Garuda - Garba Rujukan Digital

HUBUNGAN HUKUM EKONOMI DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PEMBAHARUAN TERBARU TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA Suhargon, Rahmat; Syahputra, Erwin; Dermawan, Ari
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2300

Regulasi Informasi Transaksi Elektronik di Indonesia berkedudukan hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi secara digitalisasi beregak mendukung perekonomian suatu negara. Untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dilakukan 3 (tiga) perubahan pada UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pentingnya UU informasi transaksi elektronik di Indonesia, dan bagaiman pembaharuan terbaru UU informasi transaksi elektronik di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta hukum yang berlaku. Hasil penelitian menemukan bahwa negara telah turut peran aktif dalam ekonomi sehingga dilakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 menjadi pondasi peran aktif kedudukan hukum bisnis di Indonesia terkait pentingnya UU ITE di Indonesia. Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan yaitu menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum; dan menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia.

Sosialisasi Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah Dermawan, Ari; Vivi Yanti Sinurat, Asri; Syahputra Tarigan, Hikmat
Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Vol. 3 No. 1: Januari 2025
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jphb.v3i1.278

Peran Hukum dalam Meningkatkan Investasi bagi Pemerintah Daerah sangat penting, karena hukum dapat memberikan kepastian, perlindungan, dan dorongan yang diperlukan bagi investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, hukum memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Tanpa sistem hukum yang jelas dan adil, investor akan merasa ragu dan enggan untuk menanamkan modalnya, yang dapat berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Undang – Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan ruang amat lebar bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing disemua bidang. Saat ini berbagai tantangan dalam menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha agar dpat lebih berperan aktif dalam pembangunan dikota ini. Dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang menarik minat tersebut, diperlukan pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat memacu aktivitas ekonomi, memperluas lapangan kerja dan sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari unsur-unsur penunjang, khusunya investasi, seperti investasi pemerintah (APBN, APBD) dan investasi dunia usaha (PMDN, PMA) yang ditanamkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, yang akan meningkatkan produksi dan memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga pendapatan akan meningkat dan dapat mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Memaksimalkan Peran Utama CSR Sebagai Dasar Hukum Kepedulian Sosial Dalam Pembangunan Dermawan, Ari; Vivi Yanti Sinurat, Asri
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 3 No. 2: Januari 2025
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jhdn.v3i2.447

- Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang membentuk tiga kelompok program penanggulangan kemiskinan. Evaluasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Community Development di industri tambang dan migas perlu dilakukan setiap tahun, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai sarana pengambilan keputusan, seperti menghentikan, melanjutkan, memperbaiki, atau mengembangkan program yang telah dilaksanakan. CSR adalah konsep interaksi sosial antara perusahaan dan masyarakat, yang berkembang dalam pendekatan dan penerapannya. CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah konsep di mana perusahaan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun menjadi permasalahan yaitu Bagaimanakah memaksimalkan peran utama CSR sebagai dasar hukum kepedulian sosial dalam pembangunan. Bagaimanakah CSR Untuk Pengentasan Kemiskinan. Proses regulasi kewajiban CSR harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, dengan memperhatikan kondisi lapangan, kapasitas birokrasi, dan kondisi politik. Dialog dengan pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat terdampak, dan organisasi pelaksana, diperlukan untuk memastikan kebijakan yang efektif dan adil.

Sosialisasi Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah Dermawan, Ari; Vivi Yanti Sinurat, Asri; Syahputra Tarigan, Hikmat; Putri Maharani, Karina; Ardiansyah, Muhammad
Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Vol. 3 No. 2: Mei 2025
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jphb.v3i2.320

Peran Hukum dalam Meningkatkan Investasi bagi Pemerintah Daerah sangat penting, karena hukum dapat memberikan kepastian, perlindungan, dan dorongan yang diperlukan bagi investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, hukum memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Tanpa sistem hukum yang jelas dan adil, investor akan merasa ragu dan enggan untuk menanamkan modalnya, yang dapat berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Undang – Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan ruang amat lebar bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing disemua bidang. Saat ini berbagai tantangan dalam menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha agar dpat lebih berperan aktif dalam pembangunan dikota ini. Dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang menarik minat tersebut, diperlukan pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat memacu aktivitas ekonomi, memperluas lapangan kerja dan sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari unsur-unsur penunjang, khusunya investasi, seperti investasi pemerintah (APBN, APBD) dan investasi dunia usaha (PMDN, PMA) yang ditanamkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, yang akan meningkatkan produksi dan memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga pendapatan akan meningkat dan dapat mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sales Prediction at Malco Fashion using the Least Square Approach (Case Study: Malco Fashion Store) Putri, Novi Sentia; Saputra, Herman; Dermawan, Ari
Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi Vol 13, No 2 (2024): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi
Publisher : Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/stmsi.v13i2.4018

