Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

TATA KELOLA ASET TETAP TANAH DAN BANGUNAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU Nurul Susilawati; Iswiyati Rahayu; Singgih Priono
Administraus Vol. 3 No. 1 (2019): Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.165 KB)

Abstract

This study aims to: 1) To know the governance of fixed assets in the form of land and buildings in the District Health Office Tanah Bumbu, 2) To know the constraints in the governance of fixed assets in the form of land and buildings in the District Health Office Tanah Bumbu. 3) To find alternative solutions needed to overcome obstacles in the governance of fixed assets in the form of land and buildings in the District Health Office Tanah Bumbu. This research is a qualitative descriptive study. Informants in the study are employees in charge of managing assets in the District Health Office Tanah Bumbu. Data were collected through structured interviews, observation and documentation. The results of the research indicate that: 1) Governance of fixed assets in the form of land and buildings within the District Health Office of Tanah Bumbu has been implemented well because every stage of governance consisting of planning, organizing, implementation up to supervision has been implemented based on governance principles good, namely: Transparent, accountable, responsibel, independent and fair, 2) Constraints in governance of fixed assets District Health Office Tanah Bumbu, namely: a. The existence of an Asset that is borrowed but is recognized as a village asset, and b. The existence of Non-Conformity between Listing in KIB with reality, 3) Alternative solution to overcome obstacle in governance of fixed asset of District Health Office of Tanah Bumbu namely: a. The existence of Assets Hundred Treated but Recognized as a Village Asset can be overcome with the delivery of fixed assets to the Village through Grants, and b. The existence of Non-Conformity between Registration in KIB with reality can be overcome through reconciliation held periodically that is 3 (three) months. 1) Untuk mengetahui tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2) Untuk mengetahui kendala dalam tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. 3) Untuk mencari alternatif solusi yang diperlukan guna mengatasi kendala dalam tata kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian adalah pegawai yang bertugas mengelola aset di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tata kelola Aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu telah terlaksana dengan baik karena setiap tahapan tata kelola yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan sudah dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik, yaitu : Transparan, akuntabel, responsibel, independen serta wajar, 2) Kendala dalam tata kelola aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu : a. Adanya Aset Yang Berstatus Pinjam Pakai Namun Diakui Pula sebagai Aset Desa, dan b. Adanya Ketidaksesuaian antara Pencatatan di KIB dengan kenyataan, 3) Alternatif solusi guna mengatasi kendala dalam tata kelola aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu : a. Adanya Aset Yang Berstatus Pinjam Pakai Namun Diakui Pula sebagai Aset Desa dapat diatasi dengan Penyerahan aset tetap kepada Desa melalui Hibah, dan b. Adanya Ketidaksesuaian antara Pencatatan di KIB dengan kenyataan dapat diatasi mealui rekonsiliasi yang diadakan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali
IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Iswiyati Rahayu '
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) Vol 12, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.571 KB) | DOI: 10.46730/jiana.v12i2.2363

Abstract

Implementation of Corporate Social Responsibility Program for the Operationof Society Welfare. This study aims to determine the implementation of Corporate SocialResponsibility (CSR) and its impact on the welfare of society. This research uses descriptivequalitative approach to generate data and information that reliable and valid. Techniques of datacollection using interviews, observation and discussion of data sources is key informants takenwith snowball sampling method of the enterprise, government and society. Data were analyzedusing the interactive method. The results showed that the Program Implementation of CorporateSocial Responsibility (CSR) is not implemented optimally. Still found problems in economicdevelopment, land acquisition and environment that led to the conflict between the company,government and society.Keywords: program implementation, social responsibility, community welfare, conflict.
Revitalization Of Agropolitan-Based Subdistrict Development In Kapuas Regency Apollonia Apollonia; Rudy Handoko; Iswiyati Rahayu
THE SPIRIT OF SOCIETY JOURNAL : International Journal of Society Development and Engagement Vol 6 No 2: March 2023
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/scj.v6i2.2196

