-, Fitriyah -
Unknown Affiliation

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati Tahun 2023 (Studi Penelitian Unit layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Febrianto, Muhammad Aziz; Herawati, Nunik Retno; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di unit pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati pada Tahun 2023 dengan studi penelitian pada Unit Layanan Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil. Untuk menganalisnya, penelitian ini menggunakan metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan memakai instrumen pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengenai pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Variabel dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi: persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, kesesuaian produk spesifikasi dan jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukakan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan di unit layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati telah tergolong dalam kategori mutu pelayanan Sangat Baik dengan nilai indeks kepuasan masyarakat mencapai 89,97.
PENDEKATAN WHOLE OF GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BATANG Hibatullah, Mohamad Naufal; -, Fitriyah -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Batang Regency Government is one of the regions that is able to implement the Public Service Mall policy as a real form of collaborative government. The collaboration process involves various parties such as OPD, both vertical and horizontal. The Batang Regency Government is able to implement the Public Service Mall well as proven by the results of previous research, achievements and achievements that have been achieved. This research is aimed at explaining the implementation of Whole of Government in licensing services, as well as analyzing what are the obstacles and incentives for implementing Whole of Government in the Batang Regency Public Service Mall using Sudrajat's theory, namely the application of the Whole of Government approach with 4 (four) indicators, and challenges general in implementing Whole of Government with 3 (three) indicators. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The information and data obtained were obtained through interviews and documentation. Apart from that, to support the research results, this research also uses literature studies through newspapers, scientific journals, and the internet and important documents that support the research. The selection of informants used purposive sampling technique. The data analysis techniques in this research involve organizing data, identifying, presenting data and drawing conclusions. The results of this research show that the implementation of the Whole of Government approach in the Batang Regency Public Service Mall is based on seven indicators that can influence the success of implementing the Whole of Government approach, there are five indicators that have been implemented well and there are two indicators that have not been implemented well. The five indicators that have been implemented well and are also driving factors for the implementation of Whole of Government are strengthening coordination between institutions, social coalitions, human and institutional resource capacity, cultural and organizational values, and leadership. Meanwhile, two factors that have not been implemented properly and are also inhibiting factors in implementing Whole of Government are the absence of a special coordinating institution and task force to assist the coordination process. The implementation of the Whole of Government approach in the Batang Regency Public Service Mall shows that not all indicators of good public service can be met, so it is not yet optimal. In general, DPMPTSP as the coordinator of Public Service Mall organizers has been able to carry out in accordance with the indicators according to Sudrajat's theory. Regarding the shortcomings found, the author recommends a suggestion, namely that in the future the coordinator can form a special coordinating institution and task force as a permanent system in establishing and maintaining coordination with agencies in the Batang Regency Public Service Mall
HUBUNGAN CALON KEPALA DESA DAN BOTOH DALAM PILKADES DLIMOYO NGADIREJO TEMANGGUNG TAHUN 2020 Wuryani, Dhea -; -, Fitriyah -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang upaya pemenangan kandidat yang dilakukan oleh Botoh dan klientelisme yang terjadi antara Cakades, Botoh, dan Masyarakat pemilih pada proses Pemilihan Kepala Desa Dlimoyo Tahun 2020. Botoh berperan penting dalam keterpilihan Saryono sebagai Cakades terpilih. Dalam proses tersebut, Botoh bertindak sebagai perantara yang memobilisasi dukungan masyarakat melalui berbagai strategi lokal (tahlilan, ngendong, jagongan, dan penyediaan makanan gratis, serta janji materi dengan penyewaan maupun pemberian lahan bengkok kades). Praktik tersebut mencerminkan hubungan klientelisme, di mana dukungan elektoral diperoleh melalui pertukaran manfaat material antara kandidat dan pemilih (Aspinall & Berenschot, 2019). Saryono berhasil mengalahkan dua kandidat lainnya, yaitu Dalyanto selaku petahana dan Tumari selaku penantang baru. Penelitian ini menggunakan Teori Klientelisme dari Edward Aspinall & Ward Berenschot (2019) serta Teori Politik Uang dari Edward Aspinall & Mada Sukmajati. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkades Dlimoyo 2020 tidak hanya menampilkan dinamika hubungan patron-klien pra-pilkades, tetapi juga perubahan hubungan pasca-pilkades. Hubungan patronklien dalam Pilkades Dlimoyo berbeda dari konsep aslinnya. Scott menemukan hubungan patron-klien pada Masyarakat petani (hubungan ekonomi) yang sifatnya sebagai hubungan diadik, resipokral, sukarela dan berdurasi panjang. Dalam konteks hubungan cakades dan botoh Pilkades hubungan tersebut hanya diadik dan sukarela yang masih ada, aspek durasi dan resipokral berubah karena hubungan yang terjalin sebelumnya tidak berkelanjutan dan mengalami kerenggangan
