Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) MUQTASID At-Taqaddum Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurnal Riset Ekonomi Syariah Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Jurnal Riset Perbankan Syariah Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Febriadi, Sandy Rizki
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peran Konser Musik sebagai Ekonomi Kreatif Aditya Rivani Lesmana; Sandy Rizki Febriadi; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11791

Abstract

Abstract. The music industry is a sub-sector of the creative economy that contributes to local revenue. The entertainment tax collected from holding music concerts plays a role in increasing local revenue. Regional tax revenues really help local governments realize regional development. Differences of opinion regarding the halal and haram of music concerts as a tax contributor as well as differences of opinion regarding the halal and haram of tax levies from an economic law perspective are the background for researchers to compile this research paper. Economic activities in Islam have their own rules based on the 5 principles of Islamic economics. To understand music concerts as a creative economy from an Islamic economic perspective requires qualitative research methods because researchers can observe data in depth and go directly to the field by knowing the existing facts, which will later be adjusted by observing directly. The results of research on the perspective of Islamic Economic Law on the role of music concerts show that music concerts are only entertainment where tax levies are not burdensome but can increase local revenue. Abstrak. Industri musik menjadi sub sektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pajak hiburan yang dipungut dari penyelenggaraan konser musik berperan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan pajak daerah sangat membantu pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah. Perbedaan pendapat mengenai halal dan haram konser musik sebagai kontributor pajak serta perbedaan pendapat mengenai halal dan haram pungutan pajak dari perspektif hukum ekonomi merupakan latar belakang peneliti menyusun skipsi ini. Kegiatan berekonomi dalam agama Islam memiliki aturan tersendiri dengan berlandaskan 5 prinsip ekonomi Islam. Untuk mengetahui konser musik sebagai ekonomi kreatif dari sudut pandang ekonomi Islam memerlukan metode penelitian kualitatif karena peneliti dapat mengobservasi data secara mendalam dan turun langsung ke lapangan dengan mengetahui fakta-fakta yang ada, yang nantinya akan disesuaikan dengan memperhatikan secara langsung. Hasil penelitian tentang perspektif Hukum Ekonomi Islam pada peran konser musik menunjukan bahwa konser musik hanya hiburan yang pungutan pajaknya tidak memberatkan namun dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Tanah Sengketa Sani Khairil; Sandy Rizki Febriadi; Maman Surahman
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12155

Abstract

Abstract. Basically, the concept of buying and selling is valid if it follows the applicable pillars and conditions, where the result of the buying and selling is ownership rights to an item or object purchased. But in reality, it does not rule out the possibility that the ownership rights obtained can be separated from a dispute caused by many factors, one of which is personal need or interest. Basically, the validity of the sale and purchase of disputed land cannot be assessed and is even null and void. But in the Islamic religion, it is known by a term, namely maqashid sharia, one of the objects of study of which is safeguarding property, which aims to create prosperity or justice for all Muslims. Therefore, land which should be owned must be fought for until the end which gives complete ownership rights and has an impact on the termination of the buying and selling process which is included in the scope of maqashid sharia in safeguarding property. This research aims to determine the maqashid sharia review of the sale and purchase of land disputes over land X in the city of Bandung. This research uses an empirical juridical approach that directly examines the problem of buying and selling disputed land which is reviewed using the maqashid sharia theory. The findings from this research are that maqashid sharia is a basis for terminating the sale and purchase of disputed land based on the sake of protecting property where the ownership rights should be fully controlled without the presence of other parties who deliberately seize it without any connection at all, and this is carried out for the sake of creating a mashlahat or prosperity that is in line with the objectives of the maqashid sharia itself.. Abstrak. Pada dasarnya, konsep daripada jual beli adalah sah jika mengikuti rukun dan syarat yang berlaku, yang dimana akibat dari jual beli tersebut adalah hak kepemilikan atas suatu barang atau objek yang dibeli. Tetapi pada kenyataanya, tidak menutup kemungkinan bahwasannya hak kepemilikan yang diperoleh tersebut dapat terlepas dari sebuah persengketaan yang disebabkan oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah kebutuhan atau kepentingan pribadi. Pada dasarnya memang jual beli tanah sengketa tidak dapat dinilai keabsahannya bahkan batal demi hukum. Tetapi dalam agama Islam, dikenal dengan sebuah istilah yaitu maqashid syariah yang salah satu dari objek kajiannya adalah menjaga harta, yang didalamnya bertujuan demi terwujudnya sebuah kesejahteraan atau keadilan bagi seluruh umat muslim. Oleh karena itu tanah yang seharusnya menjadi hak milik haruslah diperjuangkan sampai akhir yang memberikan hak milik seutuhnya dan memberikan dampak terhadap pemutusan dalam pemutusan untuk proses jual beli yang dimana hal ini termasuk ke dalam cakupan maqashid syariah dalam menjaga harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap jual beli tanah sengketa tanah X di Kota Bandung. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang meninjau secara langsung permasalahan jual beli tanah sengketa yang ditinjau dengan teori maqashid syariah. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu maqashid syariah menjadi sebuah landasan bagi pemutusan atas jual beli tanah sengketa yang didasarkan demi menjaga harta yang dimana sudah seharusnya hak milik tersebut dikuasai penuh tanpa adanya pihak lain yang dengan sengaja merampas tanpa adanya keterkaitan sama sekali didalamnya, dan hal tersebut dilakukan atas demi terciptanya sebuah mashlahat atau kesejahteraan yang selaras dengan tujuan daripada maqashid syariah itu sendiri.
Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Nail Art di Meet.Nails Kota Bandung Sandy Rizki Febriadi; Silfa Fadlilatunnisa
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2023, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrps.v2i2.2773