Increasing and changing customer demand every day requires companies to be more detailed in planning strategies to increase sales every day, characterized by the need to produce relevant reports, every company must have the ability to do this. However, so far the bookkeeping of sales of goods at Malco Fashion Store still uses a manual system that is written in a ledger. Malco Fashion shop owners cannot know the amount of goods to be provided for the next period. Therefore, the utilization of a sales forecasting system will greatly assist the store in processing data and transactions regarding sales. Because with the data related to the sale of goods from the previous period, it can conclude or predict the sales volume in the coming period. Therefore, the utilization of a sales forecasting system will greatly assist stores in data processing and transactions regarding sales. Because with the data related to the sale of goods from the previous period can conclude or predict the sales volume in the coming period. Accurate predictions in the sale of goods can be achieved using the least squares method or Least Square method based on historical data on sales of goods for the last few months. This method was chosen because it is the most commonly used method to determine the similarity of data trends. With the Least Square Method at Malco Fashion store can help in forecasting sales of goods in the next period accurately and quickly so that business owners can predict stock of goods to minimize shortages of goods and reduce excess stock of goods

SMS GATEWAY IMPLEMENTATION FOR CAR SPARE PARTS INVENTORY AT CV. MOL JAYA Purnama, Laila; Helmiah, Fauriatun; Dermawan, Ari
JURTEKSI (jurnal Teknologi dan Sistem Informasi) Vol. 9 No. 4 (2023): September 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Royal Kisaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33330/jurteksi.v9i4.2205

Abstract : CV. MOL JAYA is one of the CVs engaged in providing car spare parts. In terms of spare parts inventory processing in CV. Mol Jaya is still experiencing difficulties, such as not being able to find out the amount of spare parts stock and sales reports that are not optimal, so the cause of work is delayed because they have to wait for parts orders from suppliers. This study aims to manage inventory and speed up the work of employees in overcoming spare parts supply problems in the Warehouse. The method in this study applies Supply Chain Management as for the stages, namely by managing raw materials, production, to distribution to end consumers in the most economical and effective way. The results of this research are in the form of a web-based goods inventory gateway sms application that has been successfully built and running well, as an information system that can assist in inventory management, quantity of spare parts stock and sales reports. The application of Supply Chain Management in a web-based application is very effective for coordinating the relationship between suppliers and CV. Mol Jaya. Keywords : Inventory; Supply Chain Management; SMS gateway Abstrak : CV. MOL JAYA merupakan salah satu CV yang bergerak dibidang menyediakan barang sperepart mobil . Dalam hal pengolahan persedian sparepart di CV. Mol Jaya masih mengalami kesulitan , seperti tidak dapat mengetahui jumlah stok onderdil dan laporan penjualan kurang maksimal , sehingga penyebab pekerjaan tertunda karena harus menunggu pemesanan onderdil dari pemasok. Penelitian ini bertujuan untuk mengelola persedian barang atau inventory dan mempercepat pekerjaan karyawan dalam mengatasi permasalahan persedian sparepart di Gudang. Metode dalam penelitian ini menerapan Supply Chain Management adapun tahapannya yaitu dengan melakukan manajemen terhadap bahan baku, produksi, sampai distribusi kepada konsumen akhir dengan cara yang paling hemat dan efektif. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi sms gateway inventory barang berbasis web yang berhasil dibangun dan berjalan dengan baik, sebagai sistem informasi yang dapat membantu dalam pengelolaan inventory , kuantitas stock suku cadang dan laporan penjualan. Penerapan Supply Chain Management pada aplikasi berbasis web sangat efektif untuk mengkoordinasikan hubungan antara pemasok dan CV. Mol Jaya. Kata Kunci : Persediaan; Manajemen Rantai Pasokan; Gerbang SMS

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN RETARDASI MENTAL Sofian, Sofian; Manurung, Abdul Azis; Dermawan, Ari; Putri, Annisa Suryani
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4663

