Claim Missing Document
Check
Articles

Tranformasi Birokrasi Menuju Good Governance: Implementasi Program SIPADI Pada Pembayaran Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Bahri, Jesica Pratiwi; Purnamasari, Hanny
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.18877

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Regional Tax Information System (SIPADI) in the restaurant tax payment process in Karawang Regency and its impact on taxpayer compliance. The research uses a narrative study method with a qualitative approach through in-depth interviews with several restaurant taxpayers who have used SIPADI. Karawang Regency, known as one of Indonesia’s major industrial areas, has experienced rapid growth in the number of restaurants due to the high influx of workers and economic activity. This situation highlights the urgency of effective tax regulation and monitoring systems. The findings show that although SIPADI provides convenience and improves transparency, several challenges remain, including technical issues and discrepancies between reported data and actual transactions. Therefore, a follow-up policy such as the establishment of a minimum taxable income threshold for restaurants is needed to prevent tax evasion and to increase contributions to Local Own-Source Revenue (PAD). Keywords: SIPADI, restaurant tax, narrative study, taxpayer compliance
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Dalam Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Nur Agustin, Nabila; Purnamasari, Hanny; Ramdani, Rachmat
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.19696

Abstract

This study aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Karawang Regency in the control and regulation of homeless people and beggars (gepeng). The increasing presence of gepeng in the Karawang area has led to various social issues, ranging from disturbances to public order to the deterioration of urban aesthetics. This research employs a qualitative approach using a case study method. The theoretical framework is based on Keith Davis's role theory, which includes six indicators: role expectation, role perception, role performance, role conflict, role ambiguity, and role overload. Data were collected through observation, structured interviews, and documentation involving informants from Satpol PP, homeless individuals and beggars, as well as local community members. The findings reveal that the role of Satpol PP in regulating gepeng remains suboptimal. Several inhibiting factors include limited human resources, lack of synergy among regional apparatus organizations, and low public awareness, as many residents continue to give money or goods to gepeng. Although Satpol PP has established clar standard operating procedures, their implementation tends to be reactive and fails to create a deterrent effect. Therefore, a more comprehensive and sustainable approach is needed, involving the community and other relevant agencies in addressing the issue of gepeng in Karawang Regency. Keywords: Role, Civil Service Police Unit, Control, Homeless, Beggars, Karawang
PARTIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA BEKASI Ibrahim, Alamsyah; Purnamasari, Hanny; Ramdani, Rachmat
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25159

Abstract

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden di Kota Bekasi. Dengan fokus penelitian menggunakan teori Partisipasi Politik oleh Milbrath dalam Maran (2014). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dianalisis melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui makna memilih bagi para pemilih pemula dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan para pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kota Bekasi.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL STUDI : WEBSITE SINYAMAN DINSOSKU Khaerunisa, Khaerunisa; Purnamasari, Hanny; P, Lolita Deby Mahendra
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.26791

Abstract

Dalam pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat. Pemerintah harus turut ikut andil agar mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Kolaborasi antara pemanfaatan teknologi dan pelayanan publik ini diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial berbasis E-Government yaitu adanya Website Sinyaman Dinsosku. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inovasi pelayanan melalui Website ‘Sinyaman Dinsosku’ di Dinas Sosial Kabupaten Kuningan dilihat dari elemen sukses e-government menurut Indrajit yaitu Support, Capacity, dan Value. Metode penelitian ini menggunakan kualititaf deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam penerapan Website Sinyaman Dinsosku di Kabupaten Kuningan jika dikaji berdasarkan Teori Elemen Sukses e-Government bahwa Website Sinyaman Dinsosku ini telah optimal dalam segi penerapannya, tetapi berbagai dukungan SDM, Sarana dan Prasana, serta insfratruktur anggaran kurang memadai.
EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG KESEHATAN POSYANDU DI DESA RENGASDENGKLOK UTARA Septiani, Sinta; Purnamasari, Hanny
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.27964

Abstract

Pemberdayaan kesehatan menjadi salah satu isu penting yang harus segera diselesaikan. Masyarakat yang berdaya dalam bidang kesehatan dapat mengendalikan diri terkait keputusan dan tindakan yang dapat berpengaruh pada kesehatannya. Pemberdayaan dalam bidang kesehatan menekankan pada pemanfaatan potensi yang ada dilingkungan sekitar untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar lebih berkemampuan dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Bentuk upaya pelaksaan program sebagai percepatan pencapaian MDGs dilakukan dengan membangun program Desa Siaga. Berdasarkan Buku Pedoman Umum Pengembangan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif, sebuah desa siaga digambarkan dengan indikator sebagai berikut; 1) penduduk dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar; 2) penduduk survailans berbasis masyarakat. Menurut Hartono, et al., (2010), UKBM sebagai salah satu unsur dalam desa siaga diimplementasikan dalam bentuk program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Pos Pelayanan Terpadu atau yang sering dikenal dengan nama Posyandu adalah merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada bidang kesehatan. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. beberapa kegiatan utama posyandu yaitu Program kesehatan ibu hamil, Program kesehatan anak, Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Pemantauan status gizi, Pencegahan dan penanggulangan diare. manfaatnya posyandu bisa diperoleh tanpa mengeluarkan biaya, sehingga sangat meringankan beban ekonomi masyarakat.
KINERJA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI DALAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN Rhamadanri, Indah; Purnamasari, Hanny; Putri, Lolita Deby Mahendra
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.29559

