Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.79
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Dia: Jurnal Administrasi Publik Jurnal Neo Societal Kemudi Journal of Public Administration Studies PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Journal of Enterprise and Development (JED) Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Jurnal Administrative Reform Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF) Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Indonesian Journal of Society Development (IJSD) Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA) International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR) International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Al Iidara Balad : Jurnal Administrasi Negara Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Risal, Semuel
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Aan, Yogyakarta, Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Izhar, Gusti Maulana; Irawanto, Irawanto; Misransyah, Misransyah; Risal, Semuel; Yani, Anhar
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5216

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of compensation and work discipline on employee performance with work motivation as an intervening variable at the Hulu Sungai Selatan Regency Ministry of Religion office. The research is quantitative in nature. The population in this study were all State Civil Apparatus at the Office of the Ministry of Religion of Hulu Sungai Selatan Regency as many as 47 people with total sampling techniques. The data collection technique used is a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The data analysis method used is path analysis using the Smart PLS 3.0 program. The results showed that: 1) compensation (X1) has a positive and significant effect on performance (Y); 2) work discipline (X2) has a positive but insignificant effect on performance (Y); 3) compensation (X1) has a positive but insignificant effect on motivation (Z); 4) work discipline (X2) has a positive and significant effect on motivation (Z); 5) motivation (Z) has a positive and significant effect on performance (Y); 6) compensation (X1) has no significant effect on performance (Y) through work motivation (Z) as an intervening variable; 7) work discipline (X2) has a significant effect on performance (Y) through work motivation (Z) as an intervening variable.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 47 orang dengan teknik pengambilan sampel secara total sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan menggunakan program Smart PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kompensasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y); 2) disiplin kerja (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja (Y); 3) kompensasi (X1) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap motivasi (Z); 4) disiplin kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi (Z); 5) motivasi (Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y);  6) kompensasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) melalui motivasi kerja (Z) sebagai variabel intervening; 7) disiplin kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) melalui motivasi kerja (Z) sebagai variabel intervening.
Political Education and its impact on the Future of Democracy Bajari, Abner Herry; Renyaan, Dorthea; Risal, Semuel; Larantika, A. A Ayu Dewi
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 3 No. 12 (2024): December 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v3i12.12457

Abstract

This research aims to explore the role of political education in shaping the future of democracy in the Land of Papua. Democracy in Papua, as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia, faces unique challenges related to political history, cultural identity, and limited access to education. This research identifies the importance of political education as a tool to increase citizen participation, political awareness, and understanding of democratic rights. Through a qualitative approach with interviews, surveys, and literature analysis, this study analyzes the impact of political education on social and political change in Papua. The research results show that although there are structural and cultural obstacles that influence the implementation of political education in Papua, there is great potential to strengthen democracy if political education is maximized.
ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MELAKSANAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH DI KELURAHAN MARABAHAN KOTA, KABUPATEN BARITO KUALA Yuliandi, Yusei; Irawanto, Irawanto; Risal, Semuel; Yani, Anhar; Budihantho, Moh Heru
Al Iidara Balad Vol. 5 No. 2 (2023): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.5.2.53

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara Kantor Kelurahan Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, serta mengetahui kendala apa yang terjadi dalam berkerja melaksanakan Standar Operasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, dan menemukan solusi untuk mengatasi kendala kinerja Aparatur Sipil Negara Kantor Kelurahan Marabahan Kota di Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Kelurahan Marabahan Kota, 2 orang ASN Kantor Kelurahan Marabahan Kota sebagai informan serta dua orang masyarakat pengguna layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, direduksi disajikan lalu ditarik kesimpulan. Untuk keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, uji obyektifitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Standar Oprasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah pada Kantor Kelurahan Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala masih kurang baik, hal ini dapat dilihat dari indikator Kesesuaian jam kerja, Tingkat kehadiran, Ketepatan menyelesaikan pekerjaan, Kerja sama dan, Kepuasan, yang belum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 2) Kendala kinerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Standar Oprasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah pada Kantor Kelurahan Marabahan Kota di Kabupaten Barito Kuala, yaitu rendahnya kesadaran diri aparatur terhadap kedisiplinan waktu, kedisiplinan tempat, ketepatan menyelesaikan pekerjaan, kerja sama, serta motivasi kerja yang rendah. 3) Solusi yang dilakukan adalah dengan cara : 1. Pendekatan secara personal kepada Aparatur Sipil Negara, 2. Pemberian teguran dan sanksi yang tegas dari pimpinan, 3. Melakukan Perubahan Aparatur Sipil Negara yang ada saat ini.
Empowerment of Women and Children to Realize Justice and Equality from a Gender Perspective Abner Herry Bajari; Yusuf Gabriel Maniagasi; Semuel Risal; Maddi; Nimbrot Waniopi
Jurnal Multidisiplin Madani Vol. 3 No. 5 (2023): May, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/mudima.v3i5.3339

