Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Cakrawala Ilmiah SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN JURNAL PILAR KEADILAN MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisciplinary Indonesian Center Journal Corpus Juris : Jurnal Ilmu Hukum Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum
Basyarudin Basyarudin
Universitas Pamulang
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
REFORMULATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ZAKAT AND TAX IN THE ISLAMIC FISCAL SYSTEM: A THEMATIC STUDY OF THE QUR’AN AND HADITH IN THE INDONESIAN CONTEXT TB Rifat; Basyarudin; Eko Bambang Rahmono; Ahmad Pathonih; Asep Mustopa Kamal
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 3 No. 1 (2026): Vol. 3 No. 1 Edisi Januari 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v3i1.1559

Abstract

Indonesia faces a dualism within the Islamic fiscal system, where zakat and taxes operate separately without clear integration. This condition raises fundamental questions regarding the relationship between the two from a sharia perspective and their implications for fiscal justice among Indonesian Muslims. This study aims to examine and formulate the relationship between zakat and taxes from the perspective of the Qur’an and Hadith in order to produce an applicable reformulation model within the context of Indonesia’s fiscal system. This research employs a qualitative approach using a thematic (maudhu‘i) method applied to primary Islamic texts. Qur’anic verses and Hadiths related to zakat, taxation (kharaj, jizyah, ‘usyur), and fiscal obligations were collected, classified, and comprehensively analyzed to identify the underlying connection between the two. The analysis is further supported by a study of maqashid al-shariah and contemporary ijtihad of Indonesian scholars. This study seeks to produce a reformulation model of the zakat–tax relationship through three possible schemes: (1) a partial substitution model, in which zakat can serve as a deduction for income tax up to a certain limit; (2) a complementary model, positioning zakat as a religious obligation and tax as a civic obligation with distinct functions; and (3) a progressive integrative model, integrating zakat into the national fiscal system through a more comprehensive tax incentive mechanism. The findings indicate that the Qur’an and Hadith provide a flexible foundation for all three models, depending on the context of maslahah and public interest.
LEGAL MAXIM DALAM PERKAWINAN: ANALISIS HUKUM ISLAM KONTEMPORER BERDASARKAN KAIDAH FIKIH DAN APLIKASINYA DI INDONESIA Rahmono, Eko Bambang; Saebani, Beni Ahmad; Rifat, Tb.; Basyarudin, Basyarudin
Jurnal Education and Development Vol 14 No 1 (2026): Vol 14 No 1 Januari 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i1.7779

