Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Ni Putu Dewi Amelia Permata Sari; Putu Eka Purnamaningsih; Komang Adi Sastra Wijaya
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.63

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial bersyarat yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pemecutan Kaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, efektivitas PKH yang diukur menggunakan teori efektivitas Campbell J.P yaitu: Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Program, Tingkat Input dan Output, dan Pencapaian Tujuan Menyeluruh. Berdasarkan teori tersebut dapat dilihat bahwa program ini telah berjalan dengan baik namun belum maksimal dimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah tergambarkan secara baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sehingga dapat mengarah pada kesejahteraan masyarakat, namun masih terdapat permasalahan pada beberapa indikator seperti masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan keluarga penerima manfaat dari adanya program ini. Kurangnya kesadaran KPM, dimana mereka enggan melaporkan diri (Graduasi) padahal mereka sudah tidak memiliki komponen PKH. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat Abstract The Effectiveness of the Family Hope Program in Improving Community Welfare in Pemecutan Kaja Village, North Denpasar District, Denpasar City The Family Hope Program (PKH) is a conditional social protection program that provides cash transfers to Very Poor Households (RTSM) and for family members are required to carry out the terms and conditions set in the fields of education, health and social welfare. The purpose of this study was to see the Effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Improving Community Welfare in Pemecutan Kaja Village. This study used descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Based on the results of research in the field, the effectiveness of PKH measured using Campbell J.P's effectiveness theory are: Program Success, Target Success, Program Satisfaction, Input and Output Levels, and Overall Goal Achievement. Based on this theory, it can be seen that this program has been running well but not optimally where the implementation of the Family Hope Program has been well described and in accordance with the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program so that it can lead to community welfare, but there are still problems in several indicators such as there are still complaints submitted by beneficiary families from the existence of this program. Lack of awareness of KPM, where they are reluctant to report themselves (Graduasi) even though they no longer have a PKH component. This research resulted in recommendations for improving the implementation of the Family Hope Program in Improving Community Welfare in Pemecutan Kaja Village, North Denpasar District, Denpasar City. Keywords: Effectiveness, family hope program, community welfare
Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar Ni Luh Putu Janu Riana; Kadek Wiwin Dwi Wismayanti; Komang Adi Sastra Wijaya
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.79

Abstract

Implementation is a process or an outcome in which the success of a policy implementation can be measured and seen from the process and achievement of the final goal (output) whether or not the objectives to be achieved are achieved. The purpose of this research is: To find out the implementation of the Child Identity Card program policy at the Denpasar City Population and Civil Registry Service. This research includes qualitative research. informants in this study were the Head of the Population and Civil Registration Service in Denpasar City and the people who were currently at the Office of the Population and Civil Registration Office in Denpasar City, namely 1 person from Denpasar City who registered their child on a Child Identity Card and 1 person from the Community who had not registered their child in the Child's Identity Card. The data analysis technique used in this study was descriptive qualitative text analysis. The results of the analysis show that the implementation of the MCH policy by the Department of Population and Civil Registration of the City of Denpasar is in accordance with the provisions/procedures that have been set. In terms of communication, the results of observations made by researchers found that communication was carried out in two ways, namely, in the form of direct and indirect socialization carried out by the Denpasar City Population and Civil Registration Service which was good. Abstrak Implementasi adalah suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian tujuan akhir (output) adalah tercapai atau tidaknya tujuan – tujuan yang ingin dicapai. tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Indentitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar dan masyarakat yang sedang berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Denpasar yaitu 1 orang masyarakat Kota Denpasar yang mendaftarkan anaknya dalam Kartu Identitas Anak dan 1 orang Masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya dalam Kartu Identitas Anak.. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teksik analisis deskriptif kualitatif . Hasil analisis menunjukan jika Implementasi kebijakan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah sesuai dengan ketentuan/prosedur yang telah ditetapkan. Dari segi Komunikasi, hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa dalam komunikasi dilakukan dua cara yaitu, dalam bentuk sosialisasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah baik. Kata Kunci : Implementasi, KIA, Kebijakan Publik
Optimalisasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pelayanan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Rio Febriant Rizaldy; Komang Adi Sastra Wijaya; Putu Eka Purnamaningsih
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.134