Abstract

Cases of violence against women and children in Indonesia continue to increase from year to year. At the same time, the government issued various policies to overcomeproblemTherefore, the government, both from the national level to the local level, has broad authority to deal with cases of violence that occur. This study explores the phenomenon that occurs in violence against women and children which is then linked to the Child Protection Index (IPA) and the Gender Development Index (IPG) which have not yet been identified to reach global achievement targets for human development based on UN and WHO indicators. This study uses a qualitative research approach to describe various phenomena related to the topic being studied. Our results show that level the province has formedDP3AKB to implement various policies, as well as development and empowerment programs for women and children. However, the performance and role of the DP3AKB institution in prioritizing women's empowerment through gender mainstreaming (PUG) and child protection have not yet reached the target as indicated by the Papua Province IPA and IPG figures which are still far behind compared to other provinces in Indonesia. The reason is that structural and cultural factors dominate in empowering women and children in Papua Province. So that to realize gender equality and the creation of justice, equality, independence, and welfare of women and children in Papua, it must be supported by consistent, targeted policies, and collaboration of stakeholders through the role of "three furnaces" (Government, Religion, and Customs) to realize justice from a gender perspective
Community Empowerment Through Village-Owned Enterprises in Bintang Ara Village, Gunung Bintang Awai District Singgih Priono; Risal, Semuel; Moh. Heru Budihantho; Irma Yanti
International Journal of Scientific Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijsmr.v2i1.8013

Abstract

Community empowerment is an important effort to improve the welfare and development of a village. Bintang Ara Village, located in Gunung Bintang Awai District, has taken progressive steps by developing Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a tool to achieve sustainable community empowerment. This process involves several key stages that have proven effective in driving the development of this village. The first stage is the awareness stage. At the start of the journey, the people of Bintang Ara Village were invited to understand the importance of BUMDes as an instrument to drive their empowerment. Through dialogue and outreach, village residents are starting to realize the potential of local resources that can be utilized through BUMDes. The next stage is training. To ensure the success of BUMDes, village residents are given training in various aspects, such as business management, finance, marketing and relevant technical skills. This allows them to become more competent in managing BUMDes well. Mentoring is the next stage in the empowerment process. The accompanying team works together with BUMDes to help them overcome obstacles and challenges that may arise during their operations. This assistance includes monitoring progress, providing guidance, and providing practical solutions to problems that arise. Last, but not least, is the evaluation stage. The local government and community regularly evaluate the performance of BUMDes and its impact on village welfare. The evaluation results are used to design steps for further improvement and development so that BUMDes remain effective in empowering the community
THE INFLUENCE OF WORK ENVIRONMENT AND COMPETENCE ON PERFORMANCE MEDIATED BY JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES OF THE ARCHIVES AND LIBRARY OFFICE OF KAPUAS REGENCY Irawanto; Bella Saputra; Misransyah Akos; M. Heru Budihantho; Semuel Risal
Jurnal PubBis Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/jurnalpubbis.v8i1.842