Abstract: Mental retardation is categorized as People with Mental Problems (ODMK) as referred to in Article 1 number 2 of Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health, namely people who have physical, mental, social, developmental, and/or quality of life problems who are at risk of experiencing mental disorders. This thesis aims to analyze how criminal liability is applied to perpetrators of criminal acts of abuse who suffer from mental retardation, as well as to re-analyze the basis for the judge's considerations in issuing a verdict against the perpetrator, by referring to Decision Number 817/Pid.B/2024/PN.Kis. This study uses a normative juridical approach method with a descriptive research type. Data were obtained through literature studies by reviewing statutory regulations, legal literature, and court decision documents. The analysis was carried out qualitatively-descriptively against relevant legal norms and concrete case studies. The results of the study indicate that perpetrators of criminal acts of abuse who suffer from mental retardation cannot be fully held criminally responsible if it is proven that their mental condition affects their ability to understand or control their actions as regulated in Article 44 of the Criminal Code. In Case Number 817/Pid.B/2024/PN.Kis, although the defendant was proven to have committed assault according to Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, ideally the medical evidence process related to the defendant's mental condition would be the main basis in the judge's considerations, as well as trial facts to determine the appropriateness of criminal responsibility for the defendant in accordance with the principles of criminal law and protection for people with mental retardation.Keywords: Criminal Responsibility, People with Mental Retardation, Law No. 18 of 2014Abstrak: Retardasi mental dikategorikan sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan/atau kualitas hidup yang berisiko mengalami gangguan jiwa. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengalami retardasi mental, serta menganalisis kembali dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tersebut, dengan merujuk pada Putusan Nomor 817/Pid.B/2024 /PN.Kis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, serta dokumen putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif terhadap norma hukum yang relevan serta studi kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang menderita retardasi mental tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa kondisi kejiwaannya memengaruhi kemampuannya memahami atau mengendalikan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam Perkara Nomor 817/Pid.B/ 2024/PN.Kis, meskipun terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP, idealnya proses pembuktian medis terkait kondisi kejiwaan terdakwa akan menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim. serta fakta persidangan untuk menentukan kelayakan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sesuai prinsip-prinsip hukum pidana dan perlindungan terhadap ODMK.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Orang Dalam Masalah Kejiwaan Retardasi mental, Undang- Undang No. 18 tahun 2014

PENYULUHAN HUKUM TENTANGPIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DENGAN RETARDASI MENTAL Sofian, Sofian; Manurung, Abdul Azis; Dermawan, Ari
Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Vol 5, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpstm.v5i2.5373

Abstract:Mental retardation is categorized as People with Mental Problems (ODMK) as referred to in Article 1 number 2 of Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health, namely people who have physical, mental, social, developmental, and/or quality of life problems who are at risk of experiencing mental disorders. This thesis aims to analyze how criminal liability is applied to perpetrators of criminal acts of abuse who suffer from mental retardation, as well as to re-analyze the basis for the judge's considerations in issuing a verdict against the perpetrator, by referring to Decision Number 817/Pid.B/2024/PN.Kis. This study uses a normative juridical approach method with a descriptive research type. Data were obtained through literature studies by reviewing statutory regulations, legal literature, and court decision documents. The analysis was carried out qualitatively-descriptively against relevant legal norms and concrete case studies. The results of the study indicate that perpetrators of criminal acts of abuse who suffer from mental retardation cannot be fully held criminally responsible if it is proven that their mental condition affects their ability to understand or control their actions as regulated in Article 44 of the Criminal Code. In Case Number 817/Pid.B/2024/PN.Kis, although the defendant was proven to have committed assault according to Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, ideally the medical evidence process related to the defendant's mental condition would be the main basis in the judge's considerations, as well as trial facts to determine the appropriateness of criminal responsibility for the defendant in accordance with the principles of criminal law and protection for people with mental retardation. Keywords: Criminal, Responsibility Abstrak: Retardasi mental dikategorikan sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan/atau kualitas hidup yang berisiko mengalami gangguan jiwa. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengalami retardasi mental, serta menganalisis kembali dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tersebut, dengan merujuk pada Putusan Nomor 817/Pid.B/2024 /PN.Kis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, serta dokumen putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif terhadap norma hukum yang relevan serta studi kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang menderita retardasi mental tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa kondisi kejiwaannya memengaruhi kemampuannya memahami atau mengendalikan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam Perkara Nomor 817/Pid.B/ 2024/PN.Kis, meskipun terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP, idealnya proses pembuktian medis terkait kondisi kejiwaan terdakwa akan menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim. serta fakta persidangan untuk menentukan kelayakan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sesuai prinsip-prinsip hukum pidana dan perlindungan terhadap ODMK. Kata Kunci: Pidana, Pertanggungjawaban

PENERAPAN SISTEM JAM DIGITAL PINTAR BERBASIS INTERNET OF THINGS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI MANAJEMEN WAKTU DI SMA NEGERI 1 AIR JOMAN Hutagalung, Jhonson Efendi; Dermawan, Ari; Sholat, Junaidi
Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Vol 5, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpstm.v5i2.5387