Abstract

Abstract. Businesses in beauty that provide services for body care are now increasingly diverse, from head to toe. One of them is nail care and nail art (nail decoration). Efforts to beautify themselves are included in the ethics of decorating in Islam where Muslims in each of their activities have guidelines and boundaries that cannot be violated. This study aims to find out how the practice and review of muamalah fiqh on the practice of nail art services at meet.nails Bandung City. The research method used is a qualitative method. Data collection using interviews and questionnaires. The questionnaire used is in the form of a Likert scale. The sample used in this study were 45 people. The results of this study state that the Ijarah contract in the meet.nails service practice includes Ijarah al-amal and the worker in the service practice includes ajir musytarak, then the Ijarah contract in the service practice cannot be fully considered valid according to the muamalah fiqh review, because there are still several consumers who ask to use accessories on the nail art excessively, making it difficult for users to carry out activities and harm that is greater than the benefits obtained, this is prohibited in Islam therefore the Ijarah contract that is implemented becomes invalid because it does not meet the requirements for a valid object (ma'qud alaih) Abstrak. Usaha dalam kecantikan yang memberikan jasa pelayanan untuk perawatan tubuh kini kian beragam dari mulai ujung rambut hinga ujung kaki. Salah satunya ialah perawatan kuku dan nail art (hias kuku). Usaha mempercantik diri termasuk kedalam etika berhias dalam Islam dimana umat muslim di setiap aktivitasnya memiliki pedoman serta batasan yang tidak boleh dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jasa nail art di meet.nails Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Kuesioner yang digunakan berbentuk skala likert. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 45 orang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akad Ijarah pada praktik jasa meet.nails termasuk Ijarah al-amal dan pekerja dalam praktik jasa tersebut termasuk kepada ajir musytarak, kemudian akad Ijarah pada praktik jasa tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan sah menurut tinjauan fiqh muamalah, karena masih terdapat beberapa konsumen yang meminta untuk menggunakan aksesoris pada nail art tersebut secara berlebihan, sehingga menyulitkan pengguna untuk beraktifitas dan timbul mudharat yang lebih besar daripada manfaat yang didapatkan, hal tersebut dilarang dalam Islam oleh karenanya akad Ijarah yang dilaksanakan menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah objek (ma’qud alaih)
Tinjauan Akad Ijarah terhadap Fenomena Pemungutan Biaya Parkir pada Lahan Parkir Minimarket dan Bank di Wilayah Desa Sukapura Mochamad Brilian Mughniya; Asep Ramdan Hidayat; Sandy Rizki Febriadi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13328

