Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Gema Wiralodra JURNAL ILMIAH ADVOKASI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal Darma Agung Aceh Anthropological Journal El-Iqtishady Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Ansari, Teuku Syahrul
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN TERHADAP BARANG KONSUMEN (STUDI KASUS DRIVER GOJEK MEMBAWA LARI BARANG KONSUMEN) Palit, Natalia Evira; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 20 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14425413

Abstract

Along with technological developments, GoSend in Gojek provides services to provide 24-hour delivery of goods and documents that consumers can order online and can reach their destination faster than conventional goods delivery services. However, every delivery service still has the risk of loss or damage to goods as happened on August 12, 2001, the case of loss of goods of GoSend service users who were taken away by Gojek drivers. This study aims to determine the liability of the company PT Gojek Indonesia for consumer goods. The research method used is normative legal research. Data is collected from legal sources by reviewing legislation and literature studies with credible sources such as books, journals, and written documents. The results show that the laws and regulations used for insurance and freight transportation agreements are contained in Articles 86-97, Article 246, Article 466-517c. Meanwhile, consumer protection is regulated in UU Nomor 8 Tahun 1999. Meanwhile, based on the case studied, PT Gojek Indonesia provides compensation for the loss of goods experienced by consumers with a nominal amount in accordance with the purchase invoice. This shows that Gojek has shown corporate responsibility. Translated with DeepL.com (free version)
Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Nulqorim, Karim; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 19 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14235853

Abstract

They provide a solution without considering the potential future consequences. Consumers of online lending services often face difficulties that have a significant influence on them. One such issue is the discomfort, feelings of blackmail, dread, and intimidation experienced throughout the process of collecting payments. In addition to breaking the law, this online lender's actions violate human rights, as stated in Article 29 Paragraph (1) and Article 30 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. With the passage of laws like Law 8 of 1999, Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016, and Law Number 19 of 2016, customers and service users of online loans are hoping for some sort of official protection. This one is on a lower level. So, the author hopes for betterment and enlightenment in the realm of government.
Gregorius Ronald Tannur Anak Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB Yang Terlibat Kasus Penganiayaan Terhadap Kekasihnya, Dini Sera Afrianti, Yang Menyebabkan Korban Tewas Setelah Melakukan Karaoke Bersama Sang Pacar. Tersangka Gr Disangkakan Dengan Pasal 351 Kuh Thoyibah, Putri Apriliani; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 22 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14585014

Abstract

Kasus kontroversial yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur, seorang anak anggota DPR RI dari Fraksi PKB yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, setelah sebuah sesi karaoke bersama. Tersangka GR dijerat dengan Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 359 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman yang akan ditetapkan terhadap Ronald, serta mengeksplorasi pandangan dari kuasa hukum korban terkait kasus ini. Jurnal ini akan mengkaji hukuman yang mungkin dijatuhkan terhadap Ronald sebagai akibat dari perbuatannya. Dengan rujukan pada Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 359 KUHP, penelitian ini akan menganalisis kerangka hukum yang berlaku, serta hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam konteks keanggotaan DPR RI dan status sosialnya, analisis juga akan mempertimbangkan implikasi politik, etika, dan keadilan dari hukuman yang diberikan. jurnal ini juga akan mengeksplorasi tanggapan dari kuasa hukum korban terkait kasus ini. Fokus utamanya adalah pada pandangan mereka terhadap proses hukum, keadilan, serta perlindungan hak korban dalam konteks hukum pidana. Metode pendekatan hukum yang digunakan adalah analisis pasal-pasal hukum yang relevan, studi kasus serupa, dan pendekatan teoritis terkait keadilan dalam hukum pidana. Analisis ini akan menyoroti urgensi pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan serta keadilan dalam menegakkan hukum, terlebih dalam kasus yang melibatkan figur publik. Diharapkan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam terkait konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh Ronald sebagai pelaku, sekaligus menyoroti perspektif kuasa hukum korban dalam upaya mencapai keadilan dalam sistem hukum pidana.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Fanindita, Safira Marwah; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 3.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cyberbullying merupakan fenomena yang semakin merajalela di era digital, di setiap negara. Tindakan ini melibatkan penggunaan teknologi digital dan media sosial untuk menyebarkan kekerasan secara verbal maupun non-verbal yang merendahkan, menghina, atau melecehkan individu, seringkali dilakukan secara berkala dan memberikan dampak psikis dan mental yang serius. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana cyberbullying serta bentuk perlindungan hukum yang tujukan kepada anak dibawah umur yang menjadi korban cyberbullying. Problematika hukum yang diusung terkait urgensi perlindungan hukum bagi korban dikalangan anak tindak pidana cyberbullying ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan upaya dalam mencegah cyberbullying. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan terhadap data sekunder. Yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah dan metode pengumpulan data melalui studi Pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana pada cyber bullying, Secara khusus perlindungan anak sebagai korban cyber bullying telah diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat 1 yaitu dalam hal tindakan cyber bullying yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Tinjauan Yuridis atas Peredaran Produk Obat Pelangsing Ilegal Melalui Perdagangan Online yang Beresiko terhadap Kesehatan Warahmah, Sipa Mawadah; Ansari, Teuku Syahrul
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1459

