p-Index From 2020 - 2025
10.751
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

The Covid 19 Pandemic as a Strain in Increasing Domestic Violence (An Overview of Restorative Justice in Sustainable Crime) Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Mas Triwulandari; Dewi Bunga
Varia Justicia Vol 18 No 1 (2022): Vol 18 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v18i1.6861

Abstract

The COVID-19 pandemic has become a global pandemic that has changed the order of human life in almost all parts of the world. Indonesia is also one of the countries affected by the Covid-19 pandemic. The Indonesian government has established public policies to prevent the spread of the COVID-19 virus, one of which is the policy on limiting community activities by diverting work to be done from home (Work from Home). The pandemic condition has an impact on increasing cases of domestic violence. Various factors can cause domestic violence during the pandemic, the main one is the economic factor. This study aims discusses the Covid-19 pandemic as a "strain" that triggers domestic violence, the state's response to domestic violence, and restorative justice in resolving domestic violence. This research is a normative juridical research that examines the problems of various legal theories. The study was conducted on the prospect of restorative justice in resolving cases of domestic violence as sustainable violence. The analysis was carried out qualitatively. Domestic violence that occurred during the pandemic was caused by "strain" including a decrease to loss of income, boredom from having to be at home, sick conditions and so on. The increasing number of domestic violence cases during the pandemic requires handling using the principle of restorative justice with a penal mediation mode. This problem solving model is carried out by bringing together perpetrators and victims and finding a middle way to solve the problems they face. This out-of-court settlement is believed to be more effective considering that the perpetrator and the victim have an inner relationship based on love that prioritizes the integrity of the household. Restorative justice with penal mediation does not yet have regulators and categories in criminal law, including Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, within the limits or levels of violence whose resolution can be carried out using the concept of restorative justice.
Reorientsasi Paradigma Pembentukan Hukum Nasional dengan Mengadopsi Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari; I Made Wirya Darma
Gema Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.262 KB) | DOI: 10.14710/gk.2019.5958

Abstract

AbstrakPembentukan hukum yang mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal akan mencerminkan hukum yang bersifat pluralistik, mewakili seluruh elemen masyarakat. Dalam menghasilkan hukum yang bersifat responsif dan adaptif, yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju arah yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial yang selalu berusaha untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang pesat, maka dibutuhkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup, tumbuh dan berkembang membentuk pola hidup masyarakat. Salah satunya adalah nilai kearifan lokal Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha dan Tat Twam Asi.
Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Komang Yopi Pardita; I Made Wirya Darma
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p13

Abstract

The purpose of this study was to analyze the regulation of political rights and voting rights of the Indonesian National Armed Forces in the perspective of positive law in Indonesia and to examine the regulation of the political rights and voting rights of the Indonesian National Armed Forces in the perspective of human rights. This study used a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The study indicated that the political rights and voting rights of the Indonesian National Armed Forces have changed from time to time. This can be observed by examining the 3 (three) periods of power in Indonesia, which include the Old Order, New Order and Reformation. Until now, the limitation of the Indonesian National Armed Forces political rights and voting rights is regulated explicitly in Law Number 7 of 2007 which stipulates that Indonesian National Armed Forces members do not exercise their right to vote. These restrictions indicate that there is no legal synchronization between the conception of human rights in the context of a democratic society in Indonesia and the restrictions on political rights and the Indonesian National Armed Forces voting rights. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan hak politik dan hak pilih Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan hak politik dan hak pilih Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakna metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak politik dan hak pilih TNI telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dicermati dengan menelaah 3 (tiga) periode kekuasan di Indonesia yang meliputi Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Hingga saat ini, pembatasan hak politik dan hak pilih TNI ditatur secara tegas pada UU Nomor 7 Tahun 2007 yang menentukan bahwa anggota TNI tidak menggunakan haknya untuk memilih. Pembatasan tersebut menunjukkan tidak adanya sinkronisasi hukum antara konsepsi HAM dalam kontek masyarakat demokratis di Indonesia dengan pembatasan hak politik dan hak pilih TNI.
AMICUS CURIAE AS THE DEVELOPMENT OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURE CODE Dwi Herman Sucipta; I Made Wirya Darma
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i1.576

Abstract

Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code has limitedly determined legal evidence according to the law, however, in the last few years, the Indonesian Court of Justice has emerged Amicus Curiae. In this study, it will be discussed the legal basis for judges to apply the Amicus Curiae as evidence of a crime in positive law in Indonesia today (ius constitutum) then the second issue will discuss the Amicus Curiae as evidence development in the KUHAP in the future come (ius constituendum). The research method used is normative juridical or library research related to normative legal substances, to find the truth based on scientific logic from the normative side by examining library materials or secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Amicus Curiae is a legal concept that is not well known in Indonesia which adheres to the Civil Law legal system. The legal concept of Amicus Curiae is indeed only practiced in the traditions of countries that adhere to the common law legal system. The proof using the Amicus Curiae concept has been found in many cases in Indonesia. However, legally the Amicus Curiae has not been regulated in positive law in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BISNIS, SELEBGRAM MAUPUN KONSUMEN DARI ADANYA PERJANJIAN ENDORSEMENT PADA APLIKASI INSTAGRAM I Made Agastia Wija Prawira; Ida Ayu Sadnyini; I Gede Agus Kurniawan; I Made Wirya Darma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p13