Abstract

Abstract. An ijarah contract is a rental agreement that requires the parties to be happy with each other when carrying out a transaction using an ijarah contract. The problem in this research is that there is no mutual agreement regarding the collection of parking fees at minimarkets Sukapura.The aim of this research is to analyze the review of ijarah contracts regarding the collection of parking fees at minimarket and bank parking stalls in the Sukapura Village area. The theory used is the ijarah contract theory which explains the law in rental transactions, especially in the service sector, the legal conditions for an ijarah contract and the legal basis for an ijarah contract which is based on the Al-Qur'an and Hadith.This research uses qualitative methods with a normative juridical approach and the type of research is field research. The data collection methods used were interviews, literature study, observation and documentation. The research findings obtained were based on interviews with eight sources. The results of this research show that in the practice of collecting parking fees, both mu'jir and musta'jir parties have carried out their obligations well, namely the parking attendants and the minimarket and bank customers. The review of the ijarah contract regarding the collection of parking fees was not realized properly because the interpersonal attitude between the parking attendant and the customer had not been realized in the transaction process, which caused the parking fee collection transaction at the minimarket parking stalls x, y, and bank z to be invalid. Abstrak. Maraknya pemungutan biaya parkir di minimarket dan bank serta minimnya penertiban dari pihak berwajib menyebabkan keresahan bagi Masyarakat yang menjadi customer minimarket dan bank terkait kegiatan pemungutan biaya parkir tersebut. Akad ijarah merupakan akad sewa menyewa yang mengharuskan para pelakunya untuk bersikap saling rido ketika melakukan sebuah transaksi yang menggunakan akad ijarah. Permasalahan pada penelitian ini adalah mengenai tidak terwujudnya sikap saling rido pada pemungutan biaya parkir di minimarket x, y, dan bank z yang terletak di Desa Sukapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan akad ijarah terhadap pemungutan biaya parkir pada lapak parkir minimarket dan bank di wilayah Desa Sukapura. Teori yang digunakan adalah teori akad ijarah yang menjelaskan mengenai hukum dalam transaksi sewa-menyewa khususnya pada bidang jasa, syarat sah akad ijarah dan dasar hukum akad ijarah yang berdasar pada Al-Qur’an dan Hadist. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktik pemungutan biaya parkir kedua belah pihak mu’jir (customer) dan musta’jir (juru parkir) sudah melakukan kewajibannya dengan baik yaitu dari pihak juru parkir maupun pihak customer minimarket dan bank. Tinjauan akad ijarah terhadap pemungutan biaya parkir ini tidak terealisasi dengan baik karena sikap antaradin antara juru parkir dan customer belum terwujud dalam proses transaksinya yang menyebabkan transaksi pemungutan biaya parkir pada lapak parkir minimarket x, y, dan bank z mengurangi keabsahan akadnya.
Tinjauan Fikih Muamalah pada Penggunaan Sistem Taksiran dalam Transaksi Jual Beli Hewan Kurban Amalia Rahmawati; Sandy Rizki Febriadi; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13469

