Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.754

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) MUQTASID At-Taqaddum Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal Riset Ekonomi Syariah Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Jurnal Riset Perbankan Syariah Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah

Febriadi, Sandy Rizki

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Author-ID : 1458361

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 53 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad Istishna’ di Perumahan Syariah Alfarez Tasikmalaya Munawaroh; Sandy Rizki Febriadi; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Alfarez Housing is one of Sharia housings in Tasikmalaya, in the transaction using an istishna contract. The istishna’ contract has been regulated in the Fatwa DSN-MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000. However, in the transaction there are still several points that have not been implemented from the Fatwa DSN-MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000 concerning the istishna’ contract. The purpose of this study is to find out how the Fatwa DSN-MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000 reviews the istishna' contract in Alfarez Syariah Housing. This research uses qualitative research methods with a case study research approach. The types of research data are field data, research data sources are primary data sources and secondary data sources, data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Then analyzed using descriptive analysis method. The results of this study conclude that in practice the istishna' contract that occurs in the Alfarez Tasikmalaya Syariah Housing there are still points that have not been implemented from the Fatwa DSN-MUI Number 06/DSN-MUI/IV/2000 regarding the istishna' contract, namely at the point of time and place of delivery of goods. must be determined by agreement. In practice, the time of delivery of goods is not in accordance with the agreement, there is a delay in the handover of keys/houses with the buyer and at the point the buyer (mustashni') is not allowed to sell goods before receiving them, but at Alfarez Syariah Housing it is allowed to sell the ordered house before the construction process is complete. Abstrak.Perumahan Syariah Alfarez Tasikmalaya adalah salah satu perumahan yang ada di Tasikmalaya, dalam transaksinya menggunakan akad istishna’. Akad istishna’ telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000. Tetapi dalam transaksinya masih ada beberapa point yang belum terimplementasikan dari Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad istishna’. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad istishna’ di Perumahan Syariah Alfarez. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Jenis data penelitiannya yaitu data lapangan, sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam prakteknya akad istishna’ yang terjadi di Perumahan Syariah Alfarez Tasikmalaya masih ada point-point yang belum terimplementasikan dari Fatwa DSN NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad istishna’ yaitu pada point waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dalam pelaksanaannya waktu penyerahan barang tidak sesuai dengan kesepakatan, terjadinya keterlambatan dalam serah terima kunci/rumah dengan pembeli dan dalam point pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya tetapi di Perumahan Syariah Alfarez diperbolehkan menjual rumah yang dipesan sebelum proses pembangunan selesai

Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Pemberian Imbalan Penjualan Sapi Kurban yang Melibatkan Pihak Ketiga Elma Nuraeni; Sandy Rizki Febriadi; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Ju’alah contract is a commission given to someone because of something he did. Ju’alah literally means something that is charged to someone else to do or an order that is intended for someone to then run or do. This study aims to find answer to the main problems, namely how the theory of Ju’alah contracts in fiqh muamalah, how the practice of giving rewards for selling sacrificial cattle involving third parties in Kubangsari Village, Tasikmalaya City, how theanalysis of muamalah fiqh on the practice of giving rewards for selling sacrificial cattle in Kubangsari Village, Tasikmalata City. In this study the authors used qualitative research methods with data collection techniques by means of interviews, observation, and documentation. The mechanism for the practice of giving rewards for the sale of sacrificial cattle to third parties in Kubangsari Village, Tasikmalaya City itself is by means of a broker to find a buyer for the owner of the livestock, after the livestock is sold, the broker will get wages from the procceds from the sale of the livestock. The result of this study are the sale of sacrificial cows in Kubangsari Village is included in the Ju’alah contract, namely the giving of rewards is carried out at the end when the work has been completed. Abstrak. Akad ju’alah adalah komisi yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang ia lakukan. Secara harfiah ju’alah bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan atau perintah yang ditujukan untuk seseorang untuk kemudian dijalankan atau dikerjakan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan, yaitu bagaimana teori akad ju’alah dalam fikih muamalah, bagaimana praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban yang melibatkan pihak ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya, bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Mekanisme praktek pemberian imbalan penjualan sapi kurban terhadap pihak ketiga di Desa Kubangsari Kota Tasikmalaya itu sendiri yaitu dengan cara seorang makelar mencarikan pembeli untuk pemilik hewan ternak, setelah hewan ternak tersebut laku terjual maka makelar akan mendapatkan upah dari hasil penjualan hewan ternak tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu Transaksi penjualan sapi kurban di Desa Kubangsari ini termasuk ke dalam akad ju’alah, yaitu dalam pemberian imbalannya dilakukan di akhir saat pekerjaan tersebut sudah selesai dilakukan.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Jagung dengan sistem Taksiran di Desa Lamajang Tanti Gusmawati; Sandy Rizki Febriadi; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Buying and selling is a form of muamalah transaction that is recomended by Islam. People often do yhis easily, without knowing whether the buying and selling transactions they do are contrary to muamalah fiqh. Therefore, in buying and selling, the pillars and cinditions must be fulfilled to avoid cancellation and with estimates in Lamajang Village. The aims of this study were: 1) To determine the sale and purchase of corn wiith an estimation in muamalah fiqh. 2) To Lamajang Village. 3) To find out the views of muamalah fiqh on the sale and purchase of corn with an estimation system in Lmajang Village. The method used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the sale and purchase of corn with an estimation system in Lamajang Pangalengan Village is not valid because of conditions that are not fulfiled according to Islamic provisions, as well as an element of coercion in setting prices that are ubfair abd bot being given khiyar rights, if something unwanted happens in the process estimated sale and purchase transactions. Abstrak. jual beli merupakan suatu bentuk transaksi muamalah yang dianjurkan Islam. Masyarakat seringkali melakukannya dengan mudah, tanpa mengetahui apakah transaksi jual beli yang dilakukan bertentangan fikih muamalah. Oleh karenanya dalam melakukan jual beli harus terpenuhinya rukun dan syarat untuk menghindari batal dan rusaknya transaksi. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli jagung dengan taksiran di Desa Lamajang. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui jual beli jagung dengan sistem taksiran dalam fikih muamalah. 2) Untuk mengetahui praktik jual beli jagung dengan sistem taksiran di Desa Lamajang. 3) Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap jual beli jagung dengan sistem taksiran di Desa Lamajang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskritif. Sumber berupa primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentsi, observasi,. Metode anilisi data yang digunakan ialah deksritif anilisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jual beli jagung dengan taksiran di Desa Lamajang Pangalengan tidak sah karena adanya syarat yang tidak terpenuhi sesuai ketetntuan Islam, serta adanya unsur keterpaksaan dalam penetapan harga yang kurang adil serta tidak diberikannya hak khiyar, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam transaksi jual beli taksiran.

Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Telur Ayam dengan Timbangan Digital Nurifah arum; Sandy Rizki Febriadi; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria H
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Buying and selling means exchanging or exchanging. According to the terminology is "exchange of property on the basis of consensual". According to Ibn Qudamah quoted by Rahmad Syafei, the meaning of buying and selling is "the exchanging of assets for mutual ownership. By buying and selling, the seller has the right to own the goods he receives from the seller. The ownership of each party is protected by law. The research method used by the researcher is a qualitative method and the type of field research (field research). The data collection technique used in this research is in the form of observation, interview, or document review. Meanwhile, the data analysis technique uses data reduction, data display (data display), and drawing conclusions and verification. The results of this study indicate that: 1) The practice of buying and selling Chicken Eggs with digital scales at Kiaracondong Market can harm consumers or buyers. With the results of standardization of scales that should be used and have SNI, those used by sellers are rarely updated so that when they are used they experience a shortage of cargo that is not in accordance with the applicable standards. Where is the proper dose of 1 kg and when it is measured again. Using another weighing scale only weighs 980 gram and so on. Abstrak. Jual beli artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktek jual beli Telur Ayam dengan timbangan digital di Pasar Kiaracondong dapat merugikan konsumen atau pembeli. Dengan hasil standarisasi timbangan yang semestinya digunakan dan telah SNI, yang digunakan penjual jarang diperbaharuis ehingga ketika digunakan mengalami kekurangan beban muatan yang tidak sesuai denganstandarisasi yang telah berlaku. Dimana takaran yang semestinya 1kg dan ketika ditakar kembali. Menggunakan takaran timbangan yang lain hanya terbeban 980 gram dan seterusnya.

Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh terhadap Praktik Arisan Mendatar melalui Grup WhatsApp Diana Puji Ambarwati; Sandy Rizki Febriadi; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Arisan is a form of muamalah activity that functions as a means of savingand accounts payable. Arisan laws is one ofthe gatherings in the city of Garut thatimplements a horizontal social gatheringsystem via online, where all transactionsare made via transfer. This is one of thefactors that causes members who do not carry out their obligations by not making payments in accordance with the agreedtime. As for the application of fines toarisan members if they are late in making payments beyond the due date. This study aims to determine the review of the MUI DSN Fatwa No.19 and Al-Qardh Theory onthe practice of online social gatheringthrough WhatsApp groups in Garut city. This type of research is a qualitativeresearch with observation and interviewdata collection techniques sourced from theowner, admin, arisan members, books andthesis about online arisan. The data were analyzed using a descriptive method whichwas analyzed with an inductive approach, which analyzed how the qardh contract wasrelated to the practice of horizontal arisan. From the results of this study, it isconcluded that the practice of thishorizontal social gathering containsmembers who do not make payments andthere is a margin if they are late in making payments. This is a discrepancy betweenthe practice and several points in the DSN MUI fatwa No. 19 of 2001, namely in thefirst part of the general provisions of thesecond point and the sixth point. Abstrak. Arisan merupakan bentuk kegiatan muamalah yang berfungsi sebagai sarana menabung dan utang piutang. Arisan laws adalah salah satu arisan di kota Garut yang menerapkan sistem arisan mendatar melalui online, dimana semua transaksi dilakukan via transfer. Hal ini, menjadi salah satu faktor terjadinya anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun penerapan denda terhadap anggota arisan apabila telat melakuan pembayaran melebihi jatuh tempo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No.19 dan Teori Al-Qardhterhadap praktik arisan online melalui grup WhatsApp di kota Garut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara yang bersumber dari owner, admin, anggota arisan, buku dan skripsi tentang arisan online. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif yang dianalisis dengan pendekatan induktif, yang menganalisis bagaimana akad qardhterhadap praktik arisan mendatar. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa praktik arisan mendatar ini terdapat anggota yang tidak melakukan pembayaran dan terdapatnya margin apabila telat melakukan pembayaran. Hal ini adanya ketidaksesuaian antara praktik dengan beberapa poin pada fatwa DSN MUI No.19 Tahun 2001, yaitu pada bagian pertama ketentuan umum poin kedua dan poin keenam.

