Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI GAPANG DAN PANTAI IBOIH DI KOTA SABANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SABANG Muhamad Nur Afandi; Faizin Wahyudi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i1.28

Abstract

Penelitian ini mengambil judul Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Gapang Dan Pantai Iboih Di KotaSabang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang, yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaanstrategi pengembangan objek-wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di Kota Sabang dalam meningkatkan PendapatanAsli Daerah Kota Sabang, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategipengembangan objek wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di Kota Sabang, dan upaya-upaya dalam mengatasihambatan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Pantai Gapang dan Pantai Iboih.Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studidokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak optimalnya strategi pengembangan objek wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di KotaSabang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sabang didasarkan pada indikator aksesibilitas,kerjasama dan pengembangan berbasis lingkungan serta kompetensi sumber daya manusia yang ada pada DinasPariwisata dan Kebudayaan belum cukup mendukung terhadap strategi pengembangan dan pengelolaan objek-objekwisata sehingga mengakibatkan banyak dari objek wisata yang tidak bisa dikelola dengan baik.Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata danKebudayaan Kota Sabang yaitu memfokuskan pada kawasan wisata yang harus ditata dan dibenahi yang meliputipeningkatan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendukung seperti penyediaan lahan parkir, air bersih, WC umum yanglayak untuk kenyamanan pengunjung, melaksanakan kegiatan pembersihan laut dari sampah-sampah sertamenyediakan tempat-tempat sampah di lokasi Pantai Gapang dan Iboih. Disamping itu juga Dinas Pariwisata danKebudayaan Kota Sabang berupaya meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dalam halpengelolaan pariwisata.
EVALUASI KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KAMPONG KAMPUNG BARU KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.245

Abstract

eople empowerment is closely related to handling matters of development, the problem of unemployment, poverty and inequalities. Poverty eradication policy cannot be separated from context of the society. The development so far is toachieve better conditions. Urban community empowerment (PNPM MP) is one of the Government programs to accelerate poverty eradication through among others provision of credits for women (SPP). The activities credits for women (SPP) have also been implemented in Subulussalam City. The study is done inKampong Kampung Baru Kecamatan Penanggalan that is one the area of Subulussalam. The respondents of this research are members of SPP in urban community empowerment (PNPM MP) program. The research aims at evaluating the implementation of SPP activities starting in 2009 to 2012. The variables of this research are out-put evaluation, benefit evaluation, and impact/outcome evaluation. This research uses descriptive methods with a qualitative approach, while the technique of the data collection uses interview, observation, and documentation. The results of research studies have been carried out on the implementation of SPP as follows: (1) Implementation of SPP activity has not been optimal, this happens because of economic trouble experienced by members of the SPP. Loans for working capital used to help meet the basic needs of the family. (2) There are several obstacles encountered in the implementation of SPP, ie: the credit crunch, the selection of the type of business that is not appropriate, the level of participation of members of the SPP are still low in following socialization and training. (3) The government has made efforts to overcome the obstacles in the implementation of SPP, ie: the dissemination of the essence of the SPP activities, motivating, training continuously.
ANALISIS KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI JAWA BARAT Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v8i2.287

Abstract

Agriculture is one of the sectors that have been relied on by the government of Indonesia since this sector is able to provide a recovery in dealing with the crisis occurred in Indonesia. It shows that agriculture is one of the mainstay sectors having a big potency to role as a trigger of the national economy recovery through the national food sustenance. The result of the analysis shows that in 1995-2006, there was 225,292-hectare or 1.82-percent rice field area turned into non-rice field area. It means that there is an 18,774-hectare field alteration occurred every year in West Java. The rice production in 1995-2006 was 1,304,853 ton meaning that there was 1.09 percent of discharge. Therefore, there is 108,738 ton reduction of rice production every year. On the whole, in the period of 1995-2006, the average rate of rice production was 9,936 ton and the agricultural productivity was 5.03 ton per year, although it was affected by the 18,774-hectare agricultural land alteration. If the preventive actions are not conducted immediately, the rice production cannot be maintained. On theother hand, the population keeps increasing. Thus, it can be predicted that West Java is going to encounter food crisis in 2021, particularly, the need of rice.The problems resulted from the conversion of rice field area should be analyzed. It should not only be based on its impact on the rice production but also on a wider perspective. It includes its effect on the political stability caused by the food scarcity, the inflicting social change, the decrease of life environment, mainly is related to the contribution of rice field function to water and soil conservation that guarantee the life of society in the future. To reduce the land functional shift, the government of West Java province needs to implement certain policies and strategies of controlling the conversion of rice field area since it is indeed very complicated. The strategies of controlling agricultural land functional shift need a holistic approach (contains the juridical instrument, the incentive instrument for the field’s owner, the instrument of district layout planning, and the location licensing). Moreover, to maintain the food sustenance in West Java, particularly to increase the rice production, apart from controlling the functional shift of field; an agricultural intensification should be applied through the application of an efficient agricultural technology that is location-specified and environment-oriented in order to be able to raise the cultureof science and agricultural technology in West Java.
PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN DAIRI Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i3.60

