Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) International Journal of Law Reconstruction Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL PENGABDI Varia Justicia Substantive Justice International Journal of Law Gema Keadilan Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal JURNAL MERCATORIA BINAMULIA HUKUM GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Prasada ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Jurnal Suara Hukum Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Bali Membangun Bali Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities JUDGE: Jurnal Hukum Vyavahara Duta Abdimas Mandalika Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
I Made Wirya Darma
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Sosialisasi Fenomena Judi Online: Dampak Dan Upaya Pemberantasan Judi Online Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar Dewi, Ni Putu Silva Purnama; Darma, I Made Wirya
PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/abdms.v5i2.4454

Abstract

Tujuan dari di adakannya pengabdian masyarakat ini ialah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan detail kepada masyarakat tentang apa itu perjudian online, bahaya perjudian online, dan upaya yang dilakukan untuk memberantas perjudian online, kurangnya pemahaman masyarakat awam di bidang hukum mengakibatkan  mereka tidak paham akan akibat hukum apa saja yang bisa timbul akibat tindakan mereka, bukan hanya itu saja pengabdian ini bertujuan untuk menanggulangi masalah hukum ketika apa yang di harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, misakan pemerintah dan penegak hukum mengharapkan masyarakat tidak melakukan kejahatan seperti contoh judi online namun nyatanya hal ini masih dilakukan sampai saat ini,yang mengakibatkan permasalahan ekonomi di masyaraka, dengan berkembangnya zaman masyarakat harus di beri pemahaman terkait judi online agar tidak terbawa arus.Adapun metode penelitian yang digunakan pada pengabdian ini yaitu metode pendidikan masyarakat, dimana masyarakat yang di maksud disini adalah warga yang berada di wilayah hukum kejaksaan Denpasar dan mahasiswa sebagai pemberi materi.adapun hasil dari abdi pm ini adalah para masyarakat di wilayah hukum kejaksaan negri denpasar mendapat pemahaman lebih mendalam terkait bahaya dan akibat hukum judi online, yang dimana akan memberikan kesadaran dan taat hukum agar tidak melakukan judi online.
Legality of the Position of Advocates as Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes Martina Nilamsari; I Made Wirya Darma
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.724

Abstract

A mortgage aims to provide protection and legal certainty for stakeholders, one of which is the mortgage-holding creditor. However, in practice, this goal has not been fully realized, as existing mortgages can still be annulled by the court. Debtors must still be held accountable if the collateral bound by the mortgage is annulled by the court, such as for expenses already incurred by the creditors and for the loss of expected profits from the loan. Another effort creditors can make to reclaim their prioritized rights from the debtor is to require the debtor to replace the collateral annulled by the court with another asset of equal nominal value, and then impose a new mortgage on the replacement asset, such as in the form of a mortgage, fiduciary, hypothec, or pledge.
EFFECTIVENESS OF CRIMINAL SANCTIONS FOR VIOLATORS OF SMOKE-FREE AREAS IN INDONESIA: CHALLENGES AND RESPONSIVE LAW SOLUTIONS Darma, I Made Wirya; Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 26, No 3: December 2024: Law and Justice in Digital Age
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v26i3.41851

Abstract

Cigarettes pose a significant global health threat, resulting in millions of related deaths annually. Consequently, governments worldwide, including Indonesia, have implemented smoke-free area policies in an effort to mitigate these health concerns. This study analyzes the effectiveness of criminal sanctions imposed on violators of smoke-free areas in Indonesia, while identifying legal challenges in enforcing these regulations and proposing normative solutions within the framework of responsive law. Utilizing a normative legal approach, this study combines both statutory and conceptual methodologies to analyze primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies. It employs a qualitative descriptive analysis method to examine the efficacy of criminal sanctions against violators of smoke-free areas in the context of responsive law. The results indicate that the effectiveness of criminal sanctions to enforce smoke-free areas in Indonesia is hindered by various constraints, including weak law enforcement, limited public awareness, economic conflicts of interest, and inadequate smoking facilities. This study recommends adopting a responsive law approach. This entails strengthening law enforcement, conducting continuous socialization and education programs, establishing special smoking facilities, involving the tobacco industry in health policy-making, and reformulating policies through a participatory approach. By implementing these responsive law solutions, it is anticipated that smoke-free area regulations can be more effectively enforced, garner the support of all parties involved, and contribute to enhanced public health protection from the risks associated with cigarette smoke.
PENERAPAN PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS KEPADA KLIEN DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK Nadia Mahaputri, Luh Putu; Wirya Darma, I Made
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 8 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i8.2958-2965