Tinjauan Kaidah Fikih “Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Masholih” terhadap Profesi Manusia Silver di Sekitar Jalan Pasteur Bandung Nadhifa Ayusha Lesmana; Sandy Rizki Febriadi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Humans need to work. In Islam, jobs must be in accordance with the Shari'ah. Nowadays, many jobs have much risks. One of them is the silver man. In practice, the silver man covered his entire body with silver paint and speech to gain sympathy from local people. Meanwhile, the main ingredients of silver paint itself comes from screen printing paint mixed with supporting materials such as wheat flour and kerosene. If used continuously, the silver paint will cause diseases such as skin cancer, paralysis, and even death. This study aims to determine the review of fiqh rules "Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Masholih" of Silver Man in Jalan Pasteur Bandung. This research use qualitative research method with a case study research approach and data collection methods with interviews, observations and documentation. Based on the results, the silver man is not recommended to be done because there are more disadvantage than benefits. According to informants, the losses from this profession are more fatal than the income. Therefore, this profession is not in accordance with the theory of fiqh rules "Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Masholih" which explains that humans need to stay away from disadvantage first than take benefit. Abstrak. Dalam kehidupan, manusia perlu bekerja. Bekerja dalam Islam harus sesuai dengan syari’at, pekerjaan yang diterima dalam Islam yaitu yang halal dan bermanfaat. Dewasa ini, banyak pekerjaan yang memiliki resiko yang besar. Salah satunya profesi manusia silver. Dalam praktiknya, manusia silver melumuri seluruh tubuhnya dengan cat silver dan melakukan orasi untuk mendapatkan simpati dari warga sekitar. Adapun, bahan utama dari cat silver tersebut berasal dari cat sablon yang dicampur dengan bahan pendukung seperti tepung terigu dan minyak tanah. Apabila digunakan terus menerus, maka cat silver tersebut akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanker kulit, kelumpuhan, bahkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kaidah fikih “Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Masholih” terhadap profesi Manusia Silver di sekitar Jalan Pasteur Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dan metode pengambilan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, profesi manusia silver tidak direkomendasikan untuk dilakukan karena terdapat lebih banyak mafsadat dibanding maslahatnya. Menurut penuturan narasumber, kerugian yang ditimbulkan dari profesi ini lebih fatal dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan Maka dari itu, profesi ini tidak sesuai dengan teori kaidah fikih “Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Masholih” yang menjelaskan bahwa manusia perlu menjauhi kemafsadatan terlebih dahulu daripada mengambil manfaat.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Teh Menurut Konsep Al Musaqah Nisa Dhiya Dinirrahmani; Sandy Rizki Febriadi; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Profit-sharing cooperation in tea garden management occurs when the land owner is unable to work on his garden, so he asks someone else who has the time and expertise to work on his land. This form of cooperation in agriculture is known as the Al Musaqah contract in Fiqh Muamalah. As in practice, sometimes problems occur in the form of irregularities between the smallholders such as fraud in the case that the operational costs incurred by the owner are greater than the specified amount. This makes the writer interested in researching this problem much more deeply and to find out how the form of the system of cooperation and profit sharing is carried out by the community in Mekarwangi Village, Sindangkerta District, West Bandung Regency in the perspective of Muamalah Fiqh and how it is realized. The writing of this thesis is to use descriptive research methods by conducting field research, namely collecting data from observations, interviews and documentation. From the results of the analysis of the data obtained, the authors can draw the conclusion that the agreement system for managing tea gardens in Mekarwangi Village, Sindangkerta District, West Bandung Regency is in accordance with the Al Musaqah contract in the perspective of Muamalah Fiqh where the object is a tea garden. The form of cooperation and the distribution of the results have been carried out with the aim of helping each other between the two parties and there is no syara' argument that forbids it. Abstrak. Kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan kebun teh terjadi ketika pihak pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap kebunnya sehingga meminta orang lain yang memiliki waktu dan keahlian untuk menggarap lahan miliknya. Bentuk kerjasama di bidang pertanian ini dikenal sebagai akad Al Musaqah dalam Fikih Muamalah. Adapun di dalam praktiknya, terkadang terjadi masalah-masalah berupa penyimpangan di antara pihak petani penggarap seperti penipuan dalam hal biaya operasional yang dikeluarkan pemilik lebih besar dari jumlah yang ditentukan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah ini jauh lebih dalam serta untuk mengetahui bagaimana bentuk sistem kerja sama dan bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dalam perspektif Fikih Muamalah serta bagaimana realisasinya. Adapun penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melakukan penelitian lapangan yakni pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil analisis data yang di dapatkan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem perjanjian pengelolaan kebun teh di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat sudah sesuai akad Al Musaqah dalam perspektif Fikih Muamalah yang dimana objeknya adalah kebun teh. Bentuk kerjasama dan pembagian hasilnya sudah dilakukan dengan tujuan untuk saling menolong antara dua belah pihak dan tidak ada dalil syara’ yang mengharamkannya.

