Claim Missing Document
Check
Articles

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA(ASN) DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARAWANG Febridayanti, Ayu; Purnamasari, Hanny; Gun Gumilar, Gun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2496-2502

Abstract

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara adalah dengan memperbaiki efektivitas kerja dan efisiensi dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Fokus dalam Penelitian mengenai Efektivitas dan efisiensi kerja aparatur sipil negara (ASN) DI Sekretariat DPRD Karawang yang meliputi : Kualitas, Kuantitas, Ketepatan waktu dan biaya, efektivitas, Serta Kemandirian yang dimiliki para Aparatur serta Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas dan efisiensi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian efektifitas dan efisiensi kerja ASN di sekretariat DPRD Karawang dan dari ke lima indikator kinerja hanya beberapa saja yang sudah optimal seperti ketepatan waktu dan Kemandirian. Sedangkan untuk kualitas, kuantitas dan efektivitas itu belum optimal sepenuhnya. Terdapat berapa kendala yang selalu berhubungan dengan sumberdaya maupun fasilitas atau peralatan. Diantaranya, kurangnya aparatur atau tenaga ahli pada setiap Sub Bagian serta kurang terawatnya fasilitas di Sekretariat DPRD kabupaten karawang ini.
MPLEMENTASI KEBIJAKAN KPU TERHADAP APLIKASI SIREKAP PADA PEMILU 2024 Nurazizah Hidayat, Firdasari; Purnamasari, Hanny; Ramdani, Rachmat; Aryani, Lina
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.5138-5146

Abstract

Dalam mewujudkan Good Governance, transparansi menjadi salah satu karakteristik yang dianggap penting, ketika informasi dapat diperoleh secara langsung oleh masyarakat dengan seluas-luasnya. Untuk menghadapi Pemilu serentak kedua di Indonesia, Pemerintah telah mengamanatkan penerapan sistem E-Rekap atau Sirekap. Dengan adanya Sirekap, diharapkan beban kerja KPPS pada pemilu 2024 tidak mengakibatkan beban kerja KPPS yang over time di tingkat TPS, melainkan dengan adanya Sirekap ini dapat terselenggaraanya Pemilu serentak yang transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif ini untuk memastikan bagaimana Aplikasi Sirekap yang digunakan pada Pemilu 2024 sesuai dengan Peraturan KPU. Dan berdasarkan kajian atau temuan dapat dikatakan bahwa penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024 terblang sangat baik, akan tetapi beberapa pihak masih merasa kurang puas dengan teknis dari penggunaan Aplikasi Sirekap ini, meskipun kegiatan bimbingan teknis telah dilakukan secara menyeluruh kepada semua KPPS baik ketua maupun anggota.
Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Polusi di DLHK Kabupaten Karawang Salfira, Elsa; Purnamasari, Hanny
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 5 No. 2 (2024): December
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v5i2.8109

Abstract

Strategy is essentially a careful plan for an activity to achieve a target or goal, strategy cannot be separated from the goal to be achieved without clear goals, strategy will create new problems, therefore strategy can be formulated after understanding the goal. This research aims to determine the DLHK Communication Strategy in overcoming pollution in Karawang Regency. The research method used by researchers is a descriptive research method with a qualitative approach with data collection techniques by means of observation, interviews and literature study. Meanwhile, the theory for analyzing the object of this research is the communication strategy theory put forward by Hafied Cangara consisting of research, planning, implementation, evaluation and reporting. The results of the research that has been carried out show that the communication strategy of the Karawang Regency Environment and Hygiene Service in dealing with pollution in the five dimensions of the communication strategy stage has succeeded in implementing an effective communication strategy by increasing awareness of the public and entrepreneurs to protect the surrounding environment so that air pollution does not occur.
Strategi Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Bekasi Khoirunissa, Okta; Purnamasari, Hanny
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 5 No. 2 (2024): December
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v5i2.8456