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan perjanjian endorsement pada aplikasi instagram berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak pemilik bisnis, selebgram maupun konsumen dari adanya perjanjian endorsement pada aplikasi Instagram. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan perjanjian endorsement pada aplikasi instagram berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat menggunakan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Pada intinya selama perjanjian tersebut memiliki kesepakatan, dibuat oleh pihak yang cakap hukum, adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut sah dimata hukum dan memiliki kekuatan hukum. Meskipun pada kenyataannya dalam perjanjian endorsement, sering ditemukan bahwa syarat sahnya perjanjian tersebut belum terpenuhi sehingga menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Maka dari itu sudah seharusnya ada ketentuan yang mengatur mengenai endorsement di Indonesia seperti yang ada pada negara maju lainnya. Perlindungan hukum terhadap pihak pemilik bisnis, selebgram maupun konsumen dari adanya perjanjian endorsement pada aplikasi instagram menggunakan perlindungan hukum represif yang termuat dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan menuntut ganti kerugian, hal yang sama juga berlaku pada selebgram apabila ia merasa dirugikan dari adanya perjanjian tersebut. Sedangkan bagi pihak followers yang mengalami kerugian akibat adanya suatu kegiatan endorsement berhak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan apa yang tertuang dalam UUPK. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the arrangements for endorsement agreements on Instagram applications based on Indonesian laws and regulations and to examine legal protection for business owners, celebrities and consumers from endorsement agreements on the Instagram application. This study uses normative legal research with a normative juridical approach, namely laws and concepts. The results of the study show that the arrangement of endorsement agreements on the Instagram application based on Indonesian laws and regulations can use the provisions of Article 1320 of the Civil Code. In essence, as long as the agreement has an agreement, is made by a legally competent party, there is a certain matter and a lawful cause, the agreement is legal in the eyes of the law and has legal force. Despite the fact that in the endorsement agreement, it is often found that the legal terms of the agreement have not been met, it causes the agreement to be null and void or can be cancelled. Therefore, there should be provisions governing endorsements in Indonesia, like those in other developed countries. Legal protection for business owners, celebrities and consumers from an endorsement agreement on the Instagram application is Repressive legal protection based on Article 1243 of the Civil Code and demand compensation, the same thing applies to celebrities if they feel harmed by the agreement. Meanwhile, followers who experience losses due to an endorsement activity are entitled to protection in accordance with what is stated in the UUPK.
EDUKASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA KEPADA SISWA KELAS 1 SEKOLAH DASAR NEGERI 4 TIGA, KECAMATAN SUSUT, BANGLI Gusi Putu Lestara Permana; Sefia Subrata; I Made Wirya Darma; I Wayan Sutama
Jurnal Pengabdi Vol 6, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jplp2km.v6i1.63140

Abstract

Elementary education or elementary school is the initial momentum for children to improve their abilities, from elementary school they get learning immunity which then becomes a habit for them to do in the future. Learning language in elementary schools is an activity to equip students from the start on an ongoing basis so that students have discipline in thinking and speaking, most language teachers are not very aware of the importance of coaching writing training so that it causes students to have low writing creativity. Based on the results of observations at SDN 4 Tiga, Bangli, it was found that students in grade I had low creativity and writing skills. Keywords: Education, Elementary School, Students
Sosialisasi Pemilahan Sampah Rumah Tangga Berbasis Sumber di Desa Tiga Kabupaten Bangli Ketut Yudiantara; Gusi Putu Lestara Permana; I Made Wirya Darma; I Made Sudiksa
GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2023): GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/gervasi.v7i2.5387

Abstract

Pembuangan sampah dari rumah tangga akan berakibat menumpuknya sampah pada satu tempat yakni tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan sampah akhir. Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Tiga Kecamatan Susut Kabupaten Bangli bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa dalam memilah sampah dan membuang sampah yang tepat dan mengubah perilaku masyarakat dalam membuang sampah dengan benar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode analisis situasi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini masyarakat telah mampu memilah sampah yang berasal dari rumah tangga.
Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa Putu Nia Rusmiari Dewi; I Made Wirya Darma
VYAVAHARA DUTA Vol 18 No 2 (2023)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out and analyze the regulation of the presumption of innocence contained in Article 5 Paragraph (1) of the Press Law in the mass media reporting on suspected criminal acts and to find out the legal consequences of applying the principle of presumption of innocence in media reporting on suspects of criminal acts of decency. The research method in this paper is normative which focuses on comparative law. The results of the research obtained are that the regulation of the presumption of innocence is the realization of the protection of human rights in the 1945 Constitution which is then stated in Article 8 of the Law on Judicial Power which is then used as a guarantee of justice for the protection of the rights of suspects during the criminal justice process. The legal consequence of the application of the principle of presumption of innocence is to limit the movement of the Indonesian press in reporting, especially cases that have not been decided legally by law, this right is carried out to protect the rights of suspects if later found not guilty by the court.
Terobosan Hukum Pidana melalui Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif I Nyoman Triarta Kurniawan; I Made Wirya Darma
VYAVAHARA DUTA Vol 18 No 2 (2023)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Attorney General's Office as a law enforcement agency is required to play a role in upholding the rule of law, protecting public interests, upholding human rights, and eradicating corruption, collusion and nepotism. Demands for the efficiency of case resolution, protection of human rights are the roots of the emergence of case settlements through restorative justice. This research will discuss the authority of prosecution by prosecutors in the criminal justice system and termination of prosecution based on restorative justice as a legal breakthrough. This legal breakthrough allows for the termination of prosecution as stipulated in the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The research method used in this writing is an empirical research method which uses primary data and secondary data and with data collection techniques through interviews. Based on the interview results obtained, it can be analyzed that the role of the prosecutor in stopping prosecution based on restorative justice is as a negotiator and facilitator between the two parties, namely the suspect and the victim for a peace agreement which is used as the basis for consideration in stopping criminal cases, but even so, not all criminal cases can be resolved with Restorative Justice.
Reconceptualization of Rehabilitation for Recidivists in the Persective of Dignified Justice I Made Wirya Darma
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p02

