Garuda - Garba Rujukan Digital

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN UMKM Andjioe, Oscar Rynandi; Soraya, Soraya; Riyani, Yani; Mardiah, Kartawati; Khamim, Khamim; Rezano, Tomi
DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Politeknik Negeri Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32486/jd.v3i2.459

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berfungsi dan berperan sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, berbagai permasalahan muncul seiring dengan perkembangannya. Permasalahan yang paling mendasar adalah rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh rencahnya kualitas sumber daya manusia salah satunya dalam bidang manajemen. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam menyusun perencanaan keuangan, membantu merencanakan sumber dana untuk pengembangan usaha dan membantu melakukan pengendalian keuangan usaha.Adapun peserta yang hadir sebanyak 23 peserta (85%) dari 27 peserta yang ditargetkan, yang berasal dari 8 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Sungai Pinyuh. Metode yang diterapkan yakni metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Dalam metode ceramah, peserta akan diberikan materi mengenai dasar-dasar manajemen keuangan. Sebelum memberikan ceramah, peserta akan diberikan soal pre test terlebih dahulu. Hasil pre test menunjukkan bahwa 84,80% peserta belum memahami pentingnya perencanaan keuangan dan belum mengetahui sumber-sumber pendanaan untuk pengembangan usaha. Dalam metode tutorial, peserta diberikan simulasi mengenai praktik penyusunan anggaran dan penyusunan proposal permohonan dana. Metode diskusi dilakukan untuk mendiskusikan setiap permasalahan yang dihadapi peserta. Di akhir kegiatan dilakukan post test, yang menunjukkan bahwa 82,36% peserta sudah memahami pentingnya perencanaan keuangan dan pengembangan usaha. Hal ini berarti, terdapat peningkatan pemahaman peserta dari sebelum mengikuti pelatihan dan setelah mengikuti pelatihan.

Kajian Hadis tentang Keharusan Taat kepada Pemimpin Rahayu, Lulus; Barokah, Nila Rohmatul; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.414

Artikel ini mengkaji tentang konsep ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam Islam melalui kajian hadis. Ketaatan kepada pemimpin merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dalam suatu negara. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dalam konteks ini hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama pemahaman prinsip dan kewajiban mengenai ketaatan kepada pemimpin. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam konteks ajaran Islam. Sebagai kontribusi terhadap literatur agama dan ilmu sosial, artikel ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam untuk memahami peran dan tanggung jawab yang timbul dari ketaatan kepada pemimpin mereka dan sebagai bahan diskusi untuk merumuskan konsep-konsep baru sesuai dengan tuntutan zaman.

Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin Aji , Michelle Salma Khotom; Purwanti, Unsa Elen; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.415

Pemimpin merupakan unsur penting dalam suatu tatanan negara, sebab tanpa adanya seorang pemimpin, maka suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku dan batasan-batasan kewenangan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hadis yang berisi tentang batas-batas kewenangan seorang pemimpin dan peran apa saja yang dilakukan seorang pemimpin yang amanah. Artikel ini menggunakan metode kajian studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya berupa jurnal, buku, dan lain sebagainya. Hasilnya, di dalam hadis telah diatur mengenai batas-batas kewenangan seorang pemimpin, salah satunya, amanah. Seorang pemimpin yang amanah memegang peran yang sangat penting, karena berjalan atau tidaknya suatu negara itu tergantung pada, salah satunya, pemimpin.

