Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN ', Suherry; Jenawi, Billy; Setyadiharja, Rendra; A Karim, Zamzami; Setyawan, Firman; Angraini, Rany
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7849

Abstract

Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Terdapat sembilan unsur yang menjadi penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, yakni Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif;               Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta          sarana dan prasarana. Populasi berjumlah 2.459 orang (Januari-Oktober 2019) yang mendapatkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan . Sedangkan sampel yang diperoleh berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan yakni 352 orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapatada 2 unsur pelayanan yang mendapatkan mutu A (Sangat Baik) yakni berkaitan biaya/tarif dengan nilai indeks sebesar 90,84 skor senilai 3,634 dan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai indeks sebesar 88,99 skor senilai 3,560. Sementara tujuh unsur lainnyamemperoleh mutu B (baik) dengan urutan tertinggi yakni unsur kompetensi pelaksana dengan nilai indeks 85,95 skor nilai 3,438; unsur sarana dan prasarana dengan nilai indeks 84,52 skor nilai 3,381; unsur persyaratan yang mendapatkan nilai indeks sebesar 84,38 skor nilai 3,375; unsur perilaku pelaksana dengan nilai indeks 84,23 skor nilai 3,369; unsur waktu penyelesaian dengan nilai indeks 82,67 skor nilai 3,307; unsur produk spesifikasi jenis dengan nilai indeks sebesar 82,24 skor nilai 3,29; dan terakhir unsur sistem, mekanisme dan prosedur dengan nilai indeks 81,82 dengan skor nilai 3,273.
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN ', Suherry; Jenawi, Billy; Setyadiharja, Rendra; A Karim, Zamzami; Setyawan, Firman; Angraini, Rany
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7849

Abstract

Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Terdapat sembilan unsur yang menjadi penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, yakni Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif;               Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta          sarana dan prasarana. Populasi berjumlah 2.459 orang (Januari-Oktober 2019) yang mendapatkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan . Sedangkan sampel yang diperoleh berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan yakni 352 orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapatada 2 unsur pelayanan yang mendapatkan mutu A (Sangat Baik) yakni berkaitan biaya/tarif dengan nilai indeks sebesar 90,84 skor senilai 3,634 dan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai indeks sebesar 88,99 skor senilai 3,560. Sementara tujuh unsur lainnyamemperoleh mutu B (baik) dengan urutan tertinggi yakni unsur kompetensi pelaksana dengan nilai indeks 85,95 skor nilai 3,438; unsur sarana dan prasarana dengan nilai indeks 84,52 skor nilai 3,381; unsur persyaratan yang mendapatkan nilai indeks sebesar 84,38 skor nilai 3,375; unsur perilaku pelaksana dengan nilai indeks 84,23 skor nilai 3,369; unsur waktu penyelesaian dengan nilai indeks 82,67 skor nilai 3,307; unsur produk spesifikasi jenis dengan nilai indeks sebesar 82,24 skor nilai 3,29; dan terakhir unsur sistem, mekanisme dan prosedur dengan nilai indeks 81,82 dengan skor nilai 3,273.
POLA INTERAKSI SOSIAL SUKU LAUT DI DESA AIR SENA, KECAMATAN SIANTAN TENGAH, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Miswanto Miswanto; Billy Jenawi; Afrizal Afrizal
Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya Volume 2, No. 1, December 2018
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.211 KB) | DOI: 10.33652/handep.v2i1.25

Abstract

Tulisan ini membicarakan masyarakat suku Laut yang tinggal di laut dengan menggunakan kajang di Desa Air Sena Kepulauan Anambas. Mereka hidup berdampingan dan berinteraksi “intim” dengan masyarakat Desa Air Sena walaupun tidak semua masyarakat sekitar bisa memahami bahasa Mesuku, bahasa yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat suku Laut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di antara sesama anggota (warga) kelompok suku Laut, serta di antara warga kelompok suku Laut dengan warga masyarakat lain di Desa Air Sena di tengah perbedaan bahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan observasi secara langsung ke lokasi penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk menunjukkan interaksi asosiatif berupa kerja sama, akomodasi dan asimilasi yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong, serta proses disosiatif adanya persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Wujud interaksi simbolik yang diobservasi berupa tanggapan seseorang terhadap orang lain melalui penggunaan simbol-simbol tubuh dan bahasa yang bermakna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama masyarakat suku Laut dengan masyarakat Desa Air Sena. Mereka hidup tolong-menolong meskipun sebagian masyarakat menunjukkan sikap apatis dan tidak berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan. Sikap apatis tersebut secara disosiatif tidak menimbulkan pertentangan dan konflik antara masyarakat suku Laut dengan masyarakat Desa Air Sena.
EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(PNPM) MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BINTAN (Studi Kampung Jeropet, Desa Teluk Bakau, dan Desa Malang Rapat) Billy Jenawi
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.1.2.2016.209-228