Abstract

This research aims to optimize the implementation of Bureaucratic Reform on service performance in Airlangga Village. The research method used in this research is descriptive qualitative. Data was collected using observation, interviews and documentation methods. Based on a literature review, this research uses public policy theory with the concept of optimization according to Siringoringo (2005) through 3 (three) indicators, namely: Objective Indicators, Decision Alternative Indicators and Limiting Resource Indicators. The results of the research show that the objective indicators are running well, indicated by the compatibility between the problem and the service activities being carried out. Furthermore, alternative decision indicators have been running optimally, judging from the implementation process, they can help sub-district employees and the community. However, resource indicators that limit the aspects of human resources, support and support are still not optimal. This is indicated by the level of competency or educational background of sub-district employees, facilities and infrastructure as well as supervision during the program. The recommendations that the author provides are: Carrying out training and development for sub-district employees in using information technology, involving the community in the planning and evaluation process for bureaucratic reform, implementing a monitoring and evaluation system, and procuring and increasing the availability of facilities, means and infrastructure to support service performance. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap kinerja pelayanan di Kelurahan Airlangga. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dengan konsep optimalisasi menurut Siringoringo (2005) melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: Indikator Tujuan, Indikator Alternatif Keputusan dan Indikator Sumber Daya yang Membatasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator tujuan sudah berjalan dengan baik ditandai dengan kesesuaiaan antara permasalahan dan aktivitas pelayanan yang dijalankan. Selanjutnya indikator alternatif keputusan sudah berjalan dengan optimal, dilihat dari proses pelaksanaanya dapat membantu pegawai kelurahan dan masyarakat. Namun indikator sumber daya yang membatasi pada aspek sumber daya manusia, penunjang dan pendukung masih belum optimal. Hal tersebut ditandai dari tingkat kompetensi atau latar belakang pendidikan pegawai kelurahan, fasilitas sarana dan prasarana serta pengawasan selama program berlangsung. Adapun rekomendasi yang penulis berikan yaitu Melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai kelurahan dalam menggunakan teknologi informasi, Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi reformasi birokrasi, Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi, dan Pengadaan dan peningkatan ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pelayanan. Kata Kunci : Kinerja Pelayanan, Optimalisasi, Reformasi Birokrasi
Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Ketut Rani Meylandari; Ni Wayan Supriliyani; Komang Adi Sastra Wijaya
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.146

Abstract

The aim of the research is to determine the extent of the influence of organizational culture on employee performance at the Class I Immigration Office Checkpoint Denpasar. The applied research method is quantitative with the approach used was correlation. The respondents in this study are employees of the Class I Immigration Office Checkpoint Denpasar, and the sample size is 92 respondents determined using the proportionate stratified random sampling technique. Data is collected through observation, questionnaires, and documentation. The research results show that employee performance results are influenced by organizational culture by 64.6%. The results from the simple linear regression test show that every 1% increase in organizational culture at Class I Immigration Office Checkpoint Denpasar will increase employee performance by 46%. Based on the significance test results, the obtained t-value is 2.168, which is greater than the t-table value of 1.661, with a significance value of 0.03 < 0.05, indicating that organizational culture has a positive and significant impact on employee performance at Class I Immigration Office Checkpoint Denpasar. Recommendations that can be given to employees of the TPI Denpasar Class I Immigration Office include the need to implement a culture that is open to change, increase work stability, be innovative and be more careful about work details in order to improve employee performance. Abstrak Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah korelasi. Responden pada penelitian ini adalah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dan Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 92 responden yang ditentukan menggunakan teknik proporsionate stratified random sampling. Data yang dikumpulkan melalui observasi, kuisioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil kinerja pegawai dipengaruhi oleh budaya organisasi sebesar 64,6%. Hasil yang diperoleh dari uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa setiap 1% peningkatan budaya organisasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 46%. Berdasarkan hasil uji signifikansi didapatan thitung sebesar 2,168 yang lebih besar dari ttabel 1,661 dengan dengan nilai signifikansi sebesar 0,03 < 0,05 yang mempunyai arti bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Rekomendasi yang dapat diberikan bagi pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yakni perlu diterapkannya budaya yang terbuka dengan perubahan, meningkatkan stabilitas kerja, inovatif dan lebih teliti terhadap detail pekerjaan guna dapat meningkatkan kinerja pegawai. Kata kunci: Budaya Organisasi, Kinerja Pegawai, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar
Efektivitas Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Ke Rumah Tinggal (SAMSAT KERTI) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus: Kantor Bersama Samsat Gianyar) Putu Mas Anandania Pradnya Paramita; Komang Adi Sastra Wijaya; I Putu Dharmanu Yudartha
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.148

