Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.647
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Jurnal Ilmu Hukum The Juris Ensiklopedia Social Review International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Collegium Studiosum Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties HUKMY : Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jotika Research in Business Law
Asnawi, Eddy
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Kepolisian di Lingkungan Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau yang Melakukan Desersi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republ Rusjaidi, Ananda Rizky; Asnawi, Eddy; Oktapani, Silm
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 2.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the implementation of dishonorable discharge for police officers who committed desertion in the Riau Regional Police jurisdiction based on Government Regulation Number 1 of 2003. Using socio-legal research methods through interviews and document analysis, the study found that the implementation has not been optimal, evidenced by the absence of dishonorable discharge recommendations in 2022-2023 cases. Several factors hamper implementation, including limited human resources and budget, non-compliance of perpetrators, human rights considerations, and technical constraints. The research suggests that improvement efforts are needed, including personnel additions according to staffing requirements, enhanced inter-agency coordination, stricter sanctions for repeat offenders, and optimization of budget and examination techniques. The study concludes that the Riau Regional Police needs to be more assertive in implementing dishonorable discharge for repeat desertion offenders while encouraging deserters to uphold their commitment not to repeat violations and demonstrate behavioral improvement.
ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Asnawi, Eddy
Jotika Research in Business Law Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana yang sangat penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Berbicara di tingkat daerah, pemilihan umum diaktualisasikan dalam bentuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan etika politik dalam pemilihan umum kepala daerah. Melalui Pemilukada, ada ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah pemerintahan di daerah, khususnya memilih pemimpin di daerahnya masing-masing. Pemilukada terbukti gagal memilih kepala daerah yang baik dan bermoral. Ada empat jenis pengeluaran yang menyebabkan ‘ongkos’ politik Pemilukada menjadi mahal, yaitu biaya ‘perahu’ pencalonan kepala daerah, dana kampanye untuk pencitraan politik, biaya konsultasi dan survei pemenangan, serta money politic. Beberapa bentuk perilaku penyimpang yang dilakukan oleh kepala daerah antara lain money politic, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, serta perbuatan yang menyangkut masalah moral dan susila.
IMPLEMENTATION OF DELETION OF VEHICLE NUMBERS OF UNREGISTERED TAXPAYERS AFTER THE VALID PERIOD OF THE VEHICLE NUMBER REGISTRATION CERTIFICATE EXPIRES IN PEKANBARU CITY BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION Tarigan, Dwi Franata; Asnawi, Eddy; Silm Oktapani, Silm
EKSEKUSI Vol 6, No 2 (2024): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v6i2.33362

Abstract

ABSTRACTArticle 74 paragraph (2) letter b of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, regulates the deletion of registration and identification of motorized vehicles by the police if the motorized vehicle owner does not re-register at least 2 years after the validity period expires. Vehicle Registration.". The aim of the research is to analyze the implementation of its elimination; to analyze the factors that hinder its implementation; To analyze efforts to overcome obstacles. Research methods are sociological legal research, statutory and case approaches; the research location is the Riau Regional Police; population and sample of relevant sources; data sources are primary, secondary and tertiary; Data collection techniques are observation, structured interviews and document/library study; qualitative data analysis with conclusions: inductive.  The results of the research are that the implementation of the elimination has not been carried out by the Riau Regional Police Traffic Directorate Sub-Directorate for four-wheeled motorized vehicles from 2021 to 2023. Factors that hinder its implementation are legal/legislative factors, law enforcement/government factors, facilities/facilities factors. As well as community factors. Efforts to overcome these obstacles include changes to existing regulations; Pekanbaru City DPRD forms Regional Regulations; The Regional Police Traffic Directorate Sub-Directorate of Riau carries out the removal with full commitment and responsibility in accordance with legal provisions; The Regident Sub-Directorate of the Riau Police Traffic Directorate has back up data on the registration and identification of motorized vehicles that have been deleted; additional competent personnel specifically for registration and identification of motorized vehicles; Negotiating with local governments to sort out bleaching policies; collaborating with the regional government to create a special team to implement the deletion of registration and identification of motorized vehicles; carry out legal outreach to the community and stake holders; Increased cooperation and coordination to work in an integrated manner; there must be a special budget to meet facilities and equipment; making banners at motor vehicle registration and identification service centers; The community is cooperative;  collaborating with Pekanbaru City community leaders to approach the community;  the whitening policy remains in place so that people can complete tax payments that are in arrears; involving the Pekanbaru City community in sustainable Community Traffic Education activities.Keywords: Removal, Regident; Pekanbaru ABSTRAKPasal 74 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur adnya Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor oleh oleh kepolisian jika pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK.”. Tujuan penelitian ialah Untuk menganalisis implementasi penhapusannya; untuk menganalisis faktor yang menghampat implementasinya; Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatannya Metode penelitiaan yaitu penelitian hukum sosiologis, pendekatan perundang–undangan dan kasus; lokasi penelitian yaitu Polda Riau; populasi dan sampel dari narasumber–narasumber relevan; sumber data ialah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen/kepustakaan; analisis datanya kualitatif dengan kesimpulan: induktif.  Hasil penelitian yaitu Implementasi penghapusan tersebut belum dilaksanakan Subdit Regident Ditlantas Polda Riau terhadap kendaraan bermotor roda empat pada tahun 2021 sampai 2023. Faktor  yang menghambat dalam implementasinya ialah Faktor hukum/ perundang-undanganl, Faktor penegak hukum/pemerintah, Faktor sarana/fasilitas. Serta Faktor masyarakat. Upaya mengatasi hambatan tersebut ialah dilakukan perubahan terhadap regulasi yang ada; DPRD Kota Pekanbaru membentuk Peraturan Daerah; Subdit Regident Ditlantas Polda Riau umelaksanakan penghapusan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum; Subdit Regident Ditlantas Polda Riau memiliki bac up data terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang telah dihapus; penambahan personil yang berkompeten khusus Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor; Melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah untuk pemilahan kebijakan pemutihan; menggandeng pemerintah daerah membuat tim khusus pelaksanaan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tersebut; melakukan sosialiasai hukum kepada masyarakat dan stake holder; Peningkatan kerjasama dan koordinasi supaya bekerja secara terpadu; harus ada anggaran khusus untuk memenuhi sarana dan fasilitas; membuat banner-banner di pusat-pusat pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; Masyarakat bersikap koperatif;  menggandeng tokoh masyarakat Kota Pekanbaru untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat;  kebijakan pemutihan  tetap ada supaya masyarakat bisa menyelesaikan pembayaran pajak yang sudah tertunggak; melibatkan masyarakat Kota Pekanbaru dalam kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas secara berkelanjutan.Kata Kunci: Penghapusan,  Regident, Pekanbaru
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Fakhlevi, Raja Ferza; Asnawi, Eddy; Kadaryanto, Bagio
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1663

