Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Fikih Muamalah terhadap Pinjaman Emas Dibayar Uang Sesuai yang Tercantum di Kwitansi Pembelian Siti Fitri Murdiah; Sandy Rizki Febriadi; Yayat Rahmat Hidayat
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 3, No. 2, Desember 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v3i2.2814

Abstract. This research aims to find out the practice of gold loans paid in money as stated on the purchase receipt between A and W and to analyze the fiqh muamalah review of gold loans paid in money as stated on the purchase receipt between A and W. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The types of data used are primary data in the form of interviews and secondary data, namely journals, articles, and other literature related to this research. The data analysis technique in this research is using normative juridical research. The results of this study are regarding gold loans that are paid in money according to what is stated in the purchase receipt, considered in accordance with the pillars of qardh but not in accordance with the terms and laws of qardh. because there are several things that contradict, namely first, the terms of payment of loan debt using money whose nominal value has been determined from the beginning of the contract. Second, the object of the contract is different from the object at the time of payment. And third, there is a difference between the money obtained by the muqtaridh and what must be hidden, so this transaction contains elements of usury. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mengenai pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum pada kwitansi pembelian antara A dan W serta untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara A dan W. Metode peneliatian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder yaitu jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai pinjaman emas yang dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian, dinilai sudah sesuai dengan rukun qardh namun tidak sesuai dengan syarat dan hukum qardh. karena terdapat beberapa hal yang bertentangan yaitu pertama, persyaratan pembayaran utang pinjaman dengan menggunakan uang yang nominalnya telah ditentukan sejak awal akad. Kedua, barang yang menjadi objek akad berbeda dengan objek pada saat pembayaran. Dan ketiga, terjadi selisih antara uang yang didapat oleh muqtaridh dengan yang harus disembunyikan, sehingga transaksi ini mengandung unsur riba.

Analisis Fiqih Muamalah terhadap Trading FOREX Syariah Anugrah Syabana Putra; Sandy Rizki Febriadi; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7551

Abstract. FOREX (Foreign Exchange) in Indonesian, better known as foreign exchange, is the Trading of two currencies of two countries that is carried out by many countries, institutions and people, both for the purpose of foreign exchange reserves, international trade, as well as to take advantage of price differences. FOREX Trading is a Trading system that is relatively new among the public, so that according to an Islamic view, the problems that occur in Trading activities are classified as contemporary Islamic problems, where the laws set are still ijtihadiyyah in nature, which means legal issues that do not have a definite legal text reference so that Further research is needed regarding the problems that occur in society. The purpose of his research is to examine in more depth the analysis of fiqh muamalah on Sharia FOREX Trading (Case Study of PT OCTAFX). The research method used is a qualitative method which type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and muamalah fiqh journals which will complement the results of existing observations and interviews. Abstrak. FOREX (Foreign Exchange) dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan valuta asing ialah perdagangan dua mata uang dua negara yang dicoba oleh banyak pihak negeri, institusi serta orang, baik untuk tujuan cadangan devisa, perdagangan internasional, juga untuk mengambil keuntungan yang diperoleh dari perbedaan harga. Trading FOREX merupakan system perdagangan yang tergolong baru di kalangan masyarakat, sehingga menurut pandangan Islam masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan trading tergolong masalah Islam kontemporer, dimana hukum yang ditetapkan masih bersifat ijtihadiyyah, yang artinya masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum yang pasti sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai analisis fiqih muamalah terhadap trading FOREX Syariah (Studi Kasus PT OCTAFX). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal fiqih muamalah yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Trading forex syariah di PTOCTAFX diketahui memiliki unsur spekulasi yang dimana PTOCTAFX ini menyediakan akun yang bernama akun fixed rate dan floating rate. Dalam praktik trading forex di OctaFX dengan memperdagangkan mata uang, tentu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya yang bisa dikatakan Riba (bunga).

Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak di Sekitar Kampus Unisba Ahmad Mahfuri Ihwan; Sandy Rizki Febriadi; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7553

Abstract. The increase in fuel prices was carried out because the amount of distribution of subsidies had increased, causing budget imbalances. However, the increase in fuel prices will directly impact all sectors of society. So that the lower middle class will feel the impact of this increase in fuel prices in all lines of life. Maslahah mursalah in the general sense is absolute, then according to the term ushul scholars mean maslahah which is not made by the Shari'a law to make it happen, there is no syaraic argument that can show whether this benefit is considered or not. The purpose of his research is to examine in more depth the review of maslahah mursalah on the impact of the government's policy of increasing fuel prices around the Unisba Campus (Case Study of Online Grab Drivers). The research method used is a qualitative method which type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and muamalah fiqh journals which will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the policy issued by the government regarding raising fuel prices is in accordance with maslahah mursalah, namely for the benefit of the whole community, but the impact that occurs as a result of rising fuel prices does not provide complete benefit for all people, especially online grab drivers. Abstrak. Kenaikan harga BBM dilakukan karena jumlah pendistribusian subsidi yang sudah semakin membengkak, sehingga mulai menimbulkan ketidakseimbangan anggaran. Namun, kenaikan harga BBM secara langsung akan berdampak kepada seluruh sektor di masyarakat. Sehingga masyarakat menengah ke bawah akan merasakan dampak kenaikan BBM ini di seluruh lini kehidupannya. Maslahah Mursalah dalam arti umum adalah mutlak, kemudian menurut istilah ulama ushul mengartikan kemaslahatan yang oleh syari tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara yang dapat menunjukkan dianggap atau tidak kemaslahatan tersebut. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan maslahah mursalah terhadap dampak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM di sekitar Kampus Unisba (Studi Kasus Driver Ojek Online Grab). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal fiqih muamalah yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait menaikan harga BBM sesuai dengan maslahah mursalah yaitu bagi kepentingan seluruh masyarakat, akan tetapi dampak yang terjadi akibat naiknya harga BBM tersebut tidak memberikan kemaslahatan secara utuh bagi semua kalangan masyarakat khususnya driver ojek online grab.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Melawati Effendy; Sandy Rizki Febriadi; Nanik Eprianti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8052

Islam melarang penggunaan rambut palsu dalam adab berhias. Meskipun jual beli secara umum tidak dilarang dalam Islam, khususnya terkait jual beli rambut manusia sebagai media penjualan, ada aspek-aspek etis dan hukum yang perlu dipertimbangkan. Namun, pada kenyataannya banyak salon menyediakan layanan perawatan rambut seperti hair extensions, dan untuk memenuhi kebutuhan ini beberapa salon membeli rambut dari orang lain untuk kemudian disambungkan pada rambut pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui mekanisme praktik jual beli rambut di salon kecantikan. Kedua, mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli rambut di salon kecantikan. Kerangka penelitian dalam penelitian melibatkan rukun dan syarat jual beli. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Kemudian data yang didapat dianalisis menggunakan analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Menurut perspektif Fikih Muamalah, jual beli rambut sambung asli tidak diperbolehkan karena rambut merupakan bagian dari organ tubuh manusia. Mayoritas ulama fiqih dari Madzhab Hambali, Maliki, dan Syafi''i sepakat bahwa tidak boleh memanfaatkan atau menjual rambut manusia untuk tujuan tertentu. Selain itu, rambut sambung asli juga tidak memenuhi syarat, rukun, dan akad yang sah dalam jual beli. Oleh karena itu, transaksi jual beli rambut di salon tidak memenuhi rukun dan syarat akad sehingga dianggap tidak sah. Islam forbids the use of wigs in ornate adab. Although buying and selling is generally not prohibited in Islam, especially when it comes to buying and selling human hair as a medium of sale, there are ethical and legal aspects to consider. However, in reality many salons provide hair care services such as hair extensions, and to meet this need some salons buy hair from others to then connect it to the customer's hair. This study aims to: first, find out how the mechanism of buying and selling hair in beauty salons. Second, knowing how the muamalah jurisprudence review of the practice of buying and selling hair in beauty salons. The research framework in research involves referrals and terms of sale and purchase. This type of research is qualitative research using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection using interview, observation, literature study, and documentation study methods. Then the data obtained is analyzed using case study analysis. The results showed that according to the perspective of Jurisprudence Muamalah, buying and selling real joint hair is not allowed because hair is part of human organs. The majority of fiqh scholars from the Hambali, Maliki, and Shafi''i Madhhabs agree that it is not permissible to utilize or sell human hair for any particular purpose. In addition, the original joint hair also does not meet the requirements, get along, and a valid contract in buying and selling. Therefore, hair buying and selling transactions in salons do not meet the pillars and conditions of the contract so they are considered invalid.

