Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

SEJARAH MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA Wahyuni, Sri; Lestari, Riska Dwi; Mukholidah, Nahrul; Sari, Ratna; Rochman, Arif
SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education Vol. 3 No. 2 (2022): Social Pedagogy: Journal of Social Science Education
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/social-pedagogy.v3i2.5877

Abstract

Sikap moderat sering di asosiasikan dengan usaha merajut kembali ke hubungan antara manusia yang telat hidup dalam suasana yang beragama dan juga penuh dengan keragaman sosial. Ada sebuah kesadaran umum yang muncul dikalangan milenial, membutuhkan sikap yang lembut dan keragaman, realitas keberagaman suku, baik dari segi ras, agama dan, budaya, orientasi politik. Oleh karena itu, sikap moderasi beragama dalam konteks indonesia. Moderasi ajaran Islam sejatinya sesuai dengan misi agama islam yang bersifat Rahmatan lil ‘Alamin, hal tersebut ditunjukan dengan ajaran agama Islam berupa larangan berbuat zalim kepada orang lain. Maka Islam mengamini sikap anti kekerasan dalam bersikap dalam bergaul di kalangan masyarakat, memahami dan menerima perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi ajaran agama dalam memaknai ayat Ilahiyah, menggunakan istinbath hukum untuk menerapkan hukum yang aktual di masyarakat serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi guna membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan yang muncul di masyarakat Indonesia.
STRATEGI PEMERINTAH DESA BULANG DALAM MENGANGKAT UMKM KLEPON: MENGGALI POTENSI LOKAL UNTUK KEMAJUAN EKONOMI Rochman, Arif; Muhaimim, Hikmah; suprapto, suprapto
MAJAPAHIT POLICY Vol 4 No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Islam Majapahit, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36815/majapahitpolicy.v4i2.3535

Abstract

Community empowerment is a strategy carried out to achieve long-term socio-economic independence of the community. Community empowerment through Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is the main agenda. In the midst of economic challenges and global developments. This study aims to determine the Government's Strategy in Encouraging Community Empowerment Through Klepon MSMEs in Bulang Village, Prambon District, Sidoarjo Regency. The method in this study is to use a quasi-qualitative approach (qualitative research) using a case study used in this study. The strategy for empowering Klepon MSMEs in Bulang Village shows that the integration between local initiatives and village government support can have a significant positive impact on the local economy, that the Bulang Village Government, Prambon District, Sidoarjo Regency, is actively involved in supporting the empowerment of Klepon MSMEs. In this case, the five empowerment approaches are enabling, empowering, protecting, supporting, and sustaining. Overall, these approaches are used as a basis for designing a comprehensive strategy to improve the performance and sustainability of Klepon MSMEs. Through the application of these approaches
Ironi Kebijakan Penanaman Modal Asing Yang Tak Kunjung Mendistribusikan Kesejahteraan Sosial Rochman, Arif; Suardi, Ilham; Habeahan, Rasman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 6 (2022)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.42363

Abstract

The foreign investment (PMA) strategy in Indonesia necessitates a thorough overhaul, as the 'top-down' method employed for approximately 64 years has failed to significantly enhance the social welfare of small company operators (MSMEs-K). To date, the PMA policy has been formulated by the Indonesian Government via directives including Presidential rules, Ministerial Decrees, and rules from the Investment Coordinating Board (BKPM), excluding the participation of local players such as Apindo, Kadin, and MSMEs-K. To enhance the inclusivity of the PMA policy, a 'bottom-up' approach is required that incorporates the aspirations of MSMEs-K, is presented via the Regional Investment Board, and is processed incrementally up to BKPM and the Coordinating Ministry for Economic Affairs before presidential ratification. This strategy aims to promote the realisation of substantive-distributive justice, enabling MSMEs-K to experience the advantages of the PMA policy directly. Conversely, the procedural-formal justice model, which solely emphasises formal legal elements, has demonstrated ineffectiveness in allocating welfare to domestic enterprises. The Indonesian government must adopt the principle of distributive fairness, particularly in allocating non-renewable natural resources and budgetary provisions, prioritising local enterprises, especially MSMEs. Keywords: Irony; PMA Policy; Social Welfare Abstrak:Strategi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia memerlukan perombakan menyeluruh, karena metode 'top-down' yang diterapkan selama kurang lebih 64 tahun belum mampu meningkatkan kesejahteraan sosial pelaku usaha kecil (UMKM-K) secara signifikan. Selama ini, kebijakan PMA telah dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai arahan, termasuk peraturan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan mengesampingkan partisipasi pelaku lokal seperti Apindo, Kadin, dan UMKM-K. Untuk meningkatkan inklusivitas kebijakan PMA, diperlukan pendekatan 'bottom-up' yang menampung aspirasi UMKM-K, disampaikan melalui Badan Penanaman Modal Daerah, dan diproses secara bertahap hingga ke BKPM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum disahkan oleh presiden. Strategi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya keadilan substantif-distributif, sehingga UMKM-K dapat merasakan langsung manfaat kebijakan PMA. Sebaliknya, model keadilan formal-prosedural yang hanya menekankan unsur legal formal telah menunjukkan ketidakefektifan dalam mengalokasikan kesejahteraan kepada perusahaan domestik. Pemerintah Indonesia harus mengadopsi prinsip keadilan distributif, khususnya dalam alokasi sumber daya alam tak terbarukan dan penyediaan anggaran, dengan mengutamakan perusahaan lokal, khususnya UMKM.Kata Kunci : Ironi; Kebijakan PMA; Kesejahteraan Sosial
Legal Analysis of the Rehabilitation Decision for Narcotics Abusers in District Court Decision Number 43/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt Rochman, Arif; Setiawan, Herman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v12i1.45685