KEMELUT PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 (STUDI SENGKETA HASIL PILKADA KOTA TEGAL TAHUN 2018) Suci, Annisa Rahma; Sardini, nur hidayat -; -, fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kemelut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tegal tahun 2018 yang menimbulkan sengketa hasil pemilihan antara pasangan calon Habib Ali Zaenal Abidin-Tanty Prasetyoningrum dan pasangan terpilih, Dedy Yon Supriyono dan Muhammad Jumadi. Konflik ini dipicu oleh selisih suara yang sangat tipis, yaitu 0,23%, serta dugaan pelanggaran administratif, praktik politik uang, hingga rehabilitasi Ketua KPU Kota Tegal tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan konflik dipengaruhi oleh kelemahan pengawasan penyelenggaraan Pilkada karena masih bersifat ad hoc, inkonsistensi kinerja KPPS selaku administrator utama Pemilu, serta ketidakmampuan mengelola bukti dari Pihak Pemohon. Kelemahan ini yang mengakibatkan Pemohon menganggap penyelenggaraan Pilkada Kota Tegal tahun 2018 dilaksanakan secara „asal-asalan‟. Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menolak gugatan karena ketidakjelasan isi permohonan (obscuur libel). Penerapan Sistem Keadilan Pemilu secara profesional dan transparan diperlukan untuk mencegah sengketa serupa di masa depan. Langkah strategis edukasi pemilih yang inklusif, pengawasan partisipatif, dan penguatan integritas kelembagaan menjadi kunci untuk menciptakan demokrasi secara substantif
PENGARUH PROSES PSIKOLOGI TERHADAP PERILAKU PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI KOTA SEMARANG Ramadhana, Aditya Yuda; -, supratiwi -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian mengenai perilaku pemilih tidak akan pernah bersifat final karena karakter dan perilaku manusia yang terus berubah. Terlebih saat ini informasi mengalir dengan cukup berlimpah dan berlangsung sangat cepat dengan adanya internet yang berimplikasi pada ranah pemilu untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruhnya. Sementara itu, Generasi yang lahir saat ini disebut sebagai Generasi Internet (Net Generation). Generasi ini muncul sebagai generasi yang memiliki hak suara atau sebagai pemilih pemula pada penyelenggaraan pilpres tahun 2024. Dengan menggunakan 720 sampel, penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana kecenderungan perilaku pemilih dari sisi psikologis yang diakibatkan oleh perkembangan digital yang cukup pesat. Dikarenakan psikologi pemilih yang dimaksud oleh penelitian ini adalah sebuah proses sosialisasi yang berlangsung, maka variabel yang digunakan adalah informasi politik (terutama dari media sosial) dan figure/citra kandidat. Adapun basis penelitian ini berfokus di Kota Semarang selaku kota dengan IKP (Indeks kerawanan Pemilu) tertinggi di Jawa Tengah dengan menggunakan teknik analisis data Regresi Logistik Biner (Binary Logistic Regression Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan dari informasi politik dalam menciptakan persepsi terhadap kandidat. Semua indikator turunan menunjukkan menerima hipotesis. Artinya terjadinya perang narasi terutama di media sosial yang berimplikasi dari informasi-informasi yang diterima oleh pemilih pemula secara signifikan mampu mempengaruhi persepsi mereka terhadap kandidat, yang kemudian mempengaruhi perilaku memilih mereka melalui identifikasi terhadap kandidat.
Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Presiden (PILPRES) Tahun 2024 di Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Palupi, Ivodia -; -, fitriyah -; Sardini, nur hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Money politics is a phenomenon that often occurs in the context of general elections, including in the 2024 Presidential Election (Pilpres). In this research, the author examines the practice of money politics carried out by the presidential candidate success team in Widodaren Village, Petarukan District, Pemalang Regency. This research aims to understand how these practices influence people's choices and local political dynamics. The practice of money politics is carried out with various strategies aimed at: attract attention and support from voters. Successful teams seek to influence voter decisions through various means, including giving money, goods, or attractive promises. This research also highlights the factors that influence the occurrence of money politics, as well as the actors involved in this practice.Through a qualitative approach, the author collects data from various sources, including interviews with voters, direct observation, and document analysis. The data obtained was then analyzed to provide a comprehensive picture of the practice of money politics in the region. It is hoped that this research can contribute to understanding the impact of money politics in general elections. The research results show that money politics has a significant influence on people's choices in Widodaren Village. People tend to vote for candidates who provide rewards, even though they realize that this practice is unethical. These findings emphasize the need for efforts to increase public awareness about the negative impact of money politics and the importance of integrity in the general election process