Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.251
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL PENGABDI Varia Justicia Substantive Justice International Journal of Law Gema Keadilan Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sociological Jurisprudence Journal JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmu Hukum The Juris BINAMULIA HUKUM GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Prasada ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Jurnal Suara Hukum Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Bali Membangun Bali Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Journal Evidence Of Law PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum JUDGE: Jurnal Hukum Vyavahara Duta Abdimas Mandalika Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Binamulia Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Legislasi Indonesia Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
I Made Wirya Darma
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 91 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 91 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK Ayu Nike Sanisswari, Putri; Wirya Darma, I Made
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 8 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i8.2966-2976

Abstract

Akta autentik ialah instrumen bukti tertulis untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Secara khusus, Notaris memiliki kewenangan pada pembuatan akta autentik sebagaimana telah diatur pada undang-undang. Pentingnya implementasi prinsip kehati-hatian oleh notaris pada pembuatan akta autentik selaku bentuk pelayanan hukum yang memberi kepastian maupun perlindungan hukum untuk masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam memberikan pelayanan hukum pembuatan akta autentik dan apa akibat hukum jika notaris tidak menerapkan prinsip tersebut. Penulisan ini mempergunakan metode observasi juga wawancara bersama staf Kantor Notaris PPAT Basuki Juni Nugraha, SH. Hasil penelitian ini, menjelaskan bahwasanya penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dimulai dari melakukan pengenalan terhadap penghadap, mengecek data yang diajukan penghadap sesuai dengan pernyataan yang diberikan dan memastikan semua teknik administratif telah lengkap untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Kemudian untuk akibat hukum dapat dilihat dari perbuatan hukumnya terlebih dahulu. Terhadap akta yang cacat, maka bisa batal demi hukum maupun bisa dibatalkan dan notaris yang terbukti berbuat kesalahan haruslah bertanggungjawab secara hukum baik secara perdata, administratif maupun pidana. Pada kegiatan pengabdian berlangsung, penulis ikut berkontribusi dalam pemenuhan penerapan prinsip kehati-hatian pembuatan akta autentik.
Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Cayani, I Gusti Ayu Tiary; Darma, I Made Wirya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2255

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya bentuk kejahatan baru sekaligus memperluas modus tindak pidana konvensional, salah satunya pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana pencemaran nama baik serta implikasinya terhadap hukum acara pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, yang menelaah kedudukan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun informasi dan dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti sah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum secara tegas mengatur keberadaannya, sehingga menimbulkan persoalan yuridis dalam praktik peradilan. Dalam persidangan, bukti elektronik seperti tangkapan layar atau rekaman digital sering diajukan, namun tetap memerlukan autentikasi forensik dan dukungan alat bukti lain agar memenuhi asas minimum pembuktian. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi UU ITE dengan K(Pratiwi & Yulianti, 2022)UHAP serta penyusunan regulasi teknis mengenai tata cara pemeriksaan dan verifikasi bukti elektronik, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak bagi korban di era digital
Education of 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Waste Management For Students Of SD Negeri Nomor 4 Tiga Village using Wall Magazine: Edukasi Metode Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Kepada Siswa SD Negeri Nomor 4 Desa Tiga dengan Media Majalah Dinding Nurhadi, Wayan Sandhi Putra; Permana, Gusi Putu Lestara; Darma, I Made Wirya; Sutama, I Wayan; Gorda, AAA. Ngurah Sri Rahayu; Martini, I. A. Oka
Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.mattawang1580

