Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.693
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ius Constituendum UNTAG Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum Law Development Journal Justicia Journal Constitution Journal
Haris Budiman
Universitas Kuningan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Sinkronisasi Kebijakan Pajak Daerah Dan Pajak Pusat: Studi Kasus Perda Kuningan No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Haris Budiman; Rahma Dina Kusuma Azahro; Ayi Siti Nurhaliza
Justicia Journal Vol. 15 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i2.15201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi kebijakan pajak antara pemerintah pusat dan daerah melalui studi kasus Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 1 Tahun 2024. Menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan sinkronisasi kebijakan pajak serta kontribusi perda tersebut terhadap optimalisasi pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap regulasi perpajakan nasional dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No. 1 Tahun 2024 telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sinkronisasi ini diwujudkan melalui penyesuaian tarif, serta digitalisasi sistem pemungutan pajak yang mendukung peningkatan transparansi dan efisiensi. Meskipun demikian, hambatan masih ditemukan, seperti rendahnya literasi pajak masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika kebijakan antara pusat dan daerah. Pembahasan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan dari pemerintah pusat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Perda Kuningan No. 1 Tahun 2024 memberikan kontribusi nyata terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan contoh positif dari sinkronisasi kebijakan fiskal yang adaptif terhadap kebutuhan lokal namun tetap sesuai dengan arahan nasional.
Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan: Implementation of Good Governance Principles in Village Fund Management: A Case Study of Kuningan Regency Iman Rifa'i; Erga Yuhandra; Haris Budiman; Satria Akbar; Mina Rabiatul Asiyah
Constitution Journal Vol. 4 No. 2 (2025): December
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v4i2.217

Abstract

Village Fund policies have undergone regulatory changes to strengthen fiscal governance, yet their implementation remains hindered by inconsistencies among national, regional, and village regulations. The weakness of good governance does not stem from a lack of rules, but from misalignment between normative designs and local practices. Accountability is carried out administratively but has not fully reached substantive public oversight, while community participation and access to information remain procedural. Using a normative juridical method, this study formulates two key issues: the principles of good governance as legal foundations for Village Fund management, and the rule of law and oversight mechanisms as instruments to reinforce them. Based on the Village Law and related regulations, the findings show weak legal harmonization and ineffective supervision, resulting in formalistic accountability and suboptimal legal control. Strengthening regulatory synchronization, enhancing village institutional capacity, and internalizing good governance principles are essential to achieving transparent, accountable, and law-based Village Fund governance. Abstrak Kebijakan Dana Desa telah mengalami perubahan regulasi untuk memperkuat tata kelola fiskal, namun implementasinya masih terganggu oleh disharmoni antara regulasi nasional, daerah, dan desa. Lemahnya good governance bukan karena kekurangan aturan, tetapi karena ketidaksesuaian antara desain normatif dan praktik lokal. Akuntabilitas berjalan secara administratif namun belum menyentuh pengawasan publik yang substansial, sementara partisipasi dan akses informasi masih bersifat prosedural. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini merumuskan dua masalah: prinsip good governance sebagai asas hukum pengelolaan Dana Desa, serta supremasi hukum dan mekanisme pengawasan sebagai instrumen penguatnya. Berbasis UU Desa dan regulasi terkait, hasil penelitian menunjukkan lemahnya sinkronisasi hukum dan pengawasan, sehingga akuntabilitas menjadi formalistik dan kontrol hukum kurang optimal. Diperlukan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas desa, dan internalisasi prinsip good governance untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis hukum.
Co-Authors Ade Suhendra Ainun Nurohmah Andini Khoirunnisa Anis Mashdurohatun Anis Mashdurohatun Ayi Siti Nurhaliza Azzahra Yasmina Lisanti Bias Lintang Dialog Bias Lintang Dialog Chika Nadia Pratiwi Deby Deviyanti Devina Tri Aulia Diding Rahmat Dikha Anugrah Ela Nurlaela Eman Suparman Erga Yuhandra Fathanudien, Anthon Gita Ayu Pramesti Harjadi, Dikdik Iman Jalaludin Rifa'i Iman Jalaludin Rifa’i Iman Rifa'i Intan Nur Indah Mimin Mintarsih Mina Rabiatul Asiyah Muhammad Andri Mumuh Muhyiddin Naima Fatia Rahmaniah Rahma Dina Kusuma Azahro Risa Siti Fauziah Satria Akbar Septian Apriditiya Suwari Akhmaddhian Teten Tendiyanto Tsulistiyani Nur Islami Vina Maharani Wahdan Ahnaf Al-azizi Yuhandra, Erga