Praktik Jual Beli Uang Kuno Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Putri Diani Hardianti; Sandy Rizki Febriadi; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Ancient money that used to be considered worthless and has no benefits, now ancient money is used as a commodity become antiques that are widely traded in the community,and can generate significant profits.This study aims to determine the mechanism of buying and selling ancient money in the new market of Bandung City, and know the buying and selling of ancient moneyin accordance with the DSN-MUI fatwa Number 28/III/2002 concerning the Sale and Purchase of Currency.This study uses qualitative analysis methods.This type of research uses field researchand literature reviewwhere this study conducted direct observations in the field of buying and selling ancient moneythen relate it to theory.This research data comes from primary data obtained through direct interviewsand secondary data obtained from journals, fiqh muamalah books etc. Based on the results of the study, it was found that buying and selling ancient currency was allowed on the condition that the money was no longer valid as a means of transaction, but as goods/commodities. Interestingly, the older, rarer and more unique ancient currency, the more expensive the selling price. Buying and selling ancient money is in accordance with the terms and conditions of the sale and purchase. The motives of buying and selling ancient money are used as collections, dowries, and even investments. Abstrak. Uang kuno yang dahulunya dianggap sebagai barang tidak berharga dan tidak memiliki manfaat, sekarang ini uang kuno dijadikan sebagai komoditas menjadi barang antik yang banyak diperjualbelikan di masyarakat, dan dapat menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit jumlahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli uang kuno di pasar baru Kota Bandung, dan mengetahui bisnis uang kuno ditinjau fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 Tentang Jual Beli Mata uang. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (field research) dan kajian pustaka (liberary research) dimana penelitian ini melakukan pengamatan langsung ke lapangan terhadap jual beli uang kuno kemudian menghubungkannya dengan teori. Data penelitian ini bersumber dari data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan data sukunder diperoleh dari jurnal, buku fiqh muamalah dll. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa jual beli mata uang kuno itu diperbolehkan dengan ketentuan uang tersebut sudah tidak berlaku sebagai alat transaksi, melainkan sebagai barang/komoditas. Menariknya mata uang kuno semakin tua, langka, dan unik uang tersebut maka semakin mahal harga jualnya. Jual beli uang kuno sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Motif dari jual beli uang kuno yaitu dijadikan sebagai koleksi, mahar, bahkan investasi.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 terhadap Penukaran Uang Rusak di Alun-Alun Kota Bandung Neli Erlianti; Sandy Rizki Febriadi; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The phenomenon of exchange of damaged money that has occurred in Bandung City Square has been going on for a long time. This transaction is carried out by reducing the value of damaged currency being exchanged, if the currencies are of the same type, this reduction can be indicated as usury if the exchange price is different. -MUI/III/2002 concerning the exchange of damaged money in Bandung City Square. This study uses an empirical approach with qualitative methods with observation and interview data collection techniques. Based on the research conducted, the authors obtained the following results: First, the practice of exchanging damaged money is carried out on the condition that the money will be exchanged according to the level of damage to the money as long as the damage does not exceed 30%. Second, based on the review of the DSN-MUI fatwa NO.28/DSN-MUI/III/2002 that the practice of exchanging corrupted money should not be carried out because it is included in usury. Because in practice it is not in accordance with the provisions of the Sharf contract where similar money must be exchanged for the same amount. Abstrak. Fenomena penukaran uang rusak yang terjadi di Alun-alun Kota Bandung telah berlangsung sejak lama. Transaksi ini dilakukan dengan cara mengurangi nilai uang rusak yang ditukar, apabila mata uang tersebut sejenis maka pengurangan ini dapat diindikasikan sebagai riba jika harga penukarannya berbeda Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penukaran uang rusak serta bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang penukaran uang rusak yang ada di Alun-alun Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi serta wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, praktik penukaran uang rusak dilakukan dengan ketentuan uang akan ditukar sesuai dengan tingkat kerusakan uang tersebut asalkan kerusakan tersebut tidak melebihi 30%. Kedua, berdasarkan tinjauan fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 bahwa praktik penukaran uang rusak ini tidak boleh dilakukan karena termasuk kepada riba. Karena dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan akad sharf di mana uang yang sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah terhadap Sistem Pola Akad Kerjasama dan Implementasinya pada Monetisasi Tiktok Novia Dwi Putri; Sandy Rizki Febriadi; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The practice of monetization on the Tiktok application uses a syirkah abdan contract, this can be said because the collaboration between Tiktoker and third parties is not based on capital in the form of skills, skills and effort contributions. The matters regarding syirkah or cooperation are contained in the Fatwa of DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Syirkah Contract. However, in practice, TikTokers do not know clearly about the income they will get. This is contrary to one of the contents of the DSN-MUI Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 concerning the Syirkah Agreement article 8 paragraph 1 and sometimes only getting a product which is indeed his duty to promote, this is not comparable to a third party benefit in the form of increased sales results reported by TikToker. This also contradicts the DSN-MUI Fatwa No.114/DSN-MUI/IX/2017 regarding the Syirkah Agreement article 6 paragraph 4. This study aims to determine how the DSN-MUI Fatwa No.114/DSN-MUI/IX/2017 understands about Syirkah contract on the pattern of cooperation contracts and their implementation on Tiktok monetization. The method used in this research is qualitative. Based on what is done based on this fatwa, monetization should not be carried out because there are some discrepancies in terms of profit-sharing ratio, profit, and timing of profit-giving between the practices carried out and the provisions of the DSN-MUI Fatwa No.114/DSN-MUI/IX/2017 regarding the Syringe Contract Abstrak. Praktik monetisasi pada aplikasi Tiktok menggunakan akad syirkah abdan, hal ini dapat dikatakan karena kerjasama antara Tiktoker dengan pihak ketiga tidak didasarkan pada modal yang berupa harta melainkan berupa kontribusi keahlian, keterampilan dan usaha kerja. Adapun hal-hal mengenai syirkah atau kerjasama dimuat dalam Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. Namun pada pelaksanaan kerjasama justru para TikToker tidak mengetahui dengan jelas mengenai pendapatan yang akan dia dapatkan. Hal ini bertentangan dengan salah satu isi Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah pasal 8 ayat 1 dan terkadang dia hanya mendapatkan suatu produk yang mana produk itu memanglah tugas untuk dia promosikan, hal ini tidak sebanding dengan pihak ketiga yang mendapatkan keuntungan berupa peningkatan hasil pennjualan yang dipromosikan oleh TikToker. Ini juga bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah pasal 6 ayat 4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah terhadap pola akad kerjasama dan implementasinya pada monetisasi Tiktok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan berdasarkan fatwa tersebut praktik monetisasi ini tidak boleh dilakukan karena terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam hal nisbah bagi hasil, keuntungan, dan waktu pemberian keuntungan antara praktik yang dilakukan dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.

