Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.644
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA UIR LAW REVIEW Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) EQIEN - JURNAL EKONOMI DAN BISNIS PALAR (Pakuan Law review) JURNAL USM LAW REVIEW Indonesian Journal of International Law Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Cendekia Ilmiah
Velentina, Rouli Anita
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP KETERLIBATAN NOTARIS DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM Fairuza, Halwa; Velentina, Rouli Anita
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9338

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Ultimum Remedium merupakan asas yang artinya pidana dijadikan sebuah upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dimana sanksi perdata dan administratif lebih didahulukan. Dalam jurnal ini peneliti akan membahas bagaimana keterkaitan mengenai asas tersebut dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap batasan dalam menindak notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana hukum menjadi sebuah pondasi untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dengan timbulnya permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.  Kata Kunci: Ultimum Remedium, Perbuatan Melawan Hukum, Sanksi. AbstractThe aim of this research is to explain that Ultimum Remedium is a principle which means that criminal law is used as a last resort in resolving a problem, where civil and administrative sanctions take precedence. In this journal, researchers will discuss how these principles relate to the authority of the Notary Honorary Council regarding the limitations in taking action against notaries. This research uses normative juridical research, where the law becomes a foundation for studying laws and regulations with the emergence of problems regarding unlawful acts committed by notaries. Keywords: Ultimum Remedium, Unlawful Acts, Sanctions.
Kajian Yuridis atas Penerapan Pasal 1320 dan 1388 KUH Perdata dalam Perkara Wanprestasi Jual Beli Internasional: Studi Kasus Putusan No. 291/Pdt.G/2024/PN Bks Fattah, Akhmad Kautsar; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13548

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan penerapan Pasal 1320 serta Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam transaksi bisnis internasional, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 291/Pdt.G/2024/PN. Bks mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli lintas negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan asas lex loci contractus dan pacta sunt servanda sebagai dasar pertimbangan hukum, menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Hakim menolak dalil force majeure dan menetapkan tergugat melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban kontraktual. Pembahasan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata tidak hanya menegakkan kepastian hukum formal, tetapi juga mencerminkan adaptasi hukum perdata Indonesia terhadap dinamika perdagangan internasional yang menuntut keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
Pertimbangan Hakim antara Anggaran Dasar Perseroan dan Perjanjian Para Pihak dalam Sengketa Korporasi Internasional: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 188/Pdt/2023/PT BTN Rahardi, Andriyan; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13549

Abstract

Sengketa korporasi antara PT Asaba Utama Corporatama dan PT Staedtler Indonesia menunjukkan kompleksitas hubungan hukum antara perseroan lokal dan korporasi asing. Dalam perkara ini, penggugat menilai penutupan pabrik Staedtler di Indonesia serta pengalihan teknologi “know-how pensil plastik” dilakukan tanpa persetujuan dan melanggar Anggaran Dasar Perseroan. Namun, dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang dengan alasan yurisdiksi dan menilai hubungan hukum tersebut lebih didasarkan pada perjanjian antar pihak. Artikel ini menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan apakah putusan seharusnya berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan (lex societatis) atau pada perjanjian (lex contractus). Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap teori korporasi serta asas kebebasan berkontrak, ditemukan bahwa hakim harus menyeimbangkan kedudukan AD/PT sebagai hukum internal perseroan dengan kekuatan mengikat perjanjian sebagai hukum antar pihak. Dalam konteks investasi asing dan joint venture, pengabaian AD/PT dapat mengikis prinsip corporate governance dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas
Analisis Yuridis Sengketa Jasa Pengiriman Hewan Peliharaan Lintas Yurisdiksi : Studi Putusan No. 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel Arfah, Azizah; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13550

Abstract

Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka dengan melakukan perdagangan bebas sebagai bagian dari perdagangan internasional. World Trade Organization (WTO) telah menetapkan perdagangan meliputi perdagangan barang dan perdagangan jasa yang tercantum dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan The General Agreement on Trade in Service (GATS). Pelaku usaha memanfaatkan peluang tersebut melalui berbagai prospek bisnis. Salah satunya adalah penyediaan jasa dan layanan pengiriman hewan peliharaan secara lintas yurisdiksi sebagaimana kesepakatan yang diadakan oleh Penggugat selaku Warga Negara Asing (WNA) dan PT Jakpetz Lintas Satwa (Tergugat). Penggugat menggunakan jasa Tergugat untuk melakukan pengiriman hewan peliharaan miliknya ke alamat domisili Penggugat di Singapura. Namun setelah dilakukan penerimaan hewan, Pusat Karantina Hewan dan Tumbuhan Singapura menolak hewan tersebut dan mengeluarkan Surat Perintah Pengembalian Hewan Peliharaan ke Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji keabsahan kontrak pengiriman jasa hewan peliharaan yang dilakukan oleh para pihak dan pandangan hakim mengenai kerugian immaterial dalam Putusan No. 576/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan berbasis undang-undang dan kasus. Hasil penelitian membuktikan bahwa kontrak para pihak sah secara hukum telah memenuhi ketentuan syarat subjektif dan objektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh hakim karena tidak terdapat kematian, luka berat atau penghinaan. Namun, landasan hukum yang digunakan oleh hakim sudah usang tidak relevan dengan kondisi saat ini sesuai dengan perluasan ruang lingkup kerugian immaterial dalam kasus wanprestasi dan tidak mengandung kebaruan hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat.
Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Letter of Credit dalam Perdagangan Internasional : Studi Putusan No. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Fitriani, Maulida; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13551