Analisis Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Dalam Prespektif Al Qur'an dan Hadits (Studi pada Masyarakat Kediri) Khamim, Khamim; Purwitasari, Aulya
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 8 No 1 (2024): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v8i1.389

AbstractKantong plastik menjadi permasalahan yang ada dimasyarakat, karena sering digunakan dengan faktor ringan, transparan, murah, praktis, dan tahan air. Indonesia juga menjadi negara penghasil limbah kantong plastik terbanyak. Permasalahan yang terjadi tersebut, pemerintah membuat kebijakan yaitu kebijakan kantong plastik berbayar sesuai dengan surat pemberitahuan No. S.1230/PSLB3-PS/2016. Kebijakan kantong plastik berbayar juga diterapkan di Kota Kediri. Untuk menganalisis kebijakan plastik berbayar yang dikeluarkan oleh pemerintah maka dalam penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kebijakan kantong plastik berbayar dalam prespektif Al-qur’an dan Hadits yang terjadi di masyarakat Kota Kediri. Plastik merupakan bahan yang dapat mengendap dan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, seperti banjir. Kantong plastik juga dapat mengakibatkan penyakit karena dalam plastik mengandung Pemlastis Dioktilfalat (DOP) yang diketahui dari sifat toksisitas plastik berdasarkan pada uji karsinogenik. Bagi lingkungan, plastik juga memiliki dampak yaitu pada pencemaran lingkungan. selama ini konsumen secara gratis mendapatkan kantong plastik, maka sekarang konsumen harus membayar Rp 200,-. Penggabungan argumen agama sangat penting dalam membentuk keputusan kebijakan. Ajaran Allah SWT dan Hadist Nabi menekankan pentingnya mempraktikkan moderasi dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai pemeluk agama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menahan diri dari perilaku yang berlebihan, karena hal ini dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip memaksimalkan kemaslahatan dan meminimalkan kemudharatan..

The Urgency Of Improving Social Piety In The Perspective Of Tarbawi Hadith (Hermeneutic Analysis About Community Life) Khamim, Khamim
Didaktika Religia Vol. 6 No. 1 (2018): June
Publisher : Postgraduate Program, State Islamic Institute (IAIN) Kediri, Indonesia

The issues of moral degradation are increasingly widespread. Developments have more or less given their influence on human personality, including Muslims. Tracing back, many hadith have told us about the importance of cultivating superior morals and personality. This article will examine the importance of fostering social piety in the perspective of tarbawi hadith. Hermeneutic analysis using a qualitative approach to literature study becomes a tool for a more comprehensive new synthesis. From the analysis, it can be concluded that moral education is indeed often alluded to in various hadiths of the Prophet. This is not surprising anymore considering the main mission of the Prophet Muhammad sent by Allah SWT to this world is to perfect morals. Moral education certainly comes from strong faith in humans. Strong faith will bring about noble character, which is then called individual piety. Individual piety can be seen from ritual piety and certainly will lead to social piety. Community life is not as easy as imagined, because it requires good interpersonal sensitivity and quality. That is why the Prophet often reminded Muslims to get used to social piety, starting from the ethics of visiting and being able to receive guests, or also the elegant ways of living. Of course social piety can start from small things such as answering greetings, visiting sick people, arranging bodies, fulfilling invitations, or also praying for our brothers who sneeze. Good social piety will certainly strengthen ukhuwah Islamiyah. All of this is expected to create a superior Islamic civilization. Therefore, in tarbawi hadith, social piety is indeed important to be cultivated in daily life.

Analisis SWOT Terhadap Penerapan Pembelajaran Tematik di MI Ma’arif NU 1 Pengadegan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Khamim, Khamim; Wiyani, Nova Ardy
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.2942

This study aims to provide a SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) analysis to the implementation of thematic learning in MI Ma'arif NU 1 Pengadegan. The SWOT analysis carried out was seen from various aspects, namely aspects of the headmaster, teachers, students, curriculum, and infrastructure. The approach that is used in this research is a descriptive analytical approach, namely an approach that describes the facts that exist in the field. This study has resulted in the conclusion that in general the implementation of thematic learning in MI Ma'arif NU 1 Pengadegan is not perfect. The strengths and opportunities are proportional to the weaknesses and challenges it has. This fact gives the conclusion that minimizing and even annulling all weaknesses and challenges, while optimizing strengths and opportunities will make the thematic learning in MI Ma'arif NU 1 Pengadegan better.

