Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL PENGABDI Varia Justicia Substantive Justice International Journal of Law Gema Keadilan Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal JURNAL MERCATORIA BINAMULIA HUKUM GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Prasada ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Cepalo KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Suara Hukum Jurnal Bali Membangun Bali Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Indonesia Sosial Sains JUDGE: Jurnal Hukum Vyavahara Duta Abdimas Mandalika Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
I Made Wirya Darma
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 98 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan I Made Wirya Darma; Benyamin Nikijuluw
BINAMULIA HUKUM Vol 8 No 2 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i2.74

Abstract

Tugas psikolog forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pada saat pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan maupun ketika terpidana berada di lembaga pemasyarakatan. Gerak psikolog dalam peradilan terbatas dibanding dengan ahli hukum. Psikolog dapat masuk dalam peradilan sebagai ahli sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berdasarkan hal tersebut diperlukan promosi kepada bidang hukum akan pentingnya psikolog dalam permasalahan hukum sehingga dalam kasus-kasus pidana, ahli hukum mengundang psikolog. Tanpa undangan aparat hukum, psikolog akan tetap berada di luar sistem dan kebanyakan menjadi ilmuwan dan bukan sebagai praktisi psikolog forensik. Inti kompetensi psikolog adalah asesmen, intervensi, dan prevensi. Hal yang membedakan psikolog forensik dengan psikolog lainnya adalah konteks tempat ia bekerja. Psikolog forensik menerapkan kompetensi asesmen, intervensi, dan prevensinya dalam konteks permasalahan hukum. Seorang psikolog forensik dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan bagi pelaku kejahatan untuk dianggap mampu mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar adanya gangguan kejiwaan seorang pelaku. Dengan adanya psikolog forensik, seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana benar-benar dapat ditelaah terlebih dahulu, apakah benar-benar bersalah atau tidak, dan melalui psikologi forensik dapat ditentukan hukuman apa yang paling sesuai terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Kata Kunci: psikolog forensik, peran psikolog forensik, proses pemidanaan.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PT. PLN (PERSERO) APP BALI DENGAN PT.GLOBAL TWIN STAR MELALUI JALUR NEGOSIASI Eka Rahmat Andrianto; I Made Wirya Darma
Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.062 KB) | DOI: 10.38043/jah.v1i1.247

Abstract

State-owned Enterprise PT.PLN (persero) App Bali made a tender on travo 150/20 jobs. The tender was won by PT. Global Twin Star, in it’s work there are disputes in the contract agreement. So from this dispute the author takes the formulation of the problem as follows. How to resolve disputes between the two sides. The second is how the implementation of the settlement results through negotiations. The purpose of the writer is to know and analyze how the results of the settlement through negotiations and also find out whether this implementation is very relevant for both parties each achieved. Agreement made and agreed by PT. PLN (Persero) with PT. Twin Star applies as a law for both parties or called the principle pacta sunt servanda. Settlement through Alternative Dispute Resolution is based on the spirit of win-win solution. Therefore, taking into account future interests, then from the parties to the dispute there must be a desire to maintain their good relationship. Implementation obtained is a continuous relationship of work between the two sides. Where the PT. Global twin star gets additional work from PLN to maintain existing transformer and owned PT.PLN. PLN's transformer is well maintained until the work is done. In a business dispute the parties prefer to avoid to resolve their dispute through the courts. setlement of specific defaults disputes and business disputes in general to be resolved through atlernative negotiated settlement disputes. This is because the company's good name is maintained, cost and time are also more efficient if through this path. The result of dispute resolution through alternative dispute resolution, able to merely render the objectives of the law itself, namely justice, certainty and benefit.Keywords: Dispute Settlement, Wanprestasi, Negotiation.
STRATEGI KOMUNIKASI SATGAS COVID-19 DALAM MEMBERIKAN SOSIALISASIKAN PROKES KEPADA LANSIA DI DESA PENATAHAN Dewa Ayu Ambarawati; I Made Wirya Darma
KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ka.v3i2.3143