Abstract

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu instrumen pembayaran yang penting dalam transaksi perdagangan internasional, yang dirancang untuk meminimalisir risiko pembayaran antara eksportir dan importir. Namun, dalam praktiknya, penerapan L/C sering menimbulkan sengketa hukum yang kompleks, terutama terkait dengan pemenuhan persyaratan dan kewajiban para pihak. Penelitian ini melakukan tinjauan yuridis terhadap sengketa Letter of Credit berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 531/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel. dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Studi ini mengkaji aspek hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa serta interpretasi prinsip-prinsip hukum L/C oleh pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menitikberatkan pada ketentuan mengenai strict compliance dalam dokumen L/C sebagai syarat mutlak pemenuhan kewajiban pembayaran, serta menegaskan peran bank sebagai pihak yang independen dan netral. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan L/C untuk mencegah sengketa, serta perlunya pemahaman hukum yang jelas bagi para pelaku perdagangan internasional agar dapat melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak.
Perdagangan Internasional dalam Perspektif Perbandingan Hukum Arbitrase Indonesia dan Internasional Studi Putusan No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 Prihantono, Pradipta; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13552

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kepastian hukum dalam perdagangan internasional, di mana arbitrase menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa karena menawarkan kecepatan, kerahasiaan, dan finalitas putusan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan mengatur arbitrase melalui UU No. 30 Tahun 1999, praktik di lapangan menunjukkan disharmoni antara hukum nasional dan standar internasional, terutama terkait pengakuan serta pembatalan putusan arbitrase asing. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode statute approach dan comparative approach, penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017 serta membandingkan kerangka arbitrase Indonesia dengan English Arbitration Act 1996 dan Konvensi New York 1958. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA menegaskan prinsip finality, seat of arbitration, dan limited judicial intervention dengan menyatakan bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase asing. Putusan tersebut sejalan dengan hukum arbitrase internasional dan memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara. Namun, penelitian juga menemukan kelemahan regulatif dan implementatif, seperti mekanisme exequatur yang berbelit, penafsiran public policy yang terlalu luas, dan inkonsistensi pemahaman yudisial. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa Indonesia perlu menyelaraskan hukum arbitrase nasional dengan standar internasional melalui reformasi regulasi, penguatan kapasitas hakim, dan harmonisasi interpretasi hukum demi menciptakan sistem arbitrase yang efisien, modern, dan kompetitif secara global
Komparasi Klausul Force Majeur pada Kontrak dan Perjanjian di Negara Indonesia dan Prancis Anfasya, Raka Haikal; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13583

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan pengaturan Force Majeure dalam hukum kontrak Indonesia dan Prancis dengan menelusuri keterkaitan historis antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan French Civil Code. Kajian ini berangkat dari premis bahwa hukum kontrak Indonesia masih mengandalkan warisan Burgerlijk Wetboek kolonial, sedangkan Prancis telah melakukan reformasi mendasar melalui pembaruan Code Civil tahun 2016 yang mempertegas definisi, unsur, dan konsekuensi hukum Force Majeure secara lebih komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memanfaatkan teori perbandingan hukum untuk mengidentifikasi titik persamaan, perbedaan, dan implikasi normatif pada kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan Force Majeure di Indonesia cenderung sempit, bersifat interpretatif, dan belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan kontrak, sedangkan Prancis mengatur unsur ketidakmampuan, ketidakdugaan, dan ketidak-terhindarkan secara eksplisit, termasuk pengaturan status kontrak dalam kondisi sementara maupun permanen. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi KUH Perdata agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi global dan mengurangi ketergantungan pada penafsiran yudisial yang berpotensi inkonsisten. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum perdata Indonesia dengan menawarkan model harmonisasi yang lebih relevan dan modern dalam pengaturan Force Majeure.
Analisis Hukum Kontrak Internasional Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1838 K/Pdt/2010 Akbar, Vedita; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13585