Abstract

The Single Roof Administration System for Residential Homes or commonly called Samsat Kerti is a service activity in the context of fulfilling the community's obligations in fulfilling its tax obligations. Socialization of the Samsat Kerti service began to be implemented in December 2019. However, it was only implemented in 2020. This service is carried out on an ongoing basis. take the ball to people's homes as taxpayers. Samsat Services to Residential Homes are implemented to meet the target of motor vehicle tax payment arrears. Samsat Gianyar as a government institution which has the main task in the field of taxation, is very important to approach the community in order to provide effective and efficient services. So that the existence of Samsat Kerti services can increase taxpayer compliance. This research aims to determine the effectiveness of Samsat services to residential homes in increasing taxpayer compliance at the Gianyar Samsat Office. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of this research show that Samsat Kerti services have been running effectively and efficiently. This can be seen from several indicators used, such as productivity, efficiency, satisfaction, adaptation and development which has gone very well and has had a positive impact on society. AbstrakSistem Administrasi Manunggal Satu Atap Ke Rumah Tinggal atau biasa disebut Samsat Kerti merupakan suatu kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kewajiban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sosialisasi pelayanan Samsat Kerti mulai dilaksanakan pada bulan desember tahun 2019. Namun, baru terlaksana tahun 2020. Pelayanan tersebut dilakukan secara jemput bola ke rumah-rumah masyarakat sebagai wajib pajak. Pelayanan Samsat Ke Rumah Tinggal dilaksanakan untuk memenuhi target sasaran tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Samsat Gianyar sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dibidang perpajakan, sangat penting melakukan pendekatan ke masyarakat guna memberikan pelayanan yang efektif serta efisien. Sehingga dengan adanya pelayanan Samsat Kerti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan samsat ke rumah tinggal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan pelayanan Samsat kerti sudah berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang digunakan, seperti produktivitas, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan sudah berjalan dengan sangat baik dan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Kata Kunci: Efektivitas, Samsat Kerti, Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dari Sudut Pandang Ketepatan Waktu dan Kecermatan Pelayanan Renata Christian Adiguna; Komang Adi Sastra Wijaya; Kadek Wiwin Dwi Wismayanti
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.150

Abstract

Responsiveness is the ability of public service administration to understand and meet the needs of the community as recipients of public services. In order to improve the quality of public services to meet the expectations in fulfilling the needs of service recipients. In 2022, the Ombudsman received numerous reports of maladministration in the field of education, indicating that there are still many issues. This research examines the extent to which the Ombudsman of the Republic of Indonesia, the Representative of Bali Province, responds to service recipients as a public service supervision institution. The research method used is qualitative, generating and processing descriptive data. Data collection techniques include in-depth interviews, observations, and documentation. The results of this research show that the Ombudsman of the RI Representative Office in Bali Province is very good in responding to customers, service accuracy, service precision, service speed, timeliness of service, and responding to complaints. However, there are two indicators that need improvement, namely quick and precise service. The inhibiting factor for the Ombudsman in handling reports is the lack of cooperation from the reported parties during the investigation. Abstrak Responsivitas merupakan daya tanggap dari penyelenggaran pelayanan publik dalam memahami dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat sebagai penerima layanan publik. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik agar sesuai yang menjadi harapan dalam pemenuhan kebutuhan penerima layanan. Tahun 2022 Ombudsman menerima banyak laporan maladministrasi di bidang pendidikan yang mengindikasikan masih terdapat banyak masalah. Penelitian ini melihat sejauh mana Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan provinsi Bali dalam merespon penerima layanan selaku lembaga pengawasan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan metode kualitatif, dengan menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dalam merespon pelanggan, ketepatan pelayanan, kecermatan pelayanan, kecepatan pelayanan, ketepatan waktu pelayanan dan merespon keluhan sudah sangat baik, namun ada dua indikator yang perlu ditingkatkan yakni pelayanan yang cepat dan tepat. Dan adapun faktor penghambat ombudsman dalam menangani laporan yakni tidak kooperatifnya pihak terlapor pada saat investigasi. Kata Kunci : Responsivitas, Kualitas Pelayanan Publik, Ombudsman, Bali
Kinerja Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika di Kota Denpasar Ista Dewa Mahendra; I Dewa Ayu Putri Wirantari; Komang Adi Sastra Wijaya
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.215

