-, Fitriyah -
Unknown Affiliation

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

NETRALITAS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA PEMILU 2019 ( STUDI SATUAN PEMBEKALAN DAN ANGKUTAN MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT ) Alviana, Woro Cesar; Hidayat, nur -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Netralitas militer sering dianggap sebagai strategi kebijakan yang dapat membantu negara menjaga stabilitas dan menghindari dampak negatif dari keterlibatan langsung dalam konflik. Namun, kebijakan ini juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam hal keamanan nasional dan ketahanan terhadap potensi ancaman. Netralitas militer pada pemilu merupakan salah satu elemen kunci dalam membangun demokrasi yang stabil dan kuat serta menjamin bahwa kekuatan militer tidak memihak atau tidak memanipulasi proses politik untuk kepentingan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat pada Pemilu 2019 melalui analisis civil military relation Hungtington melalu objective civilian control dengan indikator yang digunakan yaitu dapat menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada pemilu 2019 sudah berjalan cukup baik, namun ada beberapa oknum yang tidak bersifat netral. Hal ini menjadi konsen penuh, karena sesuai dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku, seorang Prajurit wajib bersikap netral dan dapat menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik. Namun tidak sedikit juga parjurit yang mempertahankan sikap netral disegala kondisi.
PENGELOLAAN PRAKTIK PARKIR ILEGAL DI KECAMATAN TEMBALANG (STUDI KASUS KAWASAN UNIVERSITAS DIPONEGORO) Mahardita, Panglima Ababil; -, Fitriyah -; setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Praktik parkir ilegal di Kecamatan Tembalang yang dalam kasus ini berada di Kawasan Universitas Diponegoro. Parkir liar menjadi masalah serius yang mempengaruhi kenyamanan dan keamanan Masyarakat, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan (E-Parking) dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 untuk menaggulangi praktik parkir liar, Tindakan premanisme dari para juru parkir masih saja menyebar di kawasan Kecamatan Tembalang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan serta peran dari pemerintah dan para Stakeholder terkait praktik parkir liar. Penelitian ini menggunakan teori kebijakkan publik dan pemangku kepentingan yang dikembangkan oleh Carl Friedrich, Alttya Kawengian, Budimanta, et al. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekataan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya kebijakan (E-Parking) menimbulkan perilaku baru dalam bentuk tindak premanisme parkir liar, di mana pelaku premanisme parkir liar kini sering kali mengatasnamakan kebijakan pemerintah untuk melakukan pungutan liar, pelaku premanisme memanfaatkan celah yang ada untuk mengeksploitasi situasi tersebut, sehingga tantangan baru muncul bagi pemerintah dalam menegakkan hukum dan menciptakan lingkungan parkir yang aman dan tertib di Kecamatan Tembalang, Semarang
ANALISIS KEKALAHAN PETAHANA DPRD KLATEN BONDAN ZAKARIA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 Prakosa, Fandy Faisal; -, Fitriyah -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The dominance of the PDI-P in Klaten Regency has caused fierce competition from the PDIP party in the 2019 election contest. This caused the phenomenon of Bondan Zakaria's defeat in the 2019 Klaten Legislative Local Election. The phenomenon of Bondan Zakaria's defeat is interesting because Bondan Zakaria's status as an incumbent was defeated by newcomers, even more so from the same party, namely from the PDIP party. Logically, as an incumbent, he has a greater chance of winning the Legislative Election than a newcomer. This study uses qualitative methods and political strategy approaches by Henry Mintzberg (1998). The findings of the problems in this study were developed using a strategic approach as a plan, pattern, position, tactic, and perspective. The results of field findings showed that Bondan Zakaria's defeat was caused by the failure of the vote acquisition target as a failure of the plan, the turmoil of the internal dynamics of Bondan Zakaria's winning team, the dispute over the opponent's tactics faced by Bondan Zakaria, and Bondan Zakaria's position and perspective as the incumbent of the Klaten DPRD that were not utilized. In this study, the author also recommends improvements in enriching arguments through various subjects as research improvements