Abstract

This study examines and analyzes the revitalization that is managed in the study of the alignment of Regional Government and Sectoral SKPD policies, and analyzes the Revitalization of Agropolitan Areas from the point of view of the Gap between Traditional Area Patterns and Agropolitan Patterns in Kapuas Regency. This study uses a qualitative approach that emphasizes facts and field phenomena to reveal issues related to the implementation of real estate policies. The results of the research design a policy implementation model theory from Edward III, and can be implemented in the KAFE (Kapuas Agropolitan Food Estate) project, namely the revitalization of agropolitan policies in developing superior commodity-based agropolitan areas in developing regional economies in superior local rice agropolitan areas, Dadahub District, Kapuas Regency is a policy on agropolity land of 20,000 ha in stages of 10,000 Ha and continue until 2022; and development of the economic development of agropolitan districts, which is the goal of realizing modern agricultural areas as drivers of the rural economy that are able to prosper the community. Formulation of the pattern and structure of the agropolitan area according to its function because it accelerates economic growth as a center of growth so that it becomes a center of superior local rice. Four characteristics of the pattern and structure of agropolitan areas as centers of growth, especially the existence of internal relations of various types of activities, multiplier elements, the presence of geographical concentration, and the nature of encouraging the growth of the area behind it.
KONSTRUKSI MAKNA DAN PERILAKU KOMUNIKASI ANAK JALANAN (Studi Interakasi Simbolik Anak Jalanan pada Perilaku Komunikasi di Kota Palangkaraya) Banda Napitupulu; Iswiyati Rahayu; Ade Nur Atika Sari
Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jm.v7i1.14881

Abstract

Abstrak: Fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota-kota besar di Indonesia. data jumlah PMKS mengalami peningkatan setiap tahunnya, terlebih memasukan masa pandemi Covid 19 hingga adanya isu resesi ekonomi dari pemerintah. Tercatat pada tahun 2022, diketahui bahwa total PMKS sebanyak 1217 orang dengan jumlah penyandang anak terlantar yang terdata Dinas Sosial sebanyak 145 orang anak. Adapun kendala dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mengatasi masalah PMKS seperti keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya bila dibandingkan dengan jumlah dan kriteria PMKS serta belum adanya panti yang dikelola oleh Kota Palangka Raya.Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui nilai-nilai yang telah dikontruksikan sebagai anak jalanan dalam memotivasi hidupnya; Mengetahui motif mereka menjadi anak jalanan; Mengetahui perilaku komunikasi anak jalanan dengan orang tua, petugas berseragam dan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah informan utama 1 orang Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palangkaraya dan informan Tiangulasi 3 orang anak dan 3 orang tua. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam yang dinarasikan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang telah dikontruksikan sebagai anak jalanan dalam memotivasi hidupnya yaitu adanya perasaan bebas dan bahagia saat berada dijalanan disebabkan inetraksi yang lebih banyak dengan orang lain. Motif mereka menjadi anak jalanan disebabkan perilaku orang tua yang kasar serta tidak mau mendengarkan anak yang membuat anak merasa lebih bahagia bersama orang lain. Perilaku komunikasi anak jalanan dengan orang tua, petugas berseragam dan lingkungannya dianggap anak lebih baik daripada orang tua mereka. Anak jalanan di Kota Palangkaraya harus mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan harga diri yang dimilikinya, agar mereka memiliki resiliensi yang baik dan mampu untuk selalu bangkit setelah menghadapi masalah di masa depan nantinya. Peningkatan harga diri dapat dilakukan dengan mulai menerima apa adanya diri sendiri dan menghargai hal-hal positif yang dimiliki dalam hidup, seperti prestasiprestasi atau sifat-sifat baik dalam diri.Kata kunci: Konstruksi, Makna, Perilaku, Komunikasi, Anak Jalanan
IMPLEMENTASI MODEL KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTABARU SEBAGAI UPAYA REHABILITASI SOSIAL Sakerani, Sakerani; As'ad, Muhammad Uhaib; Rahayu, Iswiyati
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.14923

