Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.674
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Literatus JURNAL USM LAW REVIEW JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal of Community Development FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review International Journal of Science and Society (IJSOC) International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Journal of Law, Poliitic and Humanities Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Eduvest - Journal of Universal Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Social Science Sawerigading Law Journal KANGMAS: Karya Scientific Community Service is a journal Asian Journal of Social and Humanities SASI Humaniorum Journal Journal of Law
Heliany, Ina
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : IBLAM Law Review

 1 
KARAKTERISTIK DAN PENERAPAN CHANGE ORDER PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG TERJADI DI INDONESIA Nachrawi, Gunawan; Heliany, Ina
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.444

Abstract

Indonesia saat ini sedang melakukan pembenahan di segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,  Pemerintah Republik Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur ini dilaksanakan oleh penyedia jasa yang melakukan perikatan lewat kontrak dengan pengguna jasa yaitu kontrak terintegrasi Engineering, Procurement, Construction (EPC). Dalam pelaksanaan EPC terdapat kemungkinan  perubahan (change order) dalam kontrak tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah karakteristik kontrak kerja konstruksi terintegrasi EPC? Apakah yang menjadi penyebab terjadinya perubahan (change order)? Dan bagaimanakah penyelesaian Change Order tersebut? Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa karakteristik kontrak kerja konstruksi EPC adalah bentuk pengaturan kontrak dimana Kontraktor EPC bertanggung jawab atas semua kegiatan dan mengitegrasikan kegiatan mulai dari desain (Engineering), pengadaan (Procurement), sampai konstruksi (Construction) dan commissioning. Penyebab change order karena  pandemi Covid-19 adalah pada klausula change in law dan exceptional event seperti yang diatur pada Silver Book of FIDIC. Penyelesaian change order adalah penyelesaian yang bersifat murah, cepat, profesional, adil, final, dan mengikat dengan metode direct negotiation.
Putusan Sela Pengadilan Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Gugatan secara Keseluruhan atas Objek Sita Penagihan Utang Pajak Suhartono, Suhartono; Heliany, Ina
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa terkait penyitaan utang pajak. Praktik penyelesaian sengketa sering terhambat oleh belum adanya putusan akhir, sementara otoritas pajak tetap melakukan tindakan penagihan seperti penyitaan aset. Hal ini berisiko menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi wajib pajak, terutama ketika status hukum utang pajak masih dipertanyakan. Putusan sela berfungsi sebagai instrumen hukum sementara yang penting untuk melindungi hak wajib pajak dan menjamin keadilan prosedural. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan Pengadilan Pajak yang relevan. Fokus utama kajian adalah pada kedudukan hukum dan efektivitas putusan sela dalam memberikan perlindungan sementara selama proses penyelesaian sengketa. Analisis mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang meskipun tidak mengatur putusan sela secara eksplisit, memberikan ruang bagi diskresi yudisial untuk menegakkan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan sela memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan hak wajib pajak, terutama dalam kasus penyitaan aset. Penguatan norma prosedural terkait putusan sela diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan.
Co-Authors Abda Abda Al Adawiah, Rabiah Astuti, Cindy Dwi Ba’arrffan, Saaqib Faiz Dada, Syafrudin Eko Haryanto Kembang Dynanti, Rana Syndri Edy Supriyanto Fitryantica, Agnes Fransiska Novita Eleanora Hadi, Adi Moh Kurnia Hartono Hartono Hasan, Bob Henry Soelistyo Budi, Henry Soelistyo Howard Lalamentik, Karen Laela, Sofa Lase, Renungan Syukur Berkat M, Nurmiati Maemanah MOH. TAUFIK Nachrawi, Gunawan Radian Syam, Radian Raymond R. Tjandrawinata Rohadi Rohadi Said, Yusuf Muhamad Sihotang, Muhenri Soelistyo Budi, Henry Suhartono Tasripin, Ipin widowati widowati Windiyastuti , Feny Windiyastuti, Feny