Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.733
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi IMAGE Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Journal of Scientech Research and Development Jurnal Media Administrasi Terapan Ekuitas Jurnal Pnedidikan Ekonomi
Afandi, Muhamad Nur
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Strategi Peningkatan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Nias Selatan Afandi, Muhamad Nur; Hulu, Obedy Syukur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i2.89

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Pelaksanaan BPHTB di Kabupaten Nias Selatan sudah berjalan mulai dari tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dan kajian dokumen.Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT untuk menemukan isu – isu strategis. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal maka ditemukan sebelas isu – isu strategis dalam pengelolaan BPHTB, kemudian dari sebelas isu-isu strategis tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan tes litmus dan diperoleh lima isu yang paling strategis yang memiliki skor tertinggi. Kelima isu tersebut merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan BPHTB di Kabupaten Nias Selatan.Hasil penelitian diantaranya, Pertama strategi peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan. Strategi ini sangat tepat karena dengan bertambahnya akses jalan dan meningkatnya kualitas jalan maka nilai jual tanah dan bangunan akan meningkat pesat, kedua strategi meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak, ketiga strategi mengusulkan perbaikan standar harga tanah (zona nilai tanah) untuk ditetapkan dalam bentuk kebijakan oleh kepala daerah, keempaat strategi memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan pemungutan BPHTB. Strategi ini sangat tepat karena dengan pengawasan yang baik maka penghindaran pajak oleh wajib pajak dapat dihindari dan juga pegawai yang mencoba bermain – main dengan pajak dapat dicegah, kelima strategi memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada wajib pajak.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.39

Abstract

Pengelolaan lingkungan adalah sebuah konsep yang terintegrasi antara berbagai aspek. Pemerintah sebagaiartikulator dan aggregator kepentingan masyarakat telah memformulasikan kebijakan tentang sistem dan prosedurterkait tata guna lahan di daerah Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan daerah resapan air, SepertiPeraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 1/2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara(KBU) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 21/2009 yang memuat petunjuk pelaksanaannnya. Regulasitersebut merupakan sarana atau rambu-rambu dalam mengatur pemanfaatan lingkungan agar tetap memiliki fungsidaya dukung bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.Berdasarkan dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan berkaitan denganpembangunan yang ada di wilayah kawasan bandung utara, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dankemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Pertumbuhan yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yangcukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak biasbertambah sehingga menambah beban lingkungan hidup.Daya dukung alam ternyata tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk, atasdasar inilah, eksploitasi terhadap lingkungan secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih. Untukmengatasi hal tersebut menuntut adanya pemahaman para pengambil kebijakan agar dapat menghasilkan skalakebijakan yang berbasis kerakyatan secara umum. Pemahaman tersebut berangkat dari pengetahunan secara akademisdan diperkuat oleh data-data lapangan sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yangmemperhatikan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.
PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DALAM MENUNJANG AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (Studi Kasus di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Bandung) Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v9i3.308

Abstract

Accounting Management Information System State Property is an application program to facilitate the attainment of information on the management of state property and report to any governmental agency. The purpose of this study isto investigate the application of Accounting Management Information System application of State Assets, implementation and management of State Owned Assets aware management accountability Negaradi Research Centerfor Geotechnology. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach, which aims to uplift the facts, circumstances and phenomena that occur when the research took place, while the data collection technique is implemented by observing the social situation, interviews with respondents, and study documentation. Based on the results of the study showed that the application of Accounting Management Information System State Property is very important in the management of BMN Geotechnology Research Center, although in terms of management of the State Property Geotechnology Research Center assessed qualitatively not run well, especially in the case of an inventory of state property. But the application of Accounting Management Information System State Property is very important in the management of goods that can be accounted for in accordance with the implementation peratuan legislation in force.
PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU DI INDONESIA (STUDI KASUS KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT) Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.158