Abstract

Community service has been carried out in Tiga Village, Susut District, Bangli Regency, Bali Province. This community service activity was carried out for 27 days, starting from January 16 to February 11, 2023. Desa Tiga traditionally has one unit and is summarized in Gebong Satak Tiga Buungan which consists of 9 Pakraman villages. In Tiga Village, there are several potentials to be used as work programs, namely the agricultural sector, the livestock sector, tourism objects, teaching and education. This potential can help the main objective of implementing community service, namely to improve the quality of human resources in improving and developing the quality of the village. This community service begins with an assessment process to find out the village's potential as a means of implementing community service. The implementation of the community service program is carried out in a balanced manner starting with planning, maturation and implementation of the work program, the potential that researchers choose here is how to sort waste in the 3R way through education with wall magazine media. Abstrak Pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan di desa Tiga, kecamatan susut, kabupaten Bangli, provinsi Bali. Kegiatan pengabdian masyarakat ini Dilaksanakan selana 27 hari, yang dimulai pada tanggal 16 januari sampai 11 februari 2023. Desa tiga secara adat istiadat memiliki satu kesatuan dan terangkum didalam gebong satak tiga buungan yang terdiri dari 9 desa pakraman. Di Desa Tiga ini terdapat beberapa potensi untuk dijadikan program kerja yaitu diantaranya sektor pertanian, sektor perternakan, objek wisata, mengajar dan edukasi. Potensi tersebut dapat membantu tujuan utama pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas desa tersebut. Pengabdian masyarakat ini diawali dengan proses penjajakan untuk mengetahui potensi desa yang menjadi sarana dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilakukan secara seimbang diawali dengan perencanaan, pematangan serta pelaksanaan program kerja tersebut, potensi yang peneliti pilih disini adalah bagaimana memilah sampah dengan cara 3R melalui edukasi dengan media majalah dinding
VICTIM BLAMING: LABELING FOR WOMEN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE Darma, I Made Wirya; Triwulandari, I Gusti A A Mas; Bunga, Dewi
International Journal of Law Reconstruction Vol 6, No 2 (2022): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v6i2.23887

Abstract

The problem of blaming victims is related to the strong traditions and culture of the community that still perpetuate gender stereotypes. This study aims to examine the implications of patriarchal culture on the position of women as subordinates, the concept of blaming the victim against the women victims of sexual violence and human rights studies on victim blaming and labeling for women victims of sexual violence. The culture of gender injustice in the society makes women often get negative labels, in which the women who look beautiful and dress up using rather tight and sexy clothes are always considered as inviting the opposite sex to commit sexual harassment. This is then always used and associated with labeling of victims of sexual harrasment in which the society tends to blame victims of sexual harrasment or victim blaming. This type of research is a normative juridical research that is prescriptively providing solutions to the legal protection for victims related to victim blaming and labeling women as victims of sexual violence in the view of human rights that difinitely violates the constitution and law.
Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Terlarang Studi Putusan 240/Pid.sus/2025/PN Cjr Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri; Arsawati, Ni Nyoman Juwita; I Made Wirya Darma; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2168

Abstract

Studi ini membahas dua fokus utama, yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis tramadol tanpa izin edar dan resep dokter, dan akibat hukum peredaran obat terlarang bagi masyarakat. studi ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis putusan pengadilan. objek kajian adalah putusan no. 240/pid.sus/2025/pn.cjr yang memutus terdakwa bersalah berdasarkan pasal 138 ayat (2) dan (3) jo. pasal 435 uu no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada bukti keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa, disertai penilaian bagi dampak perbuatan pada kesehatan publik, keresahan sosial, dan pelanggaran hak masyarakat atas obat yang aman. akibat hukum yang timbul meliputi kerusakan kesehatan, menurunnya produktivitas, meningkatnya keresahan sosial, dan berkurangnya kepercayaan publik bagi sistem pelayanan kesehatan. Atas pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara sebagai upaya memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.
Transparansi Proses Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Dewi, Ni Made Ari Sita; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1717

