Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Menangani Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Febrian, A. Tsani Sabhan; Muljanto, Muhammad Agus
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i1.7529

Abstract

Kemiskinan menjadi permasalahan rumit yang dihadapi berbagai negara khususnya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penanganan dalam menangani masalah kemiskinan. Pemerintah melalui Kementrian Sosial telah membuat berbagai macam program bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Menangani Kemiskinan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses berjalannya kebijakan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama dalam mengatasi kemiskinan. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik dan berkesinambungan, disposisi yang dilaksanakan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, sumber daya yang jelas dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta struktur birokrasi yang tepat. Menurut teori implementasi yang dicetuskan oleh Edward III, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah berhasil dijalankan dengan baik, namun dalam realisasi diantara anggota KUBE ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan, sehingga implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak dapat tersalurkan.
MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA STUNTING PADA ANAK TERLANTAR DI LKSA DI PROVINSI JAWA TIMUR Sadewo, Sadam; Muljanto, Muhammad Agus
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7512

Abstract

Salah satu tujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah mengatasi kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Angka stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan isu krusial dalam pembangunan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Timur. Studi ini menganalisis strategi manajemen yang diadopsi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi masalah stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan permakanan dalam bentuk uang yang harus dibelikan makanan yang bergizi oleh pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak-anak terlantar di lembaganya guna mengurangi stunting pada anak terlantar. Meski demikian, diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi guna mencegah perlindungan dana dari pemerintah, sehingga pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat memastikan anak-anak terlantar mendapatkan asupan yang sesuai umur mereka sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya stunting.
Implementasi Kebijakan E-Government melalui Aplikasi SIMLONTAR-REK di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Al Ghifari, Rifqi Putra; Muljanto, Muhammad Agus
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i1.7530

Abstract

Kemajuan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan sebagai inovasi dalam bidang pemerintahan berbasis digitalisasi sesuai dengan Peraturan Presiden 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat dengan SPBE, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (masyarakat). Dinas Sosial Jawa Timur merupakan salah satu instansi di Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan kebijakan E-Government dengan menciptakan inovasi berupa aplikasi SIMLONTAR-REK guna membantu pemulangan orang terlantar yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi George C. Edward III, berfokus pada implementasi kebijakan e-government melalui aplikasi SIMLONTAR-REK di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Jika dilihat dari teori Edward III yang meliputi faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah terimplementasi dengan baik tetapi pada faktor sumber daya masih terdapat Kendala dimana kurangnya sumber daya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan e-government ini.
Implementasi Kebijakan Kepegawaian Melalui Aplikasi Analisis Beban Kerja (E-ABK) Pada Kantor Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Willyanto, Andre; Muljanto, Muhammad Agus
MES Management Journal Vol. 3 No. 2 (2024): MES Management Journal 
Publisher : MES Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56709/mesman.v3i2.360

Abstract

This study aims to analyze the implementation of personnel policies through Workload Analysis (E-ABK) at the Bubutan District office, Surabaya City. The research method used is qualitative descriptive with data collection through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that there are several obstacles in the implementation of E-ABK, including the lack of effective communication between the Bubutan District office of Surabaya and the Organization Section of the Regional Secretariat of Surabaya, limited resources that there are still employees who have difficulty filling in supporting data, especially elderly employees, so there is a need for a mentoring role given to users of the E-ABK application, as well as the attitude and disposition of employees showing dissatisfaction in the use of the E-ABK application. In addition, the complex bureaucratic structure is also an obstacle in filling out E-ABK. To overcome these obstacles, it is recommended to increase communication and socialization regarding E-ABK, provide adequate resource support, provide motivation and appreciation to employees, simplify bureaucratic structure, and develop E-ABK. Better implementation is expected to increase the efficiency and effectiveness of employee workload management and achieve organizational goals more optimally.
Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Jawa Timur 2019-2023 Irawan, Anastasya Cornelya; Muljanto, Muhammad Agus
ICODEV: Indonesian Community Development Journal Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Da'wa Faculty UIN Saizu Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan antarwilayah di ProvinsiJawa Timur pada tahun 2019–2023 secara spasial berdasarkan pendekatan Tipologi Klassen.Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terhadap klasifikasi wilayah, serta hubunganketimpangan pembangunan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkatkemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatandeskriptif-spasial. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BadanPusat Statistik (BPS), berupa data PDRB per kapita, LPE, IPM, dan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur selama lima tahun. Analisis data dilakukan dengan menggunakan klasifikasiTipologi Klassen untuk menentukan pembagian kuadran wilayah (Kuadran I–IV). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada pada Kuadran III (wilayah potensial untukberkembang) dan Kuadran IV (wilayah relatif tertinggal). Wilayah-wilayah dalam Kuadran IVumumnya memiliki nilai IPM dan pendapatan per kapita yang rendah serta tingkat kemiskinanyang tinggi, seperti Kabupaten Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Bondowoso. Sebaliknya,wilayah Kuadran I seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik menunjukkan capaian IPMtinggi dan angka kemiskinan rendah. Temuan ini memperkuat teori Cumulative Causation olehMyrdal yang menyatakan bahwa tanpa intervensi, wilayah maju akan semakin maju dan wilayahtertinggal akan semakin tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan berbasiswilayah yang lebih adil untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat secara merata.
Implementasi Program Pelatihan Kerja dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam Mengatasi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Nganjuk Febriana, Ega Jelita; Muljanto, Muhammad Agus
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 7 No. 10 (2025): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v7i10.9323

Abstract

This research aims to evaluate the implementation of the job training program funded by the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT) in reducing the unemployment rate in Nganjuk Regency. DBHCHT is a funding source derived from tobacco excise revenue, allocated to various development sectors in the regions, including the labor sector. Nganjuk Regency, as a DBHCHT beneficiary, has implemented several job training programs to enhance community skills, particularly for groups affected by tobacco excise regulations and those categorized as open unemployment. The method used in this research is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with representatives from the Department of Manpower, program trainers, and training participants, as well as field observations and related document analysis. The results of the study indicate that the DBHCHT job training program in Nganjuk Regency has had a positive impact on improving participants' work skills and readiness to enter the workforce. However, the implementation of this program still faces various challenges, including limited participant capacity, a mismatch between the training provided and the needs of the local job market, and the absence of an effective mentoring and job placement mechanism. Therefore, synergy between various sectors, more accurate identification of labor market needs, and the implementation of a continuous monitoring and evaluation system are required. These steps are expected to optimize the implementation of the DBHCHT job training program so that it can significantly contribute to reducing the unemployment rate in Nganjuk Regency.