p-Index From 2021 - 2026
12.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL PENGABDI Varia Justicia Substantive Justice International Journal of Law Gema Keadilan Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal JURNAL MERCATORIA BINAMULIA HUKUM GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Prasada ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Cepalo KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal Suara Hukum Jurnal Bali Membangun Bali Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Indonesia Sosial Sains JUDGE: Jurnal Hukum Vyavahara Duta Abdimas Mandalika Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Claim Missing Document
Check
Articles

Terobosan Hukum Pidana melalui Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif I Nyoman Triarta Kurniawan; I Made Wirya Darma
VYAVAHARA DUTA Vol 18 No 2 (2023)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Attorney General's Office as a law enforcement agency is required to play a role in upholding the rule of law, protecting public interests, upholding human rights, and eradicating corruption, collusion and nepotism. Demands for the efficiency of case resolution, protection of human rights are the roots of the emergence of case settlements through restorative justice. This research will discuss the authority of prosecution by prosecutors in the criminal justice system and termination of prosecution based on restorative justice as a legal breakthrough. This legal breakthrough allows for the termination of prosecution as stipulated in the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The research method used in this writing is an empirical research method which uses primary data and secondary data and with data collection techniques through interviews. Based on the interview results obtained, it can be analyzed that the role of the prosecutor in stopping prosecution based on restorative justice is as a negotiator and facilitator between the two parties, namely the suspect and the victim for a peace agreement which is used as the basis for consideration in stopping criminal cases, but even so, not all criminal cases can be resolved with Restorative Justice.
Reconceptualization of Rehabilitation for Recidivists in the Persective of Dignified Justice I Made Wirya Darma
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p02

Abstract

A relapse condition is when the former addicts and victims of narcotics abusers who have undergone treatment at a rehabilitation center may return to taking narcotics. This relapse patient in legal terms is called a recidivist. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates sanctions for actions in the form of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abusers, but does not regulate whether or not a recidivist can receive rehabilitation sanctions. In this study, there are three issues that will be discussed, namely rehabilitation measures in overcoming drug abuse, rehabilitation sanctions for recidivist addicts and victims of narcotics abusers and reconceptualization of rehabilitation in the perspective of dignified justice. This research is a normative juridical research that examines the void of norms regarding the imposition of rehabilitation crimes for recidivists. The research analysis was carried out qualitatively. The rehabilitation action is motivated by the view that addicts and victims of narcotics abusers are victims. By itself, drug abuse is a victimless crime. The Law on Narcotics does not regulate rehabilitation sanctions for recidivist addicts and victims of narcotics abusers, so that in law enforcement practice there are several people who have been sentenced to rehabilitation sanctions before and in subsequent cases are still subject to rehabilitation sanctions. Reconceptualization of rehabilitation in the perspective of dignified justice places recidivists as victims; therefore, as long as the person is only an addict and a victim of narcotics abuse, he is still entitled to receive rehabilitation sanctions.
Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan I Made Wirya Darma; Benyamin Nikijuluw
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i2.351

Abstract

Tugas psikolog forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pada saat pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan maupun ketika terpidana berada di lembaga pemasyarakatan. Gerak psikolog dalam peradilan terbatas dibanding dengan ahli hukum. Psikolog dapat masuk dalam peradilan sebagai ahli sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berdasarkan hal tersebut diperlukan promosi kepada bidang hukum akan pentingnya psikolog dalam permasalahan hukum sehingga dalam kasus-kasus pidana, ahli hukum mengundang psikolog. Tanpa undangan aparat hukum, psikolog akan tetap berada di luar sistem dan kebanyakan menjadi ilmuwan dan bukan sebagai praktisi psikolog forensik. Inti kompetensi psikolog adalah asesmen, intervensi, dan prevensi. Hal yang membedakan psikolog forensik dengan psikolog lainnya adalah konteks tempat ia bekerja. Psikolog forensik menerapkan kompetensi asesmen, intervensi, dan prevensinya dalam konteks permasalahan hukum. Seorang psikolog forensik dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan bagi pelaku kejahatan untuk dianggap mampu mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar adanya gangguan kejiwaan seorang pelaku. Dengan adanya psikolog forensik, seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana benar-benar dapat ditelaah terlebih dahulu, apakah benar-benar bersalah atau tidak, dan melalui psikologi forensik dapat ditentukan hukuman apa yang paling sesuai terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
Sosialisasi Penerangan Hukum dan Dampak Negatif Penggunaan Narkotika Dalam Kejaksaan Negeri Denpasar Nur Khairani Fauzia; Wirya Darma, I Made
Abdimas Awang Long Vol. 7 No. 2 (2024): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v7i2.1231

