance regulatory awareness and training, as well as to encourage the establishment of Bipartite Cooperation Institutions within companies.
Analisis Pertimbangan Hakim mengenai Wanprestasi dalam Perkara Perjanjian Kredit di Tiga Tingkatan Peradilan: Analisis Pertimbangan Hakim mengenai Wanprestasi dalam Perkara Perjanjian Kredit di Tiga Tingkatan Peradilan Suleng, Suleng Belista; Pratama, Rio Arif
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 15 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v15i2.3728

Abstract

This study aims to examine the legal considerations of judges in cases of default in credit agreements and their impact on legal protection for parties who suffer losses. This study focuses on three decisions: Surabaya District Court Decision No. 714/Pdt.G/2021/PN Sby, Surabaya High Court Decision No. 695/Pdt/2022/PT Sby, and Supreme Court Decision No. 2149 K/Pdt/2024. The method applied is normative juridical research using a case approach. The research findings indicate differences in considerations between the first instance and cassation courts, which stated that the defendant was in default, while the appellate court held the opposite opinion. The Supreme Court corrected the considerations at the appellate level and provided legal protection to the plaintiff as the party who had fulfilled the contractual obligations. The decision also confirmed that liability for default can be imposed on creditors who are negligent in carrying out their obligations. The implications of this decision underscore the importance of protecting parties in good faith and affirming the role of judges in correcting injustices in contracts.
Analisis Yuridis Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pemalsuan Data Dalam Uu Ite (Studi Putusan Nomor 68/pid.sus/2024/pn. bjm dan nomor 764/pid.b/2016/pn.jkt.sel) Azmi, Anisa Delia; Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Pratama, Rio Arif
Action Research Literate Vol. 8 No. 9 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i9.527

Abstract

Perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan hukum baru, terutama terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini (1) untuk mengetahui bagaimana perbandingan penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan data dalam UU ITE (2) untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN. Bjm dan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel dalam UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Perbedaan dari ke-empat peraturan tersebut ialah terletak pada penegakan hukum dari masing-masing Undang-Undang tersebut. Adapun persamaan dari UU PDP, UU ITE Tahun 2008, UU ITE Tahun 2016 dan UU ITE Tahun 2016 ialah terletak pada jenis pelanggaran yang didalamnya mengatur tentang salah satu kasus yang sering terjadi yaitu pemalsuan data pribadi. (2) Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN.Bjm dan Nomor 764/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel merupakan langkah maju dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam UU ITE. Aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap putusan-putusan ini agar tercipta ruang digital yang aman dan kondusif bagi masyarakat
Law Enforcement on Consumer Protection for Online Counterfeit Goods Purchases Nabila, Sofia; Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Pratama, Rio Arif
Bacarita Law Journal Vol 6 No 1 (2025): August (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v6i1.18378

Abstract

The rapid advancement of information technology has brought significant changes to the world of commerce, particularly through e-commerce. Online buying and selling systems offer convenience to consumers, but they also present new challenges, one of which is the increasing circulation of counterfeit goods. In Indonesia, consumer protection regulations are outlined in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. However, despite the clear regulations, the implementation of consumer protection in online transactions still faces obstacles, especially in regions such as Samarinda. This study aims to analyze consumer protection laws in Samarinda, focusing on the roles of Non-Governmental Consumer Protection Agency Borneo and the Police. The findings indicate that protection efforts include consumer education regarding their rights and complaint channels to address counterfeit goods cases. However, low consumer awareness remains a major challenge to the effectiveness of these protections. Moving forward, there is a need to enhance education about the risks of online transactions and improve coordination between agencies to minimize online fraud. Consumer protection depends not only on regulations but also on the active role of society and relevant institutions in creating a safer e-commerce ecosystem. Collaboration among agencies, along with heightened consumer awareness, is key to tackling the problem of counterfeit goods in the online marketplace.
Pelindungan Hukum terhadap Pekerja pada Industri Coffee Shop di Kota Samarinda Pratama, Rio Arif; Aini, Leni Nur
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1020