Abstract

The Constitutional Court provides the widest possible opportunity for the entire community to make optimal use of the existence of the Constitutional Court in the constitutional system. By developing the procedural process in a better direction, which is carried out in a modern, fast, simple and cost-free manner, which is related to trial management, case time and simple procedures in submitting and examining applications. The purpose of this research is to analyze the authority of the Constitutional Court in resolving election disputes based on Indonesian positive law. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that the Authority of the Constitutional Court in Resolving Election Disputes Based on Indonesian Positive Law is that the General Election Commission is one of the state institutions that is given the authority by law to form its own legal products of statutory regulations, namely in the form of General Election Commission Regulations. Seeing that its position is actually outside the hierarchy of statutory regulations, the position of the General Election Commission Regulation in the legal system in Indonesia automatically becomes very abstract because the material content contained in the General Election Commission Regulation does not fully apply to all parties and the legal force of the Commission Regulation General Elections only apply in the implementation of Regional Head Elections and General Elections so that their binding force cannot apply fully in general. The basic reasons that became the reference for why the authority for regional election disputes was finally transferred from the Supreme Court to the Constitutional Court were, firstly, seeing that the regional elections were basically included as an election regime, so that disputes over election results had to be resolved at the Constitutional Court in accordance with the 1945 Constitution. Second, this was contained in the 1945 Constitution Article 24 C paragraph 1 states that the Constitutional Court is an institution that has the authority to adjudicate at the first and last level whose decisions are final.
Literasi Hak Konstitusional Anak Keluarga Tidak Mampu Dilingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis Di SMK Saintika Pekanbaru Andrizal, Andrizal; Asnawi, Eddy; Suprayoga, Tatang; Pratama, Egy
JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35145/judikat.v5i1.5083

Abstract

The problem faced by the partner in this case—some residents of Pekanbaru City—is their lack of knowledge and understanding of a government program that provides free legal aid for underprivileged families, as part of the fulfillment of their constitutional rights. The target of this community service activity is students from economically disadvantaged families living around oil palm plantation areas, whether owned by companies or individuals. These children are particularly vulnerable to legal issues arising from juvenile delinquency, such as drug abuse, brawls, and theft. The expected outcome is that the target audience will gain increased knowledge and understanding of the partner's problems. The agreed-upon solution between the proposing team and the partner is to conduct legal education through outreach activities in the form of lectures and discussions. The implementation method used is the lecture method, where the speaker delivers material and participants are given the opportunity to engage in a question-and-answer session. The detailed steps of this method include: (1) delivering the material, and (2) conducting interactive dialogues, which serve as a brainstorming session for participants to express issues, aspirations, suggestions, ideas, and solutions. The partner’s participation in this activity includes providing time and venue, as well as mobilizing the community as the target audience. The expected outcomes of this community service activity are: for the partner, an increased understanding of the right to access free legal aid; and for the proposing team, the production of a scientific article, in line with the Tri Dharma of Higher Education.
Maintaining Voting Rights Outside the Election Period: Evidence of Continuous Voter Data Updating (DPB) Riau Province, Indonesia Yandra, Alexsander; Sudaryanto, Sudaryanto; Asnawi, Eddy; Hernimawati, Hernimawati; Setiawan, Husni; Wijaya, Junior Hendri; Etebom, John Monday
Journal of Governance and Public Policy Vol. 12 No. 3 (2025): October 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v12i3.24348

