Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Gema Wiralodra JURNAL ILMIAH ADVOKASI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal Darma Agung Aceh Anthropological Journal El-Iqtishady Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Ansari, Teuku Syahrul
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Penetapan Status Hukum Pemeran Film Pornografi Tersangka Atau Korban Dalam Perspektif Kriminologi Hakiki, Nurul; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 14 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13744152

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis dilema penetapan status hukum pemeran film pornografi dalam sistem hukum pidana, dengan fokus pada pertanyaan apakah pemeran tersebut harus dianggap sebagai tersangka atau korban. Fenomena ini telah memunculkan perdebatan panjang dan kontroversial dalam ranah hukum dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks kriminologi, penelitian ini berusaha untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum terkait dengan status pemeran dalam kasus-kasus film pornografi. Metode penelitian yang digunakan mencakup yuridis normative dimana Metode penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum dan dokumen peraturan yang berkaitan dengan kasus Pendekatan normatif digunakan untuk memeriksa kerangka hukum yang berlaku dalam kasus ini. Penelitian ini mengandalkan analisis dokumen hukum sebagai landasan utama dalam mengevaluasi status hukum pemeran film pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status hukum pemeran film pornografi merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat disederhanakan. Faktor-faktor seperti konteks sosial dan ekonomi, pengaruh psikologis, serta perlindungan hak asasi manusia, semuanya memainkan peran dalam keputusan hukum. Pentingnya memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam konteks kriminologi menjadi perhatian utama penelitian ini.
Eksploitasi Perempuan Sebagai Kurir Dalam Perdagangan Gelap Narkoba Niken, Niken; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 15 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13827351

Abstract

Terdapat aspek perdagangan narkoba yang terkait erat dengan lonjakan peredaran obat-obatan terlarang. Bisnis gelap perdagangan obat-obatan terlarang, yang memberikan keuntungan besar bagi produsen, pedagang, dan perantara, telah berkembang pesat karena keinginan yang besar dan terus-menerus terhadap narkotika. Lonjakan ini diperburuk oleh sanksi ketat yang diberlakukan oleh berbagai pemerintah. Pengungkapan kasus narkoba baru-baru ini menyoroti perempuan yang ditangkap oleh penegak hukum karena dugaan keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba. Kasus-kasus ini memperjelas persepsi masyarakat yang sering mencap perempuan sebagai kelompok yang rentan, mudah tertipu, dan cenderung mengutamakan emosi dibandingkan rasionalitas. Akan sangat mudah untuk mempengaruhi, membujuk, dan menarik perempuan yang mengutamakan emosi di atas alasan untuk sekadar bertindak sebagai perantara atau kurir komoditas ilegal tersebut. Oleh karena itu, penulis penelitian ini berusaha memahami keadaan yang menyebabkan keterlibatannya dalam kasus perdagangan narkoba, jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan pengedar narkoba, dan perspektif hukum seputar kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kasus dan pendekatan kualitatif. Teori feminisme radikal, teori hukum feminis, dan politik seksual diterapkan. sumber data penelitian sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan pustaka. Observasi deskriptif digunakan dalam pendekatan analitis.
Maksimalisasi Peran Hukum Perdata Internasional Sebagai Sistem Hukum Eksternal dalam Perekonomian Bagaskara, Rayhan Akbar; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 15 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13829771

Abstract

The provisions in Articles 16, 17, and 18 of the regulation concerning international private law were outdated concerning the progress and legal needs for globalization and economic development. Moreover, universal standards of international private law must be aligned with the regulations in areas such as investment law, information and electronic transaction law, and arbitration law. The urgent legislation addressing international private law tackled two main issues. To materialize this concept, the President and the House of Representatives would incorporate a draft of international private law into the 2019–2024 national legislative agenda.
Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Amelia, Syeila; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 15 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13831905