Abstract

One of the most populous places, Bekasi City, yet struggles with traffic. In urban centers, congestion often occurs at regular times, especially during commuting times, weekends, and holidays. Congestion has many negative effects.The present study employs a descriptive qualitative methodology to investigate the contextual factors of the issue and evaluate the Transportation Agency's approaches to mitigating traffic congestion in Bekasi City.Interview, observation, and documentation are the three main components of the information collection method. The study shows that the strategy of the Transportation Agency to address traffic congestion in Bekasi City has not been successful. This is shown by the Transportation Agency's Organizational Strategy which aims to encourage Dishub field officers to crack down or punish traffic violators, but it does not happen. Programs such as the Road Equipment Program, Traffic Management and Engineering Program, and Parking Facility Control Program are considered successful based on the approach applied by the government. However, these strategies faced several problems. One of them is the disproportionate growth of vehicles compared to the construction of new roads, which still causes congestion. According to the supporting strategies, the work quality of field officers should be improved as there is still a shortage of officers in some locations. Keywords: policy, strategy, traffic jams  
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGENTASAN BUTA AKSARA OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP Suratno, Suratno; Purnamasari, Hanny; Ramdani, Rachmat
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i2.733-745

Abstract

Di Kabupaten Cilacap masalah keaksaraan masih menjadi yang utama dalam bidang pendidikan karena masih adanya masyarakat buta huruf yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan karena tidak bisa membaca, itu semua di buktikan dengan masih rendahnya sumber daya manusianya, tingginya angka buta aksara mencapai 3,46% pada 2016 melebihi angka nasional menjadi perhatian oleh pemerintah daerah. Banyaknya angka buta aksara inilah yang membuat pemerintah daerah membuat kebijakan untuk menangani hal tersebut dengan membuat Program Pengentasan Buta Aksara ini merupakan turunan dari visi Bupati Cilacap pada pilar pendidikan. Peneliti menggunakan teori Efektivitas Program yang dikemukakan oleh Subagyo (dalam budiyani, 2007:53) bahwa pengukuran efektivitas suatu organisasi dalam menjalankan program dapat diukur melalui ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan Program Pengentasan Buta Aksara berjalan dengan baik, peran penting selain dari pemerintah dan PKBM adalah tutor yang membuat warga belajar tertaik untuk terus mengikuti program sehingga bisa membaca, menulis, dan berhitung.
Analysis of Local Capacity in Overcoming Program Fragmentation of the Uninhabitable House Program in Karawang Regency: Analisis Kapasitas Lokal dalam Mengatasi Fragmentasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang Ashari, Eka; Purnamasari, Hanny
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 11 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v11i1.6319

Abstract

Purpose : This research aims to analyze the implementation of the Uninhabitable House (Rutilahu/RTLH) policy in Karawang Regency using Merilee S. Grindle’s policy implementation framework, with a focus on the role of Local Capacity in responding to program fragmentation at the multi-level governance scale. Design/methodology/approach : This study employed a descriptive qualitative method to examine the dynamics of public policy implementation. Primary data were collected through observation, in-depth interviews with village officials, and documentation. Data analysis was conducted through reduction, presentation, and conclusion drawing, guided by Grindle’s implementation theory. Findings : The implementation of the RTLH policy has generally improved housing quality and community welfare. However, program fragmentation between district and provincial schemes, such as the Aladin Program, creates disparities in resource distribution and access for the extremely poor. The capacity and commitment of village governments emerged as a key determinant of success, demonstrated by consistent data input of 78 RTLH units into the SIIMAH system and adaptive administrative measures, including the issuance of domicile certificates (SKD) to address land legality constraints. Practical Implication : Regulatory synchronization and institutional role reformulation among central, provincial, and district governments are necessary to reduce program fragmentation. Incentives for active villages and a more inclusive Aladin Program design are recommended. Originality/value : This study extends Grindle’s implementation theory by emphasizing the adaptive capacity of local implementers in overcoming structural and resource limitations.
PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL: STUDI FENOMENOLOGI KEPADA MASYARAKAT DESA TANGKIL Aprilianingsih, Shella; Purnamasari, Hanny; Rizki, Mochamad Faizal
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2300

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengakses layanan publik, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, dan mengurangi risiko kehilangan dokumen penting secara fisik. Studi mengenai Identitas Kependudukan Digital telah banyak dilakukan, namun belum banyak kajian menggunakan studi fenomenologi di tingkat desa. Studi ini bertujuan untuk menggali makna pengalaman masyarakat dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat desa. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumen-dokumen kebijakan. Sebanyak 16 partisipan dilibatkan dalam studi ini, yang dipilih berdasarkan kriteria usia, gender, pendidikan, dan profesi. Melalui paradigma konstruktivisme sosial, studi ini berupaya memahami makna pengalaman para aktor yang terlibat dalam menerapkan IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tangkil merasakan kemudahan dan keamanan dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengikuti sosialisasi dan menghadapi kendala perangkat serta jaringan, dukungan dari aparatur desa yang terlatih membantu mengatasi hambatan tersebut. Masyarakat yang telah mengaktifkan IKD merasa lebih praktis karena dokumen fisik digantikan data digital, sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap keamanan layanan ini. Implikasi dari studi ini secara teoritis memberikan wawasan dan kontribusi tentang IKD di tingkat desa, kemudian secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan digitalisasi dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Sindangkarya Purnamasari, Hanny; Gumilar, Gun Gun; Aryani, Lina; Priyanti, Evi; Syahri, Anjar Nur
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 2 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i2.4448