Abstract: SMA Negeri 1 Air Joman faces problems of uncertainty and inconsistency in the school bell schedule due to the use of a manual system. This condition causes irregular learning times and decreases discipline among students and teachers. To address these issues, the implementation of a Smart Digital Clock System based on the Internet of Things (IoT) is proposed through a Community Service Program (PKM). The system is designed to automatically synchronize time via the internet, activate the school bell according to the programmed schedule, and display important information on an integrated LED screen.The program is carried out in four stages: partner needs analysis and survey, system design and development, installation and user training, and finally, evaluation of results. The expected outputs include the installation of one fully functional IoT-based digital clock system, improved technical skills of school staff, and enhanced discipline and punctuality in school activities.Through the implementation of this system, it is expected that an automated, accurate, and efficient school time management system will be realized, while also increasing technological literacy within SMA Negeri 1 Air Joman as a concrete step toward digital transformation in education. Keywords: Internet of Things, smart digital clock, school bell, discipline. Abstrak: SMA Negeri 1 Air Joman menghadapi permasalahan ketidakpastian dan ketidakkonsistenan jadwal bel sekolah akibat sistem manual yang masih digunakan. Kondisi ini menimbulkan ketidakteraturan waktu belajar dan menurunkan kedisiplinan siswa maupun guru. Untuk mengatasi hal tersebut, diusulkan penerapan Sistem Jam Digital Pintar berbasis Internet of Things (IoT) melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Sistem ini dirancang untuk menyinkronkan waktu otomatis melalui jaringan internet, mengaktifkan bel sesuai jadwal yang diprogram, dan menampilkan informasi penting pada layar LED terintegrasi. Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu survei dan analisis kebutuhan mitra, perancangan dan pengembangan sistem, instalasi serta pelatihan penggunaan, dan evaluasi hasil. Target luaran meliputi pemasangan satu unit sistem jam digital berbasis IoT yang berfungsi penuh, peningkatan kemampuan teknis staf sekolah, serta peningkatan kedisiplinan dan ketepatan waktu kegiatan sekolah. Melalui penerapan sistem ini, diharapkan tercipta manajemen waktu sekolah yang otomatis, akurat, dan efisien sekaligus meningkatkan literasi teknologi di lingkungan SMA Negeri 1 Air Joman sebagai langkah nyata menuju transformasi digital di dunia pendidikan. Keywords: Internet of Things, Jam Digital Pintar, Bel Sekolah, Kedisiplinan.

URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI GENERASI MUDA DALAM MENCAPAI INDONESIA BEBAS KORUPSI Manurung, Julpan Hartono SM; Disyahputra, Asnur; Dermawan, Ari; Sinaga, Kharina Chandra Wani
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3103

Abstract: Abstract: The state has the responsibility for education for its citizens, this responsibility has been regulated in the 1945 Constitution and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The word corruption comes from the Latin corruptio or corruptus. Corruptio has various meanings, namely the act of damaging or destroying. Corruptio is also interpreted as rottenness, ugliness, depravity, dishonesty, can be bribed, immoral, deviation from holiness, words or statements that insult or slander. The problems are: The Urgency of Anti-Corruption Education for the Younger Generation in Achieving a Corruption-Free Indonesia. Challenges in Anti-Corruption Education for the Younger Generation. Corruption is part of the type of crime that can affect various interests concerning human rights, state ideology, economy, state finances, national morals, and so on, it is a criminal behavior that is difficult to overcome. This problem greatly hinders national development and is detrimental to state finances. If this problem occurs continuously, it can eliminate the sense of justice and trust in the law and regulations by the community. Anti-corruption education will be implemented at all levels of education starting from the 2012/2013 academic year. The challenge in implementing Anti-Corruption Education in preventing criminal acts is of course in terms of not yet being a mandatory subject of Anti-Corruption Education (PAK) in Higher Education. Another obstacle is the absence of special TOT training actively and integrated for lecturers in Indonesia, who are truly focused on the anti-corruption movement. Keywords: Education, Corruption, Young Generation Abstrak: Negara mempunyai taggung jawab atas Pendidikan bagi warga negaranya, tanggungjawab tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Adapun menjadi permasalah yaitu : Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Generasi Muda Dalam Mencapai Indonesia Bebas Korupsi.Tantangan dalam Pendidikan Anti Korupsi Bagi Generasi Muda.Tindak pidana korupsi menjadi bagian dari jenis kejahatan yang dapat mempengaruhi berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, hal itu merupakan perilaku jahat yang sulit di tanggulangi. Pendidikan Antikorupsi akan diberlakukan di seluruh jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2012/2013. Tantangan dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam mencegah Tindak Pidana tentu dalam hal belum menjadi mata kuliah wajib Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi. Kendala lain belum adanya pelatihan khusus TOT secara aktif dan terapdu terhadap dosen di Indonesia, yang benar-benar fokus dalam gerakan antikorupsi. Kata kunci: Pendndikan,Korupsi, Generasi Muda

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search