Telaah Maslahah Al-Mursalah terhadap Kerjasama dan Pertanggung Jawaban Kerusakan Serta Kehilangan di Lingkungan Parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Raden Rahma Raijani; Sandy Rizki Febriadi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8977

Abstract. Ownership of vacant land is now often used as a business venture, one of which is parking lots that are managed by individuals or in collaboration with other parties. Where when there is a cooperative effort there must be agreements and agreements made. There are two types of parking business partnerships that people often use, namely Production Sharing and Land Lease collaboration. It is possible that in the parking business cooperation there are problems such as losses from one of the individual parties or company management, as is the case with the Management of EZ Parking and Shopping Center X Bandung City. Collaboration and Accountability between EZ Parking Management and Shopping Center X Bandung City in the form of land lease faces several obstacles. The sudden increase in rent and profit taking that was not in accordance with the unfair land lease agreement by Shopping Center X caused losses for EZ Parking Management. This study aims to analyze Maslahah Al-Mursalah's review of cooperation and accountability for damage and loss in the Parking Area of Shopping Center X Bandung City. This type of research is a qualitative research using a descriptive-analytic approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Collecting data in research using interviews, observation, and document study. The results of this study indicate that the sudden increase in rent and profit taking that is not in accordance with the unfair land lease agreement by Shopping Center X causes losses for EZ Parking Management and is not in line with the benefit of mankind. Even this cooperation is not in accordance with the principles of Musyarakah in Islam. The absence of equitable profit sharing and joint risk sharing shows incompatibility with the concept of Islamic cooperation. Accountability is carried out by EZ Parking Management for damage and loss using a family approach and negotiating with related parties. However, there is a discrepancy in the division of responsibilities between EZ Parking Management and parking employees Keywords: Collaboration, Accountability, Trust, Musyarakah, and Maslahah Al-Mursalah. Abstrak. Kepemilikan lahan kosong kini sering dijadikan suatu usaha bisnis salah satunya adalah lahan parkir yang dikelola oleh perseorangan maupun kerjasama dengan pihak lain. Dimana ketika ada suatu usaha kerjasama pasti ada perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan. Terdapat dua macam kerjasama bisnis parkir yang sering masyarakat gunakan, yaitu kerjasama bisnis parkir terdapat masalah seperti kerugian dari salah satu pihak perorangan maupun manajemen perusahaan.seperti hal nya yang dirasakan oleh Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Kerjasama dan Pertanggung jawaban antara Manajemen EZ Parking dan Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung dalam bentuk sewa lahan menghadapi beberapa kendala. Kenaikan sewa yang mendadak dan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa lahan yang tidak adil oleh Pusat Perbelanjaan X menimbulkan kerugian bagi Manajemen EZ Parking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Maslahah Al-Mursalah terhadap kerjasama dan pertanggung jawaban kerusakan serta kehilangan di Lingkungan Parkir Pusat Perbelanjaan X Kota Bandung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualititatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan sewa yang mendadak dan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa lahan yang tidak adil oleh Pusat Perbelanjaan X menimbulkan kerugian bagi Manajemen EZ Parking dan tidak sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Kerjasama tersebutpun tidak sesuai dengan prinsip Musyarakah dalam Islam. Tidak adanya pembagian keuntungan yang merata dan penanggungan risiko yang dilakukan secara bersama-sama menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep kerjasama Islam. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Manjemen EZ Parking terhadap kerusakan dan kehilangan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan dan berunding dengan pihak yang terkait. Namun, ada ketidaksesuaian dalam pembagian tanggung jawab antara Manajemen EZ Parking dan karyawan parkir. Kata Kunci: : Kerjasama, Pertanggungjawaban, Amanah, Musyarakah, dan Maslahah Al-Mursalah.