Abstract

Penyuluhan hukum merupakan suatu kewenangan seorang notaris dalam melayani masyarakat yang memerlukan jasa hukumnya dalam hal pembuatan akta autentik sehingga memiliki kekuatan hukum. Penyuluhan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terkait akta yang akan dibuatnya. Persoalan yang muncul adalah bagaimana penerapan penyuluhan hukum yang dikerjakan atas seorang notaris kepada klien pada hal pembuatan akta autentik? Serta apa saja akibat apabila notaris tak menerapkan penyuluhan hukum tersebut? Penulisan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penerapan penyuluhan hukum tersebut agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Metode yang dipergunakan ialah pendekatan kualitatif beserta teknik pengumpulan data dalam bentuk hasil wawancara beserta seluruh staff dan pimpinan Kantor Notaris & PPAT Basuki Juni Nugraha, SH yang merupakan lokasi PKL penulis. Selain teknik wawancara, dengan adanya observasi langsung pada lokasi PKL, penulis dapat menganalisis terkait fenomena yang diangkat serta sejauh mana penerapan penyuluhan hukum tersebut dilakukan oleh notaris. Hasil penelitian ini adalah telah diterapkannya penyuluhan hukum atas notaris terkait beserta proses pembuatan akta autentik. Pada kegiatan PKL ini, penulis dapat berkontribusi secara langsung dalam menerapkan etika profesi notaris terkait proses awal hingga akhir pembuatan akta autentik.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK Ayu Nike Sanisswari, Putri; Wirya Darma, I Made
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 8 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i8.2966-2976

Abstract

Akta autentik ialah instrumen bukti tertulis untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Secara khusus, Notaris memiliki kewenangan pada pembuatan akta autentik sebagaimana telah diatur pada undang-undang. Pentingnya implementasi prinsip kehati-hatian oleh notaris pada pembuatan akta autentik selaku bentuk pelayanan hukum yang memberi kepastian maupun perlindungan hukum untuk masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam memberikan pelayanan hukum pembuatan akta autentik dan apa akibat hukum jika notaris tidak menerapkan prinsip tersebut. Penulisan ini mempergunakan metode observasi juga wawancara bersama staf Kantor Notaris & PPAT Basuki Juni Nugraha, SH. Hasil penelitian ini, menjelaskan bahwasanya penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dimulai dari melakukan pengenalan terhadap penghadap, mengecek data yang diajukan penghadap sesuai dengan pernyataan yang diberikan dan memastikan semua teknik administratif telah lengkap untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Kemudian untuk akibat hukum dapat dilihat dari perbuatan hukumnya terlebih dahulu. Terhadap akta yang cacat, maka bisa batal demi hukum maupun bisa dibatalkan dan notaris yang terbukti berbuat kesalahan haruslah bertanggungjawab secara hukum baik secara perdata, administratif maupun pidana. Pada kegiatan pengabdian berlangsung, penulis ikut berkontribusi dalam pemenuhan penerapan prinsip kehati-hatian pembuatan akta autentik.
Health Criminal Law as an Instrument to Protect Human Rights: A Comparative Study of Indonesia and Algeria Wirya Darma, I Made; Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary; Agus Kurniawan, I Gede; Driss, Bakhouya
Jurnal Suara Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v7n1.p68-97

