Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

11.251

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL PENGABDI Varia Justicia Substantive Justice International Journal of Law Gema Keadilan Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmu Hukum The Juris BINAMULIA HUKUM GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Prasada ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Jurnal Suara Hukum Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Bali Membangun Bali Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Vyavahara Duta Abdimas Mandalika Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum

I Made Wirya Darma

Universitas Pendidikan Nasional

Author-ID : 1246019

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 91 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

New Paradigm of Indonesian Criminal Law Policy to Formulate Sanctions for Cases of Customary Crimes I Made Wirya Darma
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Legal politics examines changes within present law due to consistent demands and needs of people. Legal politics continue to develop the rule of law, from the Ius Constitutum, which is based on the previous legal framework, to the formulation of the law in the future, the Ius Constituendum. The Indonesian 2019 draft of Criminal Code formulates customary sanctions as the fulfillment of customary obligations in several articles. These articles provide a new paradigm of criminal law policy to formulate criminal law reform in the future for customary sanctions in cases of customary crimes. The study used normative juridical or library research on normative legal substances. It aims to reveal the truth based on scientific logic from the normative side by examining library materials or secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The results show that the fulfillment of customary obligations can be expected to become criteria or signs/guidelines for judges to determine “law that lives in society” or “The Living Law” as a source of law (material legality) in the future. It is a form of new paradigm in the renewal of customary criminal law. Thus, customary (criminal) law can become (1) a positive source of law, in the sense that customary criminal law (sanctions) can be the legal basis to examine cases at the Court; and (2) negative sources of law, in the sense that the provisions of customary criminal law (sanctions) can be justified reasons, reasons for mitigating punishment or providing more severe punishment.Paradigma Baru Kebijakan Hukum Pidana dalam Formulasi Sanksi dalam Kasus Delik AdatAbstrakPolitik hukum mengkaji berbagai perubahan pada hukum di tengah masyarakat yang didasari tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Politik hukum berusaha meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari Ius Constitutum yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan hukum di masa datang atau Ius Constituendum. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 merumuskan ketentuan sanksi adat sebagai pemenuhan kewajiban adat dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut memberikan paradigma baru kebijakan hukum pidana dalam perumusan sanksi adat untuk kasus tindak pidana adat sebagai pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normatif. Metode ini dipilih untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perumusan Pasal 2 ayat (2) RUU KUHP tahun 2019 mengenai pemenuhan kewajiban adat dapat diharapkan menjadi kriteria atau rambu-rambu/pedoman bagi Hakim dalam menetapkan “hukum yang hidup dalam masyarakat” atau “the living law” sebagai sumber hukum (legalitas materiil) di masa yang akan datang sebagai bentuk paradigma baru dalam pembaharuan hukum pidana adat. Dengan demikian, hukum (pidana) adat dapat menjadi: (1) Sumber hukum yang positif, dalam arti hukum pidana adat (sanksi adat) dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri; dan (2) Sumber hukum yang negatif, dalam arti ketentuan-ketentuan hukum pidana adat (sanksi adat) dapat menjadi alasan pembenar, alasan meringankan pidana atau memperberat pidana.Kata Kunci: hukum pidana, sanksi adat, tindak pidana adat.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a6

The Regulation of Straf Minima For Minors As Manus Ministra In The Crime Of Terrorism I Made Wirya Darma; Dewi Bunga
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 4 No 2 (2021): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/substantivejustice.v4i2.144

In cases of terrorism involving minors, it must be understood that they are victims. Terrorism eradication regulations, which do not provide the possibility for diversion for children as manus ministra, need to consider the condition of the minors' psychological growth, which, of course, still has the potential to be of good value if properly nurtured. This study aims to determine the arrangement of the straf minima of minors as manus ministra in the crime of terrorism. The research method used is juridical normative or literature research related to normative legal substances, to find the truth based on scientific logic from a normative perspective by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show that there are differences in the imposition of criminal sanctions for criminal acts of terrorism committed by a minor, namely Articles 19 and 24 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The Law on Combating Criminal Acts of Terrorism does not apply to minors who are involved in terrorism. This means that the general straf minima contained in the Criminal Code are used, namely for imprisonment to be imposed for at least 1 day. Article 19 and Article 24 of the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism also abolish the provisions of the death penalty and life imprisonment for a person who is not yet 18 years old.

Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan I Made Wirya Darma; Benyamin Nikijuluw
BINAMULIA HUKUM Vol 8 No 2 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i2.74

Tugas psikolog forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pada saat pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan maupun ketika terpidana berada di lembaga pemasyarakatan. Gerak psikolog dalam peradilan terbatas dibanding dengan ahli hukum. Psikolog dapat masuk dalam peradilan sebagai ahli sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berdasarkan hal tersebut diperlukan promosi kepada bidang hukum akan pentingnya psikolog dalam permasalahan hukum sehingga dalam kasus-kasus pidana, ahli hukum mengundang psikolog. Tanpa undangan aparat hukum, psikolog akan tetap berada di luar sistem dan kebanyakan menjadi ilmuwan dan bukan sebagai praktisi psikolog forensik. Inti kompetensi psikolog adalah asesmen, intervensi, dan prevensi. Hal yang membedakan psikolog forensik dengan psikolog lainnya adalah konteks tempat ia bekerja. Psikolog forensik menerapkan kompetensi asesmen, intervensi, dan prevensinya dalam konteks permasalahan hukum. Seorang psikolog forensik dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan bagi pelaku kejahatan untuk dianggap mampu mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar adanya gangguan kejiwaan seorang pelaku. Dengan adanya psikolog forensik, seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana benar-benar dapat ditelaah terlebih dahulu, apakah benar-benar bersalah atau tidak, dan melalui psikologi forensik dapat ditentukan hukuman apa yang paling sesuai terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Kata Kunci: psikolog forensik, peran psikolog forensik, proses pemidanaan.

Legal Protection for Online Transportation Service Providers in Transporting Passengers Desak Nyoman Oxsi Selina; I Made Wirya Darma
Jurnal Hukum Prasada Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Transportation is one of the derivative needs in society due to economic, social activities, and so on. In general, there are two transportations, namely based on conventional and online, but the problem is that discrimination often occurs against providers of online-based transportation services, especially in transporting passengers. Thus, the purpose of this study is to find out the legal protection for online transportation service providers in transporting passengers and to find out the legal consequence of discriminating against online transportation service providers in carrying passengers. The method used in this study is normative legal research method. Meanwhile, the legislative and conceptual approach is the approach used in this study. The results of this study showed that the legal protection of online transportation service providers in Indonesia is regulated in legislation including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which in principle every legal subject must be treated equally before the law, and Law Number 39 Year 1999 which protects that every person is entitled to a job, and legal protection is also contained in Law No. 8 of 1999 which in principle regulates the rights and obligations of business actors. The legal consequence of discrimination is that it can result in criminal and civil law in the form of compensation for imprisonment or fines.

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PT. PLN (PERSERO) APP BALI DENGAN PT.GLOBAL TWIN STAR MELALUI JALUR NEGOSIASI Eka Rahmat Andrianto; I Made Wirya Darma
Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

State-owned Enterprise PT.PLN (persero) App Bali made a tender on travo 150/20 jobs. The tender was won by PT. Global Twin Star, in it’s work there are disputes in the contract agreement. So from this dispute the author takes the formulation of the problem as follows. How to resolve disputes between the two sides. The second is how the implementation of the settlement results through negotiations. The purpose of the writer is to know and analyze how the results of the settlement through negotiations and also find out whether this implementation is very relevant for both parties each achieved. Agreement made and agreed by PT. PLN (Persero) with PT. Twin Star applies as a law for both parties or called the principle pacta sunt servanda. Settlement through Alternative Dispute Resolution is based on the spirit of win-win solution. Therefore, taking into account future interests, then from the parties to the dispute there must be a desire to maintain their good relationship. Implementation obtained is a continuous relationship of work between the two sides. Where the PT. Global twin star gets additional work from PLN to maintain existing transformer and owned PT.PLN. PLN's transformer is well maintained until the work is done. In a business dispute the parties prefer to avoid to resolve their dispute through the courts. setlement of specific defaults disputes and business disputes in general to be resolved through atlernative negotiated settlement disputes. This is because the company's good name is maintained, cost and time are also more efficient if through this path. The result of dispute resolution through alternative dispute resolution, able to merely render the objectives of the law itself, namely justice, certainty and benefit.Keywords: Dispute Settlement, Wanprestasi, Negotiation.

