-, Fitriyah -
Unknown Affiliation

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

DOMINASI OLIGARKI DAN POLITIK DINASTI DALAM KANDIDASI KEPALA DAERAH OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 Riawan, Oktavia Deta; -, Fitriyah -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dominasi oligarki dan politik dinasti dalam proses kandidasi Pilkada Kota Surakarta 2020 oleh PDI Perjuangan. Meskipun Achmad Purnomo terpilih secara bottom-up di tingkat kota, Gibran Rakabuming Raka yang berlatar belakang politik dinasti dipilih sebagai calon final melalui mekanisme tertutup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa sentralisasi kekuasaan dalam PDI Perjuangan, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, memungkinkan dominasi oligarki dan politik patronase. Dukungan terhadap pencalonan Gibran dinilai sebagai bentuk balas budi atas kemenangan Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Kesimpulannya, proses kandidasi yang sentralistik dan tertutup memperkuat pengaruh oligarki dan politik dinasti dalam pengambilan keputusan partai. Penelitian ini merekomendasikan reformasi mekanisme kandidasi partai politik agar lebih transparan dan demokratis.
TATA KELOLA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PADA SEKTOR PARIWISATA: STUDI WISATA DIENG Fitriani, Valeriana Aldiva; -, Fitriyah -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keselamatan dan keamanana wisata merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pada umumnya, wisata yang memiliki risiko tinggi memiliki daya tarik lebih bagi wisatawan. Wisata Dieng yang berada di dataran tinggi dan daerah gunung api memerlukan manajemen risiko terstruktur. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk yang mungkin muncul dari segala potensi risiko. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami tata kelola dalam keselamatan dan keamanan destinasi Wisata Dieng. Hal ini tidak hanya merujuk pada keselamatan wisatawan, tapi memandang lebih jauh dari perspektif pengelola hingga pengendali kebijakan. Setiap perspektif mesti dianalisis lebih dalam untuk melihat seberapa bekerjanya tolak ukur hingga legal standing yang dipakai dalam tata kelola keselamatan dan keamanan Wisata Dieng. Data diperoleh dari wawancara mendalam untuk mengumpulkan informasi utuh, jelas dan lengkap kepada aktor-aktor pengelola Wisata Dieng. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keselamatan dan keamanan Wisata Dieng diselenggarakan dengan mengidentifikasi risiko, menyusun prosedur, menciptakan respon tanggap darurat dalam penangan kecelakaan, memberlakukan aturan, menggandeng media untuk menyebarluaskan informasi aktual, dan menyusun pemulihan pasca terjadinya bencana atau kecelakaan.
Penerpan Aplikasi “Si D'nOK” Sebagai Sarana Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan Kota Semarang Ahinbi, Firdaus Ahmad; marlina, neny -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Si D'nOk (sistem informasi dokumen kependudukan online) adalah aplikasi layanan mobile untuk layanan administrasi kependudukan. Aplikasi Si D’nOk untuk memberikan kemudahan dalam layanan pengurusan dokumen kependudukan secara digital, yakni cepat, akurat dan transparan bagi seluruh warga Kota Semarang. Layanan melalui aplikasi Si D'nOk mencakup layanan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, akta kematian, KIA (Kartu Tanda Penduduk Anak), migrasi tempat tinggal dan kedatangan tempat tinggal, akta cerai dan akta kawin. Penelitian ini mengevaluasi penerapan Aplikasi "Si D'nOK" sebagai sarana pelayanan administrasi kependudukan di Kota Semarang, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi ini mampu menyediakan layanan secara daring dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengguna. Aplikasi "Si D'nOK" dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara online, mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil Kota Semarang, dan menekan biaya pelayanan. Dari hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Dukcapil dan pengguna aplikasi, ditemukan bahwa meskipun aplikasi ini telah berhasil memanfaatkan data kependudukan secara efektif dan mempercepat beberapa proses pengajuan dokumen, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya online. Pengguna masih perlu datang ke kantor Dispendukcapil untuk beberapa jenis layanan, seperti legalisir akta dan permohonan kutipan kedua akta kematian. Temuan lain menunjukkan bahwa meskipun aplikasi ini memberikan kenyamanan dan transparansi melalui notifikasi email dari Dukcapil setelah pengajuan dokumen, masih terdapat kendala yang menghambat efektivitas penggunaannya. Kendala utama yang dihadapi pengguna meliputi kurangnya tutorial atau panduan dalam aplikasi, tidak adanya call center khusus untuk memberikan dukungan, dan masalah teknis seperti bug atau error dalam fitur upload berkas. Hal ini menyebabkan beberapa pengguna harus beralih ke website Si D'nOK atau datang langsung ke kantor Dispendukcapil, yang bertentangan dengan tujuan aplikasi untuk mengurangi kunjungan fisik. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan layanan aplikasi. Pertama, menambahkan tutorial atau panduan yang lebih jelas dalam aplikasi akan membantu pengguna baru dalam mengoperasikan aplikasi dengan lebih baik. Kedua, penambahan fitur call center khusus Si D'nOK akan meningkatkan ketersediaan dukungan bagi pengguna. Ketiga, perbaikan fitur upload berkas dan pembaruan status proses pengajuan secara real-time akan meningkatkan efisiensi penggunaan aplikasi dan meminimalkan kebutuhan untuk menggunakan alternatif seperti website atau kunjungan langsung ke kantor. Dengan penerapan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan Aplikasi "Si D'nOK" dapat semakin berkembang dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Perbaikan ini juga penting untuk menjaga relevansi aplikasi, memastikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan daring dari Dukcapil Kota Semarang
