Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.842
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SOLMA Seminar Nasional Lahan Suboptimal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Nuribadah, Nuribadah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MATA UANG PALSU (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Smn) Sari, Widia; Hatta, Muhammad; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21264

Abstract

Tindakan meniru mata uang dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli merupakan kejahatan berat yang diancam pidana, dan dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Smn ditemukan disparitas hukuman terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan bersifat deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran mata uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00. Namun, dalam perkara ini, meskipun jaksa menuntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00, hakim menjatuhkan hukuman jauh lebih ringan, yaitu 10 bulan penjara dengan denda yang sama, dengan alasan meringankan seperti pengakuan terdakwa, penyesalan, tanggungan keluarga, tidak pernah residivis, serta kondisi ekonomi. Padahal, fakta menunjukkan terdakwa membeli dan menggunakan uang palsu untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan melakukannya lebih dari sekali. Disparitas ini menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum, tuntutan jaksa, dan putusan hakim, yang dapat melemahkan ketegasan hukum terhadap kejahatan yang berdampak besar pada masyarakat dan perekonomian negara. Walaupun pertimbangan non-yuridis penting, bobot kejahatan tidak boleh diabaikan, sehingga diperlukan evaluasi agar penegakan hukum tetap proporsional, adil, dan mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas peredaran uang palsu.
Tindak Pidana Pemilu yang Dilakukan Oleh Calon Legislatif Siregar, Arya Parnaungan; Nuribadah, Nuribadah; Johari, Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21738

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemilu berupa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh calon legislatif di Kabupaten Labuhanbatu serta mengidentifikasi kendala dan upaya penegakan hukumnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan APK dan apa saja kendala serta upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pemilu. Pemasangan APK yang tidak sesuai aturan masih banyak ditemukan, seperti di tempat ibadah, fasilitas umum, jalan protokol, dan pepohonan, yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemasangan APK masih minim dan belum efektif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu umumnya terbatas pada pemanggilan calon legislatif dan penertiban APK, tanpa diikuti dengan sanksi tegas. Kendala utama yang dihadapi antara lain terbatasnya tindak lanjut hukum setelah pencabutan APK serta rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu perlu meningkatkan edukasi kepada peserta pemilu terkait aturan dan konsekuensi hukum pelanggaran kampanye.
EFEKTIVITAS KEUCHIK SELAKU MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI GAMPONG KULU KECAMATAN KUTABLANG BIREUEN: EFEKTIVITAS KEUCHIK SELAKU MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI GAMPONG KULU KECAMATAN KUTABLANG BIREUEN Rauzati; Basri, Hasan; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22048

Abstract

Penyelesaian penyelesaian antarwarga di Aceh diselesaikan melalui pendekatan hukum adat. Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 mengatur peran Keuchik dalam menyelesaikan permasalahan sosial, termasuk penyelesaian tanah, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012. Namun, di Gampong Kulu Kecamatan Kutablang, masih sering terjadi penjagaan tanah meskipun telah dimediasi oleh Keuchik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Keuchik sebagai mediator serta kendala dalam penyelesaian penyelesaian tanah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif. Informan terdiri dari Keuchik, tokoh adat, perangkat gampong, pihak bersengketa, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keuchik cukup efektif dalam menyelesaikan penyelesaian sesuai kewenangan yang diatur undang-undang. Namun terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman hukum para pihak, campur tangan keluarga, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, dan terbatasnya sumber daya manusia. Penelitian merekomendasikan agar aparatur gampong meningkatkan pemahaman hukum warga melalui pelatihan bersama tenaga ahli, menjaga netralitas dalam proses mediasi, serta memastikan setiap perdamaian dicatat dalam berita acara sebagai bentuk administrasi resmi.
PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PEMBANGUNAN WADUK KRUENG KEUREUTO DI KABUPATEN ACEH UTARA Fitria, Hayatun; Nuribadah, Nuribadah; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22190