Abstract

Permasalahan anak jalanan di Kota Bekasi masih belum dapat dikendalikan dari segi programnya, terutama dari pihak pemerintah daerah melalui dinas sosial Kota Bekasi yang ditangani khusus oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak jalanan dan Lansia disinyalir belum menunjukan hasil yang dominan melalui program-programnya dalam menangani salah satu permasalahan tersendiri di pihak instansi terkait. Untuk itu perlu adanya penelitian untuk menelaah serta sebagai sarana untuk mengetahui kendala apa yang menjadi penyebab kurang optimalnya kinerja dinas sosial Kota Bekasi. Dalam rangka melakukan analisis data, penulis menggunakan teori kinerja birokrasi publik Dwiyanto (2006) diantaranya produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja dinas sosial Kota Bekasi dalam menangani anak jalanan masih ada beberapa kekurangan dikarenakan dari segi produktivitas adanya alur pelayanan sudah cukup baik. Selanjutnya kualitas layanan dari segi penjangkauan dan tempat rehabilitasi sudah memadai tapi untuk fasilitas pendukung program masih belum cukup memadai. Dan responsivitas pada dinas sosial Kota Bekasi sudah cukup memadai dengan adanya sistem TRC antar opd satpol PP dan Dinkes. Dalam hal responsibilitas pada dinas sosial Kota Bekasi sudah sesuai dengan SOP adalah hal tanggung jawab dan pelayanan pegawai, dan masih ada sedikit kendala dari kurangnya SDM. Secara akuntabilitas kinerja dinas sosial Kota Bekasi belum menentukan kespesifikan dari program.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DAN KARTU KELUARGA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG Putri Cahyani, Lisa; Purnamasari, Hanny; Febriantin, Kariena Febriantin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.30019

Abstract

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan dibidang administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga. Akan tetapi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih memiliki beberapa permasalahan dalam melakukan pelayanan pembuatan e-KTP dan Kartu Keluarga. Banyaknya keluhan masyarakat menandakan bahwa pelayanan yang dilakukan kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dilihat dari teori efektivitas James L. Gibson (2020) yaitu produkssi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga masih dirasa kurang efektif. Hal ini terlihat dari beberapa masyarakat yang belum mengetahui persyaratan yang dibutuhkan, masyarakat masih kurang puas akan pelayanan yang diberikan, waktu pelayanan yang dibutuhkan cukup lama, serta terdapat beberapa pegawai yang kuraang cermat dan kurang ramah dalam melayani.
THE ROLE OF CIVIL SOCIETY: STUDI NARATIF PERANAN LSM PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA WANITA (PPSW) JAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN WANITA Anggraeni, Yunita; Purnamasari, Hanny; Rizki, Mochamad Faizal
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.30895

Abstract

Pada penelitian ini membahas mengenai peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberdayaan Wanita. LSM yang menjadi tempat penelitian kali ini adalah LSM Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Jakarta. Peranan LSM dalam pemberdayaan wanita sangat diperlukan mengingat Indonesia sebagai negara berkembang secara terus menerus melakukan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peran aktor non-pemerintah sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). LSM perlu memainkan peran yang luar biasa agar dapat menjalankan struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Fungsi LSM yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat akan berpengaruh pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini digunakan teori tahapan pemberdayaan oleh Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho yang memuat indikator 1). Tahap penyadaran 2). Tahap Pelatihan 3). Tahap Pendampingan. Studi naratif menjadi desain penelitian kali ini. Dimana hasil penelitian akan memuat pengalaman-pengalaman partisipan dalam melakukan pemberdayaan terhadap wanita. Sumber data yang dikumpulkan didapat terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.
KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS BERDASARKAN PENDEKATAN CAPABILITY APPROACH Fauziah, Eva; Purnamasari, Hanny
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i6.2024.2570-2580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam konteks keadilan sosial menggunakan pendekatan Capability Approach oleh Amartya Sen. Metode penelitian ini adalah studi literatur, memanfaatkan berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UKT dirancang untuk menyesuaikan biaya pendidikan dengan kemampuan finansial keluarga, implementasinya masih menunjukkan ketidakadilan. Ketidakakuratan dalam penentuan kategori UKT sering kali tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya mahasiswa, menyebabkan beban finansial yang tidak proporsional. Analisis berdasarkan Capability Approach menunjukkan bahwa kebijakan UKT belum sepenuhnya memungkinkan mahasiswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan akurasi dalam penetapan UKT serta evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan ini benar-benar mendukung keadilan sosial.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANTARKALONG KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI Aeni, Nurul; Priyanti, Evi; Purnamasari, Hanny
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3569-3575

Abstract

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak lepas dari peran Kepala Desa sebagai garda terdepan yang ada di desa, hal ini merupakan fungsi dari pemerintahan desa itu sendiri yang merupakan fungsi pembangunan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran kepala desa Bantarkalong dalam melakukan pelaksanaan pembangunan, terlepas dari perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Informan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala desa itu sendiri sebagai informan kunci, perangkat desa sebagai informan utama, dan masyarakat sebagai informan pelengkap, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan masih didasarkan pada program yang telah disusun pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilakukan setiap tahunnya dengan jumlah anggaran yang telah diterima oleh desa melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kelompok tani dan ibu rumah tangga.