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PROMOSI PARIWISATA MELALUI APLIKASI “YUH PLESIR KEBUMEN” OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN Lestari, Yunita Dwi; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi diyakini dapat meningkatkan kinerja pemerintah sehingga memungkinkan semua kegiatan dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen menerapkan e-government dengan memanfaatkan inovasi pelayanan public berbasis android sebagai media promosi pariwisata yaitu aplikasi “Yuh Plesir Kebumen”. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penerapan e-government dalam promosi pariwisata dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam penerapan e-government melalui aplikasi “Yuh Plesir Kebumen”. Teori yang digunakan teori efektivitas oleh Sondang P. Siagian (2015: 20-21) dan penerapan egovernment dalam promosi pariwisata. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi pusataka. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerapan e-government dalam promosi pariwisata melalui aplikasi “Yuh Plesir Kebumen” oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen belum cukup efektif jika diukur berdasarkan Teori Efektiviitas yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2015: 20-21). Hal ini karena ada beberapa kekurangan yaitu keterbatasan SDM, transparansi anggaran, sarana dan prasarana dan tidak ada target waktu. Terdapat hambatan yaitu ketidakmampuan birokrasi, literasi digital rendah, tidak terbiasa menggunakan teknologi dan juga banyak provider yang tersedia namun tidak semua daerah di Kebumen bisa menggunakan provider tersebut serta tidak ada pemeliharaan dan pengembangan aplikasi secara serius dari pihak terkait. Kesimpulannya penerapan e-government dalam promosi pariwisata melalui aplikasi “Yuh Plesir Kebumen” belum cukup efektif karena tidak ada pelatihan khusus dan tambahan keterampilan dari pihak pengelola, anggaran tidak mampu diserap, sarana dan prasarana yang belum memadai serta tidak ada target waktu khusus. Selain itu juga ada faktor dari ketidakmampuan birokrasi, literasi digital rendah dan banyak provider namun tidak semua provider dapat diakses di wilayah Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan khusus dan tambahan keterampilan, sosialisasi yang intensif dan peningkatan kualitas dari dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
EVALUASI KEBIJAKAN KPK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus: Program Monitoring Center for Prevention) Hartanto, Edy -; Adnan, muhammad -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu inisiatif KPK dalam pemberantasan korupsi di daerah adalah Program Monitoring Center for Prevention (MCP). Program MCP diluncurkan dengan tujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola, agar praktik korupsi yang masif di daerah dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program MCP dengan mengunakan kerangka kerja Public Impact Fundamental (PIF). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program MCP telah berjalan dengan baik. Program ini telah memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik, meningkatnya penerimaan daerah, serta meningkatnya jumlah aset daerah yang terkelola dan tersertifikasi. Meski demikian, pelaksanaan Program MCP tidak lepas dari berbagai hambatan. Pada aspek internal, KPK menghadapi hambatan minimnya sumber daya manusia, hambatan kondisi geografis daerah, hambatan kelengkapan dokumen laporan. Pada aspek eksternal, pemda menghadap hambatan yang lebih kompleks seperti, komitmen politik kepala daerah yang rendah, rentan adanya politisasi, minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, minimnya anggaran, kendala infrastruktur teknologi, kendala geografis, serta kendala perbedaan persepsi terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi pelaporan. Pada akhirnya, Program MCP tidak dapat dijadikan jaminan bahwa skor tinggi di suatu daerah berarti tidak ada korupsi, ataupun sebaliknya. Meski belum mampu mereduksi praktik korupsi yang masih masif di daerah, adanya Program MCP membuat pelaksanaan rencana aksi di daerah dapat dimonitoring dan nilai secara berkala, sehingga akan dapat terpetakan pemerintah daerah mana yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi mana yang tidak. Dari pemetaan tersebut akan memudahkan KPK untuk memfokuskan pendampingan pada daerah-daerah yang tata kelolanya masih buruk, sehingga perbaikan bisa lebih fokus dan terarah. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktik korupsi di daerah secara signifikan
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati Tahun 2023 (Studi Penelitian Unit layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Febrianto, Muhammad Aziz; Herawati, Nunik Retno; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di unit pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati pada Tahun 2023 dengan studi penelitian pada Unit Layanan Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil. Untuk menganalisnya, penelitian ini menggunakan metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan memakai instrumen pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengenai pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Variabel dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi: persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, kesesuaian produk spesifikasi dan jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukakan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan di unit layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati telah tergolong dalam kategori mutu pelayanan Sangat Baik dengan nilai indeks kepuasan masyarakat mencapai 89,97.