Abstract

Based on the accountability report of the Kapuas Regency Archives and Library Service in 2021, this institution is still not optimal, and the unevenness of archive management and services provided is why this research was conducted. This study aims to determine the effect of work environment and competence on performance mediated by job satisfaction at the Kapuas Regency Archives and Library Service. This study uses a quantitative approach with a sample size of 40 people. Primary data was obtained by distributing questionnaires, and secondary data was obtained from documentation and data available at the research locus. The analysis was carried out in three stages: first, calculating the outer model value; second, calculating the inner model value; and third, testing the hypothesis. Respondents of this study were State Civil Apparatus (ASN) and Non Permanent Employees (PTT) who worked at the Kapuas Regency Archives and Library Office with a total of 40 people. Based on the results of this study, it is proven that the research hypothesis states (H1) that the effect of work environment on job satisfaction is positive and significant, (H2) that the effect of competence on job satisfaction is positive and significant, (H3) that the effect of work environment on performance is positive and insignificant, (H4) that the effect of competence on performance is positive and insignificant, (H5) that the effect of job satisfaction on performance is positive and significant, (H6) that job satisfaction has a positive effect and can mediate the effect of work environment on performance, and (H7) that job satisfaction has a positive effect and can mediate the effect of competence on performance. Keywords: work environment, competence, performance, job satisfaction
The Effectiveness of Civil Servant Competency Development Policy Implementation in Balangan Regency Febtika Resyne; Moh. Heru Budihantho; Semuel Risal; Nuril Mawaddah
Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) Vol. 7 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/nvbkfb49

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Balangan Regent Regulation Number 41 of 2018 concerning Civil Servant Competency Development within the Balangan Regency Government, to identify supporting and inhibiting factors, and to assess its effectiveness. The research employs a descriptive qualitative approach using Edward III’s policy implementation model, which includes four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving ten key informants. The findings indicate that, in terms of resources and bureaucratic structure, the policy has been implemented with adequate budgetary support and comprehensive Standard Operating Procedures (SOPs). Leadership disposition reflects strong commitment to competency development initiatives. However, communication remains a challenge, particularly regarding data synchronization and inter-agency coordination. The main supporting factors include leadership commitment and regulatory legitimacy, while the inhibiting factors consist of inaccurate competency data and limited compliance among several regional work units (SKPD). Based on the indicators of policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental suitability, the implementation is categorized as effective. This is evidenced by the significant increase in civil servant participation in competency development programs, from 12.6% in 2021 to 72.3% in 2023.
Border Development Model on the Human Development Aspects for Sustainable Community Semuel Risal; Irawanto Irawanto; Putri Hergianasari; Anita Ade Rahma; Ika Devy Pramudiana
Jurnal Borneo Administrator Vol. 18 No. 2 (2022): August, 2022
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v18i2.971

Abstract

The Indonesian government has implemented a border development policy. Still, it has not been able to answer the complexity of the problems that occur in border areas, especially in North Kalimantan. The development of border areas is closely related to the mission of national development, defence and state security to improve the Welfare of the people in the border areas, especially to ensure the integrity and sovereignty of the state. However, the condition of border communities in North Kalimantan is increasingly marginalized, where poverty and regional isolation trigger the high demands of local people to become border crossers to Malaysia. This study will examine the factors causing the economic backwardness of border communities in North Kalimantan, poverty and isolation of border communities, and security issues at the border. The results show that the border area needs to be closely monitored because it is a security-prone area. This makes the border development paradigm in Kaltara prioritize a security approach rather than Welfare. This causes the border areas in North Kalimantan to be scarcely touched by the dynamics of development. Therefore, border development needs to be placed in a people centre of development-oriented to people's economic development for sustainable communities through accelerating economic growth, improving the quality of human resources, and strengthening institutional capacity for border area development. Thus, border communities can enjoy prosperity by protecting and maintaining state sovereignty at the border.
Model Penguatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Berbasis Kompetensi dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Abner Herry Bajari; Hiskia C.M. Sapioper; Dorthea Renyaan; Renida Jozelina Toroby; Semuel Risal
PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Kalibra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70716/perseptif.v4i3.773