Rangkap Jabatan Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif dan Hadis tentang Larangan Berambisi pada Jabatan Farikhah, Dina Salma Nor; Laila, Nurul; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i2.573

Rangkap jabatan menjadi hal yang masih hangat untuk di perdebatkan, terutama dalam hal ketatanegaraan. Meskipun masih belum banyak regulasi yang membahas terkait rangkap jabatan, namun hal tersebut menyangkut moral, etika, dan kultur birokrasi seorang penyelenggara pemerintah negara. Artikel ini menganalisis batas hukum dan etika rangkap jabatan kepala daerah berdasarkan perspektif hukum positif dan hadis tentang larangan berambisi jabatan. Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan undang-undang, kepala daerah dilarang merangkap jabatan dan akan dikenai sanksi apabila melanggar. Di sisi yang lain, menurut hadis, seorang pemimpin hendaknya menjalankan tugas tanpa berambisi mencari jabatan dan kekuasaan.

Livelihood Responsibility Shifting to Migrant Worker Wives; A Reading of Qur’an and Hadith in Muslim Community Khamim, Khamim; Hijriyati, Muthiah; Ansori, Ibnu Hajar; Mohammad Hamsa Fauriz
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 19 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v19i2.11109

This article aims to explore the shifting of livelihood (nafqa) responsibilities from husbands to wives in the contemporary context while looking at Muslim community’s reading on relevant Qur’an verses and hadith. Wives who work as migrant workers tend to serve as the main breadwinner in providing income in a household, including those from Kediri and Tulungagung, East Java. Livelihood itself is a common topic in the Islamic law discussion, mainly about who provide for whom and its quantity criteria. Based on this problem, we portray the phenomenon and then present a reading of relevant Qur’anic verses and hadith within the community. The qualitative method was used by conducting interviews with husbands situated in that specific type of household. Data collection was also carried out by a review of relevant verses and hadith on family life followed by analytical approach using content analysis to identify how they are perceived by Muslim community. This study offers insights into Islamic family law in contemporary society, linking religious teachings to modern realities and providing a deeper understanding of this complex issue. The result shows that despite the phenomenon, the husbands still play their role as breadwinners, namely the secondary one. This stems from how they understand the rule of each family party, implying how religious teachings interplay with modern realities.

Kajian Hadis tentang Keharusan Taat kepada Pemimpin Rahayu, Lulus; Barokah, Nila Rohmatul; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.414

Artikel ini mengkaji tentang konsep ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam Islam melalui kajian hadis. Ketaatan kepada pemimpin merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dalam suatu negara. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dalam konteks ini hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama pemahaman prinsip dan kewajiban mengenai ketaatan kepada pemimpin. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam konteks ajaran Islam. Sebagai kontribusi terhadap literatur agama dan ilmu sosial, artikel ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam untuk memahami peran dan tanggung jawab yang timbul dari ketaatan kepada pemimpin mereka dan sebagai bahan diskusi untuk merumuskan konsep-konsep baru sesuai dengan tuntutan zaman.

Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin Aji , Michelle Salma Khotom; Purwanti, Unsa Elen; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.415

Pemimpin merupakan unsur penting dalam suatu tatanan negara, sebab tanpa adanya seorang pemimpin, maka suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku dan batasan-batasan kewenangan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hadis yang berisi tentang batas-batas kewenangan seorang pemimpin dan peran apa saja yang dilakukan seorang pemimpin yang amanah. Artikel ini menggunakan metode kajian studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya berupa jurnal, buku, dan lain sebagainya. Hasilnya, di dalam hadis telah diatur mengenai batas-batas kewenangan seorang pemimpin, salah satunya, amanah. Seorang pemimpin yang amanah memegang peran yang sangat penting, karena berjalan atau tidaknya suatu negara itu tergantung pada, salah satunya, pemimpin.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search