Abstract

Kasus narkotika merupakan kasus yang sangat menarik untuk dibahas.Penyalahgunaan narkotika dapat terjadi pada semua usia, mulai dari remaja hingga lansia.narkotika dianggap sebagai kegiatan negatif di masyarakat yang melanggar hukum dan Undang-undang narkotika yang berlaku di Indonesia adalah UU narkotika No.35 Tahun 2009. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah secara langsung di Perumda Pasar Sewakadarma.guna dari kegiatan ini sebagai media dalam menolong para pihak terhadap dampak penggunaan narkotika serta hukuman yang dihadapi jika ketahuan menggunakan atau mengedarkan narkotika. Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya bahaya narkotika.Berdasarkan hasil penelitian penulis. Maka pergerakan guna mencegah pemakaian narkotika di lingkungan masyarakat adalah salah satunya melakukan pemahaman kepada masyarakat yang belum paham dengan hukum. Dan salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan penggunaan narkotika adalah dengan ditetapkannya undang-undang yang mengatur tentang narkotika.
Sosialisasi Fenomena Judi Online: Dampak Dan Upaya Pemberantasan Judi Online Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar Dewi, Ni Putu Silva Purnama; Darma, I Made Wirya
PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 2 (2024): Juli 2024 (Article In Press)
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/abdms.v5i2.4454

Abstract

Tujuan dari di adakannya pengabdian masyarakat ini ialah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan detail kepada masyarakat tentang apa itu perjudian online, bahaya perjudian online, dan upaya yang dilakukan untuk memberantas perjudian online, kurangnya pemahaman masyarakat awam di bidang hukum mengakibatkan  mereka tidak paham akan akibat hukum apa saja yang bisa timbul akibat tindakan mereka, bukan hanya itu saja pengabdian ini bertujuan untuk menanggulangi masalah hukum ketika apa yang di harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, misakan pemerintah dan penegak hukum mengharapkan masyarakat tidak melakukan kejahatan seperti contoh judi online namun nyatanya hal ini masih dilakukan sampai saat ini,yang mengakibatkan permasalahan ekonomi di masyaraka, dengan berkembangnya zaman masyarakat harus di beri pemahaman terkait judi online agar tidak terbawa arus.Adapun metode penelitian yang digunakan pada pengabdian ini yaitu metode pendidikan masyarakat, dimana masyarakat yang di maksud disini adalah warga yang berada di wilayah hukum kejaksaan Denpasar dan mahasiswa sebagai pemberi materi.adapun hasil dari abdi pm ini adalah para masyarakat di wilayah hukum kejaksaan negri denpasar mendapat pemahaman lebih mendalam terkait bahaya dan akibat hukum judi online, yang dimana akan memberikan kesadaran dan taat hukum agar tidak melakukan judi online.
Corrective Justice For Medical Personnel Who Violate The Law: Where Is The Professional Organizations Involvement? Sudarta, Gede Dicky Wahyu Putra; Darma, I Made Wirya; Chansrakaeo, Ruetaitip
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.2.3657

Abstract

The provision of criminal sanctions for medical personnel who violate the law in the form of gross negligence creates legal uncertainty apart from the unclear definition of serious negligence and does not involve the role of professional medical professional organizations in determining criminal witnesses for medical personnel. This study aims to formulate aspects of corrective justice for medical personnel who violate the law, especially in the realm of criminal law. This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The results of the study confirm that the criminal responsibility of medical personnel requires the role of the professional organization of the medical personnel concerned. This is because the assessment of the professional organization of medical personnel is important as a form of guaranteeing justice and legal certainty for medical personnel. Corrective justice-based medical personnel accountability orientation can actually be carried out by involving the roles and recommendations of medical professional organizations. In addition, health law reform is also needed by formulating criminal sanctions for medical personnel based on ultimum remidium, namely utilizing non-prison criminal sanctions in order to achieve justice for medical personnel
The Plea Bargain Concept Related to Medical Malpractice Crimes to Realize Substantive Justice: An Idea for the Future Darma, I Made Wirya; Waeno, Mahamadaree
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i2.1245