Abstract

Desa merupakan garda terdepan dan menjadi ujung tombak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara mengenai pelayanan publik dan pemerintah desa, masyarakat tidak bisa memilih, mau tidak mau, suka atau tidak suka masyarakat akan tetap terhubung dengan aparatur pemerintah desa dalam hal pelayanan. Banyaknya kendala yang ditemui dalam proses pelayanan publik di desa membuat masyarakat enggan dan hilangnya kepercayaan dalam melakukan pelayanan. Oleh karena itu tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masayarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui sosialisasi secara langsung kepada aparatur pemerintah desa Sindangkarya di aula kantor desa. Hasil kegiatan pengabdian ini dianggap efektif karena dapat memberikan pengetahuan baru terjait dengan bagaimana aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
PERAN DIMENSI PELAYANAN PUBLIK DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KPK DALAM MELAWAN KORUPSI Prastyo, Yoga; Kurniansyah, Dadan; Adiarsa, Sopyan Resmana; Purnamasari, Hanny
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 4 (2025): November 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i4.4905

Abstract

Indonesia has designated its country as a country prone to corruption, this corruption is often carried out by officials and state officials who have high power, some corruption cases are very shocking to the public, this corrupt behavior is detrimental to the state and especially to the people or society itself, KPK (Corruption Eradication Commission), KPK as an organization responsible for eradicating corruption in Indonesia certainly has a very difficult task, especially since public trust in the institution is very high to be able to eradicate corruptors. This study was conducted with a qualitative approach, with a focus on analyzing public services implemented by the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to eradicate corruption in Indonesia. The selection of qualitative methods is based on the need to gain an in-depth understanding of the concept of KPK public services. Results and Discussion Analysis of the Dimensions of KPK Public Service Quality is a critical step in exploring the commitment and success of the institution in providing quality and transparent services to the public. Through a careful approach to the five dimensions of service quality according to Tjiptono's SERVQUAL model (1996), namely Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy, we can uncover the crucial elements that are the main foundation for the KPK. In analyzing the Tangibles dimension, it can be seen that the KPK shows its seriousness in providing public services by providing adequate facilities and infrastructure, creating positive physical evidence such as waiting rooms, X-Ray machines, and library rooms. In line with that, the Reliability dimension provides an overview of the quality of the KPK's reliability which is reflected in the statistics of the success of preventing and prosecuting corruption. Data from 2022 shows that the KPK has succeeded in handling 95% of reported corruption cases with significant penalties. This achievement is proof of the institution's consistency and accuracy in eradicating corruption, creating a high sense of public trust in the institution's reliability. . The conclusion can be emphasized that the KPK has succeeded in building a solid foundation in providing quality public services, which in turn affects public trust in this institution. From the results of the analysis of the dimensions of the quality of KPK public services, it can be concluded that the purpose of the study to understand the extent to which these dimensions affect public trust has been achieved
Peran Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta dalam Revitalisasi Gelanggang Remaja di Jakarta Timur Desy Fitriati Samputri; Gumilar, Gun Gun; Purnamasari, Hanny
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i4.6433

Abstract

The revitalization of youth centers in East Jakarta has been hampered from 2019 to 2024. This study aims to analyze the role of the Jakarta Provincial Youth and Sports Agency (Dispora) in revitalizing the youth centers in East Jakarta. The study focuses on three dimensions of government roles according to Pitana and Gayatri's theory: motivator, facilitator, and dynamic agent. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and documentation. The results show that Dispora also motivates the community to participate in using youth centers as public spaces that support sports, social, and educational activities. As a facilitator, Dispora provides representative facilities and infrastructure and manages fees to support health facilities. As a dynamic agent, Dispora builds cross-sector collaboration, including local community involvement and joint monitoring with relevant institutions. Although the revitalization has shown significant achievements, several obstacles remain, such as delays in project implementation in several sub-districts. This study recommends increasing the effectiveness of coordination, mapping community needs, and conducting regular evaluations of youth center management so that the benefits of revitalization can be felt evenly.