Abstract

Anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada kepentingan publik, dewasa ini semakin menjadi tuntutan untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten terutama pada instansi pemerintah.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi dan menganalisis faktor- faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Tipe penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 pada DIPPEKA Kabupaten Dairi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara (in depth interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif.Faktor yang mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi adalah Visi – Misi, Renstra, ketersediaan program dan kegiatan, indikator, ketersediaan anggaran, dan struktur organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi, masih belum optimal berbasis kinerja, sebaliknya masih dominan pendekatan anggaran tradisional. Dari hasil penelitian ditemukan faktor yang menghambat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi adalah : kemampuan SDM, pemanfaatan anggaran yangbelum ekonomis, belum efektif, belum efisien, konflik kepentingan, kurangnya dukungan legislatif (DPRD) mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal dan kurangnya konsekuensi sanksi tindak lanjut dari auditor internal.Dengan demikian maka penulis menyarankan: Pertama,  Mengikutsertakan pegawai mengikuti diklat, Bimtek, pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal. Kedua, Hendaknya belanja bahan pakai habis terutama belanja alat tulis kantor di tampung pada bidang sekretariat saja. Ketiga, Meningkatkan peran kasubbag evaluasi dan pelaporan dalam pengawasan perencanaan anggaran, pengujian kewajaran komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan. Keempat,  Melakukan koordinasi atau pendekatan-pendekatan yang baik antara Eksekutif Daerah dengan DPRD Kabupaten Dairi.
ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA TANJUNGBALAI PROPINSI SUMATERA UTARA Muhamad Nur Afandi; Florentinus Feri Andi Tarigan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.74

Abstract

AbstrakKajian  ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara serta studi dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini ada sembilan orang. Untuk melakukan uji kredibilitas data digunakan uji validitas data dan reabilitas dengan menggunakan metode triangulasi sumber data dan teknik, perpanjangan pengamatan serta meningkatkan ketekunan.Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai secara umum masih belum diterapkan secara maksimal. Beberapa hambatan yang ditemukan dalam proses perencanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai diantaranya, (1) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia; (2) Kurangnya Koordinasi Internal; (3) Belum adanya Indikator Kinerja yang Jelas; (4) Anggaran yang terbatasDengan demikian penulis menyarankan : Pertama, mengikutsertakan pegawai-pegawai yang ada untuk mengikuti pelatihan perencanaan  dan penyusunan anggaran berbasis kinerja baik yang diselenggarakan pihak Pemerintah Kota Tanjungbalai maupun pihak lain diluar Pemerintah Kota Tanjungbalai. Kedua, Perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran serta hendaknya dalam penyusunan anggaran selalu mengacu kepada prinsip-prinsip penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga indicator kinerja yang telah disusun dapat tercapai. Ketiga, meningkatkan koordinasi  antar bidang yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai
APPLYING COLLABORATIVE GOVERNANCE AS AN INTERVENTION IN STUNTING REDUCTION An Empirical Community Empowerment Model in Sukabumi District Afandi, Muhamad Nur; Novira, Alikha; Anomsari, Endah Tri; Pradesa, Hafid Aditya
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v10i1.50195

Abstract

This research aims to formulate a community empowerment model to increase locals' capacity to engage more actively in collaborative governance. By using descriptive methods, qualitative approaches, and data collection using interviews, observations, and documentation, the focus and locus of this study limited to specific coverage area in Sukabumi Regency. Data analysis used an interactive model, and its finding reveals the community empowerment model which has implies consideration in the Community Empowerment Process, include the limitations of Community Participation, Volunteering, collective Regeneration, Empowerment, and action, and Increasing community capabilities. Stunting reduction is a part of regional development, while Sukabumi district is considered as an area that is an integral part of the government's hard efforts to fight stunting. Finding shown that development programs in stunting reduction require more involvement from the state and society. Increasing community participation can be encouraged by building community capabilities to participate more in collaborative processes.
Strategi Pengembangan Desa Wisata Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Onisiya, Geby; Pratiwi, Arundina; Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 4 No. 1 (2023): Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jmat.v4i1.91

Abstract

Desa wisata merupakan program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan desa yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Wisata Lubuk Bangkar terletak pada Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk kemajuan desa. Namun saat ini kegiatan wisata mengalami kondisi kevakuman hal ini berimbas pada penurunan kunjungan wisatawan pada Desa Wisata Lubuk Bangkar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi pengembangan Desa Wisata Lubuk Bangkar yang telah dilakukan kemudian merumuskan rancangan strategi yang tepat untuk pengembangan Desa Wisata Lubuk Bangkar selanjutnya. Pendekatan metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data hasil temuaan yaitu analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunities, Threat). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pengembangan desa wisata telah dilakukan namun belum optimal maka dibuat rancangan strategi pengembangan Desa Wisata Lubuk Bangkar kedepannnya agar kegiatan wisata dapat berkelangsungan dengan mengakomodir semua potensi yang dimiliki Desa Wisata Lubuk Bangkar. Rancangan strategi tersebut akan memaksimalkan semua potensi yang ada untuk rencana pengembangan Desa Wisata Lubuk Bangkar. Hasil rancangan strategi tersebut, maka dikemas suatu paket wisata pedesaan yang terdiri dari 3 paket wisata yaitu paket wisata edukasi, paket wisata tracking bukit tempurung dan paket wisata tempurung 2D1N.
OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI: STUDI KASUS DI KOTA SUKABUMI DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN DAERAH Arifin, Muammar Maulana; Putrianti, Septiana Dwi; Afandi, Muhamad Nur; Gedeona, Hendrikus T.; Abdullah, Sait
Journal of Scientech Research and Development Vol 6 No 2 (2024): JSRD, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v6i2.548

