Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Unnes Law Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Pendidikan PKn Jurnal Abdimas Prakasa Dakara Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur
Prianto, Yuwono
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
TELAAH SOSIOLOGIS PENYEBAB PELANGGARAN PENGUASAAN TANAH DI LINGKUNGAN PESISIR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Prianto, Yuwono; Djaja, Benny; Farma Rahayu, Mella Ismelia; Aprilia, Indah Siti
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i2.9984.2021

Abstract

Cultivation in coastal area usually did for business activity purpose against the villagers without giving concern for the nature & ecosystem impact. Coastal area have high level of potential conflict either marine aspect nor land authorization. Misuse & violation against coastal area indicate by construction frequently founded along shoreline. Restricted ban against shoreline is a prohibition that require villagers to not build a construction long 100 meters from shoreline. The law against shoreline intend to protect the villagers from tsunami and environmental damage thru human behavior. South Lampung District have high potential level of tsunami by reason the location is close to Krakatau Mountain. In advance of Tsunami 2018 which rushed Banten & South Lampung District throw a big disadvantage and had public nor government attention. In fact, there are a lot of construction who violate shoreline regulation. This research using empiric method which elaborate with direct observation. Faced by the low government supervision reveal the low level of villagers legal awareness about obligations and social function of the land as well as urgency of the preservation of environmental functions on the coast.  Masyarakat wilayah pesisir kerap menggunakan pesisir untuk melakukan kegiatan usaha tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan & ekosistem. Wilayah pesisir rentan menjadi sumber konflik baik dari segi kelautan maupun penguasaan atas tanah wilayah pesisir. Penyalahgunaan & pelanggaran terhadap wilayah pesisir ditandai dengan kerap ditemukan bangunan yang berdiri di sepanjang pesisir yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP). Larangan mendirikan bangunan di sepanjang garis sempadan pantai adalah larangan terhadap masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di sepanjang 100 meter dari garis pantai. Peraturan mengenai Garis Sempadan Pantai sejatinya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya tsunami dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ulah manusia. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah yang rentan akan bahaya tsunami dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan Gunung Krakatau. Pada Tsunami 2018 silam, wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah yang terdampak bencana Tsunami Selat Sunda. Diketahui banyak ditemukan bangunan yang rusak akibat peristiwa Tsunami 2018 silam pada wilayah Lampung & Banten. Kerugian yang ditimbulkan oleh tsunami 2018 silam telah menarik perhatian publik & pemerintah. Fakta menunjukan bahwa banyaknya bangunan yang berdiri melanggar ketentuan GSP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melakukan pengumpulan data pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian terdapat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan adanya kesadaran hukum yang kurang memadai dari masyarakat wilayah pesisir.
IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA TERHADAP PERUNDUNGAN DI SEKOLAH INDONESIA Shasmita, Sylvia; Furguson, Felix; Amanda, Clara; Prianto, Yuwono
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora , dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v8i1.29342.2024

Abstract

Pancasila berperan penting dalam membangun karakter generasi bangsa dan negara, sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan dari tujuan tersebut dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia. Namun, pendidikan sekolah di Indonesia telah menggambarkan bahwa terjadinya krisis etika di lingkungan sekolah. Perundungan di sekolah Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2023. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perundungan, antara lain keinginan menjadi populer dan kekuasaan, kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji pengimplementasian nilai Pancasila dapat mencegah dan memberantas kasus perundungan sekolah di Indonesia dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoralitas. Penelitian ini dilaksanakan dengan penerapan metode yuridis normatif yang berlandas pada bahan pustaka. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman utama dalam membentuk karakter yang berkualitas dan bermoral, antara lain mengajarkan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, keaktifan partisipasi dalam mengambil keputusan, dan nilai keadilan sosial. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila tersebut harus ditaati oleh setiap siswa-siswi agar dapat memberantas dan mencegah perundungan yang terjadi di sekolah, serta meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia.
The Urgency of Legal Protection for Domestic Workers as Informal Workers Cheung, Sherlyn Nathalia; Prianto, Yuwono; Hardjono, Sheren
Unnes Law Journal Vol 9 No 1 (2023): Various Contemporary Issues on the Legal Protection, Justice, and Crime Managemen
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v9i1.62214