Abstract

Social rehabilitation of narcotics users is a complex process that aims to return individuals involved in narcotics use to society in a productive and functional manner. In this effort, various approaches and strategies have been developed, including medical interventions, psychosocial, and community-based approaches. In this case, the Denpasar City National Narcotics Agency has a rehabilitation program designed to prevent increasing levels of narcotics users. The type of research used is Qualitative Descriptive writing. In this research the author uses research indicators proposed by Agus Dwiyanto (2006: 50-51), namely Productivity, Service Quality, Responsiveness, Accountability and Accountability. The results of this research show that the productivity of the Denpasar City National Narcotics Agency in terms of productivity still has not met the targets set. In terms of service quality, the Denpasar City National Narcotics Agency is still not optimal due to the lack of human resources to drive the program. Next is the responsiveness indicator where the Denpasar City National Narcotics Agency has carried out its obligations quite well but still needs to be improved. Responsibility indicators have worked quite well because while running the program, the Denpasar City National Narcotics Agency worked according to the applicable SOPs. Then, the accountability indicators are said to be running well, which is proven by the existence of routine accountability reports AbstrakRehabilitasi sosial pengguna narkotika merupakan sebuah proses yang kompleks yang bertujuan untuk mengembalikan individu yang terlibat dalam penggunaan narkotika ke dalam masyarakat secara produktif dan berfungsi. Dalam upaya ini, berbagai pendekatan dan strategi telah dikembangkan, termasuk intervensi medis, psikososial, dan pendekatan berbasis masyarakat. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar memiliki program rehabilitasi yang dirancang untuk melakukan pencegahan pengguna narkotika yang semakin tinggi, adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penulisan Kualitatif Deskriptif. Dalam peneitian ini penulis menggunakan indikator penelitian yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006:50-51), yakni Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukan ini menunjukan Produktivitas dari Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam hal produktivitas masih belum memenuhi target yang di tetapkan. Dalam hal kualitas layanan Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar masih belum juga di katakana optimal karena kurangnya sumber daya manusia sebagai penggerak program, selanjutnya adalah indikator responsivitas yang dimana Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sudah menjalankan kewajiban dengan cukup baik namun masih harus ditingkatkan. Indikator responsibilitas sudah berjalan cukup baik karena selama menjalankan program, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar bekerja sesuai SOP yang berlaku. Kemudian indikator akuntabilitas yang dikatakan sudah berjalan dengan baik yang dimana hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang rutindi buatKata Kunci: Kinerja, Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar
Peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam Perubahan Nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Sastra, Putu Mayeni Savitri; Sastra Wijaya, Komang Adi
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 3 (2025): May
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i3.4147

Abstract

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali memutuskan untuk mengubah nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menjadi Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama. Hal ini merupakan bentuk transformasi kelembagaan dan paradigma pelayanan kesehatan jiwa yang lebih inklusif dan humanis. Selama proses perubahan nama, telah dilalui serangkaian proses yang tentunya melibatkan banyak pihak termasuk Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah menjadi penghubung strategis antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksana teknis di daerah Provinsi Bali termasuk perubahan nama rumah sakit sebagai salah satu wujud penataan kelembagaan perangkat daerah. Tujuan penulis mengangkat topik ini adalah untuk melihat apa saja peran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode wawancara dan studi literatur yang menitikberatkan analisis pada tiga indikator peran biro, yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator. Hasil wawancara menjadi data primer dalam penelitian ini yang didukung oleh data-data sekunder lainnya seperti jurnal ilmiah, laporan, serta dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitator merupakan peran biro yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kemampuan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam melakukan koordinasi lintas sektor, memfasilitasi rangkaian agenda pembahasan, serta memastikan kesesuaian perubahan kelembagaan dengan tata kelola pemerintahan yang berlaku. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan perubahan nama rumah sakit berkaitan erat dengan fungsi fasilitatif biro sebagai penghubung strategis antara kebijakan pusat dan daerah, serta memastikan legalitas dan sinkronisasi perubahan secara administratif dan kelembagaan yang pada akhirnya mendukung peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan jiwa secara menyeluruh.
Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dalam Pengelolaan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Jakarta Kini di Provinsi DKI Jakarta Sastra Wijaya, Komang Adi
Jurnal Bina Praja Vol 16 No 1 (2024)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.16.2024.157-169