Abstract

Abstract. This research was motivated by the practice of buying and selling in farm X, Sukajaya Village, Lembang District, West Bandung Regency which buys and sells sacrificial animals with an estimation system without using scales. Sellers provide the same price with different weights of cows. This study aims to find out practice of buying and selling that occurs in farm X in Sukajaya Village and to find out the analysis of muamalah fiqh related to the practice of buying and selling with an estimation system that occurs in farm X in Sukajaya Village. This type of research uses field research which is descriptive analysis with primary data sources obtained from interviews with farm X and buyers at farm X, secondary data obtained from literature relevant to the research. The data cellection techniques used were interviews dan documentation. The practice of buying and selling that occurs at farm X in Sukajaya Village has two ways, the first is with a scale system that is carried out with scales, the second is with a jogrogan system or estimation which is carried out by calvulating the scales. Farmers often suggest buying with a jogrogan system rather than a scale system because it is considered that the jogrogan system is more practical and minimizer losses. As a result of the analysis that has been carried out, according to a review of the sale and purchase contract with the assessment system carried out at fram X, it is stated that the contract is fasid, this is because legally the sale and purchase is legal but there are condition that are not met. Among them is shighat namely there is unclear information related to the weight of the cow being traded, and the object where the seller sells it individually while according to the buyer wants to be weighed to minimize discrepancies. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli yang dilakukan di peternakan X Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang melakukan jual beli hewan kurban dengan sistem taksiran tidak menggunakan timbangan. Penjual memberikan harga yang sama dengan bobot sapi yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli yang terjadi di peternakan X Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dan mengetahui analisis fikih muamalah terkait praktik jual beli dengan sistem taksiran yang terjadi di peternakan X di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis dengan sumber data primer yang diperoleh wawancara kepada peternakan X dan pembeli di peternakan X, data sekunder yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Praktik jual beli yang terjadi di peternakan X desa Sukajaya ini terdapat dua cara, pertama dengan sistem timbangan yang dilakukan dengan timbangan, kedua dengan sistem jogrogan atau taksiran yang dilakukan dengan mengira-ngira timbangan. Pihak peternak lebih karena dinilai sistem jogrogan lebih praktis dan meminimalisir kerugian. Hasil analisis yang telah dilakukan, secara tinjauan akad jual beli dengan sistem taksiran yang dilakukan di peternakan X dinyatakan akadnya fasid. Hal ini karena secara hukum jual belinya sah tetapi terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Diantaranya shighat yaitu terdapat ketidakjelasan informasai terkait bobot sapi yang diperjualbelikan, dan objek Dimana penjual menjual secara satuan sementara menurut pembeli menginginkan ditimbang agar meminimalisir ketidaksesuaian.
Tinjauan Akad Wadi'ah terhadap Pelaksanaan Simpanan Hewan Kurban di Wilayah Kampung Dangdeur Aditya Hoerurohman; Sandy Rizki Febriadi; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13477

Abstract

Abstract. The purpose of this research is to find out the implementation of sacrificial animal deposits in the Dangdeur village area and to find out the review of the Wadi'ah Akad on the implementation of sacrificial animal deposits in the Dangdeur village area. This research method uses a qualitative approach with a descriptive approach. This type of research uses field research with primary data sources obtained from field observations and interviews with PEPSIBAN managers and secondary data obtained from literature relevant to this research. Data analysis uses data reduction, data presentation, conclusions and verification. The results of this study indicate that the implementation of sacrificial animal savings in the Dangdeur village area through PEPSIBAN in the implementation process has several stages, namely the formation of an organizing committee, regular collection of savings funds with control through a notebook, and then the implementation of sacrificial animal slaughtering. In this sacrificial savings program there are no written requirements or official agreements to become members so that in terms of the pillars and conditions of wadi'ah there is uncertainty in ijab and qabul because it is only done verbally and there is no written agreement that is binding. As for the review of the Wadi'ah Accad, there is a discrepancy with the principle of Wadi'ah, where the use of savings funds that should be kept pure and not used but in practice are used to lend to other PEPSIBAN members. Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur dan mengetahui tinjauan Akad Wadi’ah terhadap pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan sumber data primer yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara dengan pihak pengelola PEPSIBAN dan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur melalui PEPSIBAN dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yaitu pembentukan panitia pelaksana, pengumpulan dana simpanan secara rutin dengan pengontrolan melalui buku catatan, dan selanjutnya pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Dalam program simpanan kurban ini tidak ada persyaratan tertulis atau perjanjian resmi untuk menjadi anggota sehingga ditinjau dari rukun dan syarat wadi’ah terdapat ketidakjelasan dalam ijab dan qabul karena hanya dilakukan secara lisan serta tidak adanya perjanjian tertulis yang sifatnya mengikat. Adapun secara tinjauan Akad Wadi’ah terdapat ketidaksesuaian terhadap prinsip Wadi’ah, dimana penggunaan dana simpanan yang seharusnya disimpan murni dan tidak digunakan tetapi pada pelaksanaannya digunakan untuk dipinjamkan kepada anggota PEPSIBAN lain.
Analisis Akad Ijarah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri terhadap Tenaga Kerja Magang di CV Mekar Utama Computer Maulydiani Utami Azzahra; Sandy Rizki Febriadi; Ira Siti Rohmah Maulida
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13962

