Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM DIVERSI : Jurnal Hukum Media Iuris MAGISTRA Law Review Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Kajian Hasil Penelitian Hukum Journal of Private and Commercial Law
R. Murjiyanto, R.
Dosen Magister Hukum Janabadra
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PENGURUS TERHADAP KEGIATAN USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION DHARMA BAKTI DI DIY Yosep Fortunatus; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 2 (2021): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.488 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v5i2.1725

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha pada Koperasi Simpan Pinjam dharma bakti Credit Union Daerah Istimewa Yogyakarta. Negara koperasi tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan mendasarkan kegiatannya atas asas koperasi serta sebagai gerakan ekonomi yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa dan Credit union adalah sekelompok orang yang saling percaya dalam menyatukan bon yang setuju untuk menabung banyak, sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan satu sama lain, pada tingkat bunga yang wajar untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.Credit Union termasuk koperasi simpan pinjam, karena usaha utama mereka adalah simpan pinjam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan analisis kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha simpan pinjam adalah mutlak, karena peraturan telah dibuat baku dan baku melalui rapat anggota tahunan, yang harus dilakukan adalah melaksanakan rancangan anggaran yang telah diputuskan dan mempertanggungjawabkannya kepada rapat anggota tahunan berikutnya. Terkait pengawasan, pengawasan internal telah dilakukan setiap bulan dengan memeriksa arus kas dan buku tabungan di bank atas nama koperasi. Dan pengawasan eksternal dilakukan oleh akuntan publik dan dilakukan oleh pejabat dari dinas koperasi setempat.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah Di Magelang Himmatul Aliyah; R Murjiyanto; Sunarya Raharja
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.231 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1220

Abstract

Murabaha contract is a contract of buying and selling goods by stating the acquisition price and profit margin agreed by the seller and buyer. The mechanism for determining customers is found to have turned out to be different operating standards between Islamic banks. As the results of research murabaha contract clause on Islamic banks in Magelang. There are at least two ways, namely through the determination of the court and through the determination based on the contract clause. This research is an empirical normative legal research that uses literature studies and field studies at PT. Magelang State Savings Bank and PT. Islamic People's Financing Bank Meru Sankara Magelang. Savings on problematic financing as a form of legal protection for sharia banking customers can be done by several methods, namely: rescheduling, reconditioning, restructuring, combination and executing collateral sale of collateral through auction. There are 5  forms of legal protection for sharia banking customers in Murabaha contract, namely: protection of sharia principles and usury practices, protection from manipulation of financing agreements, protection from takwid  takzir expenses and financing risks, protection of financial guarantees from insurance companies, and protection in financing contract disputes.
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA MAGELANG Nella Karnela Yunissari; Dyah Permata Budi Asri; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3025

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola pelaksanaan peran lembaga dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen dan keberhasilan dalam meminimalkan kasus sengketa konsumen di Kota Magelang.Penelitiaan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan terhadap data yang berhubungan dengan masalah penelitian kemudian menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta dan sifat populasi.Hasil penelitian menjelaskan peran dan fungsi lembaga dalam penegakan hukum pada sengketa konsumen di Kota Magelang cenderung tidak aktif sejak tahun 2021. Pelaksanaan peran dan fungsi penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Peran penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan prefentif dan preemtif, yaitu melakukan edukasi kepada konsumen. Memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi bisnis terdapat konsekuensi yang menjadi kewajiban konsumen yang jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan permasalahan hukum. Sedangkan dalam hubungan dengan industri, aktif menjalin komunikasi dalam bentuk pembinaan dan pengawasan aktivitas usaha. Penyelesaian sengketa bagi pihak yang merasa dirugikan, akan diberikan rekomendasi untuk penyelesaian melalui BPSK terdekat yaitu BPSK KotaYogyakarta. Kendala dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Kota Magelang meliputi struktur hukum, yaitu secara kelembagaan BPSK kewenangan anggaran menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki alokasi anggaran secara khusus terkait dengan pembentukan BPSK, sehingga BPSK yang sudah terbentuk tidak dapat menjalankan fungsi organisasi.
FAKTOR LINGKUNGAN ALAM SEBAGAI UNSUR HAK INDIKASI GEOGRAFIS BUAH SALAK PONDOH Murjiyanto, Raden; Andani, Devi; Suci, Ivida Dewi Amrih
MAGISTRA Law Review Vol 5, No 02 (2024): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/malrev.v5i2.5171