Abstract

Program “Barakat Cangkal Becari” adalah program rehabiitasi sosial gelandangan dan pengemis dengan menyentuh aspek rehabilitatif, aspek preventif, jaminan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan. Program Barakat Cangkal Becari . memiliki unsur pembaharuan yang dimana akan diberikan kegiatan-kegiatan dalam menunjang keterampilan. Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program Barakat Cangkal Becari studi pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru sebagai upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan diantaranya 1) Penjangakauan dan Pemulangan Gelandangan dan Pengemis; 2) Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial; 3) Bimbingan Keterampilan; 4) Bantuan Stimulan UEP; 5) Jaminan Hidup; 6) Bantuan Stimulan; 7) Pengembalian Anak- Anak Gelandangan dan Pengemis ke Sekolah; 7) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas. Selain itu tahap-tahap pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; 2) Tahap transformasi; 3) Tahap peningkatan kemampuan inntelektual, kecakapan keterampilan.
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT MELALUI RELIABILITY DAN RESPONSIVENESS (STUDI KASUS PELAYANAN KANTOR DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA) Dewi Merdayanty; Setiawati, Budi; Iswiyati Rahayu; Winda Emelia; Nida Pratiwi Armidina; Muhammad Riyandi Firdaus
Jurnal PubBis Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v9i1.1169

Abstract

Tanjung Harapan Village has potential can be optimized in the form of fertole rice fields, clean river water, swallow farms, and friendly people, but this village bid challenges in the form of badly damaged road infrastructure, so it need attention from public service from the Village Government. Road construction really supports increasing public confidence through community welfare so as not to endanger road users and tranportation of agricultural products in village communities. The porpuse of research is to determine the optimization of public service to increase public trust through reliability and responsiveness at the Tanjung Harapan Village office, Alalak District, Barito Kuala Regency, because village roads in this area are badly damaged and need attention from the local government. This research is also to determine the factors that influence public services to increase reliability and responsiveness at the Tanjung Harapan Village office, Alalak District, Barito Kuala Regency. The research method uses qualitative methods and qualitative descriptive research, while data collection techniques use observation, interviews, documentation an triangulation. The informants for this research werw 4 people, namely the Village Head as key informant and the other informant were Head of the Village Government Section, the Head of the Community Welfare Section and 1 person from the village community. The data analysis technique uses interactive analysis starting from data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusion an verification. The research results show that village office public service can increase public trust through reliability and responsiveness. Factors that influence the reliability and responsiveness of Tanjung Harapan village services include the availability of resources, competency of village officials, slow support from local government, coordination anf community participation. Keywords : Village Government; Reliability; Responsiveness
KONSTRUKSI MAKNA DAN PERILAKU KOMUNIKASI ANAK JALANAN (Studi Interakasi Simbolik Anak Jalanan pada Perilaku Komunikasi di Kota Palangkaraya) Banda Napitupulu; Iswiyati Rahayu; Ade Nur Atika Sari
Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jm.v7i1.14881

Abstract

Abstrak: Fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota-kota besar di Indonesia. data jumlah PMKS mengalami peningkatan setiap tahunnya, terlebih memasukan masa pandemi Covid 19 hingga adanya isu resesi ekonomi dari pemerintah. Tercatat pada tahun 2022, diketahui bahwa total PMKS sebanyak 1217 orang dengan jumlah penyandang anak terlantar yang terdata Dinas Sosial sebanyak 145 orang anak. Adapun kendala dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mengatasi masalah PMKS seperti keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya bila dibandingkan dengan jumlah dan kriteria PMKS serta belum adanya panti yang dikelola oleh Kota Palangka Raya.Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui nilai-nilai yang telah dikontruksikan sebagai anak jalanan dalam memotivasi hidupnya; Mengetahui motif mereka menjadi anak jalanan; Mengetahui perilaku komunikasi anak jalanan dengan orang tua, petugas berseragam dan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah informan utama 1 orang Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palangkaraya dan informan Tiangulasi 3 orang anak dan 3 orang tua. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam yang dinarasikan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang telah dikontruksikan sebagai anak jalanan dalam memotivasi hidupnya yaitu adanya perasaan bebas dan bahagia saat berada dijalanan disebabkan inetraksi yang lebih banyak dengan orang lain. Motif mereka menjadi anak jalanan disebabkan perilaku orang tua yang kasar serta tidak mau mendengarkan anak yang membuat anak merasa lebih bahagia bersama orang lain. Perilaku komunikasi anak jalanan dengan orang tua, petugas berseragam dan lingkungannya dianggap anak lebih baik daripada orang tua mereka. Anak jalanan di Kota Palangkaraya harus mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan harga diri yang dimilikinya, agar mereka memiliki resiliensi yang baik dan mampu untuk selalu bangkit setelah menghadapi masalah di masa depan nantinya. Peningkatan harga diri dapat dilakukan dengan mulai menerima apa adanya diri sendiri dan menghargai hal-hal positif yang dimiliki dalam hidup, seperti prestasiprestasi atau sifat-sifat baik dalam diri.Kata kunci: Konstruksi, Makna, Perilaku, Komunikasi, Anak Jalanan
IMPLEMENTASI MODEL KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTABARU SEBAGAI UPAYA REHABILITASI SOSIAL Sakerani Sakerani; Muhammad Uhaib As'ad; Iswiyati Rahayu
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v9i1.14923