Abstract

This study examines the continuous updating of voter data by the General Elections Commission (KPU) based on data self-sufficiency. While previous research has emphasized multi-stakeholder approaches, limited attention has been given to the potential collaboration between the KPU and the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil). Addressing this gap, the study analyzes mechanisms for strengthening inter-agency collaboration to ensure sustainable voter data management. Voting rights are fundamental to political participation and the quality of elections. However, significant gaps persist, as seen in Riau Province where 7,375 citizens were excluded from the voter list before the 2024 Election. This underscores the need for electoral organizers to continuously evaluate and update voter data beyond the election period. Using a qualitative method with an empirical case study approach, the study applies theories of democracy and voters’ political rights, complemented by an ethical–emic analysis. Findings reveal that the KPU remains largely passive in updating sustainable voter data, creating risks of regressive records. Furthermore, coordination with Disdukcapil is one-directional, restricting open access to population data. The novelty of this research lies in highlighting the underexplored institutional collaboration between the KPU and Disdukcapil. Unlike previous studies that focus on broad multi-stakeholder dynamics, this study shows how a targeted inter-agency partnership can directly address voter registration gaps and improve electoral accountability. Strengthening institutional relations through high-level collaboration, routine synchronization, and establishing a dedicated institution for voter data management is therefore essential.
Wartawan Berada Pada Posisi Dilema, Antara Idealisme atau Materialisme Sibarani, Perri; Asnawi, Eddy; Ardiansah, Ardiansah
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i1.1334

Abstract

Wartawan merupakan sebuah profesi sosial, yang membutuhkan Tingkat pengetahuan dan wawasan yang luas agar dapat memahami arti sebuah Negara dan Negara yang berdasarkan hukum (Rechtstaat) seperti Negara Republik Indonesia yang memiliki sebuah Konstitusi sebagai pedoman dari semua peraturan Perundang-Undangan yang ada dalam perjalanan Roda Pemerintahan untuk mewujudkan Negara Kesatuan yang makmur dan Sejahtera. Untuk mewujudkanya, Negara membutuhkan sebuah pengawasan, baik dari dalam dan dari luar kekuasaan, agar tercipta sebuah pengendalian keseimbangan (Control Of Balance) antara Penguasa dan Masyarakat. Oleh karena itu, dengan upaya perjuangan yang tidak mudah, terbentuklah sebuah lembaga sosial bernama Pers. Pers dapat berjalan sesuai dengan Konstitusi dan Undang-Undang yang melandasinya. Pers dapat memberikan segala kontribusinya kepada Negara dan Rakyat sebagai pemegang Kedaulatan, hanya jika dilakukan oleh Wartawan sebagai ujung tombak dari Penyelengaraan Pers. Dapat dibayangkan apa akibatnya terhadap Bangsa dan Negara serta Rakyat Indonesia, jika Wartawan menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Begitupun di Provinsi Riau, yang menjadi sasaran penelitian penulis, sangat banyak Wartawan yang melakukan hal-hal yang tidak professional, sehingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Tujuan Penelitian ini adalah, untuk mencari dan menemukan permasalahan yang sesungguhnya pada kehidupan Per di Provinsi Riau, sebagai langkah ilmiah dalam merumuskan permasalahan Wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Pendekatan-Pendekatan yang relavan untuk mengidentifikasi masalah telah dilakukan, dengan harapan, nantinya karya ilmiah ini dapat menjadi sebuah celah bagi para stekholder dunia Pers, khususnya di Provinsi Riau untuk memulai Gerakan nyata bagi penyelesaian secara tuntas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bagi Permasalahan Wartawan
Co-Authors Alexsander Yandra, Alexsander Andrizal Andrizal Andrizal, Andrizal Ardiansah, Ardiansah Bagio Kadaryanto, Bagio Dony, Mulian Egy Pratama, Egy Etebom, John Monday Fakhlevi, Raja Ferza Hernimawati Hernimawati Ismail, Syaimak Libra, Robert Nazario, Rafael Oktapani, Silm Ramadanti, Vista Dwi Ruben, Awi Rusjaidi, Ananda Rizky Setiawan, Husni Sibarani, Perri Silm Oktapani, Silm simamora, birman Sudargo, Ryan SUDARYANTO SUDARYANTO Sudi Fahmi, Sudi Suprayoga, Tatang Tarigan, Dwi Franata Wijaya, Junior Hendri