Abstract

Pembangunan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional menghadapi permasalahan pengadaan tanah, seperti ketidaksepakatan nilai ganti rugi, kurangnya sosialisasi, dan penolakan masyarakat untuk melepaskan tanah mereka. Secara ideal, proses pengadaan tanah seharusnya berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, kemanusiaan, dan musyawarah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun kenyataannya, proses ini masih menyisakan persoalan yang berujung pada sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam pengadaan tanah pembangunan waduk tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak di Gampong Blang Pante. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama berasal dari rendahnya nilai ganti rugi dan perubahan data wilayah, sehingga memicu penolakan warga. Pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator, dan masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak dengan menjunjung asas keterbukaan dan kesepakatan bersama. Disarankan agar pemerintah meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dan memperbaiki mekanisme penilaian ganti rugi agar lebih adil dan transparan, demi kelancaran proyek dan perlindungan hak-hak warga.
Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Gampong Dalam Menyelesaikan Sengketa Adat di Gampong Geulumpang Sulu Timu Jafar, Sofyan; Asmara, Romi; Nuribadah, Nuribadah; Rahman, Arif
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4382

Abstract

Pasal 4 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridai Allah Swt. PkM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Gampong terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa adat di tingkat gampong yang berbasis budaya hukum adat yang ditujukan untuk memberi rasa keadilan dalam masyarakat dan mengembalikan/meningkatkan marwah perangkat gampong serta lembaga-lembaga adat Aceh lainnya yang hampir tidak muncul lagi. Metode pelaksanaannya meliputi tahapan observasi, tahapan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendampingan, serta tahapan sosialisasi peraturan hukum terkait penyelesaian sengketa adat di gampong. Hasil PkM menunjukkan bahwa masih minimnya tingkat pemahaman sebagian aparatur gampong terkait tugas dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa di tingkat gampong. Untuk ini perlu penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi aparat pemerintahan gampong karena menurut Pasal 14 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, penyelesaian secara adat di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: keuchik, imeum meunasah, tuha peut; sekretaris gampong, dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan PkM ini telah berhasil mengedukasi aparatur gampong, ha ini ditunjukkan dari terjadinya peningkatan dan pemahaman yang lebih baik pada aparatur gampong mengenai kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa adat serta teknis penyelesaiannya, serta jenis-jenis perkara apa saja yang dapat diselesaikan di tingkat gampong.
Upaya Meningkatkan Kesadaran Konsumen dalam Memilih dan Menggunakan Produk Berlabel Halal Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Manfarisyah, Manfarisyah; Jafar, Sofyan; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i2.13456

Abstract

Makanan dan minuman serta barang/produk yang halal merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Namun demikian, setiap orang yang beragama Islam wajib memilih makan, minuman dan tempat makan yang halal. Kewajiban tersebut adalah perintah Allah dalam Alquran dan hadist. Kewajiban pencantuman sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khusus untuk Provinsi Aceh diperkuat dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UUJPH ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. sebelum UUJPH diundangkan, ketentuan tentang wajib produk halal juga telah diatur dalam Undang-undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Oleh sebab itu sudah seharusnya masyarakat mengetahui terkait aturan pencantuman label halal ini pada setiap makanan/produk. Perlunya diberikan penyuluhan hukum dan pendampingan proses pengurusan sertifikasi halal, pencantuman label halal di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ini bertujuan memberi pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya pencantuman sertifikat label halal dalam suatu barang/produk. Label halal yang dimaksud adalah Label halal yang sudah melalui proses sertifikasi halal oleh BPPOM dan MPU Aceh
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 ( Studi Putusan : No. 54/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Mdn) Khodijah Nasution, Fitri; Bahreisy, Budi; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16275

Abstract

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dengan sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan. Pokok permasalahannya bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dan analisis putusan hakim pada  putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia, sudah tepat jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam analisis putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, seharusnya Majelis Hakim juga menerapkan hukuman yang ada pada Pasal 52 KUHP yang hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari vonis Majelis Hakim supaya memberikan efek jera.
Socialization of the Fulfillment of Civil Rights of Citizens through Orderly Administration for Residents in Remote Areas in Lubok Pusaka Village Elidar, Elidar; Rahman, Arif; Kurniasari, Tri Widya; Nurarafah, Nurarafah; Nuribadah, Nuribadah; Faisal, Faisal
Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v12i3.13087

