Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.079
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Veritas et Justitia PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial BILANCIA ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Law Development Journal Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan JURNAL DISCRETIE Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Strata Law Review Acta Law Journal Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) indonesian Journal of Administrative Law and Local Government (IJALGOV) Jurnal Pendidikan Nusantara
Hermawan, Sapto
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Bina Hukum Lingkungan

 1 
KRITIK ATAS RANCANGAN UNDANG –UNDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA DALAM KERANGKA DESAIN PENYUSUNAN LEGISLASI EFEKTIF Wibawa, Athariq; Hermawan, Sapto
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i3.140

Abstract

ABSTRAKPeralihan menuju energi baru terbarukan perlu didorong demi menjawab tantangan ketidakadilan akses energi dan krisis lingkungan akibat ketergantungan pada energi konvensional. Tulisan ini menilai bahwasanya regulasi tentang energi baru terbarukan dirasa belum cukup mengakomodir dan masih tersebar dalam sistem hukum di Indonesia baik secara horizontal maupun secara vertikal. Berbasis kondisi ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) kemudian mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang selanjutnya selama proses pembentukannya yang menjadi usulan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Rancangan regulasi ini diharapkan dapat menjawab permasalahan saat ini, sehingga tujuan pertama tulisan ini memotret dari lensa politik hukum energi sebagai tinjauan untuk menentukan politik hukum energi di masa depan. Tulisan ini berpendapat bahwasanya Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, jika dianalisis menggunakan teorisasi desain legislasi efektif, diperlukan perubahan yang fundamental yang terbagi ke dalam empat aspek fundamental yaitu tujuan, substansi, pilihan paket legislasi, dan evaluasi.Kata kunci: politik hukum energi; energi baru terbarukan; rancangan undang-undang energi baru terbarukan. ABSTRACTThe transition towards new and renewable energy needs to be encouraged to address the challenges of unfair energy access and the environmental crisis caused by dependence on conventional energy. This paper assesses that regulations regarding new and renewable energy are deemed not accommodating enough and are still scattered in the legal system in Indonesia both horizontally and vertically. Based on these conditions, the Regional Representative Council proposed the formation of a New and Renewable Energy Bill, which later, during its implementation process, became a proposal from Commission VII of the House of Representatives. It is expected that this bill can respond to current issues, so the first purpose of this paper is to capture the political insights of national energy policy as a review to determine the future political direction of energy law. This paper argues that the New and Renewable Energy Bill if analyzed using the effective legislative theory, requires fundamental changes divided into four vital aspects: purpose, substance, choice of legislative package, and evaluation.Keywords: legal politics on energy; renewable energy; new renewable energy bill.
PENGGUNAAN PENTA HELIX MODEL SEBAGAI UPAYA INTEGRATIF MEMERANGI SAMPAH PLASTIK DI LAUT INDONESIA Hermawan, Sapto; Astuti, Wida
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mendalilkan kepada beberapa hasil penelitian, Indonesia dikelompokkan sebagai salah satu produsen sampah plastik di laut, sehingga situasi ini perlu mendapatkan peran nyata secara integratif dan serius. Artikel ini bertujuan menganalisis penggunaan model Penta Helix sebagai salah satu upaya integratif guna memerangi sampah plastik di laut Indonesia melalui kajian dari masing-masing elemen pembentuk model Penta Helix. Masing-masing elemen sebagai penyusun model Penta Helix yaitu elemen Pemerintah, elemen Lembaga Swadaya Masyarakat, elemen Sektor Swasta, elemen Perguruan Tinggi, dan elemen Masyarakat Madani. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Artikel ini berkesimpulan bahwa target penurunan sampah plastik di laut perlu didukung melalui sinergi semua elemen pemangku kepentingan yang menjadi unsur pembentuk model Penta Helix. Mendasarkan analisis dari masing-masing elemen model Penta Helix dapat disimpulkan bahwa elemen peran Lembaga Swadaya Masyarakat sudah bagus. Elemen peran pemerintah cukup baik kendatipun masih ada beberapa kelemahan. Tiga elemen tersisa yaitu peran perguruan tinggi; peran sektor swasta; dan peran masyarakat madani tampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu ditingkatkan lagi. Artikel ini berpendapat, jika masing-masing elemen pembentuk model Penta Helix dipergunakan dengan terukur dan terintegrasi maka selain target penurunan sampah laut akan lebih cepat terealisasi, dalam jangka panjang juga bermanfaat untuk menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan.
Co-Authors Abdul Kadir Adi Sulistiyono Andina Elok Puri Maharani Ayuningsekar, Cahya Intan Barindi, Surya Dwi Nugroho Faedhatu, Rahma Gusfani, Salsabila Hema Hananto, Supid Arso Hari Purwadi, Hari Haya, Seruni Aqila Hidayat, Shubhan Noor Hikmat Ida Ayu Putu Sri Widnyani Idellia, Almira Salma Jamin, Mohamad Kukuh Tejomurti, Kukuh Kumala Dewi, Cheryl Permata Kusuma, Febrian Kusuma, Febrian Indar Surya Laksono, Farmasinta Setyaning Lego Karjoko Manika, Widya Chrisna MUHAMMAD RIZAL Mulyanto Mulyanto Najicha, Fatma Ulfatun Németh-Szebeni, Zsófia Novianti, Dinda Nugroho, Asianto Nurjayatun, Nurjayatun Nurrahman Aji Utomo, Nurrahman Aji Parlindungan Sinaga Permatasari, Ristania Intan Putra, Krisna Aditya Putra, Mohamad Farda Rizqi Raharjo, Purwono Sungkowo Rahayu Subekti Rahmawati, Arum Nur Rahmawati, Nur Ainiyah Sari, Reni Fatmala Sari, Sella Ellissa Devita Soares, Ardyllis Alves Sofiyati, Rizqy Alifa Sri Wahyuni Suntoro, Agus Syirat, Nisrina Mumtaz Wahyusaputri, Vanessa Maharani Waluyo Waluyo Wibawa, Athariq Wibowo, Riyadi Saputra Wida Astuti Yoga Yuniadi