Abstract

Health criminal law in the Indonesian context is actually regulated in Article 427 to Article 448 in Law 17 of 2023 concerning Health (Health Law). This is a major change in the health sector and covers various aspects that regulate public health, health services, and criminal law related to violations in the health sector. This study aims to analyze two important aspects, namely: (i) the regulation of health criminal law between Indonesia and Algeria and its relation to the protection of human rights, and (ii) the future regulation of health criminal law in Indonesia in realizing the protection of health rights for the community. This research is a normative legal research with conceptual, comparative and legislative approaches. The result of the research confirms that health criminal law can be said to be the main instrument to maintain and ensure health rights for the community. The findings of this research confirm that the main difference between Indonesia and Algeria lies in the way health criminal law is organized and applied. Indonesia has more detailed and specific regulations that address malpractice, medical negligence and the health sector more holistically. Whereas Algeria tends to regulate this in a more general framework, following the existing criminal code. The recommendation from this study is that there is a need for legal harmonization between health criminal sanctions in Articles 427 to 448 in Law 17 of 2023 on Health (Health Law) and the New Criminal Code including more detailed special regulations on malpractice, including investigation procedures, evidence, and criminal sanctions against medical personnel who are proven to be negligent or deliberately commit medical errors. This will provide legal certainty for patients and medical personnel.
Analysis of Attempt Theory (Poging) in Criminal Law: An Ethical Study of Criminal Sentencing for Failed Criminal Acts Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati; Darma, I Made Wirya; Kurniawan, I Gede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6086

Abstract

The Attempt in criminal law, often referred to as "poging," refers to the effort to commit a crime that has not been completed. In this case, even though there are no casualties, the perpetrator can still be subjected to legal sanctions because they have attempted a crime. This research aims to analyze the theory of attempt or "poging" from an ethical perspective in relation to the imposition of penalties for failed crimes. This research is a normative legal study with a conceptual, legislative, and philosophical approach. The research results affirm that from an ethical perspective, attempted crimes are intended as a preventive measure to ensure that the consequences of a crime do not occur, so that even in the preliminary process, criminal sanctions can already be imposed. This is also intended to ensure that every member of society can be protected from the consequences of a crime occurring, so that even in the preliminary process, criminal sanctions can already be imposed. The theory of attempt (poging) and its application in Indonesian criminal law has indeed caused several issues in the Old Penal Code, such as the unclear definition of when an act can be considered as the "beginning of execution" and the potential for disparities in judges' rulings due to the lack of clear regulations. Nevertheless, this has been regulated and improved in the New Penal Code
The Conflict Between Criminal Law Norms and Moral Norms in Abortion Cases in Indonesia: What and How? Sofyan, Carollin Ophelia; Darma, I Made Wirya; Kurniawan, I Gede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6092

Abstract

This research is a normative legal study with a conceptual, legislative, and philosophical approach. The results of this study affirm that, morally, abortion is permitted if there is a medical necessity for it. However, in criminal law, abortion is primarily oriented towards protecting the health rights and the dignity rights of women as prospective mothers, so besides health reasons, abortion is permitted for women who are victims of rape or other sexual violence with a gestational age of less than fourteen weeks. Efforts to resolve the conflict between moral norms and criminal law norms regarding abortion regulations in Indonesia involve emphasizing that abortion for women whose pregnancies are less than fourteen weeks should be understood as a last resort. The recommendation from this research is the need for a moral-based interpretation of criminal law norms by emphasizing substantive justice aspects, thereby minimizing the conflict between criminal law norms and moral norms..
The Regulation of Straf Minima For Minors As Manus Ministra In The Crime Of Terrorism Darma, I Made Wirya; Bunga, Dewi
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 4 No 2 (2021): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/substantivejustice.v4i2.144