Abstract

Malpractice in medical practice is a common thing that occurs because the unprofessionalism and negligence of medical personnel and . In practice, medical malpractice is resolved through a convoluted criminal justice system that does not reflect a substantive justice orientation. This study aims to formulate the idea of applying plea bargaining in the settlement of criminal acts related to medical malpractice in order to realize substantive justice. The results of the study confirm that the settlement of criminal acts related to medical malpractice does not reflect substantive justice and is not oriented toward efforts to provide compensation for victims. Therefore, in the future, efforts are needed to apply the concept of a plea bargain in the settlement of criminal acts related to medical malpractice in order to ensure substantive justice for victims of medical malpractice.
Restorative Justice Settles Health Disputes Between Patients and Hospitals from an Inclusive Justice Perspective Mustika, Ni Wayan Eka; Darma, I Made Wirya; Kurniawan, I Gede Agus; Thapa, Nar Yan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i3.1293

Abstract

The legal system in Indonesia has seen significant developments in handling healthcare disputes between patients and hospitals through the introduction of the concept of Restorative Justice. The principles of Restorative Justice and inclusive law can be integrated to create a fair, inclusive resolution of conflicts and repair damaged relationships resulting from these disputes. The objective of this research is to analyze the implementation of Restorative Justice in enhancing the resolution of healthcare disputes between patients and hospitals, considering an inclusive legal framework, and identifying potential major obstacles. The research method used is normative research with a focus on legislative analysis and legal literature to explore the concept of Restorative Justice within an inclusive legal framework for resolving healthcare disputes between patients and hospitals. The researcher employs literature review and document analysis techniques to gather and analyze the legal data required for this research. Implementing Restorative Justice for resolving healthcare disputes between patients and hospitals within an inclusive legal framework is an effective approach for resolving healthcare conflicts. Restorative justice emphasizes relationship restoration and mutual understanding over punishment and can be applied in cases of malpractice, patient dissatisfaction, or violations of medical ethics. To be successful, relevant regulations such as the Arbitration Law in Indonesia, trained mediators, and the involvement of all relevant parties are necessary. Protecting patients' rights, transparency, accountability, and effective communication should also be a focus. By implementing restorative justice and an inclusive legal framework, the resolution of healthcare disputes can be more effective, fair, and can improve the relationship between patients and hospitals
The Development of Health Criminal Law in The Perspective of Dignified Justice: What and How? I Made Wirya Darma
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i1.1486

Abstract

Health criminal law in Indonesia has developed significantly since the colonial era until now, marked by the birth of various laws and regulations governing criminal aspects in the health sector. This research aims to analyze the development of health criminal law in Indonesia from the perspective of dignified justice, as well as identify challenges and formulate efforts needed in developing health criminal law in line with the principles of dignified justice. This research uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, examining primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies. Data analysis was conducted qualitatively with a descriptive-analytical approach, involving the process of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study explain that the development of health criminal law in Indonesia shows a significant evolution, from limited arrangements in the Criminal Code of colonial heritage to comprehensive laws such as Law No. 36/2009 on Health. The perspective of dignified justice is reflected in efforts to balance the protection of patient rights, the professionalism of health workers, and the interests of society. Although there has been progress, there are still challenges such as the application of the ultimum remedium principle, the balance of rights protection, and adaptation to the development of health technology. Efforts to develop health criminal law in line with the principles of dignified justice require a thorough evaluation of criminal provisions, capacity building of law enforcement officers, development of regulations that are sensitive to the diversity of health practices, and collaboration between stakeholders to deal with the complexity of contemporary health issues.
The Role of Investigators in Handling Hate Speech Cases by Children as Criminal Offenders (Case study of Polda Bali) Adi Putra, Komang Agus Gede; Darma, I Made Wirya
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i1.10905