Abstract

Abstract. This research is motivated by the rise of apprenticeship programs organized by various companies in Indonesia, opening up many opportunities to compete with each other and improve soft skills and hard skills to jump directly into the world of work. The work that should be the work of a worker is still done by the intern but the intern does not get his rights in the form of pocket money, occupational safety and health facilities while participating in the apprenticeship, this makes there is a discrepancy between the rights of the intern worker as stated in the regulation of the Minister of Manpower No. 6 of 2020 concerning the implementation of apprenticeships in the country. The purpose of this study is to find out how the rights, rights, and protection of interns are reviewed through the ijarah contract and the regulation of the Minister of Manpower no.6 of 2020. In this study, a type of qualitative method is used with a field research approach based on the reality that occurs in the field. The data sources of this research use primary data sources obtained directly by researchers in the field and secondary data sources are additional data sources that can be used as additional materials or supplements obtained from the Qur'an, Hadith, Ministerial Regulations, Articles, Journals and Books. The results of the study show that the internship workforce at CV. Mekar Utama Computer received legal protection in the form of job training before the apprenticeship process, the provision of sarongs, rest time, worship time, knowledge and certificates. Based on the analysis of the ijarah contract and the Regulation of the Minister of Manpower No.6 of 2020 concerning the implementation of apprenticeships in the country, there is a discrepancy between the rights of interns as stated in the Regulation of the Minister of Manpower No.6 of 2020 concerning the implementation of apprenticeships in the country, such as the absence of pocket money to the interns, but if viewed in terms of the ijarah contract, The agreement of this apprenticeship process has been fulfilled in its pillars. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Maraknya program pemagangan yang diselenggarakan oleh berbagai perusahaan di Indonesia membuka banyak peluang untuk saling bersaing dan meningkatkan soft skill maupun hard skill untuk terjun langsung ke dunia kerja. Pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaan seorang pekerja tetap dikerjakan juga oleh peserta magang tetapi tenaga kerja magang tidak mendapatkan haknya berupa uang saku, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan, hal ini membuat adanya ketidaksesuaian antara hak tenaga kerja magang yang tertera pada peraturan Menteri ketenagakerjaan No.6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak hak dan perlindungan tenaga kerja magang bila ditinjau melalui akad ijarah dan peraturan Menteri ketenagakerjaan no.6 tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan yang didasarkan dari realitas yang terjadi di lapangan. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapatkan secara langsung oleh peneliti di lapangan dan sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan tambahan atau pelengkap yang diperoleh dari Al-qur’an, Hadist, Peraturan Menteri, Artikel, Jurnal dan Buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja magang pada perusahaan CV. Mekar Utama Computer mendapatkan perlindungan hukum berupa pelatihan kerja sebelum berjalannya proses pemagangan, diberikannya sarung, waktu istirahat, waktu beribadah, mendapatkan ilmu dan pemberian sertifikat. Berdasarkan analisis akad ijarah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2020 tentang penyelenggaran pemagangan di dalam Negeri, terdapat ketidaksesuaian antara hak tenaga kerja magang yang tertera pada peraturan Menteri ketenagakerjaan No.6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, seperti tidak diberikannya uang saku kepada tenaga kerja magang, namun jika ditinjau dari segi akad ijarah, perjanjian proses pemagangan ini sudah terpenuhi rukun-rukunnya.
APLIKASI MAQASHID SYARIAH DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH Febriadi, Sandy Rizki
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2017): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v1i2.5754

Abstract

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. Maqashid Syariah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Betapa pentingnya maqashid syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid syari'ah sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid syari’ah adalah untuk jalb al-masahalih wa daf’u al-mafasid atau mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat. Maka istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syari’ah tersebut adalah maslahah (maslahat). Maqashid Syari’ah tidak lahir secara tiba-tiba di dunia dan menjadi sebuah ilmu seperti saat ini, tetapi ia juga melewati fase-fase. Untuk lebih memudahkan dalam melihat fase perkembangan ini, maka akan dibagi menjadi dua fase; fase pra kodifikasi, dan fase kodifikasi. Dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun. Sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi. Jadi, sistem ekonomi beserta institusi-institusinya harus bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu social welfare. Lahirnya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah Maqashid Syari’ah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apa dan bagaimana praktik dari prinsip maqashid syariah.
Juridical Review of Net Revenue Sharing and Profit Sharing Implementation In Islamic Bank Hermansyah; Febriadi, Sandy Rizki
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 8 No. 1 (2024): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v8i1.3446