Abstract

One of the informal professions in Indonesia is a domestic worker. The problem is that domestic workers have not received maximum protection related to their wages, comfort and work safety which causes them belittled because the lack of their awareness about the rights they supposed to get. This article was made to examine the issues faced by domestic workers and what steps can be taken to improve the bargaining position of domestic workers. The research method used is empirical sociological, focusing on primary data and interviews, supported by secondary data. Data collection and analysis were carried out qualitatively by using Anthon F. Susanto model through the stages of data triangulation. The conclusion is that in Government Regulation Number 2 of 2015 there are no details regarding the rights of domestic workers and there are no laws protecting domestic workers so there are still many violations against domestic workers.
Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Kacamata Filsafat Hukum Menurut Suku Batak Toba Fatimatuzzahra, Fatimatuzzahra; Arrifa, Reisa; Prianto, Yuwono
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 2, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v2i2.3928

Abstract

Pernikahan antara orang yang berbeda agama merupakan masalah yang kompleks dan kontroversial di masyarakat kontemporer. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memeriksa pernikahan yang berbeda agama dari perspektif hukum dan filsafat. Dari sudut pandang hukum, analisis akan membahas hukum yang berlaku di berbagai negara, termasuk norma agama dan hukum positif yang mengatur pernikahan. Sebaliknya, analisis filsafat akan mempertimbangkan perdebatan etika dan moral yang berkaitan dengan kebebasan beragama, identitas, dan hubungan antarbudaya. Pernikahan yang berbeda agama sering kali menghadapi masalah dalam hal hukum, terutama di masyarakat yang memiliki norma agama tertentu. Pernikahan ini dilarang secara total di beberapa negara, tetapi diizinkan di lain dengan syarat tertentu. Dalam analisis ini, kami akan mempelajari bagaimana hukum dapat berfungsi untuk melindungi hak asasi individu dalam konteks pernikahan. Pernikahan yang berbeda agama menimbulkan pertanyaan filosofis.
Studi Filsafat Hukum mengenai Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Prianto, Yuwono; Chandra, Clarissa Mayella; Maharani, Shavira Ardita
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 2, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v2i2.3919

Abstract

Anak dalam pandangan hukum memiliki status yang berbeda dengan orang dewasa dikarenakan anak dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Filsafat hukum memberikan kerangka berpikir yang mendasar untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum, termasuk tindak pidana yang dilakukan anak. Tindak pidana yang dilakukan anak tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilihat dari perspektif filsafat hukum seperti aspek realism hukum, filsafat hukum kritis, filsafat hukum feminis, dan filsafat hukum keadilan. Dengan memahami dasar-dasar filsafat hukum, kita dapat melakukan pendekatan restoratif, penceggahan, perlindungan hukum, dan penanggulangan yang lebih baik dan lebih manusiawi dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor dan kebijakan yang dapat diambil mengenai tindak pidana yang dilakukan anak.
Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai Stella, Stella; Prianto, Yuwono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 7, No 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10460