Abstract

In realizing a healthy state, medicine and food play a very important role. However, not all drugs and foods distributed online have a distribution permit and meet other requirements in accordance with laws and regulations so that they can threaten public health. The circulation of drug products online has the risk of circulating certain drugs that are often misused and illegal products that harm public health, one of which is illegal direct drug products such as Slim Strong, Slim Fast, Slimming Pro, etc.), containing BKO sibutramin which can cause side effects such as palpitations, shortness of breath, anxiety, and hallucinations. The method used in writing this article is a qualitative approach with a descriptive method of analysis. Data collection techniques are carried out by literature study. Data and information are collected from various related literature such as books, journals, related laws and regulations, government documents, news in mass media both print and electronic, and others. Data and information are combined and analyzed based on discussion groups. The last stage, the results of the analysis that has been made, conclusions are drawn as answers to research questions and also some suggestions or recommendations to relevant stakeholders. This study emphasizes that supervision carried out by the Food and Drug Administration on the circulation of illegal slimming drug products as a form of comprehensive supervision ranging from pre-market to post-market supervision. This supervision is strengthened by the existence of Presidential Instruction (Inpres) Number 3 of 2017 concerning Increasing the Effectiveness of Food and Drug Control. Then, law enforcement that can have a deterrent effect is to apply criminal sanctions, as stipulated in Article 197 Jo. Article 106 paragraph (1) of RI Law Number 36 of 2009 concerning Health as amended by Article 60 number 10 of RI Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of RI Law on Job Creation and in RI Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
THE IMPLEMENTATION OF THE ZERO BURNING POLICY CONCEPT IN THE AGREEMENT OF TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION IN LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA IS ASSOCIATED WITH A RESTORATIVE APPROACH IN EFFORTS TO RECOVER THE ECONOMY Hanafi, Irfan; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i2.3357

Abstract

This paper analyzes how the Indonesian government implements its laws and regulations related to the Zero Burning Policy concept that has been mandated by the ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION towards ASEAN member countries including Indonesia. The concept of the Zero Burning Policy mandated by the ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION requires all countries that ratify it not to clear land using the burning method where forest fires are very disruptive to the economy, both for the company's economic activities and for the community. This paper will explain more about how the laws and regulations in Indonesia accommodate the concept of Zero Burning Policy against the provisions of the legislation, whether it is in accordance with what is mandated or vice versa and what the concept of solving forest fire problems is for economic and environmental recovery.Keywords : Forest Fires, Zero Burning Policy, Economic Recovery.
IMPACT OF HOUSEHOLD WASTE DISPOSAL (Case study of Rawa Mas Indah Housing) Suphyan, Magly; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i2.3359

Abstract

Household waste or commonly referred to as garbage is waste generated from activities carried out daily in household life that do not include feces and specific waste. environmental regulations, regulations governing the environment, especially the management of household waste/waste, have been regulated by government regulation No. 81 of 2021 concerning the management of household waste and household-like waste, there are obstacles faced in waste management due to the low level of concern for waste from the household itself, the lack of garbage disposal sites, and less strict law enforcement against violators.Keywords: Household Waste, Pollution, Environment
Indonesian State Owned Enterprises (BUMN or SOEs) and the Urgency of Implementation of Principle of ’Business Judgment Rule’ Ansari, Teuku Syahrul; Sahrasad, Herdi; Iryadi, Irfan
Jurnal Cita Hukum Vol. 8 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i1.15042