Abstract

Islamic economic and financial systems are based on the achievement of justice and equitable distribution of economic welfare as well as universal ethical values that can be accepted by various parties. This study aims to determine the legal basis for the application of net revenue sharing and profit sharing methods in Islamic banks. The method used is normative juridical approach, data collection techniques using literature study and field study, data analysis using qualitative normative analysis. The results mentioned that the regulation of net revenue sharing and profit sharing of Islamic banks in Indonesia is contained in Article 26 of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking on the operational principles of Islamic banks, DSN MUI fatwa Number 15/DSN-MUI/IX/2000 on the principle of distribution of business results in Islamic financial institutions and PBI Number 7/46/PBI/2005 concerning the collection of funds and distribution of funds for parties carrying out business activities based on sharia principles.  
Efektifitas Program CSR Salam Bris pada Peningkatan Kompetensi Mahasiswa di Laboratorium Bank Mini Syariah Fauziah, Eva; Senjiati, Ifa Hanifia; Febriadi, Sandy Rizki
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2018): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v2i1.6272

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pendidikan telah menjadi perhatian perbankan syariah. Salah satu bentuk inovasi kegiatan CSR bidang pendidikan perbankan syariah adalah pemberian sofware aplikasi bank mini syariah untuk diterapkan di laboratorium bank mini syariah perguruan tinggi. Hasil menunjukkan bahwa Program CSR Salam BRIS di Bank BRI Syariah memenuhi tiga kriteria dari empat kriteria indikator program CSR yaitu memiliki rencana kegiatan, keterlibatan berbagai unit dan komponen dalam program tersebut, dan program berlandaskan kebijakan strategis. Kompetensi mahasiswa pada laboratorium Bank Mini Syariah di Perguruan Tinggi sebelum menggunakan program salamBris masuk kategori ragu-ragu karena belum pernah mengalami praktik magang atau kuliah kerja lapangan di perbankan. Adapun setelah memperoleh pembelajaran bank mini syariah dengan SalamBris memiliki nilai 81,67% (dalam kompetensi yang baik secara rata-rata. Artinya, salamBris memberikan peningkatan terhadap kompetensi mahasiswa di laboratorium bank mini syariah. Efektifitas Program CSR Salam BRIS terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa di Laboratorium Bank Mini Syariah termasuk kategori cukup efektif berdasarkan penilaian perbandingan antara output dan input atau pre test dan post test. Adapun menggunakan perbandingan paired t-Test sample terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan salam.
Co-Authors Aditya Hoerurohman Aditya Rivani Lesmana Ahmad Mahfuri Ihwan Amalia Rahmawati Anisa Oktaviani Anshori, Arif Rijal Anugrah Syabana Putra Asep Ramdan Hidayat Cecep Kusmana Cecep Soleh Kurniawan Dandy Laksana Utama Diana Puji Ambarwati Diana Rusdianawati Elma Nuraeni Eva Fauziah Eva Fauziah Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Fahmi Ichsan Firdaus Geulis Putri Amanah Ghina Safira Nurfikri Gita Sonia Saraswati Saraswati Hermansyah ifa hanifia senjiati Irgi Rinangkoe Diaz Iwan Permana Iwan Permana Liza Dzulhijjah Maman Surahman Maman Surahman Maulida, Ira Siti Rohmah Maulydiani Utami Azzahra Melawati Effendy Mochamad Brilian Mughniya Muftia Zahra Ziani Muhammad Imamul Akhyar Munawaroh Nadhifa Ayusha Lesmana Nanik Eprianti Nazhara Azka Nadianti Neli Erlianti Nisa Dhiya Dinirrahmani Novia Dwi Putri Nur Haliza Nurifah arum Popon Srisusilawati Putri Diani Hardianti Raden Rahma Raijani Rahmad Rezki Rahmiyanti Janatun Nisa Rayfaa Nazar Al Baihaqy Redi Hadiyanto Sani Khairil Silfa Fadlilatunnisa Siti Fitri Murdiah Tanti Gusmawati Tasya Maydina Biben Yayat Rahmat Hidayat Yusup, Akhmad Zia Firdaus Nuzula