Abstract

Sosialisasi protokol kesehatan semakin digencarkan oleh pemerintah, hal ini dilakukan untuk menekan angka pasien COVID-19. Dengan dilakukannya pembentukan Tim SATGAS COVID-19 di setiap Desa untuk membantu pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Di Desa Penatahan Tim SATGAS COVID-19 berfokus kepada para lansia dalam memberikan edukasi mengenai protokol kesehatan, al ini dilakukan karena para lansia memiliki keterbatasan dalam mengakses media sosial. Sehingga agar mendapatkan informasi dan pemahama yang pasti mengenai hal tersebut, perlu adanya edukasi secara langsung kepada lansia. Dengan menerapkan strategi pendekatan persuasif fan edukatif agar tercapainya hubungan timbal balik yang seimbang dari proses sosialisasi kprotokol kesehatan. Metode pelaksanaan yang diguakan adalah dengan wawancara dan melakukan observasi langsung kelapanga unutk memperoleh data yang valid.
The Covid 19 Pandemic as a Strain in Increasing Domestic Violence (An Overview of Restorative Justice in Sustainable Crime) Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Mas Triwulandari; Dewi Bunga
Varia Justicia Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v18i1.6861

Abstract

The COVID-19 pandemic has become a global pandemic that has changed the order of human life in almost all parts of the world. Indonesia is also one of the countries affected by the Covid-19 pandemic. The Indonesian government has established public policies to prevent the spread of the COVID-19 virus, one of which is the policy on limiting community activities by diverting work to be done from home (Work from Home). The pandemic condition has an impact on increasing cases of domestic violence. Various factors can cause domestic violence during the pandemic, the main one is the economic factor. This study aims discusses the Covid-19 pandemic as a "strain" that triggers domestic violence, the state's response to domestic violence, and restorative justice in resolving domestic violence. This research is a normative juridical research that examines the problems of various legal theories. The study was conducted on the prospect of restorative justice in resolving cases of domestic violence as sustainable violence. The analysis was carried out qualitatively. Domestic violence that occurred during the pandemic was caused by "strain" including a decrease to loss of income, boredom from having to be at home, sick conditions and so on. The increasing number of domestic violence cases during the pandemic requires handling using the principle of restorative justice with a penal mediation mode. This problem solving model is carried out by bringing together perpetrators and victims and finding a middle way to solve the problems they face. This out-of-court settlement is believed to be more effective considering that the perpetrator and the victim have an inner relationship based on love that prioritizes the integrity of the household. Restorative justice with penal mediation does not yet have regulators and categories in criminal law, including Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, within the limits or levels of violence whose resolution can be carried out using the concept of restorative justice.
Reorientsasi Paradigma Pembentukan Hukum Nasional dengan Mengadopsi Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari; I Made Wirya Darma
Gema Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.262 KB) | DOI: 10.14710/gk.2019.5958

Abstract

AbstrakPembentukan hukum yang mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal akan mencerminkan hukum yang bersifat pluralistik, mewakili seluruh elemen masyarakat. Dalam menghasilkan hukum yang bersifat responsif dan adaptif, yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju arah yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial yang selalu berusaha untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang pesat, maka dibutuhkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup, tumbuh dan berkembang membentuk pola hidup masyarakat. Salah satunya adalah nilai kearifan lokal Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha dan Tat Twam Asi.
Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Komang Yopi Pardita; I Made Wirya Darma
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p13