Abstract

Kajian ini menganalisis peran fundamental al-qawaid al-fiqhiyyah sebagai prinsip universal dalam membentuk dan menerapkan fiqh munakahat (hukum keluarga Islam) dalam konteks hukum positif di Indonesia. Laporan ini secara spesifik membedah aplikasi dari lima kaidah fikih asasi (al-qawaid al-khamsah) dalam isu-isu kontemporer, seperti dispensasi nikah, sengketa perceraian, dan hak serta kewajiban suami-istri. Meskipun kaidah fikih sering dipandang sebagai ringkasan dari sejumlah permasalahan hukum, laporan ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai fondasi intelektual bagi penalaran hukum (ratio decidendi) para hakim di Pengadilan Agama. Melalui studi kasus dan korelasi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), analisis ini menunjukkan bahwa kaidah fikih memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi hukum Islam untuk tetap relevan, adaptif, dan mampu menyediakan keadilan substantif dalam menghadapi dinamika sosial modern. Oleh karena itu, kaidah fikih bukanlah sekadar konsep teoritis, melainkan kerangka kerja yang hidup dan esensial dalam praktik hukum Islam di Indonesia.
Penemuan Hukum melalui Pendekatan Maqāṣid: Analisis Maslahah Mu‘tabarah, Mulghah, dan Mursalah dalam Implikasi Hukum Kontemporer Basyarudin; Chaerul Shaleh; Aden Rosadi
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i129
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penemuan hukum Islam pada konteks kontemporer menuntut kerangka metodologis yang mampu menjembatani nilai normatif syariah dengan dinamika sosial yang terus berubah. Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan epistemologis yang tidak hanya tekstual, tetapi juga berorientasi pada tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis maqāṣid al-syarī‘ah sebagai fondasi istinbāṭ hukum modern dengan menitikberatkan pada fungsi tipologi maslahah dalam proses perumusan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan analisis kualitatif terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang usul fiqh, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa maslahah mu‘tabarah berfungsi sebagai dasar legitimasi normatif karena memiliki dukungan nash atau ijma‘, sementara maslahah mulghah berperan sebagai instrumen pembatas agar pertimbangan kemaslahatan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Maslahah mursalah memberikan ruang adaptif bagi penetapan hukum terhadap persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit, selama sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Integrasi ketiga tipologi tersebut membentuk pola penalaran hukum yang sistematis, proporsional, dan kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan maqāṣid berbasis maslahah memperkuat metodologi usul fiqh modern serta relevan bagi praktik istinbāṭ pada lembaga fatwa dalam merespons tantangan hukum kontemporer.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banjar abdiul Aziz; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah tangga pada hakikatnya merupakan tempat berlindung bagi setiap individu keluarga. Tetapi, pada realitanya malah banyak yang menjadi tempat penderitaan akibat kekerasan. Seiring berkembangannya zaman, permasalahan yang muncul kian kompleks, salah satunya isu terkait perempuan yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Metodologi penelitian ini menerapkan metode yang melibatkan analisis hukum, penerapan teori-teori terkait, serta studi kasus. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan di lingkungan keluarga yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, meliputi bentuk fisik, seksual, mental, serta pengabaian yang disertai ancaman. Dengan kata lain, KDRT dapat dipahami sebagai serangkaian bentuk perilaku agresif mulai dari intimidasi, pelecehan, dan kekerasan bervariasi yang terjadi antar individu dalam hubungan keluarga. Melalui UU PKDRT, diharapkan partisipasi aktif seluruh pihak dalam mehami dan menerapkan aturan ini, khususnya bagi aparat penegak hukum guna penyelesaian kasus KDRT yang komprehensif sekaligus menjamin perlindungan bagi perempuan sebagai korban.
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI MODUS BARU KEJAHATAN PENIPUAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Ade Tiara; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi akan tak terhindarkan seiring kemajuan era yang semakin canggih, dan keberadaan teknologi AI (Artificial Intelligence) menunjukkan kemajuan teknologi di berbagai negara, termasuk Indonesia, tetapi meskipun AI memiliki kemampuan memecahkan masalah seperti manusia, ia juga bisa menjadi masalah ketika disalahgunakan, sehingga penyalahgunaan AI yang marak terjadi menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak, bahkan sudah banyak kasus penipuan digital yang menggunakan teknologi berbasis AI ini. Penipuan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi ini sangat merugikan berbagai pihak, dan penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyalahgunaan AI dalam praktik penipuan serta penerapan hukum terhadap pelakunya menggunakan pendekatan hukum normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan
PATENT CERTIFICATES AS FIDUCIARY ASSETS: A LEGAL REVIEW BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2016 AND LAW NUMBER 42 OF 1999 Achmad Dahlan; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amid the transformation toward an innovation-based economy, intellectual property particularly patents plays a vital role as a strategic asset with significant economic value. This article analyzes the legality of using patent certificates as fiduciary collateral within the Indonesian legal system, based on Law No. 13 of 2016 on Patents and Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security. Employing a normative juridical approach, this study explores the legal basis, material and formal requirements, and the legal implications for both patent holders and creditors. The findings indicate that while patent certificates can serve as fiduciary collateral, their implementation faces regulatory and practical challenges, including ambiguities in economic valuation procedures and potential contractual conflicts. Therefore, regulatory reinforcement and institutional understanding are essential for patents to function effectively as financing instruments. This study highlights the importance of recognizing intellectual property as a legitimate collateral object to support innovation-driven economic growth and ensure balanced legal protection
ANALISIS PENERAPAN PASAL 363 KUHP TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN HAKIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 45/PID.B/2022/PN. TBK) Isnaini Febrianty; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian yang diperberat secara khusus diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang bertujuan untuk melindungi aset negara dari tindakan kriminal. Studi ini menekankan analisis mendalam tentang penerapan unsur-unsur pidana dalam pasal ini dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam Keputusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN. Tbk. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, artikel ini mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur pemberat, seperti penggunaan kekerasan atau keadaan pemberat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara hakim menafsirkan dan membuktikan unsur-unsur pemberat tersebut sangat mempengaruhi tingkat hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang konsisten dalam keputusan harus selalu dijaga untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan hukum pidana dan menjadi referensi bagi aparat penegak hukum.
LEGAL ANALYSIS OF DEFAULT IN TERMS OF SERVICE QUALITY AND ITS IMPACT ON THE COMPANY AND EMPLOYEES COMPANY AND EMPLOYEES Isna Zakiya; Basyarudin Basyarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Service quality is part of the company's legal obligations to consumers, so that non-compliance of services with predetermined standards can lead to defaults that have an impact on companies and employees. This study aims to analyze legally default in service quality and its impact on companies and employees with the object of research PT Lion Super Indo Tirtayasa Branch Bandar Lampung. The research method used is normative and empirical juridical approach in which normative studies are conducted through analysis of civil law provisions and consumer protection, while empirical studies are obtained through direct observation of researchers as employees of service practices, supervision, and handling of consumer complaints. The results show that the company places service quality as a top priority through the implementation of service standards, customer satisfaction surveys, and compensation mechanisms in the event of non-optimal service, but in practice there are still potential defaults stemming from employee performance and behavior. The default has an impact on the company in the form of legal risk, decreased consumer confidence, and reputational disruption, while for employees it has implications for internal sanctions and professional pressure. It can be concluded that service quality has a strong legal dimension and must be managed systematically. Recommendations from the research are the need to strengthen supervision, coaching, and understanding of the law for employees so that service quality is maintained and the risk of default can   be   minimized,   so that   the interests of consumers, companies, and employees can be protected. consumers, companies, and employees can be protected in a balanced manner
Co-Authors abdiul Aziz Achmad Dahlan Ade Tiara Aden Rosadi Ahmad Pathonih Ahmad Sirad Asep Mustopa Kamal Budi Kurniawan Chaerul Shaleh Dimas Arif Pratama Dwi Yudha Saputro Eko Bambang Rahmono Erwinsyah Erwinsyah Farida Malurung Febriansyah Febriansyah Fitra, Romaidil Gilang Ramadhan Hasanudin, Tias Aprilia Iqbal Hakim, Ardiyansyah Isna Zakiya Isnaini Febrianty Jamilah Jamilah Khotib, Ahmad Kirana, Yanti L S, GIBSON Marini, Yushita Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmono, Eko Bambang Rifat, Tb. RISMAN, LAODE Saebani, Beni Ahmad Saputro, Dwi Yudha Siregar, Jessica Devi Shinta Surtiyah, Surtiyah Syahidah, Arafatus Tb Rifat Umar Umar Warcipto Warcipto Yanti Kirana