Abstract

Background: Pemenuhan hak sipil seseorang menjadi dasar bagi pencapaian tingkat kesejahteraannya dengan terdaftar dalam Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persoalan yang terjadi di lokasi pengabdian adalah ketiadaan Akta Lahir anak dikarekan orang tua tidak memiliki Buku Nikah sekaligus tidak memiliki KTP Aceh Utara sehingga menjadi kendala bagi proses pendidikannya, bahkan menjadi kendala dalam pemenuhan hak ekonominya bagi keluarga yang kurang mampu. Tujuan pengabdian ini agar warga di Desa Lubok Pusaka mampu menyadari hukum sehingga dapat melengkapi administrasi kependudukannya. Metode: Observasi, dan Service Learning (SL) dilakukan dengan melibatkan pengalaman praktis, pembelajaran akademik dan keterlibatan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari Plt.Camat Langkahan, Sekretaris Desa Lubok Pusaka, Para Kepala Dusun setenpat dan beberapa warga sebagai perwakilan tiap dusun di desa tersebut. Hasil: Telah memetakan persoalan-persoalan terkait administrasi kependudukan yang banyak dialami warga di Kabupaten Aceh Utara pada umumnya. Kesimpulan: Mewujudkan pemenuhan akses warga terhadap hak sipil untuk membutuhkan sinergi yang solid dari berbagai instansi Pemerintah, termasuk juga dari masyarakat itu sendiri.
Sosialisasi Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Berbasis Sekolah: Cegah Bullying, Hindari Narkoba, Raih Prestasi di SMAN 2 Kesuma Bangsa Nur Aksa, Fauzah; Herinawati, Herinawati; Nuribadah, Nuribadah; Jamidi, Jamidi; Johari, Johari; Widya, Tri Widya Kurniasari
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v5i1.25067

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perundungan (bullying) dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar yang berdampak negatif terhadap perkembangan karakter dan prestasi siswa. Lingkungan sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman untuk belajar, sering kali justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan verbal, fisik, maupun psikologis antar siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menciptakan budaya sekolah yang ramah anak, bebas kekerasan, dan mendukung tumbuh kembang positif peserta didik. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahaya bullying dan narkoba, serta menumbuhkan empati, disiplin, dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 2 Kesuma Bangsa melalui metode sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, dan pendampingan berbasis kasus. Melalui pendekatan partisipatif ini, siswa diajak mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami dampaknya, serta menemukan strategi pencegahan dan penyelesaian secara bijak. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa sebesar 85% mengenai dampak negatif bullying dan narkoba. Selain itu, terbentuk pula komitmen kolektif antara guru, siswa, dan pihak sekolah untuk menjaga lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berprestasi. Dampak lanjutan yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran siswa dalam mengelola emosi, menghargai perbedaan, serta berani melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi. Luaran dari kegiatan ini berupa edukasi pencegahan bullying dan narkobal edukatif pencegahan bullying dan narkoba, laporan kegiatan, serta komitmen tertulis sekolah untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari gerakan pendidikan karakter berkelanjutan
Co-Authors Amin, Mirazani Arif Rahman Arnita Arnita Asyshura, Cheltra Budi Bahreisy Elidar Sari ELIDAR, ELIDAR Faisal Faisal Fitri Maghfirah Fitria, Hayatun Hadi Iskandar Hasan Basri Herinawati, Herinawati Husni Husni Jamidi, Jamidi Johari Johari Khodijah Nasution, Fitri Manfarisyah, Manfarisyah Muhammad Hatta Nur Aini Nur Aksa, Fauzah Nurarafah, Nurarafah Purnama Sari Putri, Dian Hellena Rauzati Romi Asmara Sari, Widia siagian, samsir Siregar, Arya Parnaungan Sofyan Jafar Suhaila, Suhaila Sulaiman Sulaiman Teuku Yudi Afrizal Tri Widya Kurniasari Ummi Kalsum Vahaddisz, Faiz Dayan Widya, Tri Widya Kurniasari Zainal Abidin