Co-Authors Aditya Hoerurohman Aditya Rivani Lesmana Ahmad Mahfuri Ihwan Amalia Rahmawati Anisa Oktaviani Anshori, Arif Rijal Anugrah Syabana Putra Asep Ramdan Hidayat Cecep Kusmana Cecep Soleh Kurniawan Dandy Laksana Utama Diana Puji Ambarwati Diana Rusdianawati Dzulhijjah, Liza Elma Nuraeni Eva Fauziah Eva Fauziah Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Fahmi Ichsan Firdaus Geulis Putri Amanah Ghina Safira Nurfikri Gita Sonia Saraswati Saraswati Hermansyah Ibrahim, Mohamad Andri ifa hanifia senjiati Irgi Rinangkoe Diaz Iwan Permana Iwan Permana Liza Dzulhijjah Maman Surahman Maman Surahman Maulida, Ira Siti Rohmah Maulydiani Utami Azzahra Melawati Effendy Mochamad Brilian Mughniya Muftia Zahra Ziani Muhammad Imamul Akhyar Munawaroh Nadhifa Ayusha Lesmana Nanik Eprianti Nazhara Azka Nadianti Neli Erlianti Nisa Dhiya Dinirrahmani Novia Dwi Putri Novitasari, Rosiana Nur Haliza Nurifah arum Popon Srisusilawati Putri Diani Hardianti Raden Rahma Raijani Rahmad Rezki Rahmiyanti Janatun Nisa Rayfaa Nazar Al Baihaqy Redi Hadiyanto Salwa, Zihni Almas Sani Khairil Silfa Fadlilatunnisa Siti Fitri Murdiah Tanti Gusmawati Tasya Maydina Biben Yayat Rahmat Hidayat Yuniawati, Fitri Yusup, Akhmad Zaini Abdul Malik Zia Firdaus Nuzula

Title

Found 53 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 53 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 53 Documents
Search