Abstract

This research aims to answer the problem of how natural environmental factors influence Pondoh Sleman salak products which have a certain reputation, quality and characteristics, the efforts made to maintain this reputation, quality and characteristics as requirements for Geographical Indication Rights, and how geographical indication rights can provide legal protection for Pondoh Sleman salak products. The Sleman region is on the slopes of Mount Merapi, whose active volcanic ash experiences a rainy and dry season climate. This research was conducted using normative research methods with an approach to applicable laws and regulations and related legal materials. The resulting conclusion is that geographical factors and the natural environment, including climate, influence the reputation, quality and characteristics of Podoh Salak products. Geographical Indication Rights provide the benefit of increasing product value by using the Pondoh Sleman salak identity. Efforts need to be made to maintain and preserve the surrounding natural environment so that the characteristics, quality and reputation of Pondoh Salak products can be maintained. Geographical Indication Rights provide legal protection for Pondoh Sleman Salak products. The results of this research can help the government make decisions and take steps to protect and maintain the environment, provide legal protection, and increase public awareness to preserve and sustain the environment. Thus, granting Geographical Indication Rights can provide maximum benefits.
Kekuatan Hukum Kantor Pajak Sebagai Kreditor Pemohon Pernyataan Pailit Andani, Devi; Murjiyanto, R; Ariyani, Nita; Muhoiyaroh, Nur
Kertha Patrika Vol 46 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2024.v46.i01.p04

Abstract

This study aims to examine and determine the legal power of the tax office as a creditor of the applicant for a bankruptcy declaration, as well as the legal consequences of the legal power of the tax office as a creditor of the applicant for a bankruptcy declaration. This research is a type of qualitative research that follows the typology of normative legal research. The results of this study show that: first, tax debts have the possibility of being asked for repayment from taxpayers through the bankruptcy declaration application mechanism so that the Tax Office as a creditor in the bankruptcy declaration application has permanent legal force. Second, the Tax Office as a creditor of the applicant for a bankruptcy declaration has the legal consequence that the process of a bankruptcy application submitted by the Tax Office as a debtor is possible. So for creditors who have debts in the form of taxes, the Tax Office as debtor can submit a request for bankruptcy proceedings. Thus, tax debts have the possibility of being asked for repayment by taxpayers through the mechanism of requesting a bankruptcy declaration.
Prinsip Sistemik Lembaga Perdamaian PKPU Untuk Mencapai Nilai Keadilan Suci, Ivida Dewi Amrih; Shubhan, M. Hadi; Poesoko, Herowati; R. Murjiyanto; Zahir, Mohd Zamre Mohd; Sudiyana
Media Iuris Vol. 7 No. 2 (2024): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v7i2.55386

Abstract

Systemic principles serve as the basic basis for thought and action processes, representing interconnected elements that contribute to the formation of a comprehensive whole. Bankruptcy law is a special and special law, regulated in Articles 222 to 294 of the Bankruptcy Law and PPU, PKPU is a legal peace institution whose operational elements include deciding judges, administrators, supervisory judges, debtors, creditors, and additional elements in the PKPU institution that are guarantors if provided. Systemically, these elements are interrelated both within their own elements and with theoretical elements, namely the Ideal elements (about meaning) and the actual elements. According to Article 287 of the Bankruptcy Law and PKPU Jo Article 282 of the Bankruptcy Law and PKPU, PKPU has a final and binding decision, but it is limited, and its decision is only related to the minutes of the meeting. The verdict still has legal consequences if violated. The author's motivation is to analyze systemic principles in the legal framework of PKPU peace institutions with the aim of upholding the principle of justice. The analysis methodology used is the legal system theory developed by Kees Schuit, focusing on the Ideal, Operational, and Actual elements. In addition, it incorporates three basic principles outlined by Gustav Radbruch – Certainty, Benefit, and Justice. The results of this study contribute prescriptive value to the field of law, especially in bankruptcy law.
Perlindungan Peninggalan Sejarah Batik Melalui Penggunaan Batikmark di Era Digital pada Museum Batik Yogyakarta Andani, Devi; Ariyani, Nita; Murjiyanto, R.; Sudiyana, Sudiyana; Suci, Ivida Dewi Amrih; Utami, Wahyu Dwi
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 3 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijaya Kusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i3.509