Abstract

The purpose of this study was to analyze the regulation of political rights and voting rights of the Indonesian National Armed Forces in the perspective of positive law in Indonesia and to examine the regulation of the political rights and voting rights of the Indonesian National Armed Forces in the perspective of human rights. This study used a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The study indicated that the political rights and voting rights of the Indonesian National Armed Forces have changed from time to time. This can be observed by examining the 3 (three) periods of power in Indonesia, which include the Old Order, New Order and Reformation. Until now, the limitation of the Indonesian National Armed Forces political rights and voting rights is regulated explicitly in Law Number 7 of 2007 which stipulates that Indonesian National Armed Forces members do not exercise their right to vote. These restrictions indicate that there is no legal synchronization between the conception of human rights in the context of a democratic society in Indonesia and the restrictions on political rights and the Indonesian National Armed Forces voting rights. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan hak politik dan hak pilih Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan hak politik dan hak pilih Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakna metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak politik dan hak pilih TNI telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dicermati dengan menelaah 3 (tiga) periode kekuasan di Indonesia yang meliputi Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Hingga saat ini, pembatasan hak politik dan hak pilih TNI ditatur secara tegas pada UU Nomor 7 Tahun 2007 yang menentukan bahwa anggota TNI tidak menggunakan haknya untuk memilih. Pembatasan tersebut menunjukkan tidak adanya sinkronisasi hukum antara konsepsi HAM dalam kontek masyarakat demokratis di Indonesia dengan pembatasan hak politik dan hak pilih TNI.
AMICUS CURIAE AS THE DEVELOPMENT OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURE CODE Dwi Herman Sucipta; I Made Wirya Darma
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.576

Abstract

Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code has limitedly determined legal evidence according to the law, however, in the last few years, the Indonesian Court of Justice has emerged Amicus Curiae. In this study, it will be discussed the legal basis for judges to apply the Amicus Curiae as evidence of a crime in positive law in Indonesia today (ius constitutum) then the second issue will discuss the Amicus Curiae as evidence development in the KUHAP in the future come (ius constituendum). The research method used is normative juridical or library research related to normative legal substances, to find the truth based on scientific logic from the normative side by examining library materials or secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Amicus Curiae is a legal concept that is not well known in Indonesia which adheres to the Civil Law legal system. The legal concept of Amicus Curiae is indeed only practiced in the traditions of countries that adhere to the common law legal system. The proof using the Amicus Curiae concept has been found in many cases in Indonesia. However, legally the Amicus Curiae has not been regulated in positive law in Indonesia.
EDUKASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA KEPADA SISWA KELAS 1 SEKOLAH DASAR NEGERI 4 TIGA, KECAMATAN SUSUT, BANGLI Gusi Putu Lestara Permana; Sefia Subrata; I Made Wirya Darma; I Wayan Sutama
Jurnal Pengabdi Vol 6, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jplp2km.v6i1.63140

Abstract

Elementary education or elementary school is the initial momentum for children to improve their abilities, from elementary school they get learning immunity which then becomes a habit for them to do in the future. Learning language in elementary schools is an activity to equip students from the start on an ongoing basis so that students have discipline in thinking and speaking, most language teachers are not very aware of the importance of coaching writing training so that it causes students to have low writing creativity. Based on the results of observations at SDN 4 Tiga, Bangli, it was found that students in grade I had low creativity and writing skills. Keywords: Education, Elementary School, Students
Sosialisasi Pemilahan Sampah Rumah Tangga Berbasis Sumber di Desa Tiga Kabupaten Bangli Ketut Yudiantara; Gusi Putu Lestara Permana; I Made Wirya Darma; I Made Sudiksa
GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2023): GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/gervasi.v7i2.5387