PENDEKATAN WHOLE OF GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BATANG Hibatullah, Mohamad Naufal; -, Fitriyah -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Batang Regency Government is one of the regions that is able to implement the Public Service Mall policy as a real form of collaborative government. The collaboration process involves various parties such as OPD, both vertical and horizontal. The Batang Regency Government is able to implement the Public Service Mall well as proven by the results of previous research, achievements and achievements that have been achieved. This research is aimed at explaining the implementation of Whole of Government in licensing services, as well as analyzing what are the obstacles and incentives for implementing Whole of Government in the Batang Regency Public Service Mall using Sudrajat's theory, namely the application of the Whole of Government approach with 4 (four) indicators, and challenges general in implementing Whole of Government with 3 (three) indicators. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The information and data obtained were obtained through interviews and documentation. Apart from that, to support the research results, this research also uses literature studies through newspapers, scientific journals, and the internet and important documents that support the research. The selection of informants used purposive sampling technique. The data analysis techniques in this research involve organizing data, identifying, presenting data and drawing conclusions. The results of this research show that the implementation of the Whole of Government approach in the Batang Regency Public Service Mall is based on seven indicators that can influence the success of implementing the Whole of Government approach, there are five indicators that have been implemented well and there are two indicators that have not been implemented well. The five indicators that have been implemented well and are also driving factors for the implementation of Whole of Government are strengthening coordination between institutions, social coalitions, human and institutional resource capacity, cultural and organizational values, and leadership. Meanwhile, two factors that have not been implemented properly and are also inhibiting factors in implementing Whole of Government are the absence of a special coordinating institution and task force to assist the coordination process. The implementation of the Whole of Government approach in the Batang Regency Public Service Mall shows that not all indicators of good public service can be met, so it is not yet optimal. In general, DPMPTSP as the coordinator of Public Service Mall organizers has been able to carry out in accordance with the indicators according to Sudrajat's theory. Regarding the shortcomings found, the author recommends a suggestion, namely that in the future the coordinator can form a special coordinating institution and task force as a permanent system in establishing and maintaining coordination with agencies in the Batang Regency Public Service Mall
HUBUNGAN CALON KEPALA DESA DAN BOTOH DALAM PILKADES DLIMOYO NGADIREJO TEMANGGUNG TAHUN 2020 Wuryani, Dhea -; -, Fitriyah -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang upaya pemenangan kandidat yang dilakukan oleh Botoh dan klientelisme yang terjadi antara Cakades, Botoh, dan Masyarakat pemilih pada proses Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020. Botoh berperan penting dalam keterpilihan Saryono sebagai Cakades terpilih. Dalam proses tersebut, Botoh bertindak sebagai perantara yang memobilisasi dukungan masyarakat melalui berbagai strategi lokal (tahlilan, ngendong, jagongan, dan penyediaan makanan gratis, serta janji materi dengan penyewaan maupun pemberian lahan bengkok kades). Praktik tersebut mencerminkan hubungan klientelisme, di mana dukungan elektoral diperoleh melalui pertukaran manfaat material antara kandidat dan pemilih (Aspinall & Berenschot, 2019). Saryono berhasil mengalahkan dua kandidat lainnya, yaitu Dalyanto selaku petahana dan Tumari selaku penantang baru. Penelitian ini menggunakan Teori Klientelisme dari Edward Aspinall & Ward Berenschot (2019) serta Teori Politik Uang dari Edward Aspinall & Mada Sukmajati. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkades Dlimoyo 2020 tidak hanya menampilkan dinamika hubungan patron-klien pra-pilkades, tetapi juga perubahan hubungan pasca-pilkades. Hubungan patronklien dalam Pilkades Dlimoyo berbeda dari konsep aslinnya. Scott menemukan hubungan patron-klien pada Masyarakat petani (hubungan ekonomi) yang sifatnya sebagai hubungan diadik, resipokral, sukarela dan berdurasi panjang. Dalam konteks hubungan cakades dan botoh Pilkades hubungan tersebut hanya diadik dan sukarela yang masih ada, aspek durasi dan resipokral berubah karena hubungan yang terjalin sebelumnya tidak berkelanjutan dan mengalami kerenggangan