Abstract

Permasalahan yang dihadapi oleh Museum Batik Yogyakarta, yaitu perlindungan peninggalan sejarah batik melalui penggunaan Batikmark di era digital, belum sepenuhnya dipahami oleh pengelola museum batik, produsen batik, dan masyarakat umum sebagai konsumen. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 memiliki kegiatan pembinaan dan pengelolaan permuseuman. Salah satu kegiatannya bertajuk “Jumpa Sahabat Museum” dengan menyelenggarakan seminar dengan tema “Perlindungan Peninggalan Sejarah Batik di Indonesia di Era Digital” yang berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Janabadra. Kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode diskusi kelompok terpumpun yaitu dilakukan dengan cara tim pengabdi melaksanakan diskusi bersama perwakilan Museum Batik Yogyakarta bersama peserta seminar berkaitan dengan materi edukasi. Hasil dari kegiatan ditunjukkan dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya Batikmark sebagai wujud certification mark yang bertujuan untuk memberikan jaminan mutu batik Indonesia, meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia, memberikan perlindungan hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan dalam negeri maupun internasional, dan memberikan identitas batik Indonesia agar masyarakat Indonesia dan asing dapat dengan mudah mengenali batik buatan Indonesia.
Kepastian dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Erna Sri Wibawanti; Raden Murjiyanto; Wiwin Budi Pratiwi; Imam Amalda Rizki Harahap
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss3.art3

Abstract

The study aims to examine the Kasultanan (the Sultanate) and the Kadipaten, which are deemed to be legal entities recognized as having land ownership rights which are utilised and managed by the community. The proposed legal problems are, first, how the community utilise the land owned by the Kasultanan (the Sultanate) and the Kadipaten, second, how is the protection and legal certainty of the community that controls and utilises the land owned by the Kasultanan and the Kadipaten. The normative research method is used in this study, which includes a study of various relevant papers, journals, laws, and regulations, in addition to data and information obtained from various sources. The results of the study indicate that land owned by the Kasultanan and the Kadipaten is currently managed and utilised based on the Letter of Ownership. The Kasultanan and the Kadipaten can provide building rights and usage rights to the community, thus providing legal certainty and protection in return. It is hoped that the findings of this research can broaden the understanding and provide relevant data for the policy makers.Keywords: Kadipaten Land, Kasultanan Land, Legal Protection, Utilisation. AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Kesultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang diakui memiliki hak milik atas tanah, digunakan dan dikelola oleh masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini adalah, pertama, bagaimana masyarakat menggunakan tanah milik Kasultanan dan Kadipaten, dan kedua, bagaimana perlindungan dan kepastian hukum masyarakat yang mengguasai dan menggunakan tanah milik Kasultanan dan Kadipaten. Metode penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini yang meliputi kajian terhadap berbagai makalah, jurnal, undang-undang, dan peraturan yang relevan, di samping data-data dan keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah milik Kasultanan dan Kadipaten saat ini dikelola dan digunakan berdasarkan Surat Kekancingan. Kasultanan dan Kadipaten dapat memberikan hak guna bangunan dan hak pakai kepada masyarakat sehingga memberikan kepstian dan perlindungan hukum. Diharapkan bahwa hasil temuan penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan menyediakan data yang relevan bagi para pembuat kebijakan.   Kata Kunci: Penggunaan, Perlindungan Hukum, Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
The Principle of Utility in Revoking a Bankruptcy Adjudications in Bakruptcy Law Ivida Dewi Amrih Suci; R. Murjiyanto; Mohd Zamre Mohd Zahir; Sudiyana
Journal of Private and Commercial Law Vol. 8 No. 1 (2024): Journal of Private and Commercial Law
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract   Bankruptcy law regulates the unity of assets due to bankruptcy adjudications, as stipulated in Article 64 paragraph (1) of the Bankruptcy Law, which establishes that "The bankruptcy of a husband or wife who is married under a unity of assets shall be treated as the bankruptcy of that unity of assets." However, bankruptcy law does not yet address the unity of assets that remain undivided due to divorce, and the case where a husband or wife who has divorced is declared bankrupt. The bankruptcy orders against these distinct legal subjects have been filed in separate commercial courts, indicating that they are indeed separate legal subjects. The question arises whether the undivided unity of assets can undergo a consolidation of bankrupt assets for both parties in separate cases. Drawing from Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law, which stipulates that "A debtor who has two or more creditors that remain unpaid and one of them has fallen due may be declared bankrupt," we inquire whether this principle can be applied. Likewise, based on the principle of integrity and the absence of provisions regarding undivided shared assets, this study adopts a generic legal approach. This research employs a normative methodology with the analytical framework of Kees Schuit's legal system theory and the goal theory of law, founded on the three general principles of Gustav Radbruch: certainty, utility, and justice. In conclusion, this research possesses prescriptive value in the realm of legal scholarship, particularly within the scope of bankruptcy law.   KEYWORDS: Principle of Justice, Undivided Shared Assets, Bankruptcy Adjudications
Pengajuan Tagihan Kreditor Terhadap Debitor Setelah Lewat Waktu Pencocokan Piutang Andani, Devi; Murjiyanto, R.; Sudiyana, Sudiyana
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 11 No 1 (2025): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v11i1.5919