Abstract

Pembuangan sampah dari rumah tangga akan berakibat menumpuknya sampah pada satu tempat yakni tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan sampah akhir. Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa dalam memilah sampah dan membuang sampah yang tepat dan mengubah perilaku masyarakat dalam membuang sampah dengan benar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode analisis situasi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini masyarakat telah mampu memilah sampah yang berasal dari rumah tangga.
Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa Putu Nia Rusmiari Dewi; I Made Wirya Darma
VYAVAHARA DUTA Vol 18 No 2 (2023)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out and analyze the regulation of the presumption of innocence contained in Article 5 Paragraph (1) of the Press Law in the mass media reporting on suspected criminal acts and to find out the legal consequences of applying the principle of presumption of innocence in media reporting on suspects of criminal acts of decency. The research method in this paper is normative which focuses on comparative law. The results of the research obtained are that the regulation of the presumption of innocence is the realization of the protection of human rights in the 1945 Constitution which is then stated in Article 8 of the Law on Judicial Power which is then used as a guarantee of justice for the protection of the rights of suspects during the criminal justice process. The legal consequence of the application of the principle of presumption of innocence is to limit the movement of the Indonesian press in reporting, especially cases that have not been decided legally by law, this right is carried out to protect the rights of suspects if later found not guilty by the court.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Adena, Komang Dea Adhiya Garini Putri, Dewa Ayu Adi Kurniawan Adi Putra, Kadek Panji Kumara Adi Putra, Komang Agus Gede Adi, Kadek Panji Kumara Adie Wahyudi Oktavia Gama Aldo Rajendra Zufar Wahyu Aryaputra Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Anggraeni Putri, Ni Made Dhea Antari, Putu Eva Ditayani Ari Septi Arum Fatma Citra Dewa Agung Ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah Astrawan, I Kadek Angga Budi Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Nike Sanisswari, Putri Bakhouya Driss, Bakhouya Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Benyamin Nikijuluw Budiana, I Nyoman Cahyani, Putu Rita Cahyaningrum, Luh Made Ari Cayani, I Gusti Ayu Tiary Chansrakaeo, Ruetaitip Desak Nyoman Oxsi Selina Dewa Ayu Ambarawati Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Komang Nayati Sukma Dewi, Ni Made Ari Sita Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dwi Herman Sucipta Eka Rahmat Andrianto Fauzi, Shellby Sabrina gede angga noriyoshi angga Gede Eka Rusdi Antara Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gusi Putu Lestara Permana Harika Putri, Made Ayu Chandra Dewi Huzaif Mail, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Gana Palguna Winayaka I Gede Putra Kebayan I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Eviani Yuliantri I Gusti Ngurah Sedana I Kadek Dwi Graha Oka Yasa I Komang Ary Dharma Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Sudiksa I Nyoman Triarta Kurniawan I Putu Edi Rusmana I Wayan Sutama I Wayan Sutama Ida Ayu Sadnyini Iriawan, Gadis Jan Alizea Sybelle Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Ketut Yudiantara Komang Anisya Susiladevi Komang Suartana Komang Yopi Pardita Lusiana Putri, Putu Metta Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mahaputra, I Gede Made Agus Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Martina Nilamsari Martina Nilamsari Martini, I. A. Oka Mas Ari Swari, Ida Ayu Made Michael Stefanus Subnafeu Mustika, Ni Wayan Eka Nadia Mahaputri, Luh Putu Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Kadek Fitri Noviani Ni Kadek Fitri Noviani Ni Ketut Sephira Gracia Ni Komang Tria Ayumi Ni Made Ari Sita Dewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Juwita Asawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Bayu Widhi Antari Ni Putu Sawitri Nandari Nilamsari, Martina Nur Khairani Fauzia Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Pande Ketut Ratih Widhiadnyani Permata Albuquerque, Brian Prasada, Dewa Krisna Prema Vidya Chandra Naidu Priyanka Pragas Putri Natalie, Velisia Putu Gede Andre Putra Jadnya Putu Nia Rusmiari Dewi putu suparna, putu Reyhan Jamaluddin Syamsu Ricko Chandra Halim Robby Alfahrizi Sanjaya Putri, Putu Adinda Prameswari Sastra Dewanti, Wayan Ari Sefia Subrata Sofyan, Carollin Ophelia Sudarta, Gede Dicky Wahyu Putra Sulistiya Zilpana Thapa, Nar Yan Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani Triwulandari, I Gusti A A Mas Usrinase, Yulius Utami, Nyoman Indah Sari Waeno, Mahamadaree Wardhana, Metta Devyani Putri Widyastuti, Ni Luh Wiweka Wijaya, Made Rada Pradnyadari Zainal Arifin