Abstract

Abstract:State-owned enterprises (SOEs or BUMN) companies need management which generally emphasizes governance which is more concerned with the principles of efficiency and effectiveness. In reality, it is evident that in Indonesia state-owned companies have an enormous economic and social role, and are an extraordinary force for the economic sector. In Singapore and Malaysia, SOEs also contribute greatly to economic activities. In Indonesia, SOEs are included in several diverse sectors or fields of business, from banking, energy, food, infrastructure, and transportation on sea, land, and air. A total of 118 SOEs in 2015 with a total asset of 5,395 trillion rupiahs would certainly be able to make a greater contribution to economic growth in 2016 if they can synergize in managing the business sector. SOEs' assets are also estimated to be greater through the SOE asset revaluation process. The Constitutional Court in case number 48 / PUU-XI / 2013 and case No. 62 / PUU-X1 / 2013 dated May 22, 2013, decided that management SOEs must use the principle of Business Judgment Rule. In the verdict, it is also stated that state-owned finances are state finance. As a result, this verdict brings legal certainty about the position of SOEs' finance. This paper explains that the development of state-owned enterprises-SOEs as a corporation that brings social and business missions is facing constitutional juridical problems and facing the challenges of globalization. Factually, at this time legal development cannot be separated from the influence of globalization. Globalization in the economic field has affected various fields of the business sector in the world.Keywords: State-Owned Enterprises; Globalization; Economic Law; Principle; Business Judgment Rule; Corporation; Indonesia. Abstrak:Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membutuhkan manajemen yang umumnya menekankan tata kelola yang lebih mementingkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pada kenyataannya, terbukti bahwa di Indonesia perusahaan milik negara memiliki peran ekonomi dan sosial yang sangat besar, dan merupakan kekuatan dan pendorong ekonomi yang luar biasa. Di Singapura dan Malaysia, BUMN juga berkontribusi besar pada kegiatan ekonomi. Di Indonesia, BUMN termasuk dalam sejumlah sektor atau bidang usaha yang beragam, mulai dari perbankan, energi, makanan, infrastruktur, dan transportasi, baik laut, darat dan udara. Sebanyak 118 BUMN pada 2015 dengan total aset Rp5.395 triliun tentu akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi 2016 jika mereka bisa bersinergi dalam mengelola sektor bisnis. Aset BUMN juga diperkirakan lebih besar melalui proses revaluasi aset BUMN. Mahkamah Konstitusi dalam kasus nomor 48/PUU-XI/2013 dan kasus No. 62/PUU-X1/2013 tanggal 22 Mei 2013, memutuskan bahwa manajemen BUMN harus menggunakan prinsip Aturan Penilaian Bisnis. Dalam putusan itu, dinyatakan juga bahwa keuangan milik negara adalah keuangan negara. Akibatnya, putusan ini membawa kepastian hukum tentang posisi keuangan BUMN. Makalah ini menjelaskan bahwa pengembangan BUMN sebagai perusahaan yang melakukan misi sosial dan bisnis menghadapi masalah yuridis konstitusional dan menghadapi tantangan globalisasi. Secara faktual, saat ini perkembangan hukum tidak dapat dipisahkan dari pengaruh globalisasi. Globalisasi di bidang ekonomi telah mempengaruhi berbagai bidang sektor bisnis di dunia.Kata kunci: Perusahaan Milik Negara; Globalisasi; Hukum Ekonomi; Prinsip; Aturan Penilaian Bisnis; Perusahaan; Indonesia.  Аннотация:BUMN нуждаются в управлении, которое, как правило, делает упор на принципы эффективности и результативности. На самом деле очевидно, что в Индонезии BUMN играют огромную экономическую и социальную роль и являются исключительной силой и экономическим двигателем. В Сингапуре и Малайзии BUMN также вносят большой вклад в экономическую деятельность. В Индонезии BUMN входят в ряд различных секторов или сфер бизнеса, таких как банковское дело, энергетика, продовольствие, инфраструктура и транспорт, как морской, наземный и воздушный. В общей сложности 118 BUMN в 2015 году с общим активом 5,395 триллионов рупий, несомненно, смогут внести больший вклад в экономический рост в 2016 году, если они смогут объединить усилия в управлении бизнес-сектором. Активы BUMN также оцениваются как более значимые в процессе переоценки активов BUMN. Конституционный суд по делу № 48/PUU-XI/2013 и делу № 62/PUU-X1/2013 от 22 мая 2013 г. постановил, что руководство BUMN должно использовать принцип Правила Делового Суждения. В постановлении также указывалось, что финансы BUMN являются государственными финансами. В результате это решение вносит юридическую определенность в отношении положения финансов BUMN. В этой статье объясняется, что развитие BUMN как корпорации, выполняющей социальные и бизнес-задачи, сталкивается с конституционными юридическими проблемами и проблемами глобализации. Фактически, в настоящее время правовое развитие невозможно отделить от влияния глобализации. Глобализация в экономической сфере повлияла на различные сферы бизнеса в мире.Ключевые слова : Государственные Предприятия; Глобализация; Экономический закон; Принцип; Правило Делового Суждения; Корпорация; Индонезия.
PENERAPAN SECURITY FOR COSTS DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Permana, Afrizal Hadi; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2718