Abstract

After the Commercial Court determines the bankruptcy decision, no later than 14 days the supervisory judge must set a deadline for submitting claims by creditors to the curator for debt matching. However, if creditors only find out about the bankruptcy decision after debt matching, what efforts can creditors make? This research aims to find out the Application for Filing Creditors' Claims After the Time for Determining the Distribution of Bankruptcy Assets so that we can find out how the application for submitting creditor's bills after the time for determining the distribution of bankruptcy assets has passed so that it can provide certainty in repayment of debtors' debts as a form of protection for creditors as well as studying and knowing the consequences. request for submission of a creditor's claim after the time for determining the distribution of bankruptcy assets for either the debtor or the creditor itself has expired. This research is a type of qualitative research that follows the typology of normative legal research. Research data was collected through literature and document studies including primary, secondary, and tertiary data. The data that has been collected will be identified and arranged systematically to be relevant to related theories, written descriptively, and analyzed qualitatively. The results of the study show that submission of debt claims by overdue creditors can be done by referring to Article 133 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU, if there are receivables that are then entered after the end of the grace period determined by the supervisory judge and have not been reconciled, then The supervising judge can match the receivables. Then through Decision Number 497 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, the Supreme Court in its cassation rejected the creditor's claim because his position as a concurrent creditor meant that debt payments for bankruptcy cases would only be paid if there was money left to pay them.
Co-Authors Ariyani, Nita Devi Andani Dyah Permata Budi Asri Dyah Permata Budi Asri Eko Ariani Erna Sri Wibawanti Foead Kamaludin Herowati Poesoko, Herowati Himmatul Aliyah Imam Amalda Rizki Harahap Ivida Dewi Amrih Suci Ivone Tara Chensita M. Hadi Shubhan Makmur Ali Mohd Zamre Mohd Zahir Muhoiyaroh, Nur Nanda Chandra Pratama Negara Nella Karnela Yunissari Samun Ismaya Samun Ismaya Suci, Ivida Dewi Amrih Sudiyana Sudiyana Sudiyana, Sudiyana Sunarya Raharja Sunarya Raharja Utami, Wahyu Dwi Wiwin Budi Pratiwi Yoga Pratitis Yosep Fortunatus Zahir, Mohd Zamre Mohd Zai Syahril Nur