Abstract

In cases of terrorism involving minors, it must be understood that they are victims. Terrorism eradication regulations, which do not provide the possibility for diversion for children as manus ministra, need to consider the condition of the minors' psychological growth, which, of course, still has the potential to be of good value if properly nurtured. This study aims to determine the arrangement of the straf minima of minors as manus ministra in the crime of terrorism. The research method used is juridical normative or literature research related to normative legal substances, to find the truth based on scientific logic from a normative perspective by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show that there are differences in the imposition of criminal sanctions for criminal acts of terrorism committed by a minor, namely Articles 19 and 24 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The Law on Combating Criminal Acts of Terrorism does not apply to minors who are involved in terrorism. This means that the general straf minima contained in the Criminal Code are used, namely for imprisonment to be imposed for at least 1 day. Article 19 and Article 24 of the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism also abolish the provisions of the death penalty and life imprisonment for a person who is not yet 18 years old.
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT KETIMPANGAN GENDER Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini; Darma, I Made Wirya; Nandari, Putu Sawitri
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i2.476

Abstract

Every child has the rights to survive, grow and develop and protection from violence and discrimination. The protection of children's rights still has not got attention from various parties, such as the case of the junior high school student of class 9 in Jehem Village, Tembuku sub-district, Bangli regency, who had to drop out of school due to pregnancy as a result of the sexual violence. The sexual violence shows that women are still placed in a marginal position because of their gentle nature exploited by men to vent their desires. It can occur in the domestic and public sectors. The sexual violence in children can occur in their environment like the cases in which the parents raping the biological or stepchild and the sibling brother raping his sister. This position makes the children powerless in facing the unprotected treatments. Bali which has increasing number of children violence every year in each regency positions the government to work on the protection in the form of regulations and the involvement of customary institutions which will stated in awig-awig or perarem in each  pakraman village. 
Co-Authors Adena, Komang Dea Adhiya Garini Putri, Dewa Ayu Adi Kurniawan Adi Putra, Kadek Panji Kumara Adi Putra, Komang Agus Gede Adie Wahyudi Oktavia Gama Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Antari, Putu Eva Ditayani Ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah Astrawan, I Kadek Angga Budi Ayu Nike Sanisswari, Putri Bakhouya Driss, Bakhouya Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Benyamin Nikijuluw Cahyani, Putu Rita Cahyaningrum, Luh Made Ari Cayani, I Gusti Ayu Tiary Chansrakaeo, Ruetaitip Desak Nyoman Oxsi Selina Dewa Ayu Ambarawati Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Komang Nayati Sukma Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dwi Herman Sucipta Eka Rahmat Andrianto Fauzi, Shellby Sabrina Gede Eka Rusdi Antara Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gusi Putu Lestara Permana Harika Putri, Made Ayu Chandra Dewi Huzaif Mail, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Putra Kebayan I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ngurah Sedana I Komang Ary Dharma Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Sudiksa I Nyoman Triarta Kurniawan I Putu Edi Rusmana I Wayan Sutama I Wayan Sutama Ida Ayu Sadnyini Iriawan, Gadis Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Ketut Yudiantara Komang Suartana Komang Yopi Pardita Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mahaputra, I Gede Made Agus Martina Nilamsari Martina Nilamsari Martini, I. A. Oka Mas Ari Swari, Ida Ayu Made Mustika, Ni Wayan Eka Nadia Mahaputri, Luh Putu Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Komang Tria Ayumi Ni Made Ari Sita Dewi, Ari Sita Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Bayu Widhi Antari Ni Putu Sawitri Nandari Nilamsari, Martina Nur Khairani Fauzia Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Prema Vidya Chandra Naidu Putri Natalie, Velisia Putu Gede Andre Putra Jadnya Putu Nia Rusmiari Dewi putu suparna, putu Sanjaya Putri, Putu Adinda Prameswari Sastra Dewanti, Wayan Ari Sefia Subrata Situmorang, Axl Mattew Sofyan, Carollin Ophelia Sudarta, Gede Dicky Wahyu Putra Tantiono, Primanto Thapa, Nar Yan Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani Triwulandari, I Gusti A A Mas Usrinase, Yulius Utami, Nyoman Indah Sari Waeno, Mahamadaree Wardhana, Metta Devyani Putri Widyastuti, Ni Luh Wiweka Wijaya, Made Rada Pradnyadari Yoga, I Gede K Ananta Zainal Arifin