Abstract

The purpose of the research is to analyze the effectiveness of compliance with the Environmental Law and the impact of administrative sanctions on companies violating river pollution regulations. The urgency of this research lies in the need to analyze the effectiveness of administrative sanctions in curbing environmental violations by textile companies, which cause river pollution in Indonesia, to provide a deterrent effect and raise awareness of the importance of maintaining environmental quality. The number of environmental violations by textile companies that cause river water pollution is the reason behind the preparation of this research. This is very important because scientific studies serve as an analysis and information for the general public and input for the government so that it can become a concentrated issue and achieve a quick and precise resolution. The type of this research is normative juridical. The novelty in the research that the author presents is the author's intention to understand the effects of the use of administrative sanctions. The results of this study indicate that the effectiveness of administrative sanctions is considered to provide a deterrent effect on the perpetrators/parties who pollute the river water. However, there is a need to further enhance the administrative sanctions given to achieve a more significant impact. Additionally, it is also noted that there is a need to improve the quality of supervision and the integrity of law enforcement officers to create better and more optimal environmental law enforcement. Tujuan penelitian untuk menganalisi efektifitas kepatuhan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan dampak sanksi administrasi terhadap perusahaan pelanggar pencemaran sungai. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis efektivitas sanksi administratif dalam menekan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tekstil, yang menyebabkan pencemaran sungai di Indonesia, untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan. Jumlah kasus pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tekstil yang menyebabkan tercemarnya air sungai menjadi alasan yang melatarbelakangi disusunnya penelitian ini, hal ini menjadi begitu penting sebab kajian ilmiah sebagai sebuah analisa dan informasi terhadap masyarakat umum dan masukan bagi pemerintah agar dapat menjadi sebuah isu yang terkonsentrasi sehingga dapat memperoleh penyelesaian yang cepat dan tepat. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Kebaruan dalam penelitian yang penulis angkat adalah penulis hendak mengetahui mengenai efek dari penggunaan sanksi administratif tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa efektivitas sanksi adnministratif dirasa cukup memberikan efek jera terhadap pelaku/pihak yang melakukan pencemaran air di sungai akan tetapi perlu ditingkatkan kembali mengenai sanksi andministratif yang diberikan agar lebih memberikan dampak yang signifikan, serta dalam hal ini turut juga menjadi suatu catatan di mana perlunya peningkatan kualitas pengawasan dan integritas aparat penegak hukum agar dapat tercipta penegakan hukum lingkungan yang lebih baik dan optimal.
Sosialisasi Mitigasi Bencana Tsunami melalui Permainan bagi Anak-anak Kampung Huntap Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Hutabarat, Rugun Romaida; Prianto, Yuwono; Rifurio, Muhammad Haikal; Devi, Devi; Aurelia, Jessica; Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban
Jurnal Abdimas Prakasa Dakara Vol. 5 No. 1 (2025): Inovasi Edukatif dan Teknologi Partisipatif untuk Pemberdayaan Komunitas dalam
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37640/japd.v5i1.2273

Abstract

Anak-anak penyintas tsunami Selat Sunda 2018 yang tinggal di Kampung Huntap Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, masih menghadapi trauma psikologis dan kurangnya pemahaman tentang mitigasi bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak terhadap risiko tsunami melalui pendekatan permainan edukatif yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Metode pelaksanaan mencakup tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan kegiatan berbasis permainan (seperti simbol bencana, lagu tsunami, lapbook, dan petak jongkok), serta evaluasi melalui observasi dan diskusi tim. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anak-anak menunjukkan respon aktif dan antusias, cepat memahami pesan mitigasi, serta mengalami peningkatan pemahaman tentang tindakan saat terjadi bencana. Kesimpulannya, pendekatan sosialisasi berbasis permainan terbukti efektif sebagai media pendidikan kebencanaan sekaligus sarana trauma healing yang menyenangkan, relevan dengan prinsip perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional.
Demonstrations as an essential component of the democratic system Prianto, Yuwono; Nadilatasya, Putri Meilika; Nuzan, Namira Diffany; Burnama, Yustince
Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 6, No 2 (2025): October 2025
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jppkn.v6i2.99441

Abstract

Democracy, as a system of government based on popular sovereignty, places freedom of expression as a fundamental right of every citizen. One tangible manifestation of this right is demonstrations, which serve as an essential means of channeling public aspirations toward government policies. This study aims to analyze the role of demonstrations as an essential element in strengthening Indonesia’s democratic system. The research employs a normative juridical method with a legal-philosophical and literature-based approach. The findings indicate that demonstrations play a strategic role in balancing the relationship between state authority and public participation while reinforcing democratic legitimacy. However, demonstrations often create tension between freedom of expression and public order, necessitating proportional legal regulations grounded in substantive justice. Drawing on the theories of John Stuart Mill, John Locke, and Gustav Radbruch, demonstrations should ideally be conducted peacefully, rationally, and responsibly to maintain harmony between citizens’ rights and the public interest. Therefore, demonstrations must be regarded not as a threat but as a vital pillar of constitutional democracy in Indonesia
Co-Authors Amanda, Clara Andrew Winata, Christopher Aprilia, Indah Siti arrifa, Reisa Aurelia, Jessica Burnama, Yustince Chandra, Clarissa Mayella Cheung, Sherlyn Nathalia Christian Alexsander, Cevin Devi Devi, Devi Djaja, Benny Faradiba, Nadya Farma Rahayu, Mella Ismelia Fatimatuzzahra Fatimatuzzahra Furguson, Felix Hardjono, Sheren Hutabarat, Rugun Romaida Maharani, Shavira Ardita Nadilatasya, Putri Meilika Nuzan, Namira Diffany Rifurio, Muhammad Haikal Shasmita, Sylvia STELLA STELLA Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban