Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.256
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Cakrawala Ilmiah SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN JURNAL PILAR KEADILAN MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Horizon: Indonesian Journal of Multidisciplinary Rechtsvinding Corpus Juris : Jurnal Ilmu Hukum Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
Basyarudin Basyarudin
Universitas Pamulang
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penemuan Hukum melalui Pendekatan Maqāṣid: Analisis Maslahah Mu‘tabarah, Mulghah, dan Mursalah dalam Implikasi Hukum Kontemporer Basyarudin; Chaerul Shaleh; Aden Rosadi
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i129
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penemuan hukum Islam pada konteks kontemporer menuntut kerangka metodologis yang mampu menjembatani nilai normatif syariah dengan dinamika sosial yang terus berubah. Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan epistemologis yang tidak hanya tekstual, tetapi juga berorientasi pada tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis maqāṣid al-syarī‘ah sebagai fondasi istinbāṭ hukum modern dengan menitikberatkan pada fungsi tipologi maslahah dalam proses perumusan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan analisis kualitatif terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang usul fiqh, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa maslahah mu‘tabarah berfungsi sebagai dasar legitimasi normatif karena memiliki dukungan nash atau ijma‘, sementara maslahah mulghah berperan sebagai instrumen pembatas agar pertimbangan kemaslahatan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Maslahah mursalah memberikan ruang adaptif bagi penetapan hukum terhadap persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit, selama sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Integrasi ketiga tipologi tersebut membentuk pola penalaran hukum yang sistematis, proporsional, dan kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan maqāṣid berbasis maslahah memperkuat metodologi usul fiqh modern serta relevan bagi praktik istinbāṭ pada lembaga fatwa dalam merespons tantangan hukum kontemporer.
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI MODUS BARU KEJAHATAN PENIPUAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Ade Tiara; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi akan tak terhindarkan seiring kemajuan era yang semakin canggih, dan keberadaan teknologi AI (Artificial Intelligence) menunjukkan kemajuan teknologi di berbagai negara, termasuk Indonesia, tetapi meskipun AI memiliki kemampuan memecahkan masalah seperti manusia, ia juga bisa menjadi masalah ketika disalahgunakan, sehingga penyalahgunaan AI yang marak terjadi menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak, bahkan sudah banyak kasus penipuan digital yang menggunakan teknologi berbasis AI ini. Penipuan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi ini sangat merugikan berbagai pihak, dan penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyalahgunaan AI dalam praktik penipuan serta penerapan hukum terhadap pelakunya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan
PATENT CERTIFICATES AS FIDUCIARY ASSETS: A LEGAL REVIEW BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2016 AND LAW NUMBER 42 OF 1999 Achmad Dahlan; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amid the transformation toward an innovation-based economy, intellectual property particularly patents plays a vital role as a strategic asset with significant economic value. This article analyzes the legality of using patent certificates as fiduciary collateral within the Indonesian legal system, based on Law No. 13 of 2016 on Patents and Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security. Employing a normative juridical approach, this study explores the legal basis, material and formal requirements, and the legal implications for both patent holders and creditors. The findings indicate that while patent certificates can serve as fiduciary collateral, their implementation faces regulatory and practical challenges, including ambiguities in economic valuation procedures and potential contractual conflicts. Therefore, regulatory reinforcement and institutional understanding are essential for patents to function effectively as financing instruments. This study highlights the importance of recognizing intellectual property as a legitimate collateral object to support innovation-driven economic growth and ensure balanced legal protection
ANALISIS PENERAPAN PASAL 363 KUHP TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN HAKIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 45/PID.B/2022/PN. TBK) Isnaini Febrianty; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian yang diperberat secara khusus diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang bertujuan untuk melindungi aset negara dari tindakan kriminal. Studi ini menekankan analisis mendalam tentang penerapan unsur-unsur pidana dalam pasal ini dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam Keputusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN. Tbk. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, artikel ini mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur pemberat, seperti penggunaan kekerasan atau keadaan pemberat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim menafsirkan dan membuktikan unsur-unsur pemberat tersebut sangat mempengaruhi tingkat hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang konsisten dalam keputusan harus selalu dijaga untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana dan menjadi referensi bagi aparat penegak hukum.
LEGAL ANALYSIS OF DEFAULT IN TERMS OF SERVICE QUALITY AND ITS IMPACT ON THE COMPANY AND EMPLOYEES COMPANY AND EMPLOYEES Isna Zakiya; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Service quality is part of the company's legal obligations to consumers, so that non-compliance of services with predetermined standards can lead to defaults that have an impact on companies and employees. This study aims to analyze legally default in service quality and its impact on companies and employees with the object of research PT Lion Super Indo Tirtayasa Branch Bandar Lampung. The research method used is normative and empirical juridical approach in which normative studies are conducted through analysis of civil law provisions and consumer protection, while empirical studies are obtained through direct observation of researchers as employees of service practices, supervision, and handling of consumer complaints. The results show that the company places service quality as a top priority through the implementation of service standards, customer satisfaction surveys, and compensation mechanisms in the event of non-optimal service, but in practice there are still potential defaults stemming from employee performance and behavior. The default has an impact on the company in the form of legal risk, decreased consumer confidence, and reputational disruption, while for employees it has implications for internal sanctions and professional pressure. It can be concluded that service quality has a strong legal dimension and must be managed systematically. Recommendations from the research are the need to strengthen supervision, coaching, and understanding of the law for employees so that service quality is maintained and the risk of default can   be   minimized,   so that   the interests of consumers, companies, and employees can be protected. consumers, companies, and employees can be protected in a balanced manner
Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Dagang dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Mudawaroh Mudawaroh; Dewa Sukma Kelana; Basyarudin
HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary Vol. 4 No. 3 (2026): HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/hijm.v4i3.5805

Abstract

The rapid growth of e-commerce transactions in Indonesia increases the risk of misuse of consumer personal data. This study aims to analyze personal data protection in e-commerce transactions from the perspective of commercial law and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), and to identify challenges in its implementation. The study uses a normative juridical method with a statutory regulatory, conceptual, and comparative study approach. Data were obtained through a documentary study of laws and regulations, scientific literature, journals, and related legal documents. Data analysis was conducted qualitatively through legal inventory, data classification, legal interpretation, and drawing conclusions. The results show that before the enactment of the PDP Law, personal data protection regulations in Indonesia were still sectoral and scattered across various regulations, thus not providing adequate legal certainty. The PDP Law strengthens personal data protection by regulating data subject rights, data controller obligations, data processing mechanisms, and administrative and criminal sanctions for violations. However, the implementation of the PDP Law still faces challenges in the form of harmonization of sectoral regulations, compliance monitoring, and regulation of cross-border data transfers. These findings indicate that the effectiveness of personal data protection in the e-commerce ecosystem is not only determined by the existence of regulations, but also by institutional readiness and oversight mechanisms.
Reconstruction of Certainty and Efficiency-Based Execution of Guarantee Objects: A Legal Comparative Approach Basyarudin Basyarudin; Sahrul Hanafi
Rechtsvinding Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1849

Abstract

The execution of the object of collateral is a crucial phase in the material guarantee legal system because it determines the effectiveness of creditor protection and legal certainty in settling receivables. In Indonesian law, the Right of Dependency is designed as a guarantee instrument that gives preferential position and executory power to creditors. However, practice shows that the mechanism for the execution of the collateral object has not been fully implemented definitively and efficiently, and often even gives rise to further disputes. This study aims to analyze the structural problems of the execution of collateral objects in Indonesia and formulate a reconstruction of the execution mechanism based on legal certainty and efficiency through a comparative legal approach. This research uses normative legal research methods with legislative, conceptual, case, and comparative legal approaches. The results of the study show that the uncertainty of execution is caused by conflicts between legal regimes, ambiguity of execution norms, weak protection in execution auctions, and pre-execution problems related to the binding of guarantees. Through comparison with practices in other countries, this study found that the certainty and efficiency of execution can only be realized through coherent system design, post-execution dispute resolution, and harmonization between legal regimes. This research offers a reconstruction model of the execution of the collateral object that affirms the final character of the execution, strengthens the protection of parties in good faith, and integrates the principles of legal certainty and efficiency as a normative framework. This reconstruction is expected to be a reference for the renewal of the law on the execution of material guarantees in Indonesia
PENYULUHAN HUKUM PERTANAHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN MAFIA TANAH DI MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN ANYER Basyarudin Basyarudin; Erwinsyah Erwinsyah; Febriansyah Febriansyah
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 3 No. 1 (2026): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, January 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/maju.v3i1.2229