Abstract

A relapse condition is when the former addicts and victims of narcotics abusers who have undergone treatment at a rehabilitation center may return to taking narcotics. This relapse patient in legal terms is called a recidivist. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates sanctions for actions in the form of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abusers, but does not regulate whether or not a recidivist can receive rehabilitation sanctions. In this study, there are three issues that will be discussed, namely rehabilitation measures in overcoming drug abuse, rehabilitation sanctions for recidivist addicts and victims of narcotics abusers and reconceptualization of rehabilitation in the perspective of dignified justice. This research is a normative juridical research that examines the void of norms regarding the imposition of rehabilitation crimes for recidivists. The research analysis was carried out qualitatively. The rehabilitation action is motivated by the view that addicts and victims of narcotics abusers are victims. By itself, drug abuse is a victimless crime. The Law on Narcotics does not regulate rehabilitation sanctions for recidivist addicts and victims of narcotics abusers, so that in law enforcement practice there are several people who have been sentenced to rehabilitation sanctions before and in subsequent cases are still subject to rehabilitation sanctions. Reconceptualization of rehabilitation in the perspective of dignified justice places recidivists as victims; therefore, as long as the person is only an addict and a victim of narcotics abuse, he is still entitled to receive rehabilitation sanctions.
Co-Authors Adena, Komang Dea Adhiya Garini Putri, Dewa Ayu Adi Kurniawan Adi Putra, Kadek Panji Kumara Adi Putra, Komang Agus Gede Adie Wahyudi Oktavia Gama Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Antari, Putu Eva Ditayani Ary Mahadnyani, Tjokorda Mirah Astrawan, I Kadek Angga Budi Ayu Nike Sanisswari, Putri Bakhouya Driss, Bakhouya Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Benyamin Nikijuluw Cahyani, Putu Rita Cahyaningrum, Luh Made Ari Cayani, I Gusti Ayu Tiary Chansrakaeo, Ruetaitip Desak Nyoman Oxsi Selina Dewa Ayu Ambarawati Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Komang Nayati Sukma Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dwi Herman Sucipta Eka Rahmat Andrianto Fauzi, Shellby Sabrina Gede Eka Rusdi Antara Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gusi Putu Lestara Permana Harika Putri, Made Ayu Chandra Dewi Huzaif Mail, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Putra Kebayan I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ngurah Sedana I Komang Ary Dharma Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Sudiksa I Nyoman Triarta Kurniawan I Putu Edi Rusmana I Wayan Sutama I Wayan Sutama Ida Ayu Sadnyini Iriawan, Gadis Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Ketut Yudiantara Komang Suartana Komang Yopi Pardita Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mahaputra, I Gede Made Agus Martina Nilamsari Martina Nilamsari Martini, I. A. Oka Mas Ari Swari, Ida Ayu Made Mustika, Ni Wayan Eka Nadia Mahaputri, Luh Putu Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Komang Tria Ayumi Ni Made Ari Sita Dewi, Ari Sita Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Bayu Widhi Antari Ni Putu Sawitri Nandari Nilamsari, Martina Nur Khairani Fauzia Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Prema Vidya Chandra Naidu Putri Natalie, Velisia Putu Gede Andre Putra Jadnya Putu Nia Rusmiari Dewi putu suparna, putu Sanjaya Putri, Putu Adinda Prameswari Sastra Dewanti, Wayan Ari Sefia Subrata Situmorang, Axl Mattew Sofyan, Carollin Ophelia Sudarta, Gede Dicky Wahyu Putra Tantiono, Primanto Thapa, Nar Yan Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani Triwulandari, I Gusti A A Mas Usrinase, Yulius Utami, Nyoman Indah Sari Waeno, Mahamadaree Wardhana, Metta Devyani Putri Widyastuti, Ni Luh Wiweka Wijaya, Made Rada Pradnyadari Yoga, I Gede K Ananta Zainal Arifin