Praktik Jual Beli di Dark Web dengan Konsep Anonimitas dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Rayfaa Nazar Al Baihaqy; Sandy Rizki Febriadi; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9341

Abstract. Buying and selling activities can indirectly be done by using gadget or smartphone. Buying and selling orders in Islamic jurisprudence is called ba'i as-salam which delivers an item whose delivery has been postponed, or sells an item that has been delayed. The characteristics are clear by paying capital early while the goods are delivered later. Muamalah is a rule created by Allah to regulate human life, in this case muamalah also provides the right way to be able to help people's lives.man One of them is buying and selling transactions. The research focus is formulated in the form of questions as follows: What is the concept of buying and selling practices according to Fiqh Muamalah? How is the practice of buying and selling using a salam contract? And what about Fiqh Muamalah's review of the practice of buying and selling on the Dark Web with the concept of anonymity? The research method used is qualitative with a normative-empirical approach, namely a combination of approaches hinnormative law with the addition of various empirical elements. The results of the study show that buying and selling using the concept of anonymity is often used by most people, buying and selling anonymous intends to hide the identity of the buyer or seller usingtools or certain applications that can hide the user's identity, which aims for the security of the user in surfing the internet. It can be concluded that buying and selling with the concept of anonymity in Dark Web permissible as long as it does not contain elements that can damage it, However, it should be avoided because it is vulnerable to elements of fraud, irresponsible individuals.. Keywords: Fiqh Muamalah, Salam Contract, Anonymity. Abstrak. Aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan gadget atau telepon pintar. Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan ba’i as-salam yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Muamalah adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia, dalam hal ini muamalah juga memberikan cara yang tepat untuk dapat membantu kehidupan manusai salah satunya yaitu dengan transasksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep praktik jual beli menurut Fiqih Muamalah, praktik jual beli menggunakan akad salam, dan tinjauan Fiqih Muamalah pada praktik jual beli di Dark Web dengan konsep anonimitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan Jual beli menggunakan konsep anonimitas sudah sering digunakan oleh kebanyakan orang, jual beli anonym bermaksud untuk menyembunyikan identitas si pembeli maupun penjual menggunakan tools atau aplikasi tertentu yang dapat menyembunyikan identitas penggunanya, yang bertujuan untuk keamanan si pengguna dalam menjelajahi internet.Dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan konsep anonimitas di Dark Web diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, namun sebaiknya dihindari karena rentan terhadap unsur penipuan oknum tidak bertanggungjawab. Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Akad Salam, Anonimitas.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Pengembalian Uang dengan Voucher pada Kedai Kopi 911 Coffee Lab Dipatiukur Kota Bandung Gita Sonia Saraswati Saraswati; Sandy Rizki Febriadi; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9342