Abstract

Drug abuse has a disturbing impact on society and is a serious concern in efforts to combat illicit drug trafficking in Indonesia. Drug addicts are victims who require special treatment through rehabilitation, as regulated in laws and regulations. In this context, the authority of judges to decide on rehabilitation for drug addicts is interesting to study.This study aims to analyze the legal regulations on rehabilitation for drug addicts and the basis for the considerations of the Panel of Judges in issuing a rehabilitation decision in the District Court Decision Number 43/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt. The research method used is normative juridical, with a focus on the application of positive legal norms in the case.The results of the study show that the legal regulations on rehabilitation for drug addicts are regulated in Article 1, number 16 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Medical rehabilitation is carried out in hospitals appointed by the government or private hospitals that have obtained permission from the Minister of Health. The Panel of Judges in Decision Number 43/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt based its considerations on TAT Recommendation Number R/64/X/TAT/2021/BNNP dated October 21, 2021, on behalf of the defendant Thomas Sondegau, ST, which stipulated four months of outpatient rehabilitation at the BNNP DKI Jakarta. This consideration also refers to Article 54 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which requires drug addicts to undergo medical and social rehabilitation.Keywords: Rehabilitation, Drug Addicts, Narcotics
Peran Pemerintahan Desa Dinoyo Mojokerto Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Bersih Muhaimin, Hikmah; Rochman, Arif; Mubarok, Faisal; Setiawan, Risky Abi
Journal Law and Government Vol 2, No 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i1.16378

Abstract

Abstrak: Fungsi utama aparatur pemerintah adalah melayani masyarakat dan kepentingan umum. Melayani sebagai pelayan untuk kepentingan umum mesin pemerintah dan bukan untuk mencari keuntungan atau mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan. Aparatur pemerintah menjadi saluran dan jembatan pelayanan dalam mewujudkan kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, aparatur pemerintah harus tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi di masyarakat setiap saat. Inti dari etika pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan. Etos pemerintahan harus menjadi salah satu keterlibatan masyarakat yang mendalam dan tanggap terhadap semua keinginan masyarakat. Dalam hal ini, penguasa harus mampu mendorong partisipasi yang sebenarnya sulit karena keinginan individu yang berbeda-beda. Dalam memperkuat partisipasi pemerintah yang fleksibel. Karena yang penting bukan mereka yang memerintah, tapi mereka yang diperintah. Peran etika manajemen sangat penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih. Pejabat yang beretika harus mampu menghadirkan suasana dan budaya kerja yang profesional dan kredibel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika pemerintahan diterapkan di Desa Dinoy Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. 
REKONSTRUKSI PROTEKSI YURIDIS PROFESI GURU TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI rochman, arif; putra, irwan sapta; al-mufti, alex yusron
Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam Vol 21, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/tarbawi.v21i1.6850

Abstract

Profesi guru wajib dilindungi dalam menjalankan tugas profesinya. Sementara di lain pihak peserta didik merasa lebih dijadikan korban oleh tindakan preventif-edukatif (tuchrecht) dari guru karena merasa telah menerima tindakan penganiayaan ringan baik secara fisik maupun psikis, serta menggunakan dasar perlindungan hukum UU No. 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak, sebagai dasar hukum untuk melaporkan guru tersebut sebagai perbuatan penganiayaan ringan terhadap anak. Diperlukan upaya perekonstruksian perlindungan profesi guru secara serius oleh pihak Pemerintah RI bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk mengambil kebijakan serius, yang oleh penulis diusulkan sebagai berikut : (1). Dibuatkan aturan kesepakatan bersama antara orang tua / wali peserta didik dengan pimpinan satuan pendidikan dimana guru bernaung, sehingga tindakan pendisiplinan guru terhadap peserta didik menjadi jelas dan terang batasannya (2). Pemerintah perlu mengamandemen UU No.14 Tahun 2005, tentang Guru agar dimasukkan dan diberikan pasal tentang hak imunitas (kekebalan hukum) ketika bekerja agar guru tidak mudah dikriminalisasi (3). Dilakukannya upaya harmonisasi hukum terhadap unsur catur wangsa : advokat, polisi, jaksa dan hakim, agar menempuh upaya restorative justice ketika hendak memproses laporan kriminalisasi terhadap profesi guru (4).Ditingkatkannya kinerja Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Guru pada organisasi profesi guru yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk mengadili perkara indisipliner guru profesional.