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Sukabumi menggunakan teori dari William Dunn pada aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, ketepatan dan reponsitivitas dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memenuhi aspek efektivitas karena Kebijakan ini berhasil menurunkan jumlah rumah tidak layak huni, meskipun target rumah layak huni belum tercapai sepenuhnya akibat refocusing anggaran karena pandemi Covid-19. Pada Aspek Efisiensi bahwa Anggaran yang digunakan cukup efisien, mampu menstimulasi masyarakat membangun rumah layak huni dengan optimalisasi sumber daya manusia sesuai petunjuk teknis. Kebijakan ini efektif mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, namun memerlukan program tambahan untuk mengatasi penyebab berkembangnya rumah tidak layak huni seperti rendahnya pengetahuan, ekonomi, dan pengawasan masyarakat dan telah memenuhi aspek kecukupan. Distribusi kuota bantuan belum merata setiap tahun, dan kebijakan ini lebih banyak menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki swadaya, sehingga belum menyentuh masyarakat miskin dengan swadaya rendah. Pada aspek ketepatan kebijakan ini ideal dan tepat dalam mengatasi masalah rumah tidak layak huni, dengan verifikasi penerima bantuan yang berjenjang dan berlapis untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran. Terhadap responisivitas kebijakan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat dan stakeholder, namun perlu mengatasi potensi ketergantungan masyarakat pada bantuan, yang mengakibatkan penundaan perbaikan rumah secara mandiri. Hasil evaluasi tersebut kemudian di lakukan analisis prioritas masalah menggunakan USG (urgency, seriousness, dan growth) dan analisis stategy untuk optimalisasi kebijakan melalui pendekatan SWOT (seriousness, weakness, opportunity, dan treats) yaitu dengan inovasi, fokus pada tindakan preventif, penambangan anggaran, penyusunan rencana cadangan dan optimalisasi sumber pendanaan.
STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI KOTA SUKABUMI Saifuddin, Rahmawan Malik Saifuddin; Dawud, Joni; Abdullah, Sait; Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 1 (2024): Vol. 5, No. 1, Desember 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi sebagai respons terhadap alih fungsi lahan akibat pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi implementasi kebijakan LP2B dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya menggunakan model Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksana kebijakan, petani, dan pemilik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan LP2B telah dilaksanakan melalui penetapan lahan dan pemberian insentif, namun belum optimal. Luas lahan yang ditetapkan belum memenuhi target dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi. Hambatan utama adalah kurangnya keselarasan antara kebijakan LP2B dan visi pembangunan Kota Sukabumi sebagai Kota Jasa dan Pendidikan, yang kerap berbenturan dengan kebutuhan infrastruktur dan investasi. Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis pertanian untuk menjaga ketahanan pangan lokal. Sinergi lintas sektor diperlukan agar kebijakan LP2B dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN SUNGAI CIPELANG KOTA SUKABUMI Yoswara, Henry; Afandi, Muhamad Nur; Abdullah, Sait; Wirjatmi TL, Endang; Nurliawati, Nita
Jurnal Media Administrasi Terapan Vol. 5 No. 1 (2024): Vol. 5, No. 1, Desember 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permukiman kumuh merupakan kenyataan yang banyak tejadi terutama di negara-negara berkembang, penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan peremajaan permukiman kumuh di Kawasan Sungai Cipelang Kota Sukabumi. Model implementasi kebijakan yang digunakan oleh peneliti dari Edward III yang mengedepankan empat faktor implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peremajaan permukiman kumuh di Kawasan Sungai Cipelang Kota Sukabumi belum dilaksanakan secara optimal. Menurut perhitungan diagram analisis SWOT Pemerintah Kota Sukabumi berada di posisi kuadran I dapat menggunakan Strategi Strength-Opportunites (Strategi SO) memanfaatkan dengan optimal keunggulan kompetitifnya, mengambil peluang yang ada di lingkungan eksternal dengan cara memperkuat jaringan bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Saran dari penelitian ini bagi Pemerintah Kota Sukabumi yaitu harus dilakukannya integrasi penyusunan target-target penanganan Kawasan permukiman kumuh dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RTRW, dan RPJMD, peningkatan perencanaan partisipatif dan pemanfaatan modal sosial dalam penanganan peremajaan permukiman kumuh, dan harus dibuatnya Perda khusus mengenai penanganan Kawasan permukiman kumuh.