Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pengembangan Sektor Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika Erwin, Yulias
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.929

Abstract

Penegakan hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang sehat dan asri merupakan hak dari setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi ini. Dengan menerapkan metode normatif-empiriss, penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan, dengan perolehan data dari wawancara, buku, jurnal, laporan dan situs online. Ringkasan hasil penelitian ini adalah perlindungan dan pengelolaan serta penegakan hukum lingkungan terlah ternuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan turunan lainnya. Namun dalam tataran pelaksanaan dan penegakan hukumnya masih belum maksimal dalam penanganan mengenai pengrusakan lingkungan dan dampak dari pengerjaan proyek seperti pengerukan bukit dan tanah galian dengan membabat hutan, hiruk- pikuk dan kebisingan disekitar lokasi proyek, banyaknya galian C yang tidak berijin serta perusahaan-perusahaan yang tidak melapor kondisi lingkungan yang dikelolanya. Begitu juga dengan faktor lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan, bertambah dan beragamnya pengaduan kasus lingkungan, serta kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam mengantisipasi potensi pelanggaran terhadap perusakan lingkungan hidup.
Urgensi Pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan dalam Upaya Pengembangan Energi Yang Berkelanjutan Wahyudi, Ikhsan; Farhan; Risnain, Muh.; Erwin, Yulias
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i3.1469

Abstract

Energy consumption in Indonesia remains heavily reliant on fossil fuels, including oil, gas, and coal, while new and renewable energy sources are still considered alternatives. This dependence on fossil fuels presents at least three significant risks: 1) the exhaustion of current oil reserves, assuming no new discoveries are made; 2) price volatility and instability due to demand outstripping oil production; and 3) greenhouse gas (GHG) emissions from burning fossil fuels. Consequently, to support Indonesia’s commitment to sustainable energy development, the ratification of the Draft Law on New and Renewable Energy (RUU EBT) should be prioritized. This study aims to identify and analyze the urgency of ratifying RUU EBT in promoting sustainable energy development, as well as the regulatory framework within RUU EBT that emphasizes sustainability principles. The research employs a normative legal research methodology, incorporating statutory, conceptual, and case study approaches. The study’s findings reveal that the legal framework governing new and renewable energy (EBT) in Indonesia is currently fragmented across various laws and regulations. Moreover, the existing regulations issued by the Government related to EBT frequently undergo changes, which undermines their ability to provide a strong legal foundation and guarantee legal certainty. This is because they have not been comprehensively consolidated into a single law. Additionally, the implementation of EBT is guided by principles such as benefit, efficiency, justice, sustainability, resilience, sovereignty, independence, accessibility, participation, and integration.