Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.832
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Pembaharuan Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) DE'RECHTSSTAAT Jurnal Ilmiah Dikdaya Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan RIO LAW JURNAL Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum Journal Juridisch
Manurung, Mangaraja
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Konsep Upah Pekerja Nelayan di Kabupaten Asahan, Batu Bara, dan Tanjung Balai Manurung, Mangaraja; Rambe, M. Irfan Islami; Saragih, Agrifa Leonardo; Siregar, Pangulu
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss1.art2

Abstract

The issues surrounding the uncertainty of wage for fishermen present a number of challenges that need to be overcome, including work agreements, wage provision, and social protection. The formulation of the problems in this study are: 1) factors that hinder the implementation of industrial agreements and fair wage systems on the coasts of Asahan Regency, Tanjung Balai City, and Batu Bara Regency; and 2) the concept of rights protection and a fair wage system to improve the welfare of fishermen in the said areas. Based on the mandate of Law No. 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers ('UU PPNPP'), the local government is obliged to provide assistance and protection for fishermen, which to this date has not received sufficient attention. This study aims to analyse the obstacles in the implementation of fair wages through local government policies and to propose a fair wage concept to improve the welfare of fishermen in the said coastal areas. The method applied is empirical legal research, which involves collecting primary and secondary data through observation, surveys, and interviews. The research findings indicate that the UU PPNPP has regulated the protection and empowerment of fishermen in Indonesia through planning, implementation of protection, and economic empowerment. However, its implementation remains ineffective in all three research locations. The hindrances identified include income instability, limited access to facilities, and lack of adequate legal protection. Despite efforts to provide training and market access, fishery workers still face major challenges, including dependence on middlemen and limited access to modern technology. Therefore, the welfare of fishery workers requires more attention so that the mandate of the law can be implemented optimally.Keywords: Labour Welfare, Fishery Workers, Wages, Economic Protection AbstrakMasalah kepastian pengupahan bagi pekerja nelayan masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk perjanjian kerja, pemberian upah, dan perlindungan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) faktor yang menghambat penerapan perjanjian kerja dan sistem pengupahan yang adil di pesisir Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara; serta 2) konsep perlindungan hak dan sistem pengupahan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan buruh nelayan di daerah tersebut. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU PPNPP), pemerintah daerah berkewajiban memberikan pendampingan dan perlindungan bagi pekerja nelayan, yang hingga kini belum memperoleh perhatian yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam penerapan upah layak oleh kebijakan pemerintah daerah serta mengusulkan konsep pengupahan yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan buruh nelayan di wilayah pesisir. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi, survei, dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UU PPNPP telah mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan buruh di Indonesia melalui perencanaan, pelaksanaan perlindungan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, implementasinya masih kurang efektif di ketiga lokasi penelitian. Permasalahan yang ditemukan meliputi ketidakstabilan pendapatan, keterbatasan akses terhadap sarana, dan kurangnya pelaksanaan perlindungan hukum yang memadai. Meski terdapat upaya untuk memberikan pelatihan dan akses pasar, buruh nelayan masih menghadapi tantangan besar, termasuk ketergantungan pada tengkulak dan akses terbatas terhadap teknologi modern. Oleh karena itu, kesejahteraan buruh nelayan memerlukan perhatian lebih agar amanat undang-undang dapat terlaksana dengan optimal.Kata Kunci: Kesejahteraan Buruh, Pekerja Nelayan, Pengupahan, Perlindungan Ekonomi
Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Yang Mengalami Insiden Kecelakaan Kerja (Studi Satuan Polisi Pamong Praja) Fahriza, Ella; Manurung, Mangaraja
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam perlindungan hukum terhadap petugas pemadam kebakaran. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan melakukan sejumlah hal preventif, sama seperti penyuluhan perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan kerja Kabupaten Asahan, layanan jaminan kecelakaan kerja , sosialisasi terhadap pihak BPJS , serta penegakan hukum terhadap peningkatan petugas dan pengelolaan yang lebih baik terhadap manfaat BPJS. kerja sama dengan instansi terkait dalam perbaikan layanan jaminan kecelakaan kerja juga menjadi bagian dari strategi yang dilakukan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa hambatan, termasuk keterbatasan pengetahuan mengenai syarat layanan jaminan kecelakaan, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai berkendara, serta kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Oleh karena itu, disarankan agar Polisi Pamong Praja meningkatkan kerja sama BPJS dan memperluas program edukasi guna menciptakan kesejahteraan bagi petugas.
Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara Andri, Julpan; Manurung, Mangaraja
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perselisihan perburuhan bisa dipengaruhi oleh aspek eksternal serta internal. Aspek eksternal, misalnya keadaan sosial, politik, serta ekonomi, bisa pengaruhi kinerja industri serta memunculkan konflik dalam ikatan pasar tenaga kerja. Tetapi ada aspek internal yang berkaitan dengan karakter tiap- tiap pegawai, misalnya ada kasus keluarga yang bisa pengaruhi kinerja pegawai tersebut.. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Oleh Mediator Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara. Bagaimana Hambatan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara. Implementasi mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara dalam penyelesaian perselisihan ikatan industrial menampilkan kalau mediasi ialah metode yang efisien buat menggapai konvensi. Tetapi, hambatan semacam minimnya uraian, terbatasnya sumber energi serta proteksi dari pemangku kepentingan masih jadi tantangan. Sokongan seluruh pihak serta pemahaman hendak khasiat mediasi sangat berarti buat tingkatkan daya guna proses ini. Hambatan untuk mediator buat menuntaskan perselisihan perburuhan lewat mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara merupakan minimnya uraian terhadap proses mediasi, keterbatasan sumber energi serta perilaku defensif pihak- pihak yang berselisih. Tidak hanya itu, campur tangan eksternal serta kasus lingkungan pula memunculkan tantangan. Buat tingkatkan daya guna mediasi, dibutuhkan pelatihan untuk para mediator, sokongan seluruh pihak serta pemahaman yang lebih besar hendak berartinya mediasi selaku pemecahan.
Dampak Positif Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Koperasi Merah Putih Manurung, Mangaraja; Samosir, Bahren; Hutagaol, Frans Handoko; Kemala, Devy
Jurnal Ilmiah Dikdaya Vol 15, No 2 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/dikdaya.v15i2.880