Abstract

Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan dengan semangat otonomidaerah; beberapa provinsi/kabupaten/kota dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukanupaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi kedaerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan beberapa kabupaten/kota menjadi provinsi baru,maupun penyatuan beberapa kecamatan/kelurahan menjadi kabupaten/kota baru. Secara yuridis formal,Undang Undang No.32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) dan PP No. 78 Tahun 2007Tentang Tata Cara Pembentukan , Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (sebelumnya PP No. 129Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan danPenggabungan daerah), pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam strukturpemerintahan di Indonesia.Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan antara lain : Untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Untuk mengetahuipeluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkankesejahteraan masyarakat serta Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan danmengatasi peluang dan tantangan yang ada. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptifdengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara,observasi, dan dokumentasi.Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan adalah Warga Pangandaran memiliki percayadiri cukup tinggi, karena merasa menjadi lumbung pendapatan. Selain itu, nama daerah ini sudah dikenalluas ke berbagai daerah. Pangandaran merasa telah banyak memberikan kontribusi ke Ciamis lewatpendapatan wisata, pajak hotel, restoran dan lainnya. Tetapi, imbal balik yang diterima Pangandaran dinilaikecil. Keinginan memisahkan diri dari kabupaten induk, muncul, karena adanya kekecewaan dalampenanganan pembangunan di Pangandaran. Infrastruktur yang banyak terbengkalai, serta jarak antaradaerah ini ke pusat ibukota kabupaten terlalu jauh, yaitu lebih dari 100 km dan pada tanggal 17 Juli 2007,dibentuk sekaligus ditetapkan Presidium Pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan dan berkat perjuanganmereka keluarlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandarandi Provinsi Jawa Barat; Daerah Otonomi Baru Pangandaran mempunyai nilai yang sangat strategis dalamstrategi pembangunan wilayah selatan Jawa yang digagas pemerintah; serta Dengan terbentuknya DaerahOtonomi Baru Pangandaran maka diharapkan Pangandaran dapat menjadi kota wisata mandiri denganmaksimal dapat mem'branding'kan namanya di dunia pariwisata.
Methods Delbecq To Determine The Scale Of Priorities In The Council Development Plan In The City Of Bandung Rizkia Rahman; Asep Hikmat; Muhamad Nur Afandi
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 1 (2022): February 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i1.310

Abstract

The process of development planning in the City of Bandung on the level of the village held council development plan that aims to determine the priority program development. The purpose of this research is to know the process of the proposed program of activities and choose the program priority development through the method of delbecq. The study was conducted with a qualitative method to investigate in depth the process of determining the scale pioritas in program development, as well as the obstacles encountered in determining program priorities of development with the study of the region in the Village of Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Research instruments used were interviews, observation, and document study. Data analysis techniques using triangulation of data. Results of the study by using the method of delbecq in determining the scale of the development priorities in the Village of Karang Pamulang can easily program proposal development priorities with the right fit the needs of the community.
Coordination Strategy for Changes in the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) in Bandung City Muhamad Nur Afandi; Salwa Rizki Aulia
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5223

Abstract

Processes and mechanisms that are too long in the preparation of development planning documents often result in not being completed on time. This is a challenge for the Development Planning, Research and Development Agency for the City of Bandung as a technical institution that manages development planning in the City of Bandung. Leadership in coordination is still an important point in achieving the success of an organization. This study aims to overcome obstacles related to coordination during the preparation of changes to the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) and to propose the formulation of a coordination strategy in the preparation of changes to development planning documents. This research was conducted using a case study method by combining qualitative and quantitative methods, especially in conducting data analysis using SWOT analysis. The results of the study indicate that there is still a lack of synchronization of understanding and action regarding the flow of mechanisms that will be taken by the parties involved. In addition, the coordination strategy that has been used by the Bandung City Regional Development Planning Agency is still not optimally carried out, causing delays in the completion of the RPJMD changes. Strategy development and renewal is one of the solutions in overcoming the lack of optimal coordination strategy in the preparation of RPJMD changes in the city of Bandung.
Mediating Role of Affective Commitment in The Effect of Ethical Work Climate on Felt Obligation Among Public Officers Hafid Aditya Pradesa; Joni Dawud; Muhamad Nur Affandi
JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen Vol 16, No 2 (2019): JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen
Publisher : University of Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.44 KB) | DOI: 10.31106/jema.v16i2.2707

Abstract

Social exchange theory (SET) which explains the terms of the exchange agreement under the psychological contract assumes that what was promised is a key point in explaining individual responses at work. It was climate and support which will be argued as antecedents of individuals' attitudes and behaviors. Along with organizational support, ethical work climate was mostly examined only in relationship with intent-to leave. The purpose of this study was to determine felt obligation as the attitudinal outcome of ethical work climate, perceived organizational support, and affective commitment in terms of social exchange mechanism. This study is explanatory research based on primary data with a survey as the data gathered method. The result shows that one of five hypotheses rejected in this study. Furthermore, ethical work climate and perceived organizational support could affect felt obligation through affective commitment as mediation. Our findings are discussed below by considering the implications and limitations of this study.
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN PADA RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015 Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.3