Abstract

The rapid progress of our time is evident in various aspects of life, including the realm of technology. This progress can have both positive and negative effects on users, especially children who are more susceptible to influence. There is a concern that when children come across news or false information in the media, they may unknowingly spread it without verifying its accuracy. Furthermore, there is a possibility that they may engage in Hate Speech without realizing that it is against the law. This raises a research question: How effective is the implementation of Restorative Justice at the investigator level through juvenile diversion in cases involving criminal Hate Speech? To answer this question, the research follows an empirical method and adopts a case-based approach with supporting facts. The research location for the study is the Bali Regional Police (Polda Bali). The research object focuses on hate speech cases involving child suspects and the effectiveness of Restorative Justice through diversion at the investigator level. Data is collected through interviews and documentary studies. In addressing the research problem, the author focuses on the theory of legal effectiveness, which emphasizes prevention rather than punishment by investigators. Investigators base their actions on Article 1 Paragraph 6 and 7 of Law Number 11 of 2012, which prioritizes Restorative Justice and diversion in handling juvenile cases. The use of Restorative Justice and diversion plays a crucial role in protecting the rights of children and preventing discrimination.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Adena, Komang Dea Adhiya Garini Putri, Dewa Ayu Adi Kurniawan Adi Putra, Kadek Panji Kumara Adi Putra, Komang Agus Gede Adi, Kadek Panji Kumara Adie Wahyudi Oktavia Gama Aldo Rajendra Zufar Wahyu Aryaputra Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Anggraeni Putri, Ni Made Dhea Antari, Putu Eva Ditayani Ari Septi Arum Fatma Citra Dewa Agung Ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah Astrawan, I Kadek Angga Budi Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Nike Sanisswari, Putri Bakhouya Driss, Bakhouya Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Benyamin Nikijuluw Budiana, I Nyoman Cahyani, Putu Rita Cahyaningrum, Luh Made Ari Cayani, I Gusti Ayu Tiary Chansrakaeo, Ruetaitip Desak Nyoman Oxsi Selina Dewa Ayu Ambarawati Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Komang Nayati Sukma Dewi, Ni Made Ari Sita Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dwi Herman Sucipta Eka Rahmat Andrianto Fauzi, Shellby Sabrina gede angga noriyoshi angga Gede Eka Rusdi Antara Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gusi Putu Lestara Permana Harika Putri, Made Ayu Chandra Dewi Huzaif Mail, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Gana Palguna Winayaka I Gede Putra Kebayan I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ayu Eviani Yuliantri I Gusti Ngurah Sedana I Kadek Dwi Graha Oka Yasa I Komang Ary Dharma Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Sudiksa I Nyoman Triarta Kurniawan I Putu Edi Rusmana I Wayan Sutama I Wayan Sutama Ida Ayu Sadnyini Iriawan, Gadis Jan Alizea Sybelle Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Ketut Yudiantara Komang Anisya Susiladevi Komang Suartana Komang Yopi Pardita Lusiana Putri, Putu Metta Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mahaputra, I Gede Made Agus Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Martina Nilamsari Martina Nilamsari Martini, I. A. Oka Mas Ari Swari, Ida Ayu Made Michael Stefanus Subnafeu Mustika, Ni Wayan Eka Nadia Mahaputri, Luh Putu Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Kadek Fitri Noviani Ni Kadek Fitri Noviani Ni Ketut Sephira Gracia Ni Komang Tria Ayumi Ni Made Ari Sita Dewi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Juwita Asawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Bayu Widhi Antari Ni Putu Sawitri Nandari Nilamsari, Martina Nur Khairani Fauzia Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Pande Ketut Ratih Widhiadnyani Permata Albuquerque, Brian Prasada, Dewa Krisna Prema Vidya Chandra Naidu Priyanka Pragas Putri Natalie, Velisia Putu Gede Andre Putra Jadnya Putu Nia Rusmiari Dewi putu suparna, putu Reyhan Jamaluddin Syamsu Ricko Chandra Halim Robby Alfahrizi Sanjaya Putri, Putu Adinda Prameswari Sastra Dewanti, Wayan Ari Sefia Subrata Sofyan, Carollin Ophelia Sudarta, Gede Dicky Wahyu Putra Sulistiya Zilpana Thapa, Nar Yan Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani Triwulandari, I Gusti A A Mas Usrinase, Yulius Utami, Nyoman Indah Sari Waeno, Mahamadaree Wardhana, Metta Devyani Putri Widyastuti, Ni Luh Wiweka Wijaya, Made Rada Pradnyadari Zainal Arifin