Abstract

Setiap daerah di Kabupaten Bintan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga Program Pemerintah Kabupaten Bintan dalam memberdayakan masyarakat khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perlu disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bintan belum memperhatikan kebutuhan masyarakat dan hanya mengambil keputusan sendiri dalam pelaksanaan PNPM. Dengan begitu perlu adanya penilaian atas program yang telah dilaksanakan di tiga lokasi dan menelaah dampak positif ataupun sebaliknya yang dirasakan masyarakat setempat. Hasil penelitian ini mendapati ketidaksesuaian penyaluran bantuan PNPM Mandiri yakni berupa pengadaan taman bacaan di Teluk Bakau, sementara yang dibutuhkan masyarakat ialah pengadaan air bersih karena sumur disekitar mengalami kemarau sedangkan di Desa Malang Rapat, Bantuan PNPM Mandiri dalam bentuk program yang berbeda disalurkan Pemerintah Kabuaten Bintan digunakan untuk membangun pemukiman masyarakat. Jika dilihat dari informasi yang telah didapatkan penyaluran dana bantuan PNPM Mandiri. Pemerintah Kabupaten Bintan sebaiknya lebih memperhatikan masyarakat dengan mengadakan suatu forum diskusi kecil yang mengundang RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh sehingga Pemerintah Kabupaten Bintan dapat memahami usulan warga setempat
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Suherry; Billy Jenawi; Rendra Setyadihardja; Zamzami Karim; Firman Setiawan; Rany Angraini
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19 No 1 (2020)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7849

Abstract

Pemerintah memiliki tugas penting dalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Terdapat sembilan unsur yang menjadi penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 yakni Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; Populasi berjumlah 2.459 orang (Januari-Oktober 2019) yang mendapatkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan . Sedangkan sampel yang diperoleh berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan yakni 352 orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapatada 2 unsur pelayanan yang mendapatkan mutu A (Sangat Baik) yakni berkaitan biaya/tarif dengan nilai indeks sebesar 90,84 skor senilai 3,634 dan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai indeks sebesar 88,99 skor senilai 3,560. Sementara tujuh unsur lainnyamemperoleh mutu B (baik) dengan urutan tertinggi yakni unsur kompetensi pelaksana dengan nilai indeks 85,95 skor nilai 3,438; unsur sarana dan prasarana dengan nilai indeks 84,52 skor nilai 3,381; unsur persyaratan yang mendapatkan nilai indeks sebesar 84,38 skor nilai 3,375; unsur perilaku pelaksana dengan nilai indeks 84,23 skor nilai 3,369; unsur waktu penyelesaian dengan nilai indeks 82,67 skor nilai 3,307; unsur produk spesifikasi jenis dengan nilai indeks sebesar 82,24 skor nilai 3,29; dan terakhir unsur sistem, mekanisme dan prosedur dengan nilai indeks 81,82 dengan skor nilai 3,273.
Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 Shahril Budiman; Didi Kurniadi; Raja Abumanshur Matridi; Billy Jenawi; Junriana
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.798 KB) | DOI: 10.24905/igj.4.2.2021.%p

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalis pencapaian inovasi daerah Kabupaten Bintan didalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 yang telah dilakukan evaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selain itu melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi eksisting inovasi daerah di Kabupaten Bintan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pemangku kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam melakukan upaya terobosan meningkatkan Inovasi Daerah kedepannya. Serangkaian inovasi daerah yang meliputi inovasi pelayanan public, tata kelola pemerintahan hingga inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tentu berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Bintan. Pencapaian Kabupaten Bintan sebagai daerah perbatasan terinovatif di Indonesia yang kemudian dianugeragi Innovation Government Award oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia tentu memiliki prestasi tersendiri terutamanya proses pelaksanaan inovasi daerah yang dilakukan. Hasil dari penilaiannya inilah yang kemudian direview dan dianalisa kembali didalam tulisan ini.
Efektivitas Program Pelatihan Kewirausahaan bagi Tenaga Kerja Pemula di Kota Tanjungpinang Billy Jenawi
Dialektika Publik Vol. 6 No. 2 (2022): Dialektika Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v6i2.5921