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak positif upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Koperasi Merah Putih terhadap peningkatan kinerja organisasi koperasi dan kesejahteraan anggota. Desain penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan fokus kuantitatif kuasi-eksperimental melalui Propensity Score Matching (PSM) dan Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data diperoleh dari 420 responden anggota koperasi di empat kabupaten peserta program. Hasil analisis menunjukkan bahwa program pelatihan literasi koperasi, insentif partisipatif, dan digitalisasi layanan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi anggota (β = 0.63; p < 0.001). Tingkat partisipasi berperan sebagai variabel mediasi yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi (β tidak langsung = 0.41; p < 0.01). Modal sosial dan kapabilitas manajerial terbukti memperkuat efek partisipasi terhadap outcome anggota. Secara keseluruhan, program Koperasi Merah Putih meningkatkan pendapatan anggota rata-rata sebesar 18,6% dibandingkan kelompok kontrol. Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi aktif, bila didukung modal sosial kuat dan tata kelola koperasi yang baik, mampu mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Manurung, Mangaraja; Pamungkas, Bayu; Harahap, Khairul Anhar; Siregar, Paringgonan
Jurnal Ilmiah Dikdaya Vol 15, No 2 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/dikdaya.v15i2.881

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Metode penelitian menggunakan mixed-methods dengan desain kuasi-eksperimental Difference-in-Differences (DiD) dan evaluasi proses kualitatif. Sampel terdiri atas 400 siswa dari wilayah intervensi dan kontrol selama 12 bulan. Hasil menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting sebesar 5.8 persen poin (p
OUTSOURCING IN EMPLOYMENT LAW REVIEWED BASED ON JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY ASPECTS Manurung, Mangaraja
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 9, No 3 (2022): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v9i3.26651

Abstract

Outsourcing is work with the PKWT systems, which are work agreements by companies that can support work at other companies. Before the enactment of the Job Creation Act, there were constraints on the activities of outsourced workers by not being able to do the main work for the company. After the Act's enactment, job creation did not have a job limit for outsourced workers. This study discusses how elements of justice and legal certainty in the law are discussed—employment regarding Outsourcing and How to Outsource after the enactment of the Job Creation Act. This study uses a statute approach to review all laws associated to the problems discussed. This research also applies a normative juridical research method under Indonesia's prevailing rules and regulations.
Workshop Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Tingkat Non Litigasi Bagi Pengurus Serikat Pekerja/Buruh Manurung, Mangaraja; Rambe, M. Islami; Haris, Muhammad; Suryawan, Ari
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i1.2809

Abstract

Sekalipun pengaturan prosedur penyelesaian Perselisihan hubungan industrial tersebut sudah diatur secara normative dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2004, namun dalam prakteknya  masih banyak penyimpangan terutama yang dilakukan oleh pihak Perusahaan, dilain sisi pihak pekerja/buruh juga secara umum masih sangat banyak yang belum memahami prosedur itu, oleh karena itu keberadaan Serikat Pekerja/Buruh sebagai Organisasi yang dibentuk oleh Pekerja/Buruh berdasarkan Undang Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Seikat Pekerja/Buruh, tentu sangat diharapkan fungsi dan peranannya untuk mendampingi pekerja/buruh yang menjadi anggotanya untuk  memberikan advokasi, sehingga permasalahan yang terjadi  dapat diselesaikan dengan baik dengan demikian akan terbangun selalu hubungan Industrial (Industrial Relation)yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pelaku proses produksi. Organisasi Pekerja/Buruh yang memiliki fungsi sebagai wadah perjuangan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh berserta keluarganya, dituntut supaya mampu memperjuangkan aspirasi anggotanya, Dengan adanya kegiatan workshop penyelesaian sengketa hubungan industrial ini yang dikhususkan bagi Pengurus Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Asahan, diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan sehingga para Pengurus yang tergabung dalam Organisasi SP.PP- SPSI dapat memahami bagaimana teknis dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial yang terjadi kepada anggotanya khususnya ditingkat Non Litigasi.
REVIEW OF THE TERMINATION OF EMPLOYMENT DISPUTE SETTLEMENT THROUGH MEDIATION IN THE ASAHAN DISTRICT MANPOWER SERVICE Setiawan, Hery; Manurung, Mangaraja
DE'RECHTSSTAAT Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v9i1.7086

Abstract

Law enforcement and efforts to resolve Employment Termination Disputes are problems that exist in every district and city, one of which is in Asahan Regency. Writing this article aims to look at the process of resolving disputes over termination of employment and to see the obstacles the Asahan District Manpower Office has in suppressing the minimum number of Industrial Relations disputes. In writing this article, it was made using the Juridical Empirical research method for legal research. This method examines law from a real-world perspective and examines how it functions in society. The research location for writing this article is at the Manpower Office of Asahan Regency which is the inspiration for studying the laws that govern everyday life. The author in this study explores the living law through observation of the actions of the community, government and legal entities using secondary, primary and tertiary legal materials. There are several ways that employees of the Manpower Office of Asahan Regency have taken to reduce the number of industrial relations disputes. This includes counselling, record keeping and coaching.
Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Literasi Politik dan Partisipasi Pemilih Pemula Manurung, Mangaraja; Lubis, Rina Astati; Dumasari, Fany; Zaina, Feri Anza; Sitepu, Emi Sukasih
Jurnal Ilmiah Dikdaya Vol 15, No 2 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/dikdaya.v15i2.886