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Lokal Industri Mebel Di Kabupaten Jepara Nur Farikhah, Nayunda Anis; -, Fitriyah -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini difokuskan terhadap pembahasan mengenai implementasi Perda Kabupaten Jepara No. 02 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Potensi Lokal Industri Mebel di Jepara. Kebijakan tersebut berjalan dari tahun 2014 hingga saat ini sebagai bentuk kehadiran Pemda Jepara terhadap kehadirannya pada pengusaha mebel di Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengembangan potensi lokal industri mebel di Jepara. Penggambaran dan analisis permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pencapaian tujuan dalam perda ini serta analisis faktor dengan adopsi implementasi kebijakan oleh George Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemda Jepara pada aspek perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan. Perlindungan mencakupi penyediaan fasilitas, bantuan pemasaran, dan hukum. Pemberdayaan meliputi pelatihan dan pendampingan modal usaha. Pembinaan meliputi pendampingan sertifikasi dan konsultasi usaha. Kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah belum dirasakan kebermanfaatannya oleh pengusaha mebel di Jepara pada aspek perlindungan dan pemberdayaan. Dalam penelitian ini juga ditemukan faktor penghambat berupa komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Sedangkan faktor pendukung berupa adanya kesadaran disposisi dengan baik. Implementasi Perda Jepara No. 02 Tahun 2014 oleh Pemda Jepara dapat dinyatakan sebagai implementasi yang tidak berhasil dan perlu adanya perbaikan pada aspek pemberdayaan sehingga implementasinya berjalan secara relevan dengan tujuan perda tersebut
DOMINASI OLIGARKI DAN POLITIK DINASTI DALAM KANDIDASI KEPALA DAERAH OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 Riawan, Oktavia Deta; -, Fitriyah -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dominasi oligarki dan politik dinasti dalam proses kandidasi Pilkada Kota Surakarta 2020 oleh PDI Perjuangan. Meskipun Achmad Purnomo terpilih secara bottom-up di tingkat kota, Gibran Rakabuming Raka yang berlatar belakang politik dinasti dipilih sebagai calon final melalui mekanisme tertutup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa sentralisasi kekuasaan dalam PDI Perjuangan, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, memungkinkan dominasi oligarki dan politik patronase. Dukungan terhadap pencalonan Gibran dinilai sebagai bentuk balas budi atas kemenangan Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Kesimpulannya, proses kandidasi yang sentralistik dan tertutup memperkuat pengaruh oligarki dan politik dinasti dalam pengambilan keputusan partai. Penelitian ini merekomendasikan reformasi mekanisme kandidasi partai politik agar lebih transparan dan demokratis.
TATA KELOLA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PADA SEKTOR PARIWISATA: STUDI WISATA DIENG Fitriani, Valeriana Aldiva; -, Fitriyah -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keselamatan dan keamanana wisata merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pada umumnya, wisata yang memiliki risiko tinggi memiliki daya tarik lebih bagi wisatawan. Wisata Dieng yang berada di dataran tinggi dan daerah gunung api memerlukan manajemen risiko terstruktur. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk yang mungkin muncul dari segala potensi risiko. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami tata kelola dalam keselamatan dan keamanan destinasi Wisata Dieng. Hal ini tidak hanya merujuk pada keselamatan wisatawan, tapi memandang lebih jauh dari perspektif pengelola hingga pengendali kebijakan. Setiap perspektif mesti dianalisis lebih dalam untuk melihat seberapa bekerjanya tolak ukur hingga legal standing yang dipakai dalam tata kelola keselamatan dan keamanan Wisata Dieng. Data diperoleh dari wawancara mendalam untuk mengumpulkan informasi utuh, jelas dan lengkap kepada aktor-aktor pengelola Wisata Dieng. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keselamatan dan keamanan Wisata Dieng diselenggarakan dengan mengidentifikasi risiko, menyusun prosedur, menciptakan respon tanggap darurat dalam penangan kecelakaan, memberlakukan aturan, menggandeng media untuk menyebarluaskan informasi aktual, dan menyusun pemulihan pasca terjadinya bencana atau kecelakaan.