Abstract. Refund of the remaining payment for the sale and purchase of coffee drinks at the 911 Coffee Lab Dipati Ukur coffee shop by paying with a voucher. This of course raises a polemic for consumers, because not all consumers at the 911 Coffee Lab Dipati Ukur coffee shop want to receive vouchers in exchange for change. Based on these problems, the research focus is formulated in the form of questions as follows: How is the implementation of returning the remaining price with a voucher at the 911 Coffee Dipatiukur Lab coffee shop in Bandung City? And what about muamalah fiqh's review of returning coffee drink balances with vouchers at the 911 Coffee Lab Dipatiukur coffee shop, Bandung City? The research method used in this research is descriptive analysis with a qualitative research type. The result of this study is that the implementation of returning the remaining price with a voucher at 911 Coffee Lab Dipatiukur Bandung City was carried out because the stock of Rp. 2.000,- Rp. 5,000, - and Rp. 10.000,-. which is equivalent to the return value of groceries that has been used up, and returning the remaining price from a sale and purchase transaction that occurred at 911 Coffee Lab Dipatiukur City of Bandung using a voucher, can be justified according to Fikih Muamalah as long as the principle of mutual satisfaction or betweendhin is carried out by both parties. Keywords: Fiqh Muamalah, Khiyar, Trade and Vouchers. Abstrak. Pengembalian sisa pembayaran pada transaksi jual beli minuman kopi di kedai kopi 911 Coffee Lab Dipati Ukur dengan dibayarkan dengan voucher. Hal ini tentu saja menimbulkan polemic bagi konsumen, karena tidak semua konsumen di kedai kopi 911 Coffee Lab Dipati Ukur mau menerima voucher sebagai ganti uang kembalian. Berdasarkan permasalah tersebut, maka fokus penelitian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan voucher di kedai kopi 911 Coffee Dipatiukur Lab Kota Bandung? Dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pengembalian sisa pembayaran minuman kopi dengan voucher di kedai kopi 911 Coffee Lab Dipatiukur Kota Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan voucher di 911 Coffee Lab Dipatiukur Kota Bandung dilakukan karena stok uang pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,-. yang senilai dengan nilai kembalian belanjaan sudah habis, dan pengembalian sisa harga dari transaksi jual beli yang terjadi di 911 Coffee Lab Dipatiukur Kota Bandung dengan menggunakan voucher, dapat dibenarkan menurut Fikih Muamalah selama azaz saling ridha atau antaradhin dijalankan kedua belah pihak. Kata Kunci : Fikih Muamalah, Khiyar, Jual Beli dan Voucher.

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Ramah Lingkungan Green Masjid pada Masjid Asy-syarif Al Azhar BSD Tangerang Selatan Dandy Laksana Utama; Sandy Rizki Febriadi; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9555

Abstract. Eco-friendly mosque-based economic development aims to drive the economic potential of the community while remaining committed to preserving the environment around the mosque. In this context, the Asy Syarif Mosque implements the Green Mosque Environmentally Friendly Economic Development program which makes the Asy Syarif mosque function as a center for economic and social activities that can help advance the economy of the surrounding community. Based on the description of the background above, the purpose of this research is to find out the concept of eco-friendly mosque economic development according to maqashid sharia, to find out the implementation of the Green Mosque eco-friendly economic development program at the Asy Syarif Al Azhar Mosque, BSD City, South Tangerang, and to find out the overview maqashid sharia towards the implementation of the Green Mosque eco-friendly economic development program at the Asy Syarif Al Azhar Mosque, BSD, South Tangerang City. The research method used is descriptive qualitative with a juridical-empirical approach, namely field research that examines the legal provisions and normative rules that apply and what actually happens in society. The results showed that the concept of ecofriendly mosque economic development according to maqashid sharia is a form of implementation of the roles and functions of mosques from the beginning of Islamic civilization. Keywords: Maqashid Syariah, EcoMasjid, dan Lingkungan. Abstrak. Pengembangan ekonomi berbasis masjid yang ramah lingkungan bertujuan untuk menggerakkan potensi ekonomi masyarakat namun tetap berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar masjid. Dalam konteks ini, Masjid Asy Syarif melaksanakan program Pengembangan Ekonomi Ramah Lingkungan Green Masjid yang menjadikan masjid Asy Syarif berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang dapat membantu memajukan perekonomian masyarakat sekitar. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah pertama mengetahui konsep pengembangan ekonomi masjid ramah lingkungan menurut maqashid syariah, kedua mengetahui pelaksanaan program pengembangan ekonomi ramah lingkungan Green Masjid di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD Kota Tangerang Selatan, ketiga mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi ramah lingkungan Green Masjid di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum dan aturan normatif yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengembangan ekonomi masjid ramah lingkungan menurut maqashid syariah merupakan bentuk dari implementasi peran dan fungsi masjid dari sejak awal peradaban Islam, Program Pengembangan Ekonomi Ramah Lingkungan Green Masjid di Masjid Asy Syarif Al Azhar BSD Kota Tangerang Selatan direalisasikan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat kumulatif. Kata Kunci: Maqashid Syariah, EcoMasjid, dan Lingkungan.

