Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Law_Jurnal

KEKUASAAN ORANG TUA ATAS HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DAN ASPEK PIDANA ATAS PENYELEWENGANNYA Suryani, Dewi Ervina; Lubis, Fauziah; Harahap, Mhd. Yadi
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8334

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgelijk Wetboek/BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta aspek pidana atas penyelewengannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Masa kini menjadi hal yang lumrah ketika anak yang masih di bawah umur memiliki harta sendiri. Namun, di sisi lain secara yuridis anak dianggap belum mampu bertanggung jawab atas harta miliknya. Oleh sebab itu, hukum perdata memberikan kekuasaan kepada orang tua untuk mengurus harta anak yang masih di bawah umur. Namun kekuasaan ini berpotensi diselewengkan sehingga merugikan anak. Jenis penilitian ini adalah yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan asas kepentingan terbaik bagi anak di dalam pasal 48 UU Perkawinan selaras dengan UU Perlindungan Anak sebagai lex specialist, sehingga menjadi dasar pertanggung jawaban pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan atas harta anak yang masih di bawah umur. Hal ini merupakan bentuk perkembangan hukum perdata, meskipun tidak diikuti dengan perumusan sanksi hukum. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah dan badan legislatif untuk menambahkan satu pasal baru di dalam UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan penyelewengan kekuasaan orang tua atas harta anak yang masih di bawah umur.
MAQASID, KEWARGAAN, DAN PUBLIC REASON: DEALEKTIKA SYARIAH DAN NEGARA-BANGSA PERSPEKTIF ABDULLAHI AHMED AN-NA‘IM Hasibuan, Hamka Husein; Harahap, Mhd. Yadi; Sukiati, Sukiati; Asiah, Nur
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8335

Abstract

Artikel ini merupakan studi terhadap dialektika relasi antara syariah dan negara-bangsa dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Na‘im, dengan fokus pada isu kewargaan (citizenship), maqaṣid, dan public reason. Lahirnya negara-bangsa modern (nation-state) dengan prinsip kesetaraan kewargaan dipandang problematik ketika dihadapkan dengan syariah historis yang menyisakan diferensiasi status sosial-keagamaan. Melalui penelitian normatif dengan pendekatan filosofis terhadap karya-karya utama An-Na‘im, studi ini menemukan bahwa An-Na‘im menolak baik model penyatuan agama dan negara maupun sekularisme yang menyingkirkan agama dari ruang publik. Ia mengajukan format alternatif berupa keterpisahan agama dan negara sebagai institusi formal di satu sisi, sekaligus keterhubungan agama dengan politik melalui mekanisme nalar publik (public reason) dalam bingkai konstitusionalisme dan hak asasi manusia, di sisi yang lain. Dalam kerangka tersebut, maqaṣid  diposisikan sebagai mediator normatif yang menerjemahkan nilai-nilai universal syariah: keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, ke dalam kebijakan publik dan standar kewargaan secara inklusif. Studi ini juga mengkritik corak maqaṣid utilitarian yang berorientasi pada kemanfaatan terbesar, karena berpotensi melanggengkan eksklusi terhadap kelompok minoritas. Dengan menafsirkan maqaṣid dalam paradigma HAM, An-Na‘im menawarkan model relasi syariah-negara yang kompatibel dengan prinsip kewargaan ala negara-bangsa (nation-state).