Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.305
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Sebatik Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP) PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia
Purnamasari, Hanny
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Polusi di DLHK Kabupaten Karawang Salfira, Elsa; Purnamasari, Hanny
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 5 No. 2 (2024): December
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v5i2.8109

Abstract

Strategy is essentially a careful plan for an activity to achieve a target or goal, strategy cannot be separated from the goal to be achieved without clear goals, strategy will create new problems, therefore strategy can be formulated after understanding the goal. This research aims to determine the DLHK Communication Strategy in overcoming pollution in Karawang Regency. The research method used by researchers is a descriptive research method with a qualitative approach with data collection techniques by means of observation, interviews and literature study. Meanwhile, the theory for analyzing the object of this research is the communication strategy theory put forward by Hafied Cangara consisting of research, planning, implementation, evaluation and reporting. The results of the research that has been carried out show that the communication strategy of the Karawang Regency Environment and Hygiene Service in dealing with pollution in the five dimensions of the communication strategy stage has succeeded in implementing an effective communication strategy by increasing awareness of the public and entrepreneurs to protect the surrounding environment so that air pollution does not occur.
Strategi Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Bekasi Khoirunissa, Okta; Purnamasari, Hanny
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 5 No. 2 (2024): December
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v5i2.8456

Abstract

One of the most populous places, Bekasi City, yet struggles with traffic. In urban centers, congestion often occurs at regular times, especially during commuting times, weekends, and holidays. Congestion has many negative effects.The present study employs a descriptive qualitative methodology to investigate the contextual factors of the issue and evaluate the Transportation Agency's approaches to mitigating traffic congestion in Bekasi City.Interview, observation, and documentation are the three main components of the information collection method. The study shows that the strategy of the Transportation Agency to address traffic congestion in Bekasi City has not been successful. This is shown by the Transportation Agency's Organizational Strategy which aims to encourage Dishub field officers to crack down or punish traffic violators, but it does not happen. Programs such as the Road Equipment Program, Traffic Management and Engineering Program, and Parking Facility Control Program are considered successful based on the approach applied by the government. However, these strategies faced several problems. One of them is the disproportionate growth of vehicles compared to the construction of new roads, which still causes congestion. According to the supporting strategies, the work quality of field officers should be improved as there is still a shortage of officers in some locations. Keywords: policy, strategy, traffic jams  
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGENTASAN BUTA AKSARA OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP Suratno, Suratno; Purnamasari, Hanny; Ramdani, Rachmat
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i2.733-745

Abstract

Di Kabupaten Cilacap masalah keaksaraan masih menjadi yang utama dalam bidang pendidikan karena masih adanya masyarakat buta huruf yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan karena tidak bisa membaca, itu semua di buktikan dengan masih rendahnya sumber daya manusianya, tingginya angka buta aksara mencapai 3,46% pada 2016 melebihi angka nasional menjadi perhatian oleh pemerintah daerah. Banyaknya angka buta aksara inilah yang membuat pemerintah daerah membuat kebijakan untuk menangani hal tersebut dengan membuat Program Pengentasan Buta Aksara ini merupakan turunan dari visi Bupati Cilacap pada pilar pendidikan. Peneliti menggunakan teori Efektivitas Program yang dikemukakan oleh Subagyo (dalam budiyani, 2007:53) bahwa pengukuran efektivitas suatu organisasi dalam menjalankan program dapat diukur melalui ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan Program Pengentasan Buta Aksara berjalan dengan baik, peran penting selain dari pemerintah dan PKBM adalah tutor yang membuat warga belajar tertaik untuk terus mengikuti program sehingga bisa membaca, menulis, dan berhitung.
PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL: STUDI FENOMENOLOGI KEPADA MASYARAKAT DESA TANGKIL Aprilianingsih, Shella; Purnamasari, Hanny; Rizki, Mochamad Faizal
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2300

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengakses layanan publik, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, dan mengurangi risiko kehilangan dokumen penting secara fisik. Studi mengenai Identitas Kependudukan Digital telah banyak dilakukan, namun belum banyak kajian menggunakan studi fenomenologi di tingkat desa. Studi ini bertujuan untuk menggali makna pengalaman masyarakat dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat desa. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumen-dokumen kebijakan. Sebanyak 16 partisipan dilibatkan dalam studi ini, yang dipilih berdasarkan kriteria usia, gender, pendidikan, dan profesi. Melalui paradigma konstruktivisme sosial, studi ini berupaya memahami makna pengalaman para aktor yang terlibat dalam menerapkan IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tangkil merasakan kemudahan dan keamanan dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengikuti sosialisasi dan menghadapi kendala perangkat serta jaringan, dukungan dari aparatur desa yang terlatih membantu mengatasi hambatan tersebut. Masyarakat yang telah mengaktifkan IKD merasa lebih praktis karena dokumen fisik digantikan data digital, sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap keamanan layanan ini. Implikasi dari studi ini secara teoritis memberikan wawasan dan kontribusi tentang IKD di tingkat desa, kemudian secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan digitalisasi dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Sindangkarya Purnamasari, Hanny; Gumilar, Gun Gun; Aryani, Lina; Priyanti, Evi; Syahri, Anjar Nur
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 2 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i2.4448

Abstract

Desa merupakan garda terdepan dan menjadi ujung tombak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara mengenai pelayanan publik dan pemerintah desa, masyarakat tidak bisa memilih, mau tidak mau, suka atau tidak suka masyarakat akan tetap terhubung dengan aparatur pemerintah desa dalam hal pelayanan. Banyaknya kendala yang ditemui dalam proses pelayanan publik di desa membuat masyarakat enggan dan hilangnya kepercayaan dalam melakukan pelayanan. Oleh karena itu tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masayarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui sosialisasi secara langsung kepada aparatur pemerintah desa Sindangkarya di aula kantor desa. Hasil kegiatan pengabdian ini dianggap efektif karena dapat memberikan pengetahuan baru terjait dengan bagaimana aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
PERAN DIMENSI PELAYANAN PUBLIK DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KPK DALAM MELAWAN KORUPSI Prastyo, Yoga; Kurniansyah, Dadan; Adiarsa, Sopyan Resmana; Purnamasari, Hanny
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 4 (2025): November 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i4.4905

Abstract

Indonesia has designated its country as a country prone to corruption, this corruption is often carried out by officials and state officials who have high power, some corruption cases are very shocking to the public, this corrupt behavior is detrimental to the state and especially to the people or society itself, KPK (Corruption Eradication Commission), KPK as an organization responsible for eradicating corruption in Indonesia certainly has a very difficult task, especially since public trust in the institution is very high to be able to eradicate corruptors. This study was conducted with a qualitative approach, with a focus on analyzing public services implemented by the Corruption Eradication Commission (KPK) in an effort to eradicate corruption in Indonesia. The selection of qualitative methods is based on the need to gain an in-depth understanding of the concept of KPK public services. Results and Discussion Analysis of the Dimensions of KPK Public Service Quality is a critical step in exploring the commitment and success of the institution in providing quality and transparent services to the public. Through a careful approach to the five dimensions of service quality according to Tjiptono's SERVQUAL model (1996), namely Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy, we can uncover the crucial elements that are the main foundation for the KPK. In analyzing the Tangibles dimension, it can be seen that the KPK shows its seriousness in providing public services by providing adequate facilities and infrastructure, creating positive physical evidence such as waiting rooms, X-Ray machines, and library rooms. In line with that, the Reliability dimension provides an overview of the quality of the KPK's reliability which is reflected in the statistics of the success of preventing and prosecuting corruption. Data from 2022 shows that the KPK has succeeded in handling 95% of reported corruption cases with significant penalties. This achievement is proof of the institution's consistency and accuracy in eradicating corruption, creating a high sense of public trust in the institution's reliability. . The conclusion can be emphasized that the KPK has succeeded in building a solid foundation in providing quality public services, which in turn affects public trust in this institution. From the results of the analysis of the dimensions of the quality of KPK public services, it can be concluded that the purpose of the study to understand the extent to which these dimensions affect public trust has been achieved
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG Purnamasari, Hanny; Ramdani, Rachmat
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.523 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i2.16131

Abstract

gb777
Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Jomin Timur Insyira, Akhisna Dinda; Purnamasari, Hanny
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 5 No. 3 (2024): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v5i3.22066

Abstract

Desa merupakan salah satu unit administratif di tingkat lokal yang memiliki sebuah wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi di desa memegang peranan krusial dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Desa Jomin Timur. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dan studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Desa Jomin Timur sudah dapat dikatakan efektif. Dalam dimensi efektivitas waktu, proses di Desa Jomin Timur hanya memakan waktu satu sampai tiga hari untuk selanjutnya diproses oleh Kecamatan sampai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam efektivitas tenaga, sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan administrasi di Desa Jomin Timur berjumlah satu orang yang artinya tidak membuang-buang tenaga. Terakhir, dalam dimensi hasil yang diperoleh pemerintah Desa Jomin Timur telah mampu melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melibatkan masyarakat dalam meng-evaluasi kinerja pegawai melalui kotak saran.
Analisis Implementasi Kebijakan Program Layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pemalang Fauzia, Nabila Putri Sestiani; Purnamasari, Hanny
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 1 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i1.22493