Abstract

Penelitian ini menyoroti persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang kerap menemui hambatan, terutama ketika pelakunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kedudukan strategis sehingga berpotensi menyalahgunakan wewenang. Korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime karena berdampak langsung pada kesejahteraan publik. Atas dasar itu, pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan pemidanaan yang transparan agar masyarakat memperoleh akses informasi sekaligus berperan dalam pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan transparansi dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik snowball, melibatkan analisis berbagai literatur hukum, regulasi, dan penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kekuatan hukum sebagai dasar utama, sedangkan Undang-Undang ASN berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam mendukung transparansi pemidanaan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pemidanaan ASN yang terbukti melakukan korupsi.
Analisis Yuridis Fenomena Blind Box Sebagai Bentuk Perjudian Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Astrawan, I Kadek Angga Budi; Darma, I Made Wirya
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) contains a prohibition against any person who intentionally and without rights distributes or makes accessible electronic information that has “gambling content.” However, this phrase lacks a clear interpretation or definition, resulting in legal uncertainty in its application. This study aims to analyze the legal implications of the absence of a clear interpretation and its impact on law enforcement practices in the cyber realm. Using a normative juridical approach and conceptual analysis, this study finds that the absence of an explicit definition leads to differences in interpretation among law enforcement officials, potentially resulting in the over- criminalization of digital businesses and hindering consumer protection from covert gambling practices in the virtual world. In addition, the ambiguity of this phrase has resulted in weak law enforcement, as authorities find it difficult to prove the element of gambling in digital activities such as loot boxes, blind boxes, or luck-based lottery systems that are often used in online applications and games. As a result, the principles of legal certainty and justice as stipulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution have been neglected. This study emphasizes the need to establish implementing regulations or official guidelines that explain the objective indicators of “gambling content” in the digital space, including elements of economic value, dependence on luck, and potential financial gains. With the clarity of these norms, it is hoped that there will be uniformity in law enforcement, increased consumer protection, and the creation of fair legal certainty in the digital age.
Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Pornografi Dengan Menggunakan Teknologi Deepfake Di Indonesia Fauzi, Shellby Sabrina; I Putu Edi Rusmana; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2661

Abstract

Penggunaan AI dalam bentuk deepfake memunculkan tantangan baru bagi penegakan hukum pidana di Indonesia karena teknologi ini memungkinkan manipulasi data pribadi seseorang menjadi konten pornografi tanpa izin. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi, kehormatan, serta perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis ketentuan dalam KUHP Kolonial (Wetboek van Strafrecht), KUHP Nasional, UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembuatan konten pornografi dengan deepfake memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu adanya perbuatan manusia, pelanggaran terhadap undang-undang, serta unsur kesalahan (mens rea) dalam bentuk kesengajaan (dolus). Namun, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan deepfake dalam hukum positif di Indonesia, sehingga penerapannya masih bergantung pada perluasan makna terhadap peraturan yang ada tentang pornografi. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas legalitas. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi deepfake dalam pembuatan konten pornografi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi korban, pemberian sanksi pidana yang sesuai bagi pelaku, serta menegakkan keadilan dalam era perkembangan teknologi digital
Perbandingan Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan antara Indonesia dan Thailand I Komang Ary Dharma Putra; I Made Wirya Darma; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2692

Abstract

Pemerkosaan sebagai tindak pidana mencerminkan pelanggaran martabat manusia yang menuntut respons hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan membandingkan prinsip pengaturan pemerkosaan dalam KUHP Nasional Indonesia dan Thai Penal Code untuk mengidentifikasi perkembangan konseptual serta cakupan perlindungannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum untuk menganalisis substansi kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional menghadirkan formulasi yang lebih progresif melalui perluasan definisi pemerkosaan, pengakuan pemerkosaan dalam perkawinan, penekanan pada persetujuan, dan penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, sedangkan Thai Penal Code memberikan perlindungan setara berbasis gender namun tetap berorientasi retributif. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa reformasi KUHP Nasional menawarkan kerangka yang lebih komprehensif dalam mewujudkan keadilan berorientasi korban yang selaras dengan nilai-nilai HAM modern
The Loss of Land Rights under Kasepekang: Balinese Customary Law and Indonesian Agrarian Law Pragas, Priyanka; Made Wirya Darma, I
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.48288