Abstract

Security for costs adalah jenis tindakan transisi. Memiliki tujuan penelitian Security for Costs dapat dimasukkan dengan kategori Interim Measures atau putusan sela yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bagaimana majelis arbitrase dapat memerintahkan Security for Costs berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan kajian terhadap peraturan - peraturan mengenai arbitrase nasional dan internasional. Hipotesa penelitian yaitu Security for costs sebagai salah satu bentuk dari interim measures dapat menggunakan Pasal 32 UU Arbitrase, dasarnya interim masures dalam praktek arbitrase pada umumnya sama dengan putusan sela sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Arbitrase Indonesia dan Pasal 19 (5) BANI Rules sehingga kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar kewenangan bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk memberikan perintah security for costs.
PENYELESAIAN HUKUM PEMBAJAKAN LAUT TERHADAP INTERNATIONAL KRIMINAL COURT Hutauruk, Nicholas Halomoan; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 12 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12555094

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan negara dalam mengadili bajak laut jika ditinjau dari hukum nasional dan internasional, dan mengetahui dengan jelas cara menanggulangi kejahatan bajak laut di Indonesia berdasarkan yurisdiksi pidana internasional. Metode penelitian dalam penyusunan jurnal ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang memuat pendekatan dengan tetuju pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan Pustaka dan perundang-undangan. Pendekatan ini berguna dalam penelitian hukum untuk memahami dan menganalisis hukum yang berlaku, membandingkan peraturan dari berbagai yurisdiksi, dan menginterpretasikan hukum dalam konteks kasus tertentu. Ini membantu peneliti dan praktisi hukum dalam mengembangkan argumen hukum yang kuat dan memahami implikasi hukum dari aturan dan standar tertentu yang dapat menyelesaikan masalah tentang penyelesaian hukum pembajakan laut terhadap international kriminal court.
Co-Authors Al Chaidar Aldiansyah, Aldiansyah Amelia, Syeila Arafat, Muhammad Rusli Ariefandi, Zulfi Astawa, I Ketut Azalia, Kiara Dhafa Nahdah Bagaskara, Rayhan Akbar Fadil, Bayu Muhamad Fanindita, Safira Marwah Farel, Muhammad Ronald Gemilang, Kharisma Gultom, Walman Hadipura, Margo Hakiki, Nurul Hanafi, Irfan Haryani, Dyana Rizani Dwi Herdi Sahrasad Hutauruk, Nicholas Halomoan Iryadi, Irfan Koswara, Indra Maulina, Yulia Putri Muhammad Yunus Niken Niken Nulqorim, Karim nur rizki, Raden achmad Palit, Natalia Evira Permana, Afrizal Hadi Prasetiyo, Hari Pura, Margo Hadi Rizky Maulana, Rizky Santoso, Imam Budi Suphyan, Magly Tabrani, Dedy Thoyibah, Putri Apriliani Tri Setiady, Tri Warahmah, Sipa Mawadah Wiguna, Adhi Gani Yarulfadillah, Hanyf Ruqo Zakaria, Mursyidin