Abstract

This study analyzes the performance of civil servants at the Regional Personnel, Education, and Training Agency (BKPP) of Jayapura City and develops a competency-based performance enhancement model. The qualitative case study involved 12 informants comprising agency leaders, division heads, functional officials/trainers, and personnel-management staff. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document review, then analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. Source and method triangulation and member checking strengthened credibility. The findings show that civil servant performance is shaped by the integration of technical competence, work behavior, leadership, organizational learning, and institutional support. Accuracy, skills, work speed, teamwork, communication, and initiative support task completion; however, digital competency gaps, uneven certification among training managers, and weak cross-unit coordination constrain performance consistency. The proposed model connects competency-gap assessment, competency-based human resource development, organizational learning, capability strengthening, performance evaluation, and continuous feedback. It demonstrates that individual competence contributes to bureaucratic reform only when the organization converts it into collective capability and better personnel services.
The Indigenous Collaborative Tourism Governance Model: Converting Community-Based Tourism Support into Inclusive Economic Development in Papua Abner Herry Bajari; Yosephina Ohoiwutun; Septinus Saa; Semuel Risal
Journal of Enterprise and Development (JED) Vol. 8 No. 3 (2026): September - December
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business of Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/jed.v8i3.16211

Abstract

Purpose: This study examines how local-government support for community-based tourism (CBT) is translated—or fails to be translated—into inclusive local economic development in Indigenous territories in Jayapura Regency, Papua.Method: Using an embedded qualitative single-case design, the study draws on semi-structured interviews with public officials, destination managers, and Indigenous representatives, complemented by field observations and policy documents from 2022–2024. Data were analyzed through reflexive thematic analysis, source-convergence matrices, and theory-guided process reconstruction.Result: Government support generated tourism facilities, training, and promotional initiatives; however, the development pathway weakened due to limited customary decision-making authority, insufficient organizational capacity, fragmented financing and market access, and weak local supplier integration. Reported income increases of 10–15% among selected tourism enterprises do not demonstrate destination-wide or household-level causal impacts.Practical Implications for Economic Growth and Development: Local governments should strengthen customary co-decision mechanisms, develop enterprise incubation linked to finance and markets, enhance local procurement, and monitor value creation, leakage, livelihood diversification, resilience, and Indigenous ownership.Originality/Value: This study develops the Indigenous Collaborative Tourism Governance Model (ICTGM), a provisional and testable framework linking institutional anchoring, collective trust, joint decision-making, business capability, market linkages, and local value retention through adaptive feedback.
Co-Authors Abdurahman, Akhmad Abner Herry Bajari Abner Herry Bajari Abner Herry Bajari Ananda Octavian Sasqia Putri Anggi Mahdalena Anita Ade Rahma Atyanta Nika Rumaksari Bella Saputra Budihantho, Moh Heru Cici Asmawatiy Dan Buntu Paranoan Dedy Sadikin Diana S.A. Natalia Tabun Dorthea Renyaan Dorthea Renyaan Eka Pratiwi Febtika Resyne Fikriyah, Siti Hadi Hidayat Hayati M Hermawan Hermawan Hiskia C.M. Sapioper Ika Devy Pramudiana Ika Devy Pramudiana Irawanto Irawanto Irma Yanti Izhar, Gusti Maulana Jeane K. F. Rumkabu Larantika, A. A Ayu Dewi M. Heru Budihantho Maddi Marce Yansen Mesak Rumsowek Misransyah Akos Misransyah Akos MOH. HERU BUDIHANTHO Moh. Heru Budihantho Moh. Heru Budihantho Nahdiatuzzakiah Nimbrot Waniopi Nuril Mawaddah Putri Hergianasari Renida Jozelina Toroby Renyaan, Dorthea Riky Welli Saputra Rizki Amalia Yanuartha Romi, Helki Sarwono Sarwono Septinus Saa Soesilo Zauhar Sri Roekminiati Suarta Djaja Wahyu Ekma Yani, Anhar Yaya Setiabudi Yosephina Ohoiwutun Yuliandi, Yusei Yusuf Gabriel Maniagasi Yusuf Gabriel Maniagasi Zairin Fanzani