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah memengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula di Indonesia, baik dalam hal pendaftaran maupun penggunaan hak pilih. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain survei dan data sekunder dari KPU serta Dukcapil, yang dikombinasikan dengan analisis regresi dan difference-in-differences (DiD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan administratif seperti prapendaftaran (preregistration) dan integrasi pendaftaran pemilih dengan layanan kependudukan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendaftaran pemilih pemula. Sebaliknya, kebijakan pendidikan kewarganegaraan dan program literasi politik memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap tingkat partisipasi aktual ketika disertai dengan kegiatan mobilisasi aktif. Secara umum, efek kebijakan administratif lebih cepat terlihat pada peningkatan pendaftaran, sedangkan efek kebijakan edukatif baru terasa dalam jangka menengah melalui peningkatan pengetahuan dan orientasi politik. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara reformasi administratif dan edukasi kewargaan sebagai strategi komprehensif untuk memperkuat partisipasi politik generasi muda.
OPTIMIZING PUBLIC PARTICIPATION THROUGH THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) IN THE LEGAL FORMATION PROCESS Manurung, Mangaraja; Amri, Amri; Azimah, Wan; Agustini, Sri Rahayu; Vera, Susanti Sansi; Zunaidi, Erwin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i2.1664

Abstract

This study explores the crucial role of community participation through Regional People’s Representative Councils (DPRD) in the process of regional lawmaking. The main objective is to analyze how communities actively engage in the formation of regional regulations, identify existing obstacles, and propose strategies to strengthen participatory mechanisms. This research employs a qualitative approach with a case study design. The research subjects include community members and DPRD legislators or members of regional regulation-making committees within one selected district/city, while the research object focuses on the lawmaking process involving public participation. Data were collected through in-depth interviews, observations of community forums, and documentation of DPRD procedures and related legal instruments. Data analysis was conducted using a thematic qualitative method through stages of data reduction, data presentation, and verification (triangulation). The findings reveal that although formal mechanisms such as public consultations and hearings are established, community participation often remains symbolic. Public aspirations are recorded but rarely translated into substantive influence on DPRD decisions. The study identifies key determinants of effective participation, including transparency of information, community capacity, and the commitment of DPRD members. This research contributes to the understanding of participatory democracy in local governance and offers practical recommendations to enhance inclusivity in lawmaking: improving public access to information, empowering communities in articulating aspirations, and promoting genuinely deliberative forums. The originality of this study lies in its focus on the micro-level dynamics between communities and DPRD in Indonesia’s regional legislative processes, offering insights into the real challenges of participatory governance
Co-Authors Agustini, Sri Rahayu Amri Amri Andri, Julpan Aqmarin, Ifni Azimah, Wan Azmi, Fahri bayu pamungkas Dumasari, Fany Fahriza, Ella Harahap, Khairul Anhar Hery Setiawan, Hery Hutagaol, Frans Handoko Indra Perdana Islami Rambe, M. Irfan Kemala, Devy Kurniawan, Widhie Lubis, Rina Astati Lubis, Sofyan Souri Mahendrayana, Indra Ashoka Meliala, Philip Rio MUHAMMAD HARIS Muhammad Junaidi Padli Padli Panggaribuan, Windy Anika Putri Prasetyorini, Theresia Eni Pratiwi, Irda R, Sakbanol R.W, Syamsuar Rambe, M. Islami Rohela, Rohela Samosir, Bahren Saragih, Agrifa Leonardo Siregar, Pangulu Siregar, Paringgonan Sitepu, Emi Sukasih Sudarmanto, Kukuh sukarna, kadi Suryawan, Ari Syahrunsyah, Syahrunsyah Vera, Susanti Sansi Zaenal Arifin Zaina, Feri Anza Zunaidi, Erwin