Abstract

The training was a proposal from Tanjungpinang City based on the potential and conditions in each kelurahan and selected based on the results of the musrenbang. In 2019 entrepreneurship training was held for novice workers, a proposal from the Kp. Bugis. This study aimed to determine the effectiveness of entrepreneurship training for novice workers carried out by the Department of Manpower, Cooperatives and Micro Enterprises, Tanjungpinang City. The type of research used is descriptive with mixed methods using quantitative and qualitative data. The strategy used is a concurrent embedded, so one method is more dominant than the other methods. In this study, quantitative methods are more prevalent than qualitative methods.The population in this study is all parties whose characteristics can be observed to be drawn as a sample. The model in the quantitative method is the entrepreneurship training participants, as many as 19 people who were selected using saturated sampling, and the example in the qualitative form or informants are the Head of Placement and Training at the Manpower Office 1 person, one person entrepreneurship training instructor, one person from the Bugis Village Village, and five trainees. Based on the results of quantitative data research, the effectiveness of entrepreneurship training programs for the workforce of Cooperatives and Micro Enterprises in Tanjungpinang City has been very effective. However, the qualitative data still found obstacles such as the delivery of training information was not widely spread by the Bugis village community, interviews had not been carried out strictly, and there were still participants who had not applied the knowledge gained from the training. Therefore, it is suggested to the stakeholders, namely the workforce office and the kelurahan to work together in disseminating and selecting participants so that they are chosen fairly. As well as for the community is expected to maximize the knowledge gained from entrepreneurship training.
KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN PASCA PANDEMI COVID-19 Faizal Rianto; Billy Jenawi; Riau Sujarwani
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v7i2.5374

Abstract

ABSTRACT The tourism industry of Bintan Regency is supported by a variety of tourist objects to meet the needs of tourists. However, amid the Covid-19 pandemic, the tourism sector experienced a significant decline in visitors. If in 2019 the number of foreign tourist visits was at 634.735 visits, until August 2020, the number of foreign tourist arrivals was only 63,933 visits. Because the tourism sector has the potential to drive economic growth and improve people's welfare in Bintan Regency, the Covid-19 pandemic certainly affects not only the number of tourist visits, but also the income of tourism industry players, especially community-based tourism actors. The type of approach in this research is a qualitative approach with descriptive analysis. The approach seeks to present a detailed picture of a special situation at the research location with the aim of accurately describing the characteristics of a symptom or problem that existed at the time the research was conducted. The results of the study are that although the Bintan Regency tourism industry, especially community-based tourism is facing the threat of the Covid-19 pandemic, the managers of beach tourism objects in Bintan Regency still have internal strength. Therefore, the strategy that can be applied is to use internal strengths to take advantage of long-term opportunities after the Covid-19 pandemic by diversifying. Diversification can be done, for example, by adding attractions to tourist objects, carrying out sustainable promotions, as well as fixing, improving and adding supporting facilities at tourist objects. ABSTRAK Industri Pariwisata Kabupaten Bintan ditopang dengan berbagai macam objek wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Namun, ditengah pandemi Covid-19, sektor pariwisata mengalami penurunan pengunjung secara signifikan. Jika pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berada pada angka 634.735 kunjungan, hingga bulan Agustus 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 63.933 kunjungan. Oleh karena sektor pariwisata berpotensi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan, maka, kondisi pandemi Covid-19 tentunya mempengaruhi tidak hanya jumlah kunjungan wisatawan, namun juga mempengaruhi pendapatan pelaku industri pariwisata, terutama pelaku pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Pendekatan yang digunakan berupaya menyajikan gambaran yang terperinci mengenai suatu situasi khusus dilokasi penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian adalah meskipun industri pariwisata Kabupaten Bintan, terutama pariwisata berbasis masyarakat menghadapi ancaman pandemi Covid-19, pengelola objek wisata pantai di Kabupaten Bintan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Oleh karenanya, strategi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang jangka panjang setelah pandemi Covid-19 dengan cara melakukan diversifikasi. Diversifikasi dapat dilakukan, misalnya, dengan melakukan penambahan atraksi pada objek wisata, melakukan promosi secara berkelanjutan, serta membenahi, memperbaiki dan menambah fasilitas-fasilitas penunjang pada objek wisata.
Strategi Kebijakan Mengatasi Pengangguran Terbuka Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan Jenawi, Billy; Sujarwani, Riau; amira, shaza
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v4i1.92