Abstract

One of the concepts of Jakarta Smart City is marked by the existence of regional innovation. The JAKI (Jakarta Kini) application is a one-stop service innovation that helps people with their daily activities. Management of the JAKI (Jakarta Kini) application as a regional innovation aligns with innovative governance in public administration studies. Innovative governance as a renewal of good governance is not enough to overcome problems, especially in the public sector. The study aims to analyze the implementation of Innovative Governance in Managing Public Services through the JAKI (Jakarta Kini) Application in DKI Jakarta Province and to find out Innovative Governance in Managing Public Services Through the JAKI (Jakarta Kini) Application in DKI Jakarta Province. The study used qualitative research methods. Primary data sources were obtained from interviews, and secondary data from books, articles, and previous research. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model. This study analyzed innovative governance as public service management through the JAKI (Jakarta Kini) application in DKI Jakarta. The results showed that government governance in DKI Jakarta can be categorized as innovative through the JAKI (Jakarta Kini) application. However, the management must carry out active outreach to increase community participation and make regular improvements to minimize errors in the service system.
Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Jasa Akomodasi Pariwisata Villa Di Kabupaten Badung Gusti Ayu Putu Dina Aryani; Putu Nomy Yasintha; Komang Adi Sastra Wijaya
Journal of Contemporary Public Administration 7-12
Publisher : Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jcpa.1.1.2021.7-12

Abstract

The rapid development of tourism in Badung Regency has caused it provision of tourism accommodation has increased particularly in villa accommodation. However, there are villas that are already operating but do not have business legality, therefore it is necessary to carry out strict supervision to prevent violations. The purpose of this study was to determine the performance of the Tourism Office in Supervising of Villa Tourism Accommodation in Badung Regency. The theory used is Mahsun's Theory of Performance which includes Input, Process, Output, Outcome, Benefit, and Impact. This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation study. The results showed that the Performance of the Tourism Office in Supervision of Villa Tourism Accommodation has been running well but has not been optimal because there are still obstacles, namely limited human resources, narrow monitoring targets and the absence of strict sanctions given.
Co-Authors Ade Perera, I Putu Arini, Lilin Deviani, Ni Luh Putu Dewata, Begawan Raka Dwi Lestari, Ni Made Icha Gede Kartika, Ida Ayu Gede Rai Amertha Nara Utama Gusti Ayu Putu Dina Aryani Hadinegara Watruty, Satria Putra Pratama Hartajaya Devi GN, Komang Ayu Herry Fernandez, I Putu Gede I Dewa Ayu Putri Wirantari I Dewa Ayu Putri Wirantari I Ketut Wahyu Wijaya I Ketut Winaya I Ketut Winaya I Ketut Winaya I Ketut Winaya I Putu Dharmanu Yudartha I Putu Dharmanu Yudartha Isnaini, Anjar Aulia Ista Dewa Mahendra Ista Pradnyandhari, Anak Agung Made Ivaliana Devi, Ni Putu Mas Juliantari Dewi, Desak Made Trisna Juniasih, Ni Made Kadek Wiwin Dwi Wismayanthi Kadek Wiwin Dwi Wismayanti Kadek Wiwin Dwi Wismayanti Ketut Rani Meylandari Ketut Ryan Adi Nugraha Krismawan, I Wayan Wahyu Miftachul R, Nanda Ni Luh Putu Janu Riana Ni Putu Anik Prabawati Ni Putu Dewi Amelia Permata Sari Ni Wayan Supriliyani Ni Wayan Supriliyani Novita Dewi, Dewa Ayu Nurcahyani, Dwi Nurdiana, Yuda Ike Nurdiana, Yuda Ike Piers Andreas Noak Pradhana Yasa, I Gusti Ngurah Putu Ary Pratama, Marcellino Putri, Andri Wiastini Putu Denny Artina Mahendra Putu Denny Artina Mahendra Putu Dharma Warsika Putu Eka Purnamaningsih Putu Eka Purnamaningsih Putu Mas Anandania Pradnya Paramita Putu Nomy Yasintha Renata Christian Adiguna Rio Febriant Rizaldy Sani, Firman Sastra, Putu Mayeni Savitri Satria Dalem, I Gusti Agung Bagus Sebo Ijo, Elias Juliano Shella Natasya Sri Mutiara Baringbing Sihombing, Tulus P Suari Andini, Putu Ita Suari, Niti Pradnya Sugiantara, I Putu Oki Sumawidayani, Nyoman Suprilyani, Ni Wayan Surya Dewi, Ni Putu Indah Widiantari, Ni Kadek Linda Windasari, Made Ayu Wulan Kencana, Ni Made Dharma Yovie Virgan, I Kadek Yudharta, Putu Dharmanu