Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.687
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Jurnal Media Hukum JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Gorontalo Law Review Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Jurnal Pendidikan Sains Indonesia (Indonesian Journal of Science Education) Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Binamulia Hukum Sriwijaya Journal of Private Law
Mulhadi, Mulhadi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Legal Characters of Partnership Agreement 212 Mart Mulhadi, Mulhadi; Sembiring, Zulkifli
Jurnal Cita Hukum Vol. 7 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v7i2.9591

Abstract

AbstractBased on partnership principles, partnership agreements can take place when one or more people have the same interests and awareness to work together to achieve common interests. Although the national economic conditions are currently experiencing a significant decline with low public purchasing power, which is marked by the many closures of retail businesses, but the desire to build a business in the form of partnership in this sector in certain groups of people is still showing encouraging development. One of them is the spirit of partnership in the establishment of 212 Mart Supermarkets in Indonesia, especially Medan City. This study uses a normative juridical approach, which is nature descriptive because it seeks to explain clearly the pattern of the agreement of establishing 212 Mart supermarkets, where the population is 218 agreement documents. The sample selection was determined purposively because of the form and content of the same agreement from each investor from several 212 Mart Supermarkets that had been established in Medan City. Based on research shown that partnership agreement 212 Mart has several legal characters namely that partnership agreement 212 mart was identified as an unnamed (anonymous) agreement, reciprocal agreement, as an agreement which gave birth to new partnerships, and jamaat-based agreements.Keywords: legal characters, partnership, agreement, 212 Mart Abstrak:Berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan, perjanjian kemitraan dapat terjadi ketika satu atau lebih orang memiliki minat dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama. Meskipun kondisi ekonomi nasional saat ini mengalami penurunan yang signifikan dengan daya beli masyarakat yang rendah, yang ditandai dengan banyaknya penutupan bisnis ritel, tetapi keinginan untuk membangun bisnis dalam bentuk kemitraan di sektor ini dalam kelompok orang tertentu masih menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Salah satunya adalah semangat kemitraan dalam pendirian Swalayan 212 Mart di Indonesia, khususnya Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang sifatnya deskriptif karena berupaya menggambarkan secara jelas pola perjanjian pendirian Swalayan 212 Mart,   di mana populasinya merujuk pada 218 dokumen perjanjian. Pemilihan sampel ditentukan secara purposif karena bentuk dan isi perjanjiannya serupa dari masing-masing investor dari beberapa Swalayan 212 Mart yang telah didirikan di Kota Medan. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan 212 Mart memiliki beberapa karakter hukum yaitu bahwa perjanjian kemitraan 212 mart diidentifikasi sebagai perjanjian tanpa nama, perjanjian timbal balik, sebagai perjanjian yang melahirkan kemitraan baru, dan perjanjian berbasis jamaah.Kata kunci : Karakter Hukum, Perjanjian, Kemitraan, 212 Mart Аннотация:Основанный на принципах партнёрства, договор о партнёрстве может заключаться, когда один или несколько человек имеют одинаковые интересы и осведомленность о совместной работе с целью достижения общих интересов. Хотя текущее состояние экономики страны значительно ухудшилось из-за низкой покупательской способности, которая отмечена высоким количеством провала розничных предприятий, однако стремление построить бизнес в форме партнёрских отношений в этом секторе для нескольких определенных групп людей всё ещё проявляет обнадеживающее развитие. Одним из них является партнёрство в строительстве супермаркетов 212 в Индонезии, особенно в городе Медан. В этом исследовании используется нормативно-юридический подход посредством описательного характера, поскольку оно стремится чётко описать схему договора о строительстве супермаркетов 212, где их совокупность ссылается на 218 документов соглашения. Выбор образца был определён целенаправленно, потому что формa и содержаниe договора от каждого инвестора из нескольких супермаркетов 212, которые были построены в городе Медан, являются одинаковыми. На основании исследования показывается, что договор о партнёрстве супермаркетов 212 имеет несколько юридических характеров, а именно то, что договор о партнёрстве супермаркетов 212 идентифицируется как договор без указания имени, договор на основе взаимности, договор, который породил новое партнёрство, и коллективный договор.Ключевые Слова: юридический характер, договор, партнёрство, супермаркет 212
Tanggung Jawab Penjual Saham Akibat Beralihnya Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham (Studi Putusan Nomor 82 K/PDT/2020) Wardhani Sitepu, Noni Kusuma; Sunarmi, Sunarmi; Mulhadi, Mulhadi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i1.44110

