Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.39
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Sari, Ariella Gitta
Fakultas Hukum Universitas Kadiri
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL Rizki Yudha Bramantyo; Ariella Gitta Sari
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini membahas implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daersah dalam konteksdemokrasiyang lebih inklusif di Tingkat local. Dengan mengkaji beberapaamandemen yang di lakukan, analisis ini mengeksplorasi bagaimana desentrakisasikekuasaan dan otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat,akuntabilitas pemerintah, dan penyelesaian masalah lokal. Makalah ini jugamenyoroti tantangan yang di hadapi, seperti ketidakmerataan sumber daya danpotensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Melaluipendekatan kualitatif dan studi kasus, makalah ini bertujuan memberikanrekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demitercapainya demokrasi yang lebih iklusif dan berkelanjutan di Indonesia.Kata Kunci : Perubahan regulasi, Hubungan pemerintah, Lokal
IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL Ariella Gitta Sari; Bambang Pujiono
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6641

Abstract

Makalah ini membahas implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daersah dalam konteks demokrasiyang lebih inklusif di Tingkat local. Dengan mengkaji beberapa amandemen yang di lakukan, analisis ini mengeksplorasi bagaimana desentrakisasi kekuasaan dan otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat, akuntabilitas pemerintah, dan penyelesaian masalah lokal. Makalah ini juga menyoroti tantangan yang di hadapi, seperti ketidakmerataan sumber daya dan potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, makalah ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi tercapainya demokrasi yang lebih iklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci : Perubahan regulasi, Hubungan pemerintah, Lokal
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM PENGELOLAAN ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL Ariella Gitta Sari
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i1.6780

Abstract

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan harapan bagipara Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait karena untuk pertamakalinya dalam UUHC diatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana dengan lembaga-lembaga tersebutdiharapkan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti kepada paraPencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait menjadi lebih baik danakhirnya para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait sudah tidakdipusingkan lagi dengan hak ekonomi mereka berupa Royalti sehingga mereka dapatlebih berkonsentrasi untuk melahirkan karya-karya baru. Tulisan ini membahasmengenai tugas dan wewenang LMKN dan LMK, cara membentuk LMK, SOPpenarikan Royalti, serta besaran tarif Royalti untuk berbagai Pengguna (user).Kata Kunci: pencipta; pemegang hak cipta; pemegang hak terkait; LembagaManajemen Kolektif.
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Ariella Gitta Sari; Rizki Yudha Bramantyo; Yok Sunaryo
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7745

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait kedudukanbukti tidak langsung yang digunakan oleh KPPU dalam penyelesaian praktik kartel diIndonesia serta menganalisis pembuktian tidak langsung tersebut ditinjau dari sistempembuktian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan iniadalah metode penelitian hukum nornatif yang bersifat preskriptif. Kedudukan IndirectEvidence atau alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian dapat diterima sebagaialat bukti dalam pembuktian kasus kartel serta merupakan bukti yang harusmendukung terjadinya dugaan praktek kartel dalam hal penetapan harga dan buktitidak langsung ini haruslah merupakan satu kesatuan atas adanya dugaanpelanggaran yang mana bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang merupakanpembuktian tidak langsung adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi danmembuktikan terjadinya kartel penetapan harga.Kata Kunci : Bukti Tidak Langsung, Persaingan Usaha, Kartel
Co-Authors Achmad Bahroni Achmad Bahroni Bahroni, Achmad Bambang Pujiono Bambang Pujiono Divi Kusumaningrum harry Murty Harry Murty hery Lilik Sudarmanto Hery Sulistyo Hery Sulistyo Irham Rahman Murty, Harry Restu Adi Putra Rizki Yudha Bramantyo Satriyani Cahyo Widayati Sudarmanto, Hery Lilik Sudarmanto, Hery Lilik Sulistyo, Hery Suwadji Suwadji Yok Sunaryo