Strengthening of Adat Village and The Value of Local Wisdom in Bali in Prevention Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) I Made Wirya Darma; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.4.1.1594.23-30

The negative impact of the development of the tourism industry, information technology and communication and transportation in addition to problems of poverty, unemployment, dropping out of school, and limited employment is still an unresolved problem, thus further encouraging the Commercial Sex Exploitation of Children. Through strengthening Desa Adat and regulating child protection in awig-awig or pararem regarding strengthening the position of children in Bali by incorporating the concept of local wisdom will certainly be able to reduce the number of sexual violence and child exploitation in Bali, so that synergy in solving positive legal cases will be easier effective, because if a case occurs, it will be resolved first within the scope of the village through prevailing customary law before continuing into the realm of positive law. Arranging and determining Awig-awig who adopt local wisdom concepts and values including Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, and Tat Twam Asi are able to reflect religious, ritual and upakara elements in preventing sexual violence and exploitation of children.

STRATEGI KOMUNIKASI SATGAS COVID-19 DALAM MEMBERIKAN SOSIALISASIKAN PROKES KEPADA LANSIA DI DESA PENATAHAN Dewa Ayu Ambarawati; I Made Wirya Darma
KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ka.v3i2.3143

Sosialisasi protokol kesehatan semakin digencarkan oleh pemerintah, hal ini dilakukan untuk menekan angka pasien COVID-19. Dengan dilakukannya pembentukan Tim SATGAS COVID-19 di setiap Desa untuk membantu pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Di Desa Penatahan Tim SATGAS COVID-19 berfokus kepada para lansia dalam memberikan edukasi mengenai protokol kesehatan, al ini dilakukan karena para lansia memiliki keterbatasan dalam mengakses media sosial. Sehingga agar mendapatkan informasi dan pemahama yang pasti mengenai hal tersebut, perlu adanya edukasi secara langsung kepada lansia. Dengan menerapkan strategi pendekatan persuasif fan edukatif agar tercapainya hubungan timbal balik yang seimbang dari proses sosialisasi kprotokol kesehatan. Metode pelaksanaan yang diguakan adalah dengan wawancara dan melakukan observasi langsung kelapanga unutk memperoleh data yang valid.

The Covid 19 Pandemic as a Strain in Increasing Domestic Violence (An Overview of Restorative Justice in Sustainable Crime) Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Mas Triwulandari; Dewi Bunga
Varia Justicia Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v18i1.6861

The COVID-19 pandemic has become a global pandemic that has changed the order of human life in almost all parts of the world. Indonesia is also one of the countries affected by the Covid-19 pandemic. The Indonesian government has established public policies to prevent the spread of the COVID-19 virus, one of which is the policy on limiting community activities by diverting work to be done from home (Work from Home). The pandemic condition has an impact on increasing cases of domestic violence. Various factors can cause domestic violence during the pandemic, the main one is the economic factor. This study aims discusses the Covid-19 pandemic as a "strain" that triggers domestic violence, the state's response to domestic violence, and restorative justice in resolving domestic violence. This research is a normative juridical research that examines the problems of various legal theories. The study was conducted on the prospect of restorative justice in resolving cases of domestic violence as sustainable violence. The analysis was carried out qualitatively. Domestic violence that occurred during the pandemic was caused by "strain" including a decrease to loss of income, boredom from having to be at home, sick conditions and so on. The increasing number of domestic violence cases during the pandemic requires handling using the principle of restorative justice with a penal mediation mode. This problem solving model is carried out by bringing together perpetrators and victims and finding a middle way to solve the problems they face. This out-of-court settlement is believed to be more effective considering that the perpetrator and the victim have an inner relationship based on love that prioritizes the integrity of the household. Restorative justice with penal mediation does not yet have regulators and categories in criminal law, including Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, within the limits or levels of violence whose resolution can be carried out using the concept of restorative justice.

Reorientsasi Paradigma Pembentukan Hukum Nasional dengan Mengadopsi Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari; I Made Wirya Darma
Gema Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

AbstrakPembentukan hukum yang mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal akan mencerminkan hukum yang bersifat pluralistik, mewakili seluruh elemen masyarakat. Dalam menghasilkan hukum yang bersifat responsif dan adaptif, yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju arah yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial yang selalu berusaha untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang pesat, maka dibutuhkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup, tumbuh dan berkembang membentuk pola hidup masyarakat. Salah satunya adalah nilai kearifan lokal Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha dan Tat Twam Asi.

Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Komang Yopi Pardita; I Made Wirya Darma
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p13

The purpose of this study was to analyze the regulation of political rights and voting rights of the Indonesian National Armed Forces in the perspective of positive law in Indonesia and to examine the regulation of the political rights and voting rights of the Indonesian National Armed Forces in the perspective of human rights. This study used a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The study indicated that the political rights and voting rights of the Indonesian National Armed Forces have changed from time to time. This can be observed by examining the 3 (three) periods of power in Indonesia, which include the Old Order, New Order and Reformation. Until now, the limitation of the Indonesian National Armed Forces political rights and voting rights is regulated explicitly in Law Number 7 of 2007 which stipulates that Indonesian National Armed Forces members do not exercise their right to vote. These restrictions indicate that there is no legal synchronization between the conception of human rights in the context of a democratic society in Indonesia and the restrictions on political rights and the Indonesian National Armed Forces voting rights. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan hak politik dan hak pilih Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan hak politik dan hak pilih Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakna metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak politik dan hak pilih TNI telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dicermati dengan menelaah 3 (tiga) periode kekuasan di Indonesia yang meliputi Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Hingga saat ini, pembatasan hak politik dan hak pilih TNI ditatur secara tegas pada UU Nomor 7 Tahun 2007 yang menentukan bahwa anggota TNI tidak menggunakan haknya untuk memilih. Pembatasan tersebut menunjukkan tidak adanya sinkronisasi hukum antara konsepsi HAM dalam kontek masyarakat demokratis di Indonesia dengan pembatasan hak politik dan hak pilih TNI.

Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Adena, Komang Dea Adhiya Garini Putri, Dewa Ayu Adi Kurniawan Adi Putra, Kadek Panji Kumara Adi Putra, Komang Agus Gede Adie Wahyudi Oktavia Gama Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Anggraeni Putri, Ni Made Dhea Antari, Putu Eva Ditayani Asawati, Ni Nyoman Juwita Astrawan, I Kadek Angga Budi Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Nike Sanisswari, Putri Bakhouya Driss, Bakhouya Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Benyamin Nikijuluw Brian Permata Albuquerque Budiana, I Nyoman Cahyani, Putu Rita Cayani, I Gusti Ayu Tiary Chansrakaeo, Ruetaitip Desak Nyoman Oxsi Selina Dewa Ayu Ambarawati Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Komang Nayati Sukma Dewi, Ni Made Ari Sita Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dwi Herman Sucipta Eka Rahmat Andrianto Fauzi, Shellby Sabrina Gede Eka Rusdi Antara Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gusi Putu Lestara Permana Halim, Ricko Chandra Harika Putri, Made Ayu Chandra Dewi Huzaif Mail, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Made Agus Mahaputra I Gede Putra Kebayan I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Sedana I Komang Ary Dharma Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Sudiksa I Nyoman Triarta Kurniawan I Putu Edi Rusmana I Wayan Sutama I Wayan Sutama Ida Ayu Sadnyini Iriawan, Gadis Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Ketut Yudiantara Komang Anisya Susiladevi Komang Suartana Komang Yopi Pardita Krisna Prasada, Dewa Luh Made Ari Cahyaningrum Lusiana Putri, Putu Metta Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Martina Nilamsari Martina Nilamsari Martini, I. A. Oka Mas Ari Swari, Ida Ayu Made Mustika, Ni Wayan Eka Nadia Mahaputri, Luh Putu Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Kadek Fitri Noviani Ni Komang Tria Ayumi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Bayu Widhi Antari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Diah Sukmadewi Nilamsari, Martina Noviani, Ni Kadek Fitri Nur Khairani Fauzia Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Pragas, Priyanka Prema Vidya Chandra Naidu Putra Basyari, Gettar Anugerah Putri Natalie, Velisia Putu Gede Andre Putra Jadnya Putu Nia Rusmiari Dewi putu suparna, putu Robby Alfahrizi Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini Sanjaya Putri, Putu Adinda Prameswari Sastra Dewanti, Wayan Ari Sefia Subrata Sofyan, Carollin Ophelia Sri Rahayu Gorda, A.A.A Ngurah Sudarta, Gede Dicky Wahyu Putra Sukadana, Dewa Ayu Putri Thapa, Nar Yan Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani Triwulandari, I Gusti A A Mas Usrinase, Yulius Utami, Nyoman Indah Sari Waeno, Mahamadaree Wardhana, Metta Devyani Putri Widhiadnyani, Pande Ketut Ratih Wijaya, Made Rada Pradnyadari Winayaka, I Gede Gana Palguna Yoga, I Gede K Ananta Yoga, I Gede K. Ananta Zainal Arifin

Title

Found 91 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 91 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 91 Documents
Search