Abstract

Akibat dari penyelenggaraan RUPS yang telah terbukti cacat hukum dan secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar, dapat menimbulkan kerugian karena beralihnya kepemilikan saham, seperti dalam kasus PT. X berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Pdt/2020, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum peralihan saham, tanggung jawab penjual saham akibat beralihnya saham tanpa persetujuan pemegang saham dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Data yang digunakan meliputi data primer, sekunder dan tersier. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka (library research). Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peralihan saham harus taat pada UUPT. Pengaturan peralihan saham diatur dalam Pasal 57 ayat 1 UUPT yaitu keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ yaitu RUPS, akibat dari penyelenggaraan RUPS yang cacat hukum dan melanggar ketentuan hukum maka tidak terpenuhilah syarat peralihan saham, penjual saham bertanggung jawab membayar ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini terjadi dalam putusan yang saya teliti yaitu Tergugat I HC selaku penjual saham dituntut untuk membayar ganti rugi harga saham sebesar Rp. 4.000.000.000,- kepada penggugat AB selaku pemegang saham, perlindungan hukum terhadap pemegang saham berdasarkan putusan nomor 82 K/Pdt/2020 adalah Hakim menyatakan bahwa AB mendapat perlindungan hukum represif dalam bentuk Ganti Rugi senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
Penerapan Asas Keseimbangan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Himbara Tentang Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi Simarmata, Arnos Dheo Vegha; Kamello, Tan; Mulhadi, Mulhadi; Andriati, Syarifah Lisa
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.691

Abstract

Tujuan penelitian adalah memberi masukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk hati-hati menggunakan dasar hukum dalam membuat perjanjian kerja sama, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik. Menggunakan metode penelitian hukum campuran dengan mengombinasikan metode yuridis normatif dan metode empiris dengan cara menganalisis perjanjian yang ada dan juga dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dasar hukum yang tidak berlaku namun tetap digunakan dalam perjanjian, posisi tawar (bargaining position) yang harusnya ada di pemerintah namun pada perjanjian ada pada Himbara, dan tidak diatur mengenai besaran bunga apabila dana mengendap di rekening penampungan. Harus dilakukan adendum agar perjanjian ini tidak catat hukum.
Pembuktian Sederhana Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) di Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 425/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST) Purwadi, Toni; Sunarmi, Sunarmi; Mulhadi, Mulhadi; Andriati, Syarifah Lisa
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.4349

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam perkara PKPU yang diajukan oleh corporate guarantee terhadap lessee dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing). Studi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 425/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST, di mana PT. Sankyu International Indonesia, sebagai penjamin, mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Pelayaran Payung Samudera. Permohonan ini menimbulkan persoalan hukum karena pemohon tidak memiliki hubungan utang-piutang langsung dengan termohon, serta tidak terbukti adanya lebih dari satu kreditor sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap dokumen hukum serta doktrin yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana secara hukum. Meskipun demikian, pengadilan tetap mengabulkan permohonan, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan mekanisme PKPU. Penelitian ini merekomendasikan penegasan batas legal standing bagi corporate guarantee dalam proses PKPU untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam praktik peradilan niaga.
Co-Authors Agsa, Muhammad Panji Autika Arsad, Nurazidawati Mohamad Azam, Syaiful Bangun, Martin Steven Suranta BUDIMAN GINTING Dedi Harianto Findayani, Zulia Hafizhah, Annisa Ibnu Khaldun Idha Aprilyana Sembiring Jelly Leviza Khoiriah Pane, Melyda Maghfirah, Siti MAHMUL SIREGAR Purba, Ruth Naola Marissa Purwadi, Toni Saidin, OK Saidin, OK. Sembiring, Zulkifli Sidabariba, Burhan Sihombing, Herlin Virena Simarmata, Arnos Dheo Vegha Sunarmi Sunarmi Susilawati, Susilawati Syarifah Lisa Andriati Syukri*, Muhammad Tan Kamello Ulfa, Zuchra Utary Maharany Barus Wardhani Sitepu, Noni Kusuma Wau, Hilbertus Sumplisius M.