Analisis Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal pada Produk Minuman di Daily Milk Bandung Nur Haliza; Sandy Rizki Febriadi; Nanik Eprianti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10169

Abstract. The ownership of a halal certificate is mandatory according to Law Number 33 of 2014 concerning the Assurance of Halal Products. The halal status of Daily Milk becomes uncertain due to the absence of a halal certificate. While public awareness of halal certification is increasing, it is not matched by the awareness of business operators in providing assurance of the halal status of their products. The research aims to identify the implementation of Article 4 of the JPH Law and the ownership of halal certificates in Daily Milk Bandung. This study discusses the ownership of halal certificates in Daily Milk and analyzes the legal awareness of business owners regarding the ownership of halal certificates, as well as protection for Muslim consumers. The research uses a normative-empirical legal research approach. The data collection method involves field research using primary sources such as observation and interviews. Secondary sources include regulations, books, and relevant journals. The data collection process uses literature review, observation, and interviews, with data analysis through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show the absence of halal certificate ownership in Daily Milk as stipulated in Article 4 of the JPH Law and the lack of legal awareness among the business owners of Daily Milk regarding the obligation of halal certificate ownership. However, the business owners have provided protection for Muslim consumers in accordance with the JPH Law and Consumer Protection Law. Abstrak. Kepemilikan sertifikat halal adalah wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kehalalan produk Daily Milk menjadi tidak pasti karena tidak adanya kepemilikan sertifikat halal. Kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal menjadi meningkat, namun tidak diimbangi dengan kesadaran pelaku usaha dalam memberikan jaminan kehalalan produknya. Penelitian bertujuan untuk mengindentifikasi penerapan Pasal 4 UUJPH dan kepemilikan sertifikat halal di Daily Milk Bandung. Penelitian ini membahas mengenai kepemilikan sertifikat halal di Daily Milk dan analisis kesadaran hukum pemilik usaha terhadap kepemilikan sertifikat halal, serta perlindungan bagi konsumen Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Jenis data penelitian menggunakan data lapangan dengan sumber data primer, yaitu observasi dan wawancara. Sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal-jurnal yang relevan. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan studi pustaka, observasi dan wawancara dengan analisis data melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya kepemilikan sertifikat halal di Daily Milk sebagaimana Pasal 4 UU JPH dan tidak adanya kesadaran hukum pemilik usaha Daily Milk terhadap kewajiban kepemilikan sertifikat halal, namun pemilik usaha telah memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim yang mengacu kepada UUJPH dan UUPK.

Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 di Gunung Puntang Kabupaten Bandung Diana Rusdianawati; Sandy Rizki Febriadi; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10853

Abstract. The aim of this research is to analyze the potential for sharia tourism development in Mount Puntang tourism based on DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Mount Puntang is located in Bandung Regency, this tourist attraction has the potential to support sharia tourism, namely in terms of facilities for places of worship for Muslim tourists, tourism managers and the community towards tourists, as well as supporting facilities such as halal food and drinks, security facilities, toilets, camping. adequate land and accommodation. The method used in this research uses a normative descriptive research method using a qualitative approach. Data collection techniques in this research used interview techniques, literature study and field observation. The results of the research show that the implementation of the potential tourist destination of Mount Puntang has fulfilled the provisions of the sharia tourism concept based on the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 but has not yet been certified as sharia tourism. Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi pengembangan pariwisata syariah pada wisata Gunung Puntang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Gunung Puntang terletak di Kabupaten Bandung, wisata ini memiliki potensi yang mendukung untuk dijadikan pariwisata syariah, yaitu dari segi fasilitas tempat beribadah bagi wisatawan muslim, pengelola wisata dan masyarakatnya terhadap wisatawan, serta fasilitas penunjang seperti makanan dan minuman halal, fasilitas keamanan, toilet, camping ground serta penginapan yang memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan potensi destinasi wisata Gunung Puntang sudah memenuhi ketentuan konsep pariwisata syariah berdasarkan pendekatan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 akan tetapi belum tersertifikasi pariwisata syariah.

Title

Found 50 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 50 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 50 Documents
Search