Penerpan Aplikasi “Si D'nOK” Sebagai Sarana Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan Kota Semarang Ahinbi, Firdaus Ahmad; marlina, neny -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Si D'nOk (sistem informasi dokumen kependudukan online) adalah aplikasi layanan mobile untuk layanan administrasi kependudukan. Aplikasi Si D’nOk untuk memberikan kemudahan dalam layanan pengurusan dokumen kependudukan secara digital, yakni cepat, akurat dan transparan bagi seluruh warga Kota Semarang. Layanan melalui aplikasi Si D'nOk mencakup layanan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, akta kematian, KIA (Kartu Tanda Penduduk Anak), migrasi tempat tinggal dan kedatangan tempat tinggal, akta cerai dan akta kawin. Penelitian ini mengevaluasi penerapan Aplikasi "Si D'nOK" sebagai sarana pelayanan administrasi kependudukan di Kota Semarang, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi ini mampu menyediakan layanan secara daring dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengguna. Aplikasi "Si D'nOK" dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara online, mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil Kota Semarang, dan menekan biaya pelayanan. Dari hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Dukcapil dan pengguna aplikasi, ditemukan bahwa meskipun aplikasi ini telah berhasil memanfaatkan data kependudukan secara efektif dan mempercepat beberapa proses pengajuan dokumen, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya online. Pengguna masih perlu datang ke kantor Dispendukcapil untuk beberapa jenis layanan, seperti legalisir akta dan permohonan kutipan kedua akta kematian. Temuan lain menunjukkan bahwa meskipun aplikasi ini memberikan kenyamanan dan transparansi melalui notifikasi email dari Dukcapil setelah pengajuan dokumen, masih terdapat kendala yang menghambat efektivitas penggunaannya. Kendala utama yang dihadapi pengguna meliputi kurangnya tutorial atau panduan dalam aplikasi, tidak adanya call center khusus untuk memberikan dukungan, dan masalah teknis seperti bug atau error dalam fitur upload berkas. Hal ini menyebabkan beberapa pengguna harus beralih ke website Si D'nOK atau datang langsung ke kantor Dispendukcapil, yang bertentangan dengan tujuan aplikasi untuk mengurangi kunjungan fisik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan layanan aplikasi. Pertama, menambahkan tutorial atau panduan yang lebih jelas dalam aplikasi akan membantu pengguna baru dalam mengoperasikan aplikasi dengan lebih baik. Kedua, penambahan fitur call center khusus Si D'nOK akan meningkatkan ketersediaan dukungan bagi pengguna. Ketiga, perbaikan fitur upload berkas dan pembaruan status proses pengajuan secara real-time akan meningkatkan efisiensi penggunaan aplikasi dan meminimalkan kebutuhan untuk menggunakan alternatif seperti website atau kunjungan langsung ke kantor. Dengan penerapan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan Aplikasi "Si D'nOK" dapat semakin berkembang dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Perbaikan ini juga penting untuk menjaga relevansi aplikasi, memastikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan daring dari Dukcapil Kota Semarang
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PROMOSI PARIWISATA MELALUI APLIKASI “YUH PLESIR KEBUMEN” OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN Lestari, Yunita Dwi; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi diyakini dapat meningkatkan kinerja pemerintah sehingga memungkinkan semua kegiatan dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen menerapkan e-government dengan memanfaatkan inovasi pelayanan public berbasis android sebagai media promosi pariwisata yaitu aplikasi “Yuh Plesir Kebumen”. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penerapan e-government dalam promosi pariwisata dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam penerapan e-government melalui aplikasi “Yuh Plesir Kebumen”. Teori yang digunakan teori efektivitas oleh Sondang P. Siagian (2015: 20-21) dan penerapan egovernment dalam promosi pariwisata. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi pusataka. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerapan e-government dalam promosi pariwisata melalui aplikasi “Yuh Plesir Kebumen” oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen belum cukup efektif jika diukur berdasarkan Teori Efektiviitas yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2015: 20-21). Hal ini karena ada beberapa kekurangan yaitu keterbatasan SDM, transparansi anggaran, sarana dan prasarana dan tidak ada target waktu. Terdapat hambatan yaitu ketidakmampuan birokrasi, literasi digital rendah, tidak terbiasa menggunakan teknologi dan juga banyak provider yang tersedia namun tidak semua daerah di Kebumen bisa menggunakan provider tersebut serta tidak ada pemeliharaan dan pengembangan aplikasi secara serius dari pihak terkait. Kesimpulannya penerapan e-government dalam promosi pariwisata melalui aplikasi “Yuh Plesir Kebumen” belum cukup efektif karena tidak ada pelatihan khusus dan tambahan keterampilan dari pihak pengelola, anggaran tidak mampu diserap, sarana dan prasarana yang belum memadai serta tidak ada target waktu khusus. Selain itu juga ada faktor dari ketidakmampuan birokrasi, literasi digital rendah dan banyak provider namun tidak semua provider dapat diakses di wilayah Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan khusus dan tambahan keterampilan, sosialisasi yang intensif dan peningkatan kualitas dari dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
EVALUASI KEBIJAKAN KPK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus: Program Monitoring Center for Prevention) Hartanto, Edy -; Adnan, muhammad -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu inisiatif KPK dalam pemberantasan korupsi di daerah adalah Program Monitoring Center for Prevention (MCP). Program MCP diluncurkan dengan tujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola, agar praktik korupsi yang masif di daerah dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program MCP dengan mengunakan kerangka kerja Public Impact Fundamental (PIF). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program MCP telah berjalan dengan baik. Program ini telah memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik, meningkatnya penerimaan daerah, serta meningkatnya jumlah aset daerah yang terkelola dan tersertifikasi. Meski demikian, pelaksanaan Program MCP tidak lepas dari berbagai hambatan. Pada aspek internal, KPK menghadapi hambatan minimnya sumber daya manusia, hambatan kondisi geografis daerah, hambatan kelengkapan dokumen laporan. Pada aspek eksternal, pemda menghadap hambatan yang lebih kompleks seperti, komitmen politik kepala daerah yang rendah, rentan adanya politisasi, minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, minimnya anggaran, kendala infrastruktur teknologi, kendala geografis, serta kendala perbedaan persepsi terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi pelaporan. Pada akhirnya, Program MCP tidak dapat dijadikan jaminan bahwa skor tinggi di suatu daerah berarti tidak ada korupsi, ataupun sebaliknya. Meski belum mampu mereduksi praktik korupsi yang masih masif di daerah, adanya Program MCP membuat pelaksanaan rencana aksi di daerah dapat dimonitoring dan nilai secara berkala, sehingga akan dapat terpetakan pemerintah daerah mana yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi mana yang tidak. Dari pemetaan tersebut akan memudahkan KPK untuk memfokuskan pendampingan pada daerah-daerah yang tata kelolanya masih buruk, sehingga perbaikan bisa lebih fokus dan terarah. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktik korupsi di daerah secara signifikan
MODAL SOSIAL DALAM KEPEMIMPINAN WALIKOTA SURAKARTA GIBRAN RAKABUMING RAKA: STUDI POLITIK DINASTI Ahmalia, Aida Fitris; -, Fitriyah -; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinasti politik telah mewarnai demokrasi di Indonesia. Dalam Pilkada 2020 lalu, Kota Surakarta muncul tokoh baru yang tampil dalam Pemilihan Walikota Surakarta yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Putra Sulung dari Presiden RI Joko Widodo. Proses pencalonan hingga kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta 2020 tidak terlepas dari modal sosial yang dimilikinya melalui relasi kekeluargaannya dengan Jokowi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat peran modal sosial yang dimiliki Gibran terhadap kepemimpinannya sebagai Walikota Surakarta dan meneliti sumber modal sosial Gibran. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan dokumetasi. Hasil dari penelitian ini adalah modal sosial Gibran berasal dari dinasti politik Jokowi sehingga mampu menaikkan elektabilitasnya sebagai tokoh publik. Bentuk dinasti politik yang Jokowi bangun adalah octopus dynasty. Dinasti politik Joko Widodo ini berpengaruh terhadap kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta selama dua tahun kepemimpinan. Jaringan kekeluargaan Jokowi diindikasikan adanya praktik politik gentong babi oleh Jokowi terhadap Kota Surakarta yang mampu meningkatkan elektabilitas Gibran sebagai Walikota Surakarta. Praktik politik distribusi berupa politik gentong babi ini digunakan untuk membingkai citra Gibran sebelum namanya dinaikkan menjadi Calon Wakil Presiden RI pada Pemilu 2024