Abstract

Perdagangan barang dan jasa mendominasi lanskap komersial Indonesia, yang menampilkan banyak kolaborasi antara perusahaan lokal dan internasional. Di antara berbagai layanan yang dibahas, waralaba merupakan salah satu elemen kuncinya. Para investor yang membayar royalti dan biaya awal untuk mempertahankan kepemilikan merek dan sistem waralaba umumnya dikenal sebagai pewaralaba. Waralaba merupakan hak atau barang yang sudah ada yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba dengan imbalan imbalan keuangan. Baik hak maupun tanggung jawab harus melekat pada suatu waralaba. Selanjutnya, formalisasi perjanjian waralaba melibatkan penjabaran isinya. Untuk melindungi semua pihak yang terlibat, waralaba harus tunduk pada peraturan hukum yang ketat sesuai dengan hukum sipil dan publik yang relevan. Hal ini memastikan bahwa perjanjian waralaba sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembaharuan Hatah Indonesia Untuk Mendorong Rangkaian Perekonomian Era Globalisasi Haryani, Dyana Rizani Dwi; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 15 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama kurun waktu yang lama, Indonesia telah terlibat aktif dalam membangun hubungan perdagangan dengan berbagai negara. Elemen penting dalam hubungan komersial ini adalah kontrak, khususnya dalam perjanjian internasional dimana masing-masing pihak yang terlibat memiliki kedudukan hukum dan latar belakang yang berbeda. Teks ini berpusat pada kajian konsekuensi hukum dari pemilihan forum dan undang-undang tertentu dalam kontrak perdagangan internasional, serta potensi perkembangan hukum perdata internasional di masa depan. Saat menyusun syarat dan isi kontrak perdagangan internasional, masing-masing pihak harus berhati-hati, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang menggunakan teknik normatif hukum, undang-undang, dan pendekatan konseptual. Pertimbangan utamanya terletak pada pilihan hukum dan forum, penentuan keabsahan perjanjian dan kerangka hukum yang relevan. Sebagaimana diatur dalam kontrak, disarankan untuk menyelesaikan perselisihan terkait kontrak perdagangan internasional melalui arbitrase internasional. Forum ini telah mendapatkan reputasi yang baik, dan keputusan-keputusannya dapat diakui dan ditegakkan di negara asal para pihak yang mengadakan perjanjian. Diperlukan langkah-langkah mendesak untuk menyelesaikan pemberlakuan RUU Hukum Perdata Internasional yang merupakan prioritas dalam Program Legislatif Nasional untuk berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian nasional.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Online Maulana, Rizky; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 16 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13765675

Abstract

E-commerce, commonly known as online shopping, is an indirect transaction process facilitated through the internet and various digital platforms, allowing users to purchase or sell products and services. This involves the use of intermediary applications, and customers can directly buy goods or services. The focus of this research is to examine the categories and scope of legal safeguards provided to both buyers and sellers dealing with non-compliant items. Additionally, it aims to explore the responsibilities of corporate entities in addressing these issues within the realm of online commerce. In conducting this study, a normative legal research approach is utilized, which involves a qualitative analysis of existing legal norms within current laws and regulations. The research reveals two key aspects: 1) The safeguarding of consumers in instances where online transactions fail to meet agreed-upon terms, and 2) The examination of business actors' responsibilities to establish additional agreements with customers from the viewpoints of ITE UU and UUPK. Theoretical considerations suggest that contractual liabilities related to electronic transactions can render corporate actors accountable.
Penegakan Hukum bagi Warga Sipil yang Melakukan Pengawalan Ambulance Fadil, Bayu Muhamad; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 16 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13761420

