Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

Tanggung Jawab Hukum Atas Kelalaian Tenaga Medis Terhadap Pasien Alviana, Vivi; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas kelalaian tenaga medis terhadap pasien di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tanggung jawab hukum tenaga medis merupakan aspek krusial dalam sistem pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa standar pelayanan medis dipatuhi dan hak-hak pasien terlindungi. Penelitian ini memfokuskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab tenaga medis, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan, serta untuk menilai implementasi dan penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait untuk mengidentifikasi dan memahami kewajiban serta tanggung jawab hukum tenaga medis dalam konteks kelalaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum sudah jelas, masih terdapat tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum terkait kelalaian tenaga medis, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pasien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa tenaga medis memenuhi standar profesional dan melindungi hak pasien dengan lebih efektif.
Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Surat Izin Praktik Pada Rumah Sakit Handayani, Erika Yusticia; Shamer, Chika; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16822

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari praktik tanpa Surat Izin Praktik (SIP) pada dokter di rumah sakit serta dampaknya terhadap keselamatan pasien dan tanggung jawab hukum rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik medis tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tanpa SIP tidak hanya membawa konsekuensi hukum bagi dokter, tetapi juga menimbulkan risiko serius bagi keselamatan pasien. Dokter yang tidak memiliki izin yang sah kemungkinan besar tidak memenuhi standar kompetensi, sehingga meningkatkan potensi kesalahan medis yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Selain itu, rumah sakit sebagai institusi dapat mengalami tantangan hukum, di mana tanggung jawab atas kesalahan medis dapat dialihkan kepada mereka, yang berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat. Etisnya, rumah sakit harus menjaga standar pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, serta melindungi hak-hak pasien. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk memastikan keselamatan pasien dan integritas sistem kesehatan.
Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan Pratama, Alvin; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17116

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji kaidah-kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berlaku untuk menjawab isu hukum terkait perlindungan pekerja dalam situasi PHK sepihak. Penelitian hukum normatif berfokus pada pencarian aturan hukum yang relevan, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun yang bersifat yurisprudensi atau doktrin. Dalam konteks ini, penelitian ini menggali implikasi hukum dari pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja yang rentan terhadap PHK sepihak. Dengan pendekatan preskriptif, penelitian ini bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi serta menyusun teori atau konsep baru untuk perlindungan hukum pekerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih adil dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja dalam menghadapi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.
Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Pada Tindakan Malpraktik Tenaga Kesehatan Triana, Yeni; Alviana, Vivi; Suryani, Yovie; Apriliani, Weny; Raisa, Tengku
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap tindak pidana malpraktik dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tindak pidana malpraktik merupakan salah satu masalah serius dalam bidang kesehatan yang merugikan pasien dan dapat berdampak pada reputasi rumah sakit. Penelitian ini fokus pada aspek hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit dalam kasus tindak pidana malpraktik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit dalam kasus malpraktik. Penelitian ini mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan tindak pidana malpraktik, termasuk diagnosis yang salah, pengobatan yang tidak sesuai standar, dan dampak hukum bagi rumah sakit dan tenaga medis yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindak pidana malpraktik yang terjadi di lingkungannya. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan standar perawatan medis, pengawasan terhadap tenaga medis, dan penanganan kasus malpraktik yang terjadi. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menentukan tanggung jawab rumah sakit, seperti bukti yang diperlukan untuk membuktikan malpraktik dan bagaimana mengukur standar perawatan medis.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Syariah Triana, Yeni; Lina, Lina; Marpaung, Rikardo; Samosir, Mangaratua; Nasution, Ahmad Khomeni; Keristian, Bambang; Ramon, Fhauzan; Arlenggo, Arlenggo; Tarigan, Jefri; Adri, M.; Juni, Juni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai bagian dari bisnis, terjadinya masalah seperti nasabah wanprestasi merupakan hal yang lumrah terjadi pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah, termasuk juga pada perkara yang terjadi pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera di pengadilan Agama sampang dengan nomor perkara Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg. Hanya saja dalam penyelesaian sengketa tersebut setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki cara yang berbeda. Oleh sebab itu dalam artikel ini, penulis berusaha untuk menyajikan secara maksimal seperti apa dan bagaimana cara yang digunakan Penyelesaian poerkara wanprestasi di PT. BPRS Bakti Arta Serjahtera dalam upaya menyelesaikan sengketa akad pembiayaan Murobah dipengadilan Agama Sampang. Metodologi yang digunakan oleh Penulis adalah metodologi Normatif atas telaah undang- undang dan telaah beberapa peraturan turunan yang melatar belakangi metode yang di ambil yang berkaitan dengan kajian kasus-kasus dan telaah pustaka yang menjadi referensi lain yang terkait dengan putusan pengadilan yang dapat dijadikan landasan penelitian.
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Fadila, Yolanda; Nudirwan, Wawan; Firmansyah, Baginda Sultan; Hibrian, Muhammad; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8425

Abstract

Tindak pidana ringan menjadi perhatian dalam sistem hukum pidana yang terus berkembang. Artikel ini membahas penerapan restorative justice sebagai solusi dalam menangani tindak pidana ringan. Restorative justice adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Artikel ini mencoba mengungkap bagaimana restorative justice dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani tindak pidana ringan sambil tetap mempertahankan prinsip keadilan dalam konteks hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dari berbagai sumber yang memaparkan konsep restorative justice dan penerapannya dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Hasil analisis menyoroti keunggulan restorative justice dalam memberikan solusi yang lebih holistik, melibatkan pihak terkait, dan mendukung perbaikan sosial tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Artikel ini juga membahas tantangan dalam menerapkan restorative justice, termasuk perluasan pemahaman dan penerimaan terhadap konsep ini dalam sistem hukum yang sudah mapan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan keberhasilan dan potensi restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, artikel ini menggarisbawahi pentingnya integrasi pendekatan ini dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengadopsi restorative justice sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menyempurnakan sistem hukum pidana. Dengan menerapkan restorative justice sebagai bentuk upaya pembaharuan hukum pidana, dapat diharapkan terciptanya sistem yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana ringan.
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi oleh Tenaga Kesehatan Siregar, Murni Kurniyanti; Fahmi, Fahmi; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8773

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum yang timbul ketika tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap standar profesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengkaji hukum-hukum yang terkait dengan praktik kesehatan dan etika medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam kasus pelanggaran standar profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar profesi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana. Kajian ini juga mengidentifikasi kewajiban etis dan hukum yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan untuk mencegah dan menangani pelanggaran standar profesi. Kesimpulannya, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan terhadap pelanggaran standar profesi sangat penting dalam konteks menjaga integritas, kepercayaan masyarakat, dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Perlunya pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan etika dalam praktik medis untuk menghindari pelanggaran standar profesi yang dapat membahayakan pasien dan merugikan pihak-pihak terkait.
Peran Otoritas Pengawas dalam Pengembangan Hukum Perbankan Syariah: Analisis Terhadap Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip-prinsip Syariah Abrahaham, Herbert; Hibrian, M.; Nudirwan, Wawan; Fadila, Yolanda; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14611

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran otoritas pengawas dalam pengembangan hukum perbankan syariah, dengan fokus pada ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas serta literatur hukum dan syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran otoritas pengawas sangat penting dalam memastikan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produknya. Otoritas pengawas memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung pengembangan industri perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, otoritas pengawas juga bertugas untuk mengawasi dan menegakkan ketaatan bank syariah terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran otoritas pengawas dalam memastikan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak otoritas pengawas dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.``