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1838 K/Pdt/2010 antara PT Saptasarana Personaprima (Indonesia) dengan Conoco Phillips (perusahaan asing). Sengketa ini timbul akibat pelanggaran kontrak jasa pengelolaan rig, di mana Conoco Phillips secara sepihak mengubah ketentuan kontrak yang meliputi jangka waktu, spesifikasi, dan jumlah rig. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji teori hukum perjanjian, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan prinsip keadilan kontraktual dalam hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Conoco Phillips telah melanggar asas pacta sunt servanda dan tidak beritikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pengadilan Indonesia berwenang (lex fori) mengadili perkara karena tindakan tergugat melampaui substansi kontrak dan tergolong perbuatan melawan hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha nasional dalam hubungan kontrak internasional demi mewujudkan keadilan dan keseimbangan para pihak.
Pelindungan Terhadap Para Pihak dalam Kontrak Dagang Internasional: Perbandingan Antara UNCITRAL Model Law dan Hukum Nasional Indonesia Nafis, Abdul Haris; Velentina, Rouli Anita
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13855

Abstract

Penelitian ini membahas Perlindungan terhadap para pihak dalam kontrak dagang internasional dengan membandingkan ketentuan UNCITRAL Model Law dan hukum nasional Indonesia. Dalam konteks perdagangan lintas batas, isu Perlindungan hukum menjadi krusial karena melibatkan perbedaan sistem hukum, budaya bisnis, serta mekanise penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pembahasan difokuskan pada prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, good faith, kesetaraan para pihak, pilihan hukum forum, serta peran arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCITRAL Model Law memberikan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan perdagangan internasional, sementara hukum nasional Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam kontrak lintas batas, terutama terkait penerapan asas good faith dan pilihan hukum asing. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional untuk memperkuat kepastuan hukum dan keadilan bagi para pihak dalam kontrak dagang internasional.
Analisis Yuridis Putusan MA No. 2992 K/PDT/2015 dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Achmad, Mustafid Milanto; Velentina, Rouli Anita
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4403

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2992 K/Pdt/2015 merupakan salah satu putusan penting yang memberikan arah penafsiran hukum dalam sengketa kontrak dagang internasional di Indonesia. Putusan ini memuat pertimbangan hukum yang signifikan terkait penerapan asas privity of contract, batasan doktrin piercing the corporate veil, penegakan kedaulatan moneter, serta pembuktian wanprestasi dalam perjanjian bisnis lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan tersebut dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu keterikatan kontrak terhadap pihak non-penandatangan dalam struktur grup perusahaan, kewajiban konversi ganti rugi dalam mata uang asing ke Rupiah, serta penerapan pembelaan exceptio non adimpleti contractus dalam sengketa wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis putusan pengadilan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menegakkan asas privity of contract dengan menolak pembebanan tanggung jawab kontraktual kepada entitas asing yang tidak menandatangani perjanjian, sekaligus membatasi penerapan doktrin piercing the corporate veil hanya pada kondisi penyalahgunaan badan hukum yang terbukti secara nyata. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan kedaulatan moneter Indonesia dengan mewajibkan konversi nilai ganti rugi ke dalam Rupiah berdasarkan Undang-Undang Mata Uang. Putusan ini juga menegaskan bahwa beban pembuktian wanprestasi tetap berada pada pihak tergugat, dan pembelaan exceptio non adimpleti contractus tidak dapat diterima tanpa pembuktian hubungan kausal yang kuat. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan MA No. 2992 K/Pdt/2015 berhasil menciptakan keseimbangan antara prinsip hukum kontrak internasional dan ketentuan hukum nasional, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi lintas negara.
Co-Authors Achmad, Mustafid Milanto Akbar, Vedita Anfasya, Raka Haikal Arfah, Azizah Chhachhar, Varun Fairuza, Halwa Fairuzia, Halwa Fattah, Akhmad Kautsar Fitriani, Maulida Hayaty, Lydya Jalal, Nur Jani Kumar, Sanjeev Manthovani, Kelly Nafis, Abdul Haris Nainggolan, Nathasya Nauli Nanda, Reza Ria Nasution, Disriani Latifah Soroinda Priatna, Azzahra Vinka Prihantono, Pradipta Rahardi, Andriyan Retnaningsih, Sonyendah Rizky, Faiz Muhammad Sonyendah Retnaningsih, Sonyendah Supriyadi, Mohammad Wangsit Tasman, Annisha Rahmadhila Adha