Abstract

This study explores the application of kasepekang, the most severe customary sanction in Balinese traditional law, and its implications for land rights over pedruwen desa, particularly Pekarangan Desa (PKD) and Ayahan Desa (ADS). The sanction of kasepekang is imposed on individuals or families who commit serious violations of awig-awig or pararem desa, leading to the loss of their status as members of the customary village (krama desa). This loss of status results in the forfeiture of rights to PKD and ADS lands, which are often inherited and cultivated for generations. Such practices raise complex issues when examined under Indonesia’s national agrarian law, as the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 and Government Regulation No. 24 of 1997 explicitly safeguard long-term land tenure and constitutional rights guaranteed under Article 28H of the 1945 Constitution. The objective of this research is to analyze the concept of kasepekang in Balinese customary law, evaluate its compatibility with national agrarian principles, and formulate a harmonization framework that allows the enforcement of customary sanctions without violating constitutional protections. Employing a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study applies Philipus M. Hadjon’s Theory of Legal Protection, Gustav Radbruch’s Theory of Legal Certainty, and John Rawls’ Theory of Justice. The findings confirm that while kasepekang is legitimate within customary law as an instrument of social and religious order, it cannot be extended to revoke PKD and ADS land rights. The novelty of this study emphasizes restricting kasepekang to socio-religious domains, supported by clear mechanisms for mediation and rehabilitation, thereby ensuring legal certainty while preserving the integrity of customary law within the national legal system.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Adena, Komang Dea Adhiya Garini Putri, Dewa Ayu Adi Kurniawan Adi Putra, Kadek Panji Kumara Adi Putra, Komang Agus Gede Adie Wahyudi Oktavia Gama Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Anggraeni Putri, Ni Made Dhea Antari, Putu Eva Ditayani Asawati, Ni Nyoman Juwita Astrawan, I Kadek Angga Budi Ayu Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Nike Sanisswari, Putri Bakhouya Driss, Bakhouya Bendesa, Kadek Putri Nadia Indrawati Benyamin Nikijuluw Brian Permata Albuquerque Budiana, I Nyoman Cahyani, Putu Rita Cayani, I Gusti Ayu Tiary Chansrakaeo, Ruetaitip Desak Nyoman Oxsi Selina Dewa Ayu Ambarawati Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Komang Nayati Sukma Dewi, Ni Made Ari Sita Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dewi, Ni Putu Silva Purnama Dwi Herman Sucipta Eka Rahmat Andrianto Fauzi, Shellby Sabrina Gede Eka Rusdi Antara Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gusi Putu Lestara Permana Halim, Ricko Chandra Harika Putri, Made Ayu Chandra Dewi Huzaif Mail, Syed Muhammad I Gede Agus Kurniawan I Gede Made Agus Mahaputra I Gede Putra Kebayan I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Sedana I Komang Ary Dharma Putra I Made Agastia Wija Prawira I Made Sudiksa I Nyoman Triarta Kurniawan I Putu Edi Rusmana I Wayan Sutama I Wayan Sutama Ida Ayu Sadnyini Iriawan, Gadis Juwita Arsawati, Ni Nyoman Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Ketut Yudiantara Komang Anisya Susiladevi Komang Suartana Komang Yopi Pardita Krisna Prasada, Dewa Luh Made Ari Cahyaningrum Lusiana Putri, Putu Metta Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Martina Nilamsari Martina Nilamsari Martini, I. A. Oka Mas Ari Swari, Ida Ayu Made Mustika, Ni Wayan Eka Nadia Mahaputri, Luh Putu Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Kadek Fitri Noviani Ni Komang Tria Ayumi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Sri Wisudawati Ni Putu Bayu Widhi Antari Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Diah Sukmadewi Nilamsari, Martina Noviani, Ni Kadek Fitri Nur Khairani Fauzia Nurhadi, Wayan Sandhi Putra Pragas, Priyanka Prema Vidya Chandra Naidu Putra Basyari, Gettar Anugerah Putri Natalie, Velisia Putu Gede Andre Putra Jadnya Putu Nia Rusmiari Dewi putu suparna, putu Robby Alfahrizi Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini Sanjaya Putri, Putu Adinda Prameswari Sastra Dewanti, Wayan Ari Sefia Subrata Sofyan, Carollin Ophelia Sri Rahayu Gorda, A.A.A Ngurah Sudarta, Gede Dicky Wahyu Putra Sukadana, Dewa Ayu Putri Thapa, Nar Yan Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani Triwulandari, I Gusti A A Mas Usrinase, Yulius Utami, Nyoman Indah Sari Waeno, Mahamadaree Wardhana, Metta Devyani Putri Widhiadnyani, Pande Ketut Ratih Wijaya, Made Rada Pradnyadari Winayaka, I Gede Gana Palguna Yoga, I Gede K Ananta Yoga, I Gede K. Ananta Zainal Arifin