Abstract

Land issues in the coastal areas of Anyer District, Serang Regency, exhibit structural and complex characteristics characterized by weak legal certainty over land, low community legal literacy, weak village land administration, and increasing land mafia practices along with the rising economic value of land due to the development of tourism and investment. These conditions place coastal communities in a vulnerable position to land disputes and loss of land rights. This Community Service (PkM) activity aims to increase awareness and legal protection for coastal communities through land law counseling as a preventive effort to prevent disputes and land mafia practices. The implementation method uses an educational and participatory approach that includes local context-based legal counseling, interactive discussions, and simple legal consultations. The results of the activity demonstrated a significant increase in public understanding and legal awareness regarding the importance of land certification and orderly land administration. Legal counseling also played a role in increasing community bargaining power in addressing land conflicts. This activity concluded that land legal counseling is a strategic instrument in building community legal resilience and sustainably preventing land mafia practices.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banjar Abdul Aziz; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah tangga pada hakikatnya merupakan tempat berlindung bagi setiap individu keluarga. Tetapi, pada realitanya malah banyak yang menjadi tempat penderitaan akibat kekerasan. Seiring berkembangannya zaman, permasalahan yang muncul kian kompleks, salah satunya isu terkait perempuan yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Metodologi penelitian ini menerapkan metode yang melibatkan analisis hukum, penerapan teori-teori terkait, serta studi kasus. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan di lingkungan keluarga yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, meliputi bentuk fisik, seksual, mental, serta pengabaian yang disertai ancaman. Dengan kata lain, KDRT dapat dipahami sebagai serangkaian bentuk perilaku agresif mulai dari intimidasi, pelecehan, dan kekerasan bervariasi yang terjadi antar individu dalam hubungan keluarga. Melalui UU PKDRT, diharapkan partisipasi aktif seluruh pihak dalam mehami dan menerapkan aturan ini, khususnya bagi aparat penegak hukum guna penyelesaian kasus KDRT yang komprehensif sekaligus menjamin perlindungan bagi perempuan sebagai korban.
Interfaith Marriage: A Legal Analysis Through ‘Illat and Maqashid Syariah Sahrul Hanafi; Basyarudin
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 11 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pfpr5660

Abstract

Interfaith marriage is a sensitive issue that continues to spark controversy in Islamic family law, particularly when analyzed through the perspectives of text-based Islamic legal philosophy (nash), legal rationality ('illat), and the objectives of Sharia (maqashid syariah). This study aims to conduct an in-depth examination of the issues surrounding interfaith marriage in the context of pluralistic Indonesia. Using a qualitative method with a normative-philosophical approach, this study analyzes classical and contemporary literature as well as interpretations of maqashid syariah within the framework of legal pluralism. The results indicate that the prohibition on interfaith marriage is not merely normative-theological in nature but is grounded in rational justifications related to the protection of religious belief, household stability, and children’s education. From the perspective of maqashid al-sharia, this prohibition functions as a preventive instrument to safeguard religion (hifz al-din) and lineage (hifz al-nasl). However, Indonesia’s pluralistic social reality introduces new dynamics regarding human rights, necessitating a reinterpretation of the law without disregarding the fundamental principles of sharia. This study contributes by developing an operational framework for applying maqashid al-sharia to cases of interfaith marriage in Indonesian courts, specifically through the formulation of three evaluation criteria for testing the 'illat. This study provides an analytical framework that balances classical fiqh norms and contemporary social needs, and enriches the literature on Islamic family law in a multireligious society through a contextual dialectic of 'illat and maqashid. Keywords: Interfaith Marriage; Islamic Legal Philosophy; 'Illat Analysis; Maqashid al-Sharia; Islamic Family Law
Co-Authors Abdul Aziz Achmad Dahlan Ade Tiara Aden Rosadi Ahmad Sirad Budi Kurniawan Chaerul Shaleh Dewa Sukma Kelana Dimas Arif Pratama Dwi Yudha Saputro Erwinsyah Erwinsyah Farida Malurung Febriansyah Febriansyah Fitra, Romaidil Gilang Ramadhan Hasanudin, Tias Aprilia Iqbal Hakim, Ardiyansyah Isna Zakiya Isnaini Febrianty Jamilah Jamilah Khotib, Ahmad Kirana, Yanti L S, GIBSON Marini, Yushita Mudawaroh Mudawaroh Putri Puspita Indriyani Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmono, Eko Bambang Rifat, Tb. RISMAN, LAODE Saebani, Beni Ahmad Sahrul Hanafi Saputro, Dwi Yudha Siregar, Jessica Devi Shinta Surtiyah, Surtiyah Syahidah, Arafatus Umar Umar Warcipto Warcipto Yanti Kirana