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-2015. Meotde yang digunakan dalam peneltian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu terdapat 26 rusan wajib dan 8 urusan pilihan. Hasil analisis terdapat 14 urusan wajib yang dalam masa periode 2011-2014 mengalami peningkatan dalam realisasi capaian kinerja untuk implementasi belanja langsung dan terdapat 12 urusan wajib yang selama masa periode 2011-2014 mengalami penurunan dalam realisasi capaian kinerja. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pilihan terdapat 3 urusan pilihan yang mengalami peningkatan pada masa periode 2011-2014 dan terdapat 5 urusan yang mengalami penurunan yang berkaitan dengan realisasi capaian kinerja. Adapun rekomendasi yang dapat dilaksanakan adalah perlu melakukan evaluasi terhadap SDM, kelembagaan dan penguatan organisasi agar pelaksanaan urusan pemerintahan pada masa yang akan datang lebih baik.
MODEL PENGUATAN KORELASI ANTARA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Widyo Nugroho Sulasdi; Yuke Ratnawulan; Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i2.119

Abstract

Perubahan paradigma pembangunan nasional, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menyebabkan terjadinya perubahan pendekatan pada sistem perencanaan dan penganggaran. Pada era otonomi daerah saat ini, sebagian besar kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, yaitu setiap tingkatan pemerintahan, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang bersifat tahunan. Di sisi lain, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Pada beberapa hal, seringkali dokumen rencana sektoral pada RPJM dan rencana spasial pada RTRW menghasilkan indikasi program yang tidak sinkron satu sama lain.Proses penganggaran pembangunan saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan legislatif memiliki kewenangan yang kuat dalam penetapan anggaran. Hal ini dapat membuka peluang negosiasi-negosiasi dalam penetapan anggaran, yang seringkali menyebabkan anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk sebagai penjembatan antara dokumen sektoral dan spasial. Saat ini, RPIJM disusun pada tingkat Kabupaten/Kota, dan telah dihasilkan 468 RPIJM Kabupaten/Kota dari total 495 Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu muatan dari dokumen ini adalah Memorandum Program, suatu rencana pembangunan infrastruktur permukiman jangka menengah lengkap dengan rincian kebutuhan anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya, yang disepakati oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Direktur Jenderal Cipta Karya.
ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNG BALAI Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i3.17

Abstract

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengelolapendapatan, keuangan dan aset untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dalammelaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset memerlukan sarana danprasarana berupa Barang Milik Daerah yang dapat mendukung tugas dan fungsi tersebut sehingga diperlukanmanajemen aset tetap yang efektif dalam pengelolaannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiproses manajemen aset tetap, mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan manajemen aset tetap, danmengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode penelitian yangdigunakan oleh peneliti ini adalah metode kualitatif deskriftif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalahobservasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Verifikasi data diuji melalui validasi data danreliabilitas data. Proses pengolahan data dihasilkan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,dan penyusunan kesimpulan.Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh gambaran dan informasi mengenai proses manajemen aset tetap, kendalakendalayang dihadapi dalam melaksanakan manajemen aset tetap serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalammengatasi kendala-kendala tersebut. Dari proses manajemen aset tetap, diketahui bahwa telah dilakukan prosespenggunaan/pemanfaatan aset berupa pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan. Telah dilakukan juga prosespengamanan dan pemeliharaan berupa pengamanan administrasi, hukum, dan fisik. Terakhir adalah telah dilakukanproses penghapusan/ pemindahtanganan berupa penjualan dan hibah. Dalam pelaksanaan manajemen aset tetapditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan aset berupa kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, kualitassumber daya manusia yang mengelola aset masih rendah, proses pencatatan aset yang dilakukan secara manual,ketepatan waktu penyampaian laporan aset, serta sarana dan prasarana dalam mengelola aset yang masih kurang. Daribeberapa faktor penghambat tersebut, terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan agar pelaksanaan manajemen asettetap dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
Co-Authors Abdul Rahman Abdullah, Sait Amir, Firman Anggraini, Katry Arifin, Muammar Maulana Asep Hikmat Dawud, Joni Diendi, I Gede Gus Dwiputrianti, Septiana Ely Sufianti Endah Tri Anomsari Faizin Wahyudi Florentina Ratih Wulandari Florentinus Feri Andi Tarigan Gedeona, Hendrikus T. Hafid Aditya Pradesa Hulu, Obedy Syukur Hulu, Obedy Syukur Ida Ayu Putu Sri Widnyani Joni Dawud Mukarom, M. Multazam All Novira, Alikha Nurliawati, Nita Onisiya, Geby Pratiwi, Arundina Ratnawulan, Yuke Ratnawulan, Yuke Rizkia Rahman Saifuddin, Rahmawan Malik Saifuddin Salwa Rizki Aulia Tarigan, Florentinus Feri Andi Tarigan, Florentinus Feri Andi Wahyudi, Faizin Widyo Nugroho Sulasdi Widyo Nugroho Sulasdi Wirjatmi TL, Endang Yoswara, Henry Yuke Ratnawulan