Abstract

Mobil ambulans adalah salah satu kendaraan yang harus diberi prioritas saat dijalan raya. Pada saat ini berkembang dengan adanya relawan pengawal ambulans yang mana itu merupakan kegiatan yang bertujuan membantu perjalanan ambulans sampai rumah sakit. fakta dilapangan masih banyak warga sipil yang ikut serta dalam pengawalan ambulans, yang mana kendaraan- kendaraannya dilengkapi oleh sirine, lampu isyarat dan itu menyalahi atruran yang ada,bahkan tidak jarang ada beberapa relawan pengawal ambulans yang arogaan dalam melaksanakan pengawalan ambulans saat di jalan raya hingga membahayakan pengguna jalan yang lain. Maka untuk mengetahui bgaimana sanksi yang akan diberikan terhadap warga sipil yang melakukan pengawalan ini dibuatlah jurnal ini untuk mengupas tuntas sanksi apa yang harus diberikan. Dengan adanya fenomena pengawalan ambulans oleh warga sipil ini, sudah seharusnya pihak kepolisian untuk menindak lanjuti fenomena tersebut dengan aturan-aturan yang ada. Maka akan ada sanksi yang diberikan jika pengendara melakukan pelanggaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang harus ditegakan pada permasalahan yang diteliti. Sember dari penelitian yuridis normatif ini, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku serta karya ilmiah yang menyangkut pada permasalahan penelitian. Bahan hukum primer adalah UU NO. 22 Tahun 2009 pasal 135 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalanan. Maka bagi warga sipil yang melakukan pelanggaran ini akan dikenakan Pasal 134 UU LLAJ, atau dapat dipidana berdasarkan Pasal 287 ayat (4), selain itu juga terdapat Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 287 ayat (2) UU LLAJ
Analisis Kasus Sengketa Merek Pada Perusahaan Prada S.A Dengan PT Manggala Putra Perkasa Di Tinjau Dalam Hukum Perdata Yarulfadillah, Hanyf Ruqo; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 15 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13824594

Abstract

A brand is a sign which can be in the form of an image, name, word, letter, number, color arrangement, or a combination of these elements which has the function of distinguishing goods and services in trading activities. A trademark is a type of brand that is used to differentiate products traded by a person, several people together, or a legal entity from other similar products. Problems related to Intellectual Property Rights, especially in terms of brands, are problems that continue to grow along with developments in science and the world of commerce. This can be seen from the increase in brand infringement cases that are currently occurring. One related case is Prada S.A Italy's lawsuit against PT. Manggala Putra Perkasa, where the court decided in Judicial Review No.274 PK/Pdt/2003 that the brand was the legal property of Prada S.A., as stated in Judicial Review Decision No.274 PK/Pdt/2003. Methods used in the research This is an analytical description method with a normative juridical approach. Legal research is a process of discovering legal rules, principles and legal doctrines in order to answer the issues faced and using secondary research data, which includes official documents, books, journals and research results in the form of reports.
Juridical Implications of Regional Regulations on the Management of Land Management Rights that have been Incorporated in Public Companies Ansari, Teuku Syahrul; Gultom, Walman; Gemilang, Kharisma; Aldiansyah, Aldiansyah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4242

Abstract

Inbreng is a deposit of capital in forms other than money. BUMD Tbk. is a company whose capital is invested by the Regional Government Y in the form of Land Management Rights. This capital investment has been approved based on the Governor's Decree regarding Development Guidelines in the BUMD Tbk. Area, as well as giving BUMD Tbk. the right to provide recommendations on Land Management Rights. However, currently the Governor's Decree regarding Development Guidelines in the BUMD The Province of the Special Capital Region of Jakarta has the right to provide recommendations given by the Regional Government. As a result, BUMD Tbk. lost one of its income from providing recommendations. Apart from that, questions arise regarding the status of Land Management Rights which have become capital investments. Bearing in mind that BUMD Tbk. is a Public Company, BUMD This research will focus on Company Law and Capital Market Law. Especially according to the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions and Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities
Co-Authors Al Chaidar Aldiansyah, Aldiansyah Amelia, Syeila Arafat, Muhammad Rusli Ariefandi, Zulfi Astawa, I Ketut Azalia, Kiara Dhafa Nahdah Bagaskara, Rayhan Akbar Fadil, Bayu Muhamad Fanindita, Safira Marwah Farel, Muhammad Ronald Gemilang, Kharisma Gultom, Walman Hadipura, Margo Hakiki, Nurul Hanafi, Irfan Haryani, Dyana Rizani Dwi Herdi Sahrasad Hutauruk, Nicholas Halomoan Iryadi, Irfan Koswara, Indra Maulina, Yulia Putri Muhammad Yunus Niken Niken Nulqorim, Karim nur rizki, Raden achmad Palit, Natalia Evira Permana, Afrizal Hadi Prasetiyo, Hari Pura, Margo Hadi Rizky Maulana, Rizky Santoso, Imam Budi Suphyan, Magly Tabrani, Dedy Thoyibah, Putri Apriliani Tri Setiady, Tri Warahmah, Sipa Mawadah Wiguna, Adhi Gani Yarulfadillah, Hanyf Ruqo Zakaria, Mursyidin