Abstract

Pekerja baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral agama. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Data primer dan sekunder merupakan dua bentuk informasi yang diperlukan untuk kajian hukum empiris. Coffee shop di kota Samarinda, menjadi latar penelitian ini. Karena permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini berkaitan dengan hak normatif di coffee shop yang tersebar di Samarinda. analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari perjanjian yang dimana masing-masing memiliki cirri khusus yang membedakan dengan yang lainya, yang keseluruhan bentuk perjanjian harus memiliki asas hukum, sahnya suatu perjanjian, subjek serta obyek yang diperjanjikan. Kendala yang dihadapi pengusaha dalam memberikan hak normatif kepada pekerja pada industri coffee shop di Samarinda dapat dikelompokkan menjadi dua, kendala internal dan eksternal. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi hak-hak normatif pekerja pada industri coffee shop  Samarinda masih belum optimal. Disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi pengusaha, seperti keterbatasan modal, persaingan usaha yang ketat, dan tingkat pendidikan pekerja yang masih rendah. sedangkan pekerja perlu meningkatkan kompetensi dan keterampilannya agar dapat bersaing di pasar kerja
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Rizky, Mifftahur; Surahman, Surahman; Pratama, Rio Arif
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 8 (2024): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i8.842

Abstract

Penelitian ini bertujukan guna mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana, serta untuk memahami dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana percurian dalam perkara putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. Metode penelitian yang digunakan dipenelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan sifat preskriptif dan terapan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun teori – teori hukum yang berkaitan terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Penulis melihat masalah hukum ini melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dipenelitian ini. Hasil penelitian penulis yaitu faktor – faktor penyebabnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan majelis hakim dalam memberi sanksi pada Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. Masih kurang tepat karena anak mendapat sanski penjara, jika dilihat dari pasal pencurian 362 KUHP yang maksimalnya adalah 5 tahun. Sedangkan syarat pidana penjara pada anak adalah anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun atau lebih. Seharusnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan diversi. Memastikan hak – hak anak agar dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi merupakan tujuan perlindungan anak dan juga menerima perlindungan terhadap kekerasan maupun diskriminasi.
Reading engagement, achievement and learning experiences through kahoot Rachman, Dzul; Soviyah, Soviyah; Fajaruddin, Syarief; Pratama, Rio Arif
LingTera Vol. 7 No. 2 (2020)
Publisher : Department of Applied Linguistics, FBSB, Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/lt.v7i2.38457

Abstract

Side-synchronizing between English reading teaching and learning and latest technology is highly encouraged to happen nowadays in order to get better learning achievement. The main purpose of this study was to find out the effect of Kahoot! on reading comprehension. This study involved 244 students of one of the established private universities in East Kalimantan. Data analysis was conducted using descriptive statistics in the form of frequency, mean, standard deviation and t – test. The results showed that the students' reading comprehension taught using Kahoot! was higher than that of those without Kahoot!. Furthermore, their cognitive, psychomotor and affective learning attitudes showed positive and significant effects as well. Based on the findings, it implies that online media like Kahoot! is strongly recommended to be used in reading teaching and learning process. It is expected that the finding would enrich and enlighten the relevant literature of the area.
Evaluation of the Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program Amin, Muhammad; Mubarok, Asnawi; Pratama, Rio Arif
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 5, No 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v5i3.3279

Abstract

Introduction: The Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program is a national policy aimed at providing legal certainty over land ownership. In Samarinda City, the program’s implementation is vital due to the number of unregistered land parcels and structural, social, and legal obstacles.Purposes of the Research: This study aims to evaluate the implementation of PTSL in Samarinda by assessing its achievements, identifying key challenges, and analyzing its impact on society and regional development.Methods of the Research: This research uses a qualitative descriptive method, with data collected through observation, interviews, and documentation.Results Main Findings of the Research: Findings show that PTSL has made significant progress, with 87% of land parcels registered. This success is supported by local policies such as BPHTB reduction, task force formation, and door-to-door services. However, challenges remain, including overlapping ownership, limited human resources, inheritance disputes, and low public legal literacy. Mitigation efforts include local paralegal training, adjudication mediation, and digital monitoring via the KitaBPN app. The study concludes that PTSL in Samarinda is generally effective and positively contributes to asset legalization and regional economic growth.