Abstract

Unemployed are people who do not have the opportunity to work, but are looking for work or residents who are not looking for work because they feel it is impossible to get a job. It can be seen that vocational education is still a problem to get jobs because residents with vocational education are not necessarily able to guarantee to get jobs easily and also lack of human resources in each individual. This research was conducted on the basis of finding out how the policy strategy to overcome open unemployment was for graduates of Vocational High Schools (SMK) in Bintan Regency. The purpose and intent of this paper is to find out how the policy strategy to overcome open unemployment is for graduates of Vocational High Schools (SMK) in Bintan Regency. In this study, the method used is descriptive qualitative, in which the author must obtain the widest and deepest possible information. So it can be concluded from the research that there is no policy strategy to overcome open unemployment for graduates of Vocational High Schools from the Bintan Regency Manpower Office and Riau Islands Province Education Office. However, to overcome this unemployment, the Manpower Office of Bintan Regency and the Riau Islands Province Education Office have programs to reduce the open unemployment rate of Vocational High School graduates in Bintan Regency.
Kualitas Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan pada Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Jenawi, Billy; Solihin, Muhammad; Khairina, Etika; Ferizone, Ferizone; Bagus Winoto, Atur
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v5i1.127

Abstract

The aim of the study was to determine the satisfaction of patients who use BPJS Health services for Polyclinic services at the Raja Ahmad Tabib Regional General Hospital in Tanjungpinang City. In this study, the theory used by Vincent Gosperst (2002) is Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, and Responsiveness. The total population in this study was 35,246 BPJS users. The number of samples in this study was 100 people. The data analysis technique used in this study is a quantitative descriptive data analysis technique. Based on the results of the overall research, it is known that the quality of service at the Polyclinic at the Raja Ahmad Thabib Hospital in the Riau Archipelago Province is of sufficient quality. Based on the conversion results, it is known that the respondents answered with sufficient quality, totaling 68 people, or on average they answered quite well with a total of 68 people or 68% of the number of respondents. quality. This is because the information provided by the nurse is not able to explain to the patient, there are still nurses who are indifferent and do not want to explain properly to the patient, then some equipment is incomplete so that if the patient has to be examined and the tool is inadequate then there will be a referral. to another Raja Ahmad Thabib Hospital in the Riau Archipelago Province. Abstrak Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan tempat pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang menyediakan pelayanan dari rawat jalan. Pelayanan Polilklinik mendapatkan keluhan dari pasien yang cukup banyak mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit. Tujuan penelitian untuk mengetahui kepuasan pasien yang mengunakan jasa BPJS Kesehatan terhadap pelayanan Poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib di Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini teori yang digunakan Vincent Gosperst (2002) yaitu Realibility, Assurance, Tangibles, Empathy, dan Responsiveness. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 35.246 orang pasien pengguna BPJS, Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deksriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan maka diketahui bahwa Kualitas Pelayanan Pada Poliklinik Di RSUP Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup berkualitas. Berdasarkan hasil konversi maka diketahui responden menjawab cukup berkualitas berjumlah 68 orang, atau rata-rata menjawab cukup baik dengan jumlah 68 orang atau 68 % dari jumlah responden, hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar responden menjawab bahwa kualitas pelayanan di RSUD khususnya pada Poliklinik sudah cukup berkualitas. Hal ini dikarenakan adanya informasi yang diberikan perawat kurang dapat menjelaskan kepada pasien, masih ada perawat yang bersikap tidak acuh dan tidak mau menjelaskan dengan baik kepada pasien, kemudian beberapa peralatan yang tidak lengkap sehingga jika pasien harus diperiksa dan alat tersebut tidak memadai maka aka nada rujukan ke RSUP Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau lainnya.