Abstract

Program “Barakat Cangkal Becari” adalah program rehabiitasi sosial gelandangan dan pengemis dengan menyentuh aspek rehabilitatif, aspek preventif, jaminan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan. Program Barakat Cangkal Becari . memiliki unsur pembaharuan yang dimana akan diberikan kegiatan-kegiatan dalam menunjang keterampilan. Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program Barakat Cangkal Becari studi pada Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru sebagai upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan diantaranya 1) Penjangakauan dan Pemulangan Gelandangan dan Pengemis; 2) Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial; 3) Bimbingan Keterampilan; 4) Bantuan Stimulan UEP; 5) Jaminan Hidup; 6) Bantuan Stimulan; 7) Pengembalian Anak- Anak Gelandangan dan Pengemis ke Sekolah; 7) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas. Selain itu tahap-tahap pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; 2) Tahap transformasi; 3) Tahap peningkatan kemampuan inntelektual, kecakapan keterampilan.
IMPLEMENTASI TABALONG SMART DALAM OPTIMALISASI PERAN KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN TABALONG hidayat, syarif; Madihah, Husnul; Rahayu, Iswiyati
Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial Vol 8, No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jt.v8i1.22628

Abstract

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada beberapa sekolah binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Tabalong SMART memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan tata kelola sekolah digital. Kepala sekolah berperan sebagai aktor strategis dalam mengintegrasikan nilai Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan ke dalam kepemimpinan, kebijakan, serta budaya sekolah. Keberhasilan implementasi didukung oleh komunikasi yang efektif, kolaborasi antaraktor pendidikan, dan komitmen kepala sekolah terhadap inovasi digital. Namun demikian, terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, kesenjangan pemanfaatan teknologi antar sekolah, serta kondisi jaringan internet yang belum stabil. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kepemimpinan digital dan pemerataan akses teknologi guna mendukung keberlanjutan implementasi kebijakan pendidikan berbasis smart governance
Transparansi Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru: Penelitian Ahdinayati; Iswiyati Rahayu; Junaidy; Devia Hetty Hernany
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 5 Nomor 1 (Juli 2026 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v5i1.7441

Abstract

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan transparansi dalam pelayanan administrasi kependudukan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya pada pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, mengidentifikasi indikator transparansi yang telah diterapkan, serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan transparansi pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap aparatur Disdukcapil serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelayanan telah diterapkan melalui penyediaan informasi mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu pelayanan melalui media sosial, papan informasi, website, serta pelayanan informasi langsung kepada masyarakat. Kemudahan akses informasi juga didukung oleh pemanfaatan media digital seperti WhatsApp Center dan Instagram resmi Disdukcapil. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala berupa kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap informasi pelayanan serta keterbatasan pemanfaatan teknologi oleh sebagian pengguna layanan. Secara keseluruhan, penerapan transparansi dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru telah berjalan dengan baik dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.