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Layanan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pemalang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Richard Matland. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan desain studi literatur. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti laporan resmi, jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen kebijakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan UHC di Kabupaten Pemalang menunjukkan kombinasi dari beberapa tipe implementasi kebijakan Matland, yaitu implementasi administratif, implementasi eksperimental, dan implementasi politik. Kejelasan kebijakan dalam beberapa aspek seperti prosedur klaim dan pendaftaran tergolong cukup jelas, menunjukkan adanya penerapan implementasi administratif. Upaya-upaya inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan menunjukkan pendekatan implementasi eksperimental. Di sisi lain, beberapa situasi, seperti negosiasi anggaran dan alokasi sumber daya, membutuhkan implementasi politik untuk mencapai kesepakatan dan komitmen. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya, prosedur administratif yang kompleks, dan kesenjangan pemahaman, implementasi UHC di Pemalang juga mendapat dukungan dari beberapa faktor, yaitu komitmen pemerintah daerah yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi, serta upaya peningkatan infrastruktur dan kapasitas tenaga kesehatan.
Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan Putri, Zahra Avilya; Purnamasari, Hanny
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v6i2.22500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang dengan fokus pada variabel efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan presisi, berdasarkan teori William N. Dunn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dengan data yang dikumpulkan dari sumber online seperti situs website pemerintah, jurnal, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan program yang ada seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, serta program bank sampah dan kampanye pengurangan plastik telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi kendala. Tantangan utama meliputi kurang meratanya fasilitas pengelolaan, partisipasi masyarakat yang rendah terutama di daerah pedesaan, dan efisiensi sumber daya yang perlu ditingkatkan. Selain itu, ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan akses terhadap fasilitas pengelolaan sampah serta tanggung jawab kebijakan yang belum optimal juga teridentifikasi. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, merekomendasikan penambahan dan penyebaran fasilitas TPS secara merata, intensifikasi program edukasi, peningkatan pelatihan sumber daya manusia, pengembangan teknologi pengolahan sampah, kerja sama dengan sektor swasta, peningkatan penegakan hukum, serta peningkatan transparansi komunikasi dan informasi. Dengan perbaikan di berbagai aspek ini, pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang dapat menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Co-Authors Adiarsa, Sopyan Resmana Aditya, Indra Agustiani, Regita Aulia Aji, Rismaya Nugraha Anggraeni Yunita Ani Nurdiani Azizah Aprilian, Irfan Radya Aprilianingsih, Shella Arlita, Septiyani Aryani, Lina Azizah, Ani Nurdini Azzahro, Siti Bahri, Jesica Pratiwi D.P, Giesayla Febiazkana Dayat, Usep Dewi Noor Azijah Dewi, Rohayati Sintia Fauzia, Nabila Putri Sestiani Febriana, Yusup Nurhakim Febriantin, Kariena Febriantin Febriantin, S.IP., M.IPol., Kariena Febridayanti, Ayu Fitria, Sarah Maulida Gun Gumilar, Gun Gun Gun Gumilar GunGun Gumilar Haloho, Putri Esther Ibrahim, Alamsyah Insyira, Akhisna Dinda Khaerunisa Khaerunisa, Khaerunisa Khoirunissa, Okta Kurniansyah, Dadan Latifah,, Ulya Lolita Deby Mahendra Putri Marsingga, Prilla Marudut, Febrian Munziroh, Zenab Al Ningrum, Ayu Sulistya Novianti, Dhita Nur Agustin, Nabila Nuraeni, Hikmah Nurazizah Hidayat, Firdasari Nurmala, Elfa Nurul Aeni P, Lolita Deby Mahendra Pramudya, Fathur Rizky Priyanti, Evi Purnamasari, Shintya Putri Cahyani, Lisa Putri, Zahra Avilya Rachman, Dimas Alwi Radya Aprilian, Irfan Rahman Rahman Rahmi, korin Rhamadanri, Indah Rizki, Mochamad Faizal Salfira, Elsa Septiani, Sinta Sri Dewi Suardini, Dila Andini Supeno, Catur Joyo Suratno Suratno